OFFICIAL WEBSITE BISNIS & KOMERSIEL KONSULTAN SHIETRA. Menjual Layanan Jasa Tanya-Jawab (Konseling) Seputar Hukum, Perdata & Pidana. Konsultan sebagai Mitra Hukum Ideal: Preventif, Aplikatif, Solutif & Prediktif. DISCLAIMER: Hanya Klien Pembayar Tarif Konsultasi yang Berhak untuk Bercerita Masalah Hukum, serta Pembeli eBook yang Berhak Atas Informasi & Opini Hukum yang BENAR. Berspekulasi dalam Masalah Hukum, Berakibat FATAL. Cerdas Pilih yang PASTI.
LEGAL OPINION
Makna OBJEK / HAL YANG SPESIFIK sebagai Syarat Sah Perjanjian
Question: Sebenarnya apa perbedaan antara Perjanjian MoU (Memorandum of Understanding) dan Perjanjian biasa? Konon, MoU itu tidak mengikat para pihak, sekalipun ada kesepakatan di dalam dokumen MoU, mengapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya menjadi unsur atau karakter pembeda dari Mou dan Perjanjian biasa ini?
LEGAL OPINION
Kode Etik Profesi Hukum serta Moralitas menjadi Garda Terdepan sekaligus Benteng Akhir Pertahanan Etika Profesi Hukum agar Tidak Terperosok ke Dalam Jurang Neraka yang Terbuka Lebar Hanya karena Tarif Jasa yang Tidak Seberapa
Question: Apa maksudnya, pepatah “banyak tahu, (maka) banyak bisa”? Apa adagium itu juga berlaku dalam praktik hukum?
LEGAL OPINION
Hak Atas Tanah Terdiri dari Tanah Hukum Adat dan Sertifikat Tanah Kantor Pertanahan, Keduanya ... secara Hukum Agraria / Pertanahan Nasional
Jual-Beli Tanah Girik, apakah AMAN? Seperti apakah Bentuk Pengakuan dan Perlindungan Hukum oleh Negara dan Pengadilan terhadap Pembeli Tanah Girik?
Question: Sebenarnya apakah tanah girik, termasuk sebagai “hak atas tanah”? Apakah yang disebut sebagai “hak atas atnah”, hanya terbatas pada sertifikat yang diterbikan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional)? Ada yang mengatakan, sejak terbitnya Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur tentang sertifikasi dan pendaftaran pertanahan oleh BPN dan jajaran kantor dibawahnya, maka girik sudah tidak lagi diakui secara hukum, apa betul demikian?
Keluarga kami ada beban moril juga bila hendak menjual tanah girik milik keluarga kami kepada pembeli, jangan sampai pembeli merasa kecewa setelah membeli tanah girik yang kami jual padanya, sehingga apakah ada bentuk perlindungan hukum paling minimum bagi pihak pembeli tanah girik kami nantinya? Atau bila dipersingkat pertanyaannya, jual-beli tanah girik apakah aman dan terjamin serta diakui oleh hukum? Tidak ingin juga kami digugat pengembalian dana jual-beli oleh pihak pembeli dikemudian hari bila terjadi sesuatu pada tanah girik yang telah kami jual.
ARTIKEL HUKUM
Bila HERBERT ARITONANG Tidak Kompeten Dibidang Hukum, mengapa HERBERT ARITONANG Tidak MATI saja, Mengapa Memperkosa Profesi Kompetitor?
Guru Cabul pun Dibela Mati-Matian hingga Prapradilan, Moral CABUL Milik Pengacara GURU CABUL. HERBERT ARITONANG mati-matian membela sang “GURU CABUL” bahkan mengajukan Praperadilan tanpa mau menyadari perasaan orang tua para korban sang “GURU CABUL” yang dibelanya.
Mustahil seseorang dapat mendapatkan nomor kontak kerja ataupun email profesi kami tanpa membaca berbagai peringatan serta larangan dalam website ini bahwa kami berprofesi sebagai Konsultan Hukum dimana “HANYA MELAYANI KLIEN PEMBAYAR TARIF”, KARENA KAMI YANG MERANCANG TATA LETAK WEBSITE INI! Artinya, mereka yang menyalah-gunakan email ataupun nomor kontak kerja kami, bukan tidak mengetahui adanya larangan, namun PURA-PURA TIDAK TAHU DAN SENGAJA MELANGGAR UNTUK MEMPERKOSA PROFESI KAMI SELAKU KONSULTAN HUKUM!
ARTIKEL HUKUM
ROYNAL PASARIBU Lebih Hina daripada Pengemis, Mencari Makan dengan Cara Merampok Nasi dari Piring Kompetitornya
Mustahil seseorang dapat mendapatkan nomor kontak kerja ataupun email profesi kami tanpa membaca berbagai peringatan serta larangan dalam website ini bahwa kami berprofesi sebagai Konsultan Hukum “hanya melayani klien pembayar tarif jasa”, KARENA KAMI YANG MERANCANG TATA LETAK WEBSITE INI! Artinya, mereka yang menyalah-gunakan email ataupun nomor kontak kerja kami, bukan tidak mengetahui adanya larangan, namun PURA-PURA TIDAK TAHU DAN SENGAJA MELANGGAR UNTUK MEMPERKOSA PROFESI KAMI SELAKU KONSULTAN HUKUM!
ARTIKEL HUKUM
Biar Aneh, yang Penting JENIUS, Itu yang Paling Penting dan yang Terpenting. Selebihnya, Bukan Urusan Penting dan Silahkan Di-Eliminir dari Pikiran Kita
Selamat datang kembali pada “Kurikulum Kehidupan” dari “Universitas Kehidupan” yang dikelola oleh Konsultan Shietra, dimana topik bahasan “langka” kali ini sangat cocok untuk ukuran masyarakat yang kerap menjadi korban aksi perundungan secara verbal oleh sesama warga lainnya di Indonesia, negeri dimana masyarakatnya lebih suka memperbincangkan hal-hal tidak berguna, dangkal, tidak produktif, serta gemar menjadikan orang lain sebagai objek lelucon ataupun “olok-olok”—seolah-olah dengan cara begitu, membuat diri mereka akan tampak lebih cerdas dan lebih unggul (asumsi semu, yang membuat mereka kian mempertontonkan kebodohan dan kedangkalan dirinya sendiri).
ARTIKEL HUKUM
Rasio menjadi Domain Logika Vs. Delusi yang menjadi Domain Perasaan, Dua Kutub yang Saling Terpisah dan Bertolak-Belakang
Hukum negara akan gagal melindungi warga dari perbuatan-perbuatan warga lainnya yang melanggar hukum, ketika pelaku pelanggar yang melakukan perbuatan jahat maupun aparatur penegak hukum yang mengabaikan kewajibannya untuk melindungi ataupun menindak-lanjuti laporan aduan korban kejahatan, memiliki penyakit mental bernama delusi perihal “penghapusan dosa” maupun delusi “penghapusan kejahatan” disamping delusi “penghapusan hukuman”.
ARTIKEL HUKUM
Aslam Fetra Hasan, MUSANG BERBULU DOMBA, MUSUH DALAM SELIMUT
WARNING : Modus PENIPUAN Aslam Fetra Hasan <aslam.fh @gmail.com>, 081905057198, Aslam Hasan & Partners Law Office <a.f.hasanlawoffice @gmail.com>
Bila tidak kompeten dibidang hukum, maka “mati saja”, dan jangan berprofesi dibidang layanan jasa hukum secara memalukan dengan menjadi “pencuri ilmu”, terlebih-lebih melakukan perbuatan hina tercela seperti memperkosa hingga mencuri ilmu KOMPETITOR. Pengemis saja, tidak mencari makan dengan cara merampok dan mencuri nasi dari piring milik profesi orang lain. Namun, para kalangan profesi pengacara yang dikenal “sudah putus urat malunya” dan “lebih hina daripada pengemis”, tidak jarang mencoba “mencuri ilmu” Konsultan Shietra yang merupakan KOMPETITOR mereka dibidang jasa layanan hukum, lewat modus tipu-menipu penuh pura-pura, tentunya. Salah satunya ialah seorang pengacara spesialis “kamuflase” bernama Aslam Fetra Hasan.
ARTIKEL HUKUM
Ramalan Suram Profesi Buram Bernama Advokat / Pengacara / Lawyer di Indonesia
Citra kalangan pengacara kian rusak di mata masyarakat, setidaknya itulah yang menjadi rata-rata keluhan klien dari penulis selama menceritakan kisahnya saat sesi konseling seputar hukum yang penulis selenggarakan berlangsung. Betapa tidak, yang merusak citra profesi Advokat di Tanah Air, ialah para kalangan Advokat itu sendiri. Bukanlah cerita baru, ketika penulis mendapati klien yang menceritakan betapa ketika dirinya mendatangi dan menemui kalangan pengacara di sebuah Kantor Advokat, sang pengacara “marah-marah” tanpa alasan yang jelas atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh sang klien, dan tampak lebih marah daripada kemarahan sang klien itu sendiri, seolah-olah ada masalah besar yang demikian tidak beres dan keliru untuk dapat diperbaiki dan diluruskan lewat jasa sang pengacara yang hendak menjadi “pahlawan kesiangan”—lebih tepatnya : tebar “harapan palsu” disamping “ranjau darat”.
See and find the reality of life that is far from ideal,
Makes many of us feel moved to make various myths, fairy tales, fantasy stories, fictional dramas, to religions about the heavenly realm,
Utopian in nature,
False hope,
Or even too idealistic,
Where justice will come in due time,
That the truth will always prevail in the end,
Where good people will survive whatever “trials” they experience,
LEGAL OPINION
Bahaya Dibalik Rumusan “Acta Van Dading” yang Tidak dapat Dieksekusi secara Serta-Merta, Menyandera secara Seketika Inkracht
Question: Banyak atau bahkan mayoritas “akta van dading” (akta perdamaian di dalam pengadilan) yang ternyata tidak dapat dieksekusi bila salah satu pihak yang bersepakat dalam “akta van dading” tersebut dikemudian hari tetap juga ingkar-janji melaksanakan kesepakatan di dalamnya. Secara teori, “akta van dading” itu seketika berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan secara serta-merta dapat dimintakan eksekusinya ke pengadilan oleh peran seorang jurusita, karena dituangkan di dalam amar putusan hakim dan menjadi satu-kesatuan dengan putusan pengadilan. Namun mengapa praktiknya begitu banyak “akta van dading” yang tidak dapat dieksekusi meski tercantum irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”?
ARTIKEL HUKUM
Ketika seorang Presiden Menyandera Parlemen Republik Indonesia, BUKAN SEBALIKNYA. Kepala Pemerintahan yang PAMER MONOPOLI KEKUASAAN dan MONOPOLI PENEGAKAN HUKUM ke Hadapan Rakyat yang Dilarang Menggunakan Senjata untuk Melawan
Undang-Undang Cipta Kerja “OMNIBUS LAW” di-klaim oleh pemerintah sebagai “undang-undang payung”, sekalipun ilmu hukum peraturan perundang-undangan maupun hierarkhi peraturan perundang-undangan yang diakui oleh sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang yang satu adalah sederajat dengan Undang-Undang lainnya, tiada yang lebih tinggi hierarkhi-nya satu sama lain kecuali tunduk semata taat pada asas “lex posterior derogat legi priori” serta asas “lex specialis derogat legi generalis”.
ARTIKEL HUKUM
STANDAR BER-GANDA Umat Intoleran “Mengkafir-Kafirkan” yang Menuntut Diberikan Toleransi Menolak “Dikafir-Kafirkan”
Anti kemajemukan ditandai oleh ideologi yang mempermasalahkan eksistensi kaum, golongan, etnik, paham, haluan, ataupun keyakinan hingga sekte yang berlainan, serta tidak membuka ruang toleransi untuk hidup saling menghargai, saling menghormati, serta untuk saling memahami untuk bersama-sama saling berbagi ruang gerak, ruang hidup, serta ruang bernafas secara berdampingan tanpa saling mengganggu ataupun merugikan satu sama lain. Singkat kata, sifat eksklusivisme yang menolak hidup berdampingan serta menolak koeksistensi adanya kaum, golongan, keyakinan serta sekte yang saling berbeda, sehingga mustahil tercipta kohesi sosial.
ARTIKEL HUKUM
Penafsiran atau Interpretasi atas Fenomena Politik, Sosial, dan Hukum, Perlu Diterjemahkan sesuai Konteks Kebangsaan dan Ketatanegaraan Kekinian yang Mengandung Makna Implisit sebagai Objek Pengamatan
Saat ulsan ini disusun, pada medio awal Bulan November 2020, Indonesia sedang dilanda wabah akibat pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau Virus Corona Tipe-2, dimana Bangsa dan Negara Indonesia mencetak “prestasi” sejarah berupa kegagalan besar menangani wabah, yang bila kelak negeri ini kembali dilanda wabah Corona Virus Tipe-3 atau tipe-tipe selanjutnya, maka sejarah akan kembali ter-ulang : porak-poranda dan hanya bisa mengandalkan vaksin sekalipun sejumlah negara tetangga di ASEAN seperti China, Malaysia, Vietnam, dan Thailand sama sekali tidak membutuhkan vaksin pencegah wabah karena terbukti berhasil mengatasi pandemik secara efektif tanpa vaksin.
ARTIKEL HUKUM
KURIKULUM UNIVERSITAS KEHIDUPAN, Edisi Tips dan Trik Sederhana SENI HIDUP Mengubah Petaka Menjadi Berkah
Selamat datang kembali pada kurikulum “Universitas Kehidupan” yang dipersiapkan bagi para “Sarjana Kehidupan”, dibawakan secara khusus oleh Konsultan Shietra bagi para “Pembelajar Kehidupan”. Topik bahasan spesifik pada kesempatan hari ini, ialah mengupas dua falsafah “Seni Kehidupan”, yakni : Pertama, berani-lah untuk memperjuangkan serta menuntut apa yang memang menjadi HAK kita, atau dengan kata lainnya ialah berani untuk meminta pertanggung-jawaban atas apa yang menjadi KEWAJIBAN orang lain terhadap kita. Kedua, berani untuk berkata “TIDAK” terhadap apa yang bukan kewajiban kita.
