Fungsi Konsultan

PRESS RELEASE
ORANG BIJAK MEMILIH PREVENTIF, BUKAN KURATIF
Question: Bila saya dapat menggugat dengan langsung mencari pengacara, mengapa saya harus menyewa seorang konsultan hukum?

Brief Answer: Sebagian besar sengketa hukum, tidak perlu terjadi seandainya para pihak saling memahami hak dan kewajiban masing-masing, bukan berspekulasi seakan "kebal hukum" atau bahkan merasa sudah paling tahu tentang hukum. Jawaban yang paling singkat dan paling sederhana ialah: bila Anda dapat menjumpai petugas kantor pajak dan langsung membayar pajak, mengapa Anda masih juga mencari menemui seorang Konsultan Pajak?
Jawabnya, karena petugas kantor pajak bersikap tidak jujur dan ‘asal bunyi’ terhadap wajib pajak, yang seharusnya tidak perlu membayar pajak dengan nominal sekian, namun secara sumir dinyatakan wajib bayar. Fungsi utama profesi konsultan hukum, ialah jasa pemetaan fakta-fakta hukum guna memetakan potensi yang ada, kekuatan dan kelemahan, sehingga klien tidak termakan oleh dorongan emosi untuk mengajukan gugatan, guna menghindarkan klien dari kerusakan nama baik, kerugian yang tidak perlu, worthed atau tidaknya gugatan diajukan, serta untuk menghindari "digugat balik" oleh pihak lawan.
Seorang konsultan adalah seorang ‘rekan’ bisnis dan ‘mitra’ hukum Anda, ibarat seorang ‘dokter keluarga’ yang memahami benar kedudukan dan posisi hukum, serta perjalanan hukum kliennya. Mengapa banyak korporasi yang menggunakan jasa konsultan hukum, tidak lain ialah untuk memberi gambaran bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana hukum tersebut mengikat setiap warga masyarakat.
Ketika klien memahami posisi dan kedudukan hukum dirinya, hak serta kewajiban dirinya, dengan demikian akan banyak ‘potential loss’ yang dapat dihindari sebagai suatu langkah antisipatif dan mitigasi bila sekalipun suatu permasalahan hukum benar-benar terjadi. Preventif selalu menjadi pilihan ideal, karena menyesal selalu terlambat dan tidak membuat keadaan menjadi lebih baik.
PEMBAHASAN:
Dalam kesempatan ini, SHIETRA & PARTNERS akan menguraikan fungsi dan peran jasa layanan Konsultan Hukum, yang akan kami buka dengan ilustrasi singkat berikut. Suatu waktu, seorang kreditor dari kalangan perbankan menghadapi debitor yang jatuh dalam pailit.
Kreditor ini tidak tahu harus berbuat apa, langkah hukum apa yang tepat untuk ditempuh, lantas membiarkan begitu saja agunan dikuasai oleh kurator sehingga jatuh pada boedel pailit. Ketika agunan dilakukan pemberesan oleh kurator, praktis kedudukan kreditor pemegang jaminan kebendaan, jatuh dari posisi hukum Kreditor Separatis menjadi Kreditor Preferen belaka, sehingga pelunasan atas piutang senilai puluhan miliar Rupiah menjadi raib dimana kemudian hanya mendapat nilai pelunasan tidak sampai senilai miliaran Rupiah karena harus berbagi ‘kue’ dengan para Kreditor Preferen lainnya semisal piutang buruh tertunggak dari debitor, piutang pajak negara, dsb.
Yang kemudian terjadi, barulah diambil / ditempuh langkah kuratif, mengajukan berbagai gugatan kepada kurator, yang berujung sia-sia karena telah salah mengambil langkah sejak semula. Kerugian dua kali lipat, harus ditanggung oleh sang kreditor yang kehilangan hak pelunasan atas agunan. Sang kreditor pun mengalami kerugian besar, hapus tagihan dalam pembukuan dan mencetak kerugian besar.
Bila saja kreditor tersebut memakai jasa konsultan hukum, setiap ‘cabang’ jalan yang dapat ditempuh dapat dipetakan, dan diberi pemahaman atas setiap konsekuensi langkah yang akan ditempu dan dijumpai pada masing-masing jalan yang dapat ditempuh.
Ketika masa insolvensi kepailitan tiba, jika saja Kreditor Separatis tersebut sudah mulai start mengajukan lelang eksekusi terhadap agunan yang dikuasainya, maka sekalipun belum laku dalam masa insolvensi kepailitan debitor selama dua bulan, maka kedudukan Kreditor Separatis tidak jatuh menjadi Preferen, dan tetap berwenang menguasai agunan untuk dilelang eksekusi dimana hasil pelunasan sepenuhnya menjadi hak pelunasan sang Kreditor Separatis.
Hanya dengan membayar fee bagi konsultan yang tidak seberapa dibanding kerugian yang dapat dihindari, bahkan jauh tidak seberapa dibanding upaya hukum kuratif seperti gugatan yang semestinya dapat dihindari, maka sejatinya klien pengguna jasa konsultan hukum adalah pihak yang sangat terbantu dan tertolong oleh jasa konsultan. Menjadi mengherankan bila kemudian klien bersikap perhitungan dengan jasa yang telah diberikan sang konsultan, terlebih menipu konsultannya sendiri dengan tidak membayar fee yang telah disepakati sebelumnya.
Dimanakah letak mahalnya fee yang tidak seberapa ketimbang ‘potential loss’  serta biaya langkah hukum kuratif yang akan ditanggung oleh pengguna jasa? Inilah salah satu pertanyaan lain yang kerap mengemuka dalam hubungan hukum jasa konsultasi.
Konsultan hukum menspesialisasi dirinya pada ketajaman analisa permasalahan hukum serta riset regulasi serta kaedah hukum, sebagaimana masing-masing profesi memiliki spesialisasi tersendiri, dimana konsultan hukum tetaplah paling terdepan dalam penguasaan substansi hukum.
Penulis baru-baru ini mendapatkan penjelasan logis, berdasarkan pengalaman pribadi, mengapa gugatan di Indonesia berjumlah sangat masif? Ribuan gugatan mengalir setiap waktunya dari berbagai penjuru. Persentase paling besar justru bersumber dari gugatan debitor kredit macet yang mana hampir keseluruhannya ditolak oleh Majelis Hakim.
Lantas, mengapa gugatan demikian masih terus menjadi tren di pengadilan meski tiada pokok dalil substansial dari sang debitor yang menunggak yang dapat dibawa ke ranah meja hijau?
Penjelasan paling logis yang penulis dapati: masyarakat Indonesia cenderung menjadi seorang spekulan, bahkan ‘ber-ju-di’. Dalam suatu kesempatan, penulis memberi tahu klien bahwa dirinya tidak akan dapat menang sekalipun dirinya menggugat. Namun penulis mendapati sikap ngotot untuk terus maju menggugat, berkata pada konsultannya sendiri bahwa semua itu tergantung usaha dan hakim yang menentukan.
Semua ini dapat terjadi akibat sikap spekulatif yang tidak objektif dalam menyikapi sebuah perkara hukum. Sudah jelas salah, namun membuat harapan palsu dan semu bagi dirinya sendiri, meyakini dirinya dapat menang. itulah mengapa profesi lawyer tidak pernah sepi di Indonesia, meski mayoritas ialah klien-klien yang hidup dalam harapan semu demikian.
Peran konsultan adalah memberi wawasan dan pemahaman secara objektif. Fenomena di Indonesia yang penulis jumpai dalam praktik, masyarakat tidak mampu melihat masalah hukumnya secara objektif, selalu hendak menggugat meski sejatinya dirinya yang telah merugikan pihak lawan. Selalu tertanam asumsi bahwa dirinya benar, dan tidak membutuhkan sesi konseling dengan seorang konsultan.
Alhasil, alih-alih menang dalam gugatan, karena merasa lebih pintar dari konsultan hukumnya, dirinya mengalami kekalahan pahit karena digugat balik (rekonpensi) oleh pihak lawan yang digugatnya, dan mengalami kekahalan besar disamping kehilangan biaya, waktu, tenaga, serta perhatian.
Peran konsultan ialah memberi edukasi kepada klien apa yang menjadi hak dan kewajibannya, posisi hukumnya, dan dengan demikian memitigasi kerugian lebih lanjut, disamping memberi rekomendasi hukum yang objektif. Namun tampaknya masyarakat Indonesia lebih menyukai tipe gugat-menggugat, apapun keadaan dan posisi dirinya, yang terpenting menggugat, tidak perduli bagaimana akhirnya, tidak perduli bagaimana hukum yang mengatur.
Konsultan juga berperan memberi solusi praktis atas masalah hukum, sehingga klien tidak melulu berorientasi untuk menggugat. Solusi hukum bukan hanya lewat gugatan, namun dikenal upaya langkah mediatif, alternatif skema langkah hukum yang dapat ditempuh, serta gambaran hukum atas masing-masing opsi tindakan yang dapat ditempuh.
Tidak banyak masyarakat yang menyadari, bahwa putusan terbuka bagi umum, sehingga melakukan langkah gugatan sejatinya dapat membuka aib sendiri. Konsultan berfungsi sebagai intermediasi yang sekaligus membuka pemahaman klien, apakah worthed bila langkah gugatan ditempuh.
Sebenarnya bukan salah kaum pengacara di Indonesia, mereka hanya menjalankan tugas dan fungsi profesi mereka untuk menggugat sebagaimana diminta oleh klien para kantor pengacara. Yang keliru ialah sikap keras kepala klien yang apapun posisi hukumnya, apapun keadaannya, hendak ‘ber-ju-di’ dengan peruntungan di meja hijau, merasa sudah tahu akan hukum, dan menaruh harapan selama bertahun-tahun penantian selama proses gugatan berkekuatan hukum tetap, agar hakim berlaku khilaf sehingga menjatuhkan dirinya sebagai pemenang.
Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, guna memberi konfirmasi dan klarifikasi atas banyaknya pertanyaan-pertanyaan serupa lainnya yang dialamatkan kepada SHIETRA & PARTNERS. Agar dapat dimaklumi dan dipahami dengan baik oleh segenap stakeholder. Tiada bangunan yang kokoh tanpa landasan pondasi hukum yang kuat dan solid.
© SHIETRA & PARTNERS Copyright.


Frequently Asked Question
Question: Saya mau tanya tentang hukum, tapi tidak mau bayar fee konsultasi, boleh?

Answer: Masalah Anda bukanlah urusan kami. Seorang pengemis tidak memiliki masalah hukum, juga tidak memiliki sengketa tanah ataupun ketenagakerjaan. Silahkan baca sendiri seluruh undang-undang yang diterbitkan dari tahun 1800, silahkan baca sendiri ribuan judul buku hukum, silahkan baca sendiri jutaan putusan pengadilan. Apakah selama ini Anda bekerja sesuai profesi Anda tanpa pernah menuntut upah? Anda bahkan tidak punya hak untuk "memperkosa" profesi orang lain.

About Author & Founder hukum-hukum.com

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan pada tahun 2013, dengan spesialisasi konsultasi hukum dibidang preseden Hukum Pertanahan, Ketenagakerjaan, Lembaga Keuangan, Kepailitan, Perseroan & Korporasi, serta Perikatan Perdata, disamping Pidana. 

Berpengalaman sebagai Konsultan Hukum bagi klien dari Sabang hingga Merauke, perorangan maupun korporasi. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

SHIETRA & PARTNERS beralamat di : Jln. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, Indonesia. Reservasi dan Info Tarif:
  1. Telepon: (+62-21) 568 2703.
  2. Fax: (+62-21) 560 2810.
  3. Whatsapp: 08888-9195-18.
SETIAP PERTANYAAN HUKUM DIBEBANI TARIF. Syarat & Ketentuan Layanan lihat pada: http://www.hukum-hukum.com/p/1.html

Aturan Utama: Pahami etika komunikasi seperti perkenalkan dahulu diri Anda, serta sadari akan profesi penulis yang mencari nafkah sebagai konsultan hukum