Dibalik Sebuah Kekuatan dan Kekuasaan

ARTIKEL HUKUM

Tersiar kabar berita, seorang polisi di Kota Bengkulu, salah menembak dan mengakibatkan anak kandungnya sendiri meninggal dunia. Ironi kehidupan bermula, ketika sang anak yang berusia 14 tahun keluar dari kamarnya, dimana sang ayah kemudian mendengar suara decit pintu, seketika sang polisi mengambil senjata api dan menembak ke arah korban.

NKRI Versus Otonomi Daerah Menjelma Negara Federasi

ARTIKEL HUKUM

Tipe negara, secara garis besar, berdasarkan Ilmu Negara yang paling klasik, terbagi menjadi dua: Negara Federasi dan Negara Kesatuan. Negara Federasi, dapat direpresentasikan oleh USA yang merupakan singkatan dari United State of America. Artinya, masing-masing Negara Bagian dari 40-an Negara Bagian yang berkumpul pada payung “USA”, sejatinya bersifat otonom dalam arti sesungguhnya—hampir menyerupai negara-negara berdaulat, karena masing-masing Negara Bagian memiliki sistem dan hukumnya sendiri, aparatur penegak hukumnya sendiri, dan independensi dalam derajat tinggi.

Kiat Mencegah Bibit Sengketa Hubungan Industrial

ARTIKEL HUKUM

Tingginya tingkat keluar-masuknya (in out) pegawai pada instansi swasta, menjadi momok tersendiri, dan tren / kecenderungan demikian semakin menanjak setiap tahunnya. Seorang Pekerja / Buruh, memiliki dua cara dalam menyalurkan aspirasi kekecewaan: menggugat atau melakukan resign alias pengunduran diri. Keduanya, baik gugatan seorang Pekerja maupun pengunduran diri pekerja produktif, sejatinya menguras sumber daya yang dimiliki sebuah perusahaan / korporasi.

Putusan Hakim: Kuantitas atau Kualitas?

ARTIKEL HUKUM

Sebenarnya, apakah ada pengaruhnya, antara tumpukan berkas perkara yang mengantre untuk diputus dengan tingkat keadilan, atau dengan kata lain, antara bobot tugas perkara yang tidak proporsional dengan jumlah personel hakim, terlebih jumlah Hakim Agung yang terbatas, harus memeriksa dan memutus ribuan perkara dari seluruh penjuru negeri, apa mungkin dengan jumlah beban sedemikian besar, dapat menghasilkan putusan yang berkualitas?

Pemilik Agunan Dibawah Umur, Ajukan Penetapan Wali

LEGAL OPINION

Question: Saya untuk modal usaha coba-coba pinjam dana ke bank, tapi bank menolak permohonan saya dengan alasan karena tanah yang bisa saya jaminkan adalah atas nama anak saya yang masih duduk dibangku sekolah. Padahal saya orang tuanya sendiri. Adakah solusinya?

Kontraproduktif PKPU & Kepailitan

LEGAL OPINION

Question: Ada tagihan yang tidak tertagih pada suatu perusahaan yang selama ini jadi rekan bisnis. Rencana mau saya ambil langkah hukum. Baiknya dimintakan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), atau dipailitkan saja?

Guru Kontrak pada Yayasan

LEGAL OPINION

Question: Saya merasa surat penugasan tahun ajaran oleh pimpinan sekolah, kepada saya selaku salah satu tenaga pengajar di sekolah, yang berisi penunjukkan guru pengajar di sekolah untuk setiap tahunnya, menyerupai pekerja kontrakan. Memangnya apa boleh, hukumnya profesi guru di sebuah sekolah menyerupai pekerja kontrak? Ada kawan guru satu kantor di sekolah, yang tidak lagi dapat mengajar untuk tahun ajaran berikutnya karena tak mendapat surat penugasan untuk mengajar pada tahun pelajaran depan.

Kedudukan Perseroan Terkait Penyelenggaraan RUPS

LEGAL OPINION

Question: Apa dimungkinkan, untuk mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) diluar kedudukan perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan?

Pembelaan Diri Tidak Dapat Dikriminalisasi

LEGAL OPINION

Question: Seorang istri, bila mendapat perlakuan yang yang kasar dari suami, apakah salah secara hukum bila istri membela diri? Apakah istri bisa diancam undang-undang KDRT karena membuat luka seorang suami karena membela diri? Masak saya musti tunggu celaka dulu.

Hibah Tanah, Pemberian Tanpa Kontraprestasi

LEGAL OPINION

Question: Keluarga kami ada dikasih sepetak tanah kering oleh seseorang, dan setelah kami selesai tahap pembangunan fonfasi rumah diatas tanah pemberian itu, mendadak orang yang dulu memberikan tanah menghentikan pembangunan rumah, dengan alasan batal memberikan tanah itu pada kami. Memang, keluarga kami tidak pernah membayar apapun atas tanah itu, karena katanya orang itu memberi tanpa harga apapun. Jika sudah begini, kami merasa dilecehkan dan dijebak. Bagaimana hukum mengatur soal tanah yang sudah diberikan ini?

Hakim Tidak Seyogianya Netral Saat Memutus

ARTIKEL HUKUM

Teks-teks ilmu hukum selalu menyebutkan, bahwa hakim wajib bersikap netral saat memeriksa dan memutus suatu perkara yang dihadapkan padanya di pengadilan. Namun, penulis menengarai, justru paradigma postulasi itulah yang membuat praktik hukum demikian ‘buram’ pada praktiknya.

Ketika Beban Tanggung Jawab Outsource Beralih pada Pengguna Alih Daya

LEGAL OPINION

Question: Pabrik-pabrik saya berencana mengorder beberapa fungsi pekerjaan untuk di-outsourcing-kan kepada sebuah perusahaan outsource. Jika nantinya ada masalah apa-apa antara pekerja outsource dengan kantor saya, maka yang tanggung jawab adalah perusahaan penyedia tenaga outsource itu bukan?

Harta Bersama Vs. Harta Bawaan

LEGAL OPINION

Question: Saya membelikan anak saya sebuah rumah, dengan uang saya, tapi rumah langsung diatas-namakan anak kandung saya. Memang, saat saya belikan anak saya rumah, anak saya dalam status menikah. Beberapa waktu kemudian, anak dan menantu saya saling bercerai. Yang membuat saya tidak terima, mantan menantu saya menuntut pembagian harta gono-gini separuh rumah itu, rumah yang saya belikan untuk anak saya. Masak memang begini, aturan hukumnya?

Perihal Penyalahgunaan Hukum

ARTIKEL HUKUM

Penyalahagunaan hak, sangat dekat derajatnya dengan penyalahgunaan hukum, dan penyalahgunaan hukum sangat dekat dengan ancaman pemidanaan maupun vonis hukuman dalam perkara perdata. Dapat dianalogikan sebagai ‘reaksi berantai’.

Dalam dunia hukum kimia, dua zat yang saling melebur, menciptakan molekul baru dnegan sifat yang sama sekali baru dan memiliki karakter yang berbeda dari zat-zat penyusunnya. Dalam dunia hukum pidana maupun perdata, antara dua postulat yang disatukan juga dapat membentuk sifat fakta hukum yang sama sekali baru.

Pelanggaran Fundamental yang Merugikan Pengusaha

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya jika ada karyawan yang melakukan pelanggaran berat, apa masih berhak nuntut pesangon orang itu?

Keterlibatan dalam Aksi Perampokan Berencana

LEGAL OPINION

Question: Saya sebenarnya cuma ikut temen buat mengambil barang dagangan di sebuah toko. Tapi ternyata aksi kami berujung korban jiwa. Kemudian jaksa menuntut saya telah turut serta aksi perampokan yang direncanakan. Padahal saya cuma ikut-ikutan saja, sama sekali tak ada ikut dalam penyusunan rencana-rencanaan. Gimana ini?

Pidana Menawarkan Investasi Tanpa Usaha Riel

LEGAL OPINION

Question: Bila ada perusahaan investasi, menawarkan instrumen keuangan dengan imbal hasil tertentu, untuk tahu bahwa perusahaan itu sudah atau belumnya memiliki izin usaha, gimana cara cari tahunya?

Ambivalensi Homologasi Parsial Berujung Pailit

LEGAL OPINION

Dilematika Debitor dalam Modus Perkara PKPU dan Kepailitan

Question: Apa mungkin, debitor yang sedang dalam perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) hanya menawarkan rencana perdamaian kepada sebagian dari para kreditor yang ada?

Meng-Create Agar Tak Ada Gunanya Lagi Pekerja Menggugat Meski di-PHK

LEGAL OPINION

Question: Kadang ada saja ‘biang kerok’ di areal pabrik, satu atau dua buruh provokator pembuat onar, yang bahkan berani mematikan mesin produksi ketika jam operasional pabrik. Bisa berbahaya bagi jalannya pabrik jika duri dalam daging ini dibiarkan. Bagai api dalam sekam. Bisakah dipecat?

Terkecoh oleh Mis-Persepsi Kreditor Separatis

LEGAL OPINION

Question: Bukankah Kreditor Separatis pemegang jaminan kebendaan didahulukan pelunasannya ketimbang piutang para Kreditor Preferen maupun Kreditor Konkuren?

Pemaksaan Turun Derajat PKWTT Menjadi PKWT

LEGAL OPINION

Question: Apa jadinya, bila karyawan dipaksa manajemen untuk menandatangani perjanjian kerja kontrak PKWT, sementara selama ini karyawan sejak awal bekerja telah berstatus sebagai pekerja tetap?

Sengketa Bisnis dalam Modus Pinjam Pakai Nama Perusahaan

LEGAL OPINION

Question: Dalam dunia bisnis, sering kita jumpai praktik pinjam pakai nama perseroan oleh pihak lain untuk keperluan tender pemerintah, impor ekspor, maupun untuk hubungan bisnis lainnya. Hal ini lazim para pengusaha lakukan. Pernah juga terjadi, pihak yang meminjam nama perseroan merusak reputasi nama perseroan, bahkan mengakibatkan resiko hukum bagi perseroan. Jika sudah demikian, bagaimana hukum memandangnya?

Hukum Tidak Bersifat Fatalistis, Konteks Sengketa Tanah

LEGAL OPINION

Question: Ada kesalahan yang sangat fatal, menurut saya, pada apa yang tercantum dalam akta jual beli tanah. Tertuliskan nama pihak penjual yang keliru di akta. Apa artinya bisa menjadikan resiko bagi pihak pembeli tanah nantinya dikemudian hari? Kan, jadinya tidak tenang ini, bila sewaktu-waktu bisa digugat pembatalan.

Ambivalensi Risalah Lelang Eksekusi atas Agunan

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya risalah lelang eksekusi oleh kantor lelang negara, adalah objek yang dapat digugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) ataukah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili, bila pemilik agunan yang dieksekusi merasa adanya cacat prosedur lelang eksekusi terhadap agunan?

Liberalisme Hukum Pertanahan di Tangan para Partikelir Tuan Tanah

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) sempat bilang, kalau praktik hukum pertanahan di Indonesia terlampau liberalis seperti partikelir yang menjadi penguasa-penguasa tanah. Apa jangan-jangan karena lembaga acquisitive verjaring yang terlampau kuat keberlakuannya di Indonesia?

Konversi Hutang Sebagai Saham, Modus Mengucilkan Pemegang Saham Minoritas

LEGAL OPINION

Question: Saat ini saya sedang menghadapi modus korporasi yang canggih. Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) pernah bilang, bahwa pemegang saham minoritas yang memiliki minimum 10 % (sepuluh persen) dari total saham, diberikan instrumen perlindungan berupa hak mengajukan gugatan terhadap perseroan maupun audit investigasi ke Pengadilan Negeri terhadap aktivitas perseroan. Nah, saat ini perseroan hendak menjatuhkan posisi saya yang merupakan pemegang saham minoritas, agar total saham saya menjadi jatuh di bawah 10 % dari total saham, dengan cara mengkonversi hutang dari pihak ketiga untuk dijadikan modal perseroan dengan menerbitkan saham baru bagi pihak ketiga itu, sehingga alhasil total saham saya kini menjadi kurang dari 10 %. Bagaimana solusi hukumnya?

Diktatoriat Rezim Perizinan Konteks Perumahan

LEGAL OPINION

Question: Bahkan untuk daerah sekelas DKI Jakarta, banyak para warga hingga ketua RT RW dan lurah, secara berjemaah membangun rumah tanpa IMB (izin mendirikan bangunan), dan sekalipun sudah saya laporkan ke dinas pemukiman dan penertiban bangunan Pemda (pemerintah daerah) setempat, tidak ada tindak-lanjut penertiban perobohan dan pembangunan rumah baru tanpa izin itu. Rumah tanpa izin itu pun kini tetap berdiri, sama sekali tanpa penindakan oleh aparat. Pelakunya merasa kebal hukum dan terus membangun meski telah saya larang. Berarti, di Indonesia ini memang tidak ada resiko, untuk membangun rumah tanpa IMB, bukankah begitu?

Pidana Penganiayaan Cukup dengan 1 Pukulan

LEGAL OPINION

Question: Untuk bisa memenjarakan orang karena aniaya, apa korbannya harus dipukul bertubi-tubi terlebih dahulu, baru bisa melapor telah dianiaya oleh pelaku?

Pidana Berujung Perdata, Ketika Sipil Menggugat Negara

LEGAL OPINION

Penahanan Tidak Sah = Perampasan Kemerdekaan yang dapat Digugat Secara Perdata

Question: Saudara kami kini masih ada di balik rutan (rumah tahanan), padahal sudah ada putusan praperadilan yang menyatakan penangkapan terhadap saudara kami itu tidak sesuai prosedur. Tetap saja, saudara saya tidak kunjung dilepaskan sampai sekarang. Bagaimana ini, bila pihak berwajib tidak tunduk pada isi putusan praperadilan yang memerintah untuk membebaskan saudara kami?

Pekerja Kontrak Tidak Mendapat Upah Proses Meski Menjelma PKWTT

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) menyatakan meski status pekerja kontrak yang PKWT demi hukum dinyatakan hakim sebagai PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), namun bila perusahaan memecat secara sepihak, pekerja tidak dapat upah selama masa sengketa (Upah Proses) dengan alasan PKWT telah berakhir masa berlakunya? Apa iya, bisa sampai terjadi begitu, kedengarannya aneh sekali dan sukar dipercaya.

Hutang-Piutang dari Jual-Beli, Pembuktian Cenderung Tidak Sederhana

LEGAL OPINION

Question: Kantor saya ada membuat kontrak jual-beli antara kantor saya selaku pemasok bahan baku dengan sebuah perusahaan industri pengolahan yang menjadi pembelinya. Namun harga jual-beli dalam invoice yang telah kami kirimkan tidak kunjung dibayarkan. Ada saja alasannya. Bisakah kami ancam untuk kami pailitkan saja, karena berhutang berarti kan kami kreditor mereka?

Single Economic Entity Doctrine Konteks Akuisisi

LEGAL OPINION

Akuisisi yang Berbuntut Sanksi KPPU Terkait Kumulasi Total Aset

Question: Ada rencana membeli sebuah perusahaan lain yang bergerak dibidang yang sama dengan perusahaan saya. Memang perusahaan yang hendak saya ambil-alih ini adalah kompetitor saya selama ini. Tapi kompetitor lainnya masih banyak, sehingga rasanya takkan ada kaitannya dengan ranah monopoli usaha.

Kontraproduktif Hukum yang Humanis

ARTIKEL HUKUM

Timbul wacana agar lembaga pemasyarakatan (Lapas) dapat dikelola dan di-outsource kepada pihak swasta sebagai penyelenggara, dimana pemerintah yang akan mendanai pembangunan serta biaya operasional Lapas yang dibina dan dikelola oleh pihak swasta. Ide tersebut kemudian mengundang polemik yang hebat.

Pidana Perpajakan Korporasi, Telaah Putusan Pidana Pilihan Terbaik

LEGAL OPINION

Question: Saya selaku direktur keuangan, dipaksa oleh pemegang saham untuk memalsukan data-data dalam laporan neraca laba dan rugi keuangan perseroan, guna menghindari pajak penghasilan badan yang tinggi. Wajib pajaknya adalah perseroan terbatas, sementara nama saya dicantumkan sebagai direksi, dimana sebetulnya saya hanya salah seorang karyawan pada Grub Usaha ini.

Apabila nantinya saya tidak lagi menjabat sebagai direktur, yang bertanggung jawab bila nanti ada apa-apa atau kantor pajak mempermasalahkan, resiko tidak dapat dibebankan kepada mantan direktur, bukan? Rencananya saya hanya akan mau dipakai nama saya sebagai direktur untuk selama beberapa tahun saja.

Toh, saya tidak mendapat sedikit pun bagian dari upaya manipulasi data pembukuan perusahaan terkait PPh badan hukum. Semua itu jadi keuntungan pihak perusahaan, bukan saya selaku pribadi, terlebih senyatanya saya tak punya kewenangan apapun karena semua dikendalikan oleh pemilik Grub Usaha.

Hukum Resiprokal : Menerima & Memberi

ARTIKEL HUKUM

Mengapa aksi korupsi marak terjadi di Indonesia, yang pelakunya notabene merupakan para sarjana lulusan perguruan tinggi? Jawabannya sangat mengejutkan, dan inilah fakta yang penulis jumpai dalam praktik: demoralisasi justru terjadi di Perguruan Tinggi, dimana sikap kritis diberangus dan disaat bersamaan sikap arogansi ditumbuh-kembangkan.

Kontraproduktif Mempailitkan Debitor Akibat Harapan Semu

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) bilang kalau lembaga keuangan yang berbidang usaha investasi seperti MTN (medium term note) maupun REPO (repurchase agreement), selama diawasi dan tunduk pada regulasi BI (Bank Indonesia) maupun OJK (Otoritas Jasa Keuangan), maka yang berwenang mempailitkan perusahaan investasi tersebut adalah OJK. Toh, buktinya ada sebuah perusahaan investasi yang dikabulkan permohonan pailit oleh salah seorang nasabahnya ke hadapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena perusahaan investasi ini gagal mengembalikan dana investasi pada kreditornya. Jadi mana yang benar?

Modus Canggih Manuver Korporasi Eksploitasi Tenaga Kerja

LEGAL OPINION

Ambiguitas Ekspansi Usaha Berkedok Efisiensi Berujung PHK

Penutupan Divisi Usaha = Efisiensi = 2 X Pesangon

Question: Bila pabrik menutup salah satu produksi divisi lini produknya, lantas memecat para pegawai yang selama ini ditempatkan pada divisi tersebut, maka kejadian semacam ini akan dapat dikategorikan sebagai apa, dan bagaimana pula pandangan hukum mengenai hal ini dalam praktik di pengadilan?

Usaha Rental Mobil sebagai Bersifat Musiman

LEGAL OPINION

Question: Saya dengar untuk jenis bidang pekerjaan yang musiman, boleh mengikat pegawai dengan kerja kontrak (PKWT). Yang dimaksud dengan musiman itu apa, adakah contoh konketnya untuk memudahkan pemahaman?

Kelemahan Bekerjasama dengan BUMN/D

LEGAL OPINION

Question: Ada rekanan kami yang ingkar janji, dan saat ini rencananya hendak kami gugat. Bila terhadap vonis putusan pengadilan nanti, si tergugat ini masih juga membandel, bisa kami eksekusi, kan? Rekanan kami ini adalah sebuah BUMD.

Tanggung Jawab Perdata Calon Pendiri Perseroan

LEGAL OPINION

Question: Tindakan pendirian perseroan serta segala perbuatan hukum pengurus perseroan, hanya mengikat perseroan kan, tidak menjerat para pendiri dan para pengurusnya, karena semua itu untuk dan atas nama perseroan. Maksud saya, tidak renteng, kan?

Hukum yang Baik Bersifat Mencerdaskan, Bukan Pembodohan

ARTIKEL HUKUM

Hukum melindungi yang kreatif, tidak meninabobokan. Hukum bergerak mengiringi kemajuan zaman, bukan justru memblokade perkembangan zaman dan inovasi teknologi. Hukum dalam hal tataran moril, perlu bersikap konservatif. Namun hukum dalam konteks implentasi, perlu bersikap terbuka dan rasional (progresif, bukan semata regresif).

Rasionalisasi Pelanggaran Berat dalam Hubungan Industrial

LEGAL OPINION

Question: Saat ini di pabrik, ada beberapa oknum buruh yang kerjanya seperti provokator, sehingga suasana kerja para buruh lainnya di pabrik menjadi resah sekaligus gerah juga dibuatnya, manajemen juga dibuat panas-dingin karena berbagai isu dan rumor tidak benar yang merusak reputasi perusahaan juga berimbas pada suasana kerja yang tidak lagi bisa kembali kondusif bila oknum ini masih bercokol. Provokasi para buruh agar melawan manajemen secara tidak patut, lewat rumor-rumor menyesatkan, apa mungkin dikategorikan sebagai kesalahan berat?

Ambiguitas Hak Pekerja Mempailitkan Pengusaha

LEGAL OPINION

Question: Saya heran, mediator pada Disnaker sudah sebutkan nominal upah yang harus diberikan oleh perusahaan pada kami para pekerjanya dalam surat anjuran mediator. Tapi kenapa, ketika saya dan kawan-kawan buruh mengajukan permohonan agar perusahaan dinyatakan pailit kepada pengadilan, pengadilan malah bilang kalau jumlah upah terutang masih dalam sengketa sehingga tidak bisa pailitkan perusahaan. Apa memang gitu cara pandang hukum, atau hakim di pengadilan ini saja yang ngawur?

Kadaluarsa Hak Peninjauan Kembali Putusan Pailit

LEGAL OPINION

Question: Apa mungkin, mengajukan upaya hukum luar biasa berupa PK ke Mahkamah Agung atas putusan perkara kepailitan?

Repetisi Kesalahan Versus Derajat Pelanggaran

LEGAL OPINION

Question: Pelanggaran yang sama yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang pegawai kami, apa bisa dikategorikan sebagai pelanggaran berat?

Tanggung Jawab Perdata Kehilangan Harta Titipan SDP

LEGAL OPINION

Question: Apa boleh, pihak bank mau lepas tangan ketika diminta tanggung jawab atas harta simpanan kami pada SDP bank, dengan alasan kecurian dan pencurinya sudah ditangkap dan disidangkan lalu dipenjara oleh pengadilan? Maksudnya, dengan telah dihukumnya pihak pencuri barang simpanan kami dalam SDP bank, pihak bank boleh lepas tanggung jawab atas kehilangan harta kami, dan melimpahkan semua tanggung jawab perdata ini pada pihak pencuri?

Kadaluarsa Penuntutan Pidana Kejahatan

LEGAL OPINION

Question: Bila di perdata ada aturan hukum mengenai kadaluarsa sebuah kewajiban hutang-piutang, tak diwajibkan lagi untuk dibayarkan oleh si penghutang kepada kreditornya setelah sekian tahun, maka dalam tanggung jawab pidana apakah juga ada aturan serupa?

Formalitas Tempat Diselenggarakan RUPS

LEGAL OPINION

Question: Memang benar-benar ada, aturan yang mewajibkan RUPS diadakan pada suatu tempat tertentu? Apa resikonya bila dilanggar bila memang ada aturan semacam itu?

Hukum Tidak Dapat Berdiri Diatas Landasan Rapuh Bernama Asumsi

ARTIKEL HUKUM

Berbagai putusan hakim di pengadilan hingga instansi yang berlabel “Mahkamah”, saling tumpang-tindih dan saling tidak konsisten antar satu putusan dengan putusan lainnya, dan praktik demikian terus berlanjut, berulang, dan terjadi hingga menjelma ‘liar’, dengan mengatasnamakan “hakim bersifat bebas dan independen ketika memutus” sebagai justifikasi diri atas putusan yang sama sekali menafikan norma yang dibentuk oleh putusan-putusan pengadilan sebelumnya.

Piutang Kantor Pajak Bukan Kreditor Konteks Kepailitan

LEGAL OPINION

Question: Selaku kreditor perorangan, saya bukanlah lembaga keuangan yang dapat mengakses database Sistem Informasi Debitor (SID) yang selama ini hanya dapat diakses perbankan dan lembaga pembiayaan. Karena tidak dapat mengakses SID, maka saya tidak tahu, apakah ada kreditor lain selain saya, sementara untuk mempailitkan debitor, wajib ada dua kreditor yang mana piutang saya sudah jatuh tempo namun tidak dapat tertagih. Apa mungkin, bila saya menjadikan pihak piutang pajak Kantor Pajak sebagai kreditor lainnya agar syarat formil mengajukan pailit dapat terpenuhi tanpa resiko ditolak hakim?

Kesalahan Berat Tetaplah Pelanggaran Berat

LEGAL OPINION

Question: Bila karena kesalahan kecil saja, pegawai dipecat, memang dapat dikatakan kurang bijak. Tapi kalau pegawai bersangkutan melakukan kesalahan yang fatal, lantas juga tak boleh dipecat, seperti yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, bukankah sama artinya memberikan blangko kosong yang dapat disalahgunakan oleh sang pegawai untuk me-rong-rong bahkan bersikap keras kepala?