Blokir Bukanlah Sita Jaminan dan BPN / Kantor Pertanahan Bukanlah Hakim Pengadilan yang Berhak Melakukan Sita / Penyitaan terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah

Sertifikat Hak Atas Tanah Tunduk (juga) pada Asas “Presumptio Iustae Causa”—yang Bermakna Suatu Sertifikat Hak Atas Tanah Selalu Dianggap Sah, kecuali Ada Keputusan Baru yang Membatalkan atau Mencabut Keputusan yang Lama

Question : Bukankah yang bisa membekukan status kepemilikan tanah secara permanen, hanyalah hakim lewat “sita jaminan”? Mengapa kantor pertanahan justru memblokir sertifikat tanah kami sehingga kami tidak bisa menjualnya semata karena ada gugatan dari pihak yang tidak jelas mengaku-ngaku itu tanah milik mereka, sementara pengadilan tidak pernah membuat penetapan “sita jaminan” atas tanah milik kami ini?

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum Vs. Sprindik dengan Disertai Penetapan Tersangka

Resiko dan Kelemahan Fatal Model Surat Perintah Penyidikan Konvensional, ketika Praperadilan Tersangka Dikabulkan Pengadilan, maka Status Tersangka Berikut Sita Pidana Terancam Gugur Sekaligus

Question : Bila status tersangka dibatalkan oleh pengadilan lewat gugatan-praperadilan yang dimenangkan oleh pihak tersangka, maka apakah barang-barang milik tersangka juga otomatis dilepaskan karena ikut gugur sita pidananya?

Jangan Pernah Meremehkan Kekotoran-Batin, Terlebih Menantangnya. Itulah Nasehat Terbaik bagi yang Belum Terlatih dalam Disiplin-Diri yang Ketat dan Terampil dalam SELF-CONTROL

Tidak Ada Kekotoran-Batin yang “Kelas Bulu”. Semua Kekotoran-Batin ialah “Kelas Berat”—Jangan Meremehkannya dan Jangan Mengendurkan Kewaspadaan, atau Anda akan Babak-Belur Dibuatnya

Nasehat terbaik untuk diri kita ialah, jangan pernah meremehkan kekotoran-batin yang bersarang dalam diri kita masing-masing, terlebih menantangnya. Bila Anda meremehkan kekotoran-batin Anda, secara “overestimated” diri Anda sendiri lalu mencoba menantang kekotoran-batin yang berliang dalam diri Anda tersebut, maka dapat dipastikan Anda akan jatuh tengkurap, terjungkal, terjerembab, hingga babak-belur dibuatnya. Hanya mereka yang terlatih dalam penempaan disiplin-diri yang ketat bernama “self-control” dan senantiasa mawas diri (under-control), yang memiliki jiwa “militan” dalam berhadap-hadapan dengan kekotoran-batin diri sendiri, dicerminkan dari sabda Sang Buddha berikut: [kesemua kutipan sabda Sang Buddha di bawah ini bersumber dari berbagai sutta pada Majjhima Nikāya dan Aṅguttara Nikāya, Sutta Pitaka, Tipitaka]

Hengkangnya Investor Asing maupun Lokal dari Bursa Indonesia, Bermuara Melemahnya Kurs Rupiah, “YOU ASKED FOR IT”, Pemerintahan Indonesia “Please, DON’T PUSH YOUR LUCK”!

Pemerintahan Indonesia Kerap “Pasang Badan” dan “Menantang”, ketika Warga / Pengusaha Lokal maupun Asing yang Kecewa Mengutakan “KAPOK MENANAMKAN MODAL DI INDONESIA”, alih-alih Merasa Malu dan Takut. Konsekuensi Logisnya, HENGKANG dari Indonesia

Sudah dari jauh hari, kita dapat memprediksi kolapsnya kurs Rupiah dan hengkangnya investor asing maupun domestik dari Indonesia. Indikator sederhananya : Pertama, bila Anda memiliki dana yang memadai, apakah Anda akan memilih untuk tetap berdomisili dan menjadi warga di Indonesia ataukah hijrah ke negara lain? Kedua, bagaimana pandangan dan perlakuan para pejabat di Indonesia, terhadap warga sebangsa maupun terhadap warga asing yang masuk ke Indonesia, sebagai subjek ataukah sebagai objek “sapi perahan”? Ketiga, apakah selama ini baik lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, maupun lembaga legislatif di Indonesia, kerap “pasang badan”, dengan pola berpikir “seburuk apapun pelayanan kami kepada publik, toh lembaga kami tetap berdiri tanpa bisa dibubarkan”? Keempat, rezim perpajakan kita di Indonesia apakah memotivasi pelaku usaha untuk sukses dalam bisnisnya ataukah membuat pelaku usaha takut dan cemas untuk meningkatkan laba usahanya? Kelima, praktek penegakan hukum kita begitu korup, mengakibatkan tiadanya kepastian hukum bagi warga sendiri maupun bagi pelaku usaha, praktek korup mana tetap terjadi secara masif di tubuh lembaga kehakiman, hingga saat kini sekalipun pemimpin bangsa silih-berganti.

Puisi Bersahaja Mengenai Optimistik dan Pikiran Positif

Bila Anda bertanya,

Apakah yang kurang dari negeri ini,

Mungkin jawabannya ialah kekurangan “positive thinking”.

Seseorang akan masuk surga,

Dengan menghindari perbuatan buruk,

Dan melakukan perbuatan bajik,

Maka itulah yang disebut sebagai “optimistik”.

AI (Kecerdasan Buatan, Artificial Intelligence) Membuat Produktivitas Meningkat, namun Daya Beli justru Menurun?

Jangan Bersikap Seolah-Olah Anda (Pemakai AI) tidak Memiliki Segudang Kompetitor dan Jangan pula Bersikap Seolah-Olah Kompetitor Anda Tidak dapat Menggunakan Aplikasi AI Serupa—Anak Sekolah Dasar dan Jutaan Penduduk di Bangladesh pun dapat menjadi Kompetitor Anda

Terdapat hoaks yang tergolong “misleading” alias menyesatkan, berisi propaganda bahwa penggunaan AI (Kecerdasan Buatan, Artificial Intelligence) membuat produktivitas meningkat. Bahkan, dengan “AI Agent”, Anda tidak perlu bekerja sama sekali namun mampu memproduksi segudang dan selautan konten digital, lantas Anda berdelusi menjadi miliarder? Orang dungu, tidak mampu melihat bahaya dibalik sesuatu yang “too good to be true”. Terdapat dua kekeliruan fatal dibalik gaya berpikir “kampungan” demikian. Pertama, jangan bersikap seolah-olah Anda tidak memiliki segunung kompetitor. Kedua, jangan bersikap seolah-olah kompetitor Anda tidak dapat menggunakan maupun mengakses aplikasi / platform AI serupa.

Bukan Hanya Barang Bukti yang Divonis “Dirampas Untuk Negara” yang dapat DIsita Pidana (Sita Eksekusi)

Baik Perkara Pidana maupun Perdata, Terhukum yang Tidak Melaksanakan Vonis / Amar Putusan dapat Disita-Eksekusi Harta / Aset Milik Terpidana / Tergugat

Question : Bila ada aset Terpidana yang tidak dinyatakan “dirampas untuk negara” dalam amar putusan pidana, maka apakah Kejaksaan selaku eksekutor putusan dikemudian hari tetap dapat menyita aset-aset lain milik Terpidana?

Tingkat Keberhasilan Pusat Rehabilitasi Swasta Berbiaya Mahal bagi Pecandu / Penyalahguna Obat-Obatan Terlarang hanya Sebatas 1 Digit (1—9%), alias Tingkat Kegagalannya mencapai 91%

Rehabilitasi Terbaik bagi Pecandu / Penyalahguna Obat-Obatan Terlarang ialah Mengisolir Diri di Penjara alias Dikerangkeng, Bukan Pusat Rehabilitasi Berbiaya Mahal

Belajar, tujuannya agar kita mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang benar dan mana yang keliru, serta agar kita “naif”. Bagi masyarakat awam yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya dibalik praktek “pusat rehabilitasi pecandu obat-obatan terlarang”, mungkin terdengar ideal seruan bahwa para pemakai / pecandu obat-obatan terlarang dikirim atau divonis berobat ke pusat rehabilitasi. Dari berbagai jurnal ilmiah maupun litelatur serta studi para peneliti, kita barulah mengetahui bahwa tingkat keberhasilan di pusat rehabilitasi swasta berbiaya mahal sekalipun, tingkat keberhasilannya hanya sebatas 1 digit alias antara 1—9% (satu sampai sembilan persen).

Penyidik Kepolisian Bersama Kantor Pertanahan dapat Melakukan “Rekonstruksi Pengukuran dan Pengembalian Batas Tanah” dimana Hasilnya menjadi Penentu Terjadi atau Tidaknya Penyerobotan Lahan

Fungsi “Rekonstruksi Pengukuran Dan Pengembalian Batas Tanah” yang dapat Menyelesaikan Masalah Pidana, Sekalipun Sengketa antara Pelapor dan Terlapor Belum Diselesaikan secara Perdata Lewat Gugatan

Question : Saat melapor atau membuat aduan ke polisi, polisi menolak aduan dengan mengatakan agar masalah sengketa batas tanah diselesaikan dulu secara perdata lewat gugatan. Bila pihak yang kami laporkan terbukti benar menyerobot menurut hakim perkara perdata, barulah boleh melapor pidananya. Apakah benar harus selalu begitu prosedurnya?

Surat Girik maupun Surat Keterangan Tanah oleh Lurah / Kepala Desa, Bukanlah dan Tidak dapat Lagi menjadi Alat Bukti dalam Gugat-Menggugat Sengketa Perdata Kepemilikan Tanah di Pengadilan

Surat Girik maupun Surat Keterangan Tanah oleh Lurah / Kepala Desa hanya Berfungsi Sebatas “Petunjuk” dalam Rangka Pendaftaran Tanah ke BPN

Question : Apakah benar, kabar berita yang menyatakan bahwa tanah girik tidak lagi diakui oleh negara sebagai bukti hak atas tanah, dan apa juga maksud atau konsekuensi hukumnya?

“Slow Living” dan “Slow Moving” Bukanlah sebuah Kekeliruan, Sepanjang Tidak Membiarkan Diri Mengalami Kemunduran / Kemerosotan

Belajar dari Falsafah Kura-Kura Vs. Kelinci

Biar Perlahan namun Pasti, Konsisten Beranjak Maju, Tidak Mengalami Kemunduran, Akhirnya akan Tiba di Tujuan

Tidak masalah bila jalan dan kemajuan kita adalah lamban daripada orang-orang di luar sana yang tampak serba sibuk, penuh kesibukan, dan selalu “mobile” seolah tidak kenal lelah, tidak pernah libur, dan seakan tidak butuh tidur. Bekerja, bekerja, dan bekerja. Sibuk hilir-mudik, kesana dan kemari, pulang-pergi dengan kecepatan dan akselerasi yang super tinggi. Namun, beberapa saat kemudian, mental dan energi mereka terkuras dan letih. Selanjutnya, mereka jatuh dalam konsumsi barang madat yang memabukkan dan melemahkan kesasdaran. Terjadilah apa yang disebut sang Buddha sebagai “kemunduran” atau “kemerosotan”. Karena, menurut Sang Buddha, zat madat seperti bakaran tembakau, alkohol, obat-obatan terlarang dapat membuat si pecandu “kehilangan sifat-sifat baik”. Sama seperti purnawirawan militer yang menjelma bertubuh “buncit” selepasnya dari kemiliteran, disiplin mereka mengendur.

Berita Acara Pengukuran Ulang / Pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Tanah oleh BPN, dapat Dianulir Lewat Gugatan Perdata

Sengketa Batas-Batas Tanah merupakan “Sengketa Kepemilikan” yang menjadi Yurisdiksi Pengadilan Negeri, Bukan Sengketa Tata Usaha Negara

Question : Surat ukur dan gambar situasi yang ada dalam sertifikat tanah, itu apa bedanya? Bila ada overlaping dengan sertifikat tanah milik tetangga, maka patokannya ialah yang mana?

Jangan Percaya Begitu Saja pada Luas Bidang Tanah yang Tercantum dalam SHM, SHGU, maupun SHGU—Luas Tanah Bisa BERUBAH SEWAKTU-WAKTU dan Sepihak, dalam “Pengukuran Ulang” / “Pengukuran Pengembalian Batas”

Membeli Tanah Bersertifikat BPN, Ibarat “Membeli Kucing dalam Karung”, Tiada Kepastian “Data Fisik” Berupa Luas Tanah yang Tercantum dalam Sertifikat Hak Atas Tanah

Question : Dengan mudahnya pihak BPN bisa menerbitkan sertifikat ganda atau bahkan sertifikat tanah yang sebagian maupun seluruhnya tumpang-tindih (overlaping) dengan pemegang hak lainnya. Ketika kami komplain, sebagai pemilik tanah yang diklaim sebagai tanah milik pihak ketiga atas dasar sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN setempat, pihak BPN hanya semudah berkata “silahkan gugat ke pengadilan”. Mereka yang menerbitkan sertifikat, namun mengapa jadinya kami yang harus repot-repot menggugat ke pengadilan untuk membatalkan sertifikat tumpang-tindih yang diklaim milik orang lain? Itu bukan “tanggung-jawab”, namun mengalihkan tanggug-jawab hukum juga tanggung-jawab moril.

Memahami Makna “Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Pihak Ketiga”, Lewat Contoh Kasus Sengketa Merek di Pengadilan Niaga

NAMA (Identitas Penyebutan) dalam Merek, Bersifat Paling Signifikan sebagai Pembeda Paling Utama dengan Merek Pihak Lain

Question : Merek kita yang telah resmi terdaftar di Kementerian Hukum, berpotensi sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh gugatan pihak lain yang mengklaim memiliki kesamaan dengan merek miliknya yang telah terlebih dahulu terdaftar, dengan alasan “mempunyai persamaan pada pokoknya” dengan merek pihak lain tersebut. Konkretnya seperti apakah, yang dimaksud dengan “mempunyai persamaan pada pokoknya”?

Kreditor Pembeli Cessie Tidak Berhak Menagih Bunga maupun Biaya Lainnya dari Debitor, hanya Berhak Menuntut Sebatas Hutang Pokok

Ketika Kreditor Mengalihkan / Menjual Piutang atau Hak-Tagihnya kepada Pihak Ketiga, maka Kreditor Pembeli Cessie Tidak Lagi Berhak Menuntut Biaya ataupun Bunga dari Debitor saat Menagih Piutang

Question : Fenomena dewasa kini, banyak lembaga pembiayaan maupun lembaga keuangan yang menjual hak-tagihnya (Cessie) kepada kreditor perorangan yang bisa jadi “rentenir perorangan”. Bila itu yang kemudian terjadi dan dialami oleh debitor, meminjam kredit dari lembaga keuangan namun kemudian ditagih oleh “rentenir perorangan” karena pihak lembaga keuangan menjual piutangnya kepada “rentenir perorangan”, maka bagaimana pendirian hakim di pengadilan bila kami selaku debitor memperkarakan masalah ini lewat gugatan?

Kreditor-Awal Menjual Separuh Piutangnya (Cessie) kepada Kreditor-Baru, maka apakah Dihitung menjadi 2 (Dua) Entitas Kreditor yang dapat Mempailitkan Debitornya?

Ketika Kreditor Mengalihkan Separuh Piutangnya kepada Kreditor Lain, lalu Mem-PKPU / Mem-Pailitkan Debitornya, apakah yang Akan Terjadi?

Question : Apabila kreditor menjual cessie separuh piutangnya terhadap debitor yang sama, apakah itu bisa menjadi celah-hukum untuk mempailitkan debitornya, mengingat syarat mempailitkan debitor ialah adanya minimal dua pihak kreditor?

Malu dan Takut Menyakiti, Merugikan, maupun Melukai Orang / Makhluk Hidup Lainnya, Demi Kepentingan Siapakah?

ORANG GILA artinya, Tidak Malu dan Tidak Takut Merugikan, Melukai, maupun Menyakiti Pihak Lain

Tidak Ada yang Lebih Berbahaya daripada ORANG DUNGU (Orang Gila yang Bangga dapat Melukai, Merugikan, ataupun Menyakiti Orang Lain, Seolah Prestasi yang Patut DIbanggakan)

Tidak Berkepentingan Bukan Berarti Tidak Terdampak Langsung

Ketika Anda berjumpa atau berhadapan dengan orang gila, maka apakah opsi terbaiknya, sebisa mungkin menghindari dan menjauhinya, ataukah berperang melawannya hingga “pertumpahan darah”? Mungkin Anda punya sumber daya untuk mengalahkan “orang gila” tersebut, namun untuk apakah Anda terobsesi untuk menang melawan kalangan “orang gila”? Faktanya, jika kita berbeda dengan orang gila tersebut, maka mereka tidaklah sederajat dengan kita. Bila kita cukup bijak dan masih “waras”, pilihan terbaik ialah menghindari “orang-orang gila” semacam demikian.

Contoh Perkara Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Pemerintahan yang Berdimensi Tindak Pidana Korupsi (Kesalahan Administrasi Berdimensi Pidana), dimana Tujuan Filosofis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah Mencegah Penyalahgunaan Posisi / Status dalam Segala Bentuknya

Tidak Terbukti Menerima Aliran Dana Korupsi, Tidak Menghapus Kesalahan Pidana, hanya menjadi Keadaan yang Meringankan Vonis Pidana

Jenis Korupsi yang Tidak Divonis Pidana Tambahan Penghukuman Bayar UANG PENGGANTI, sekalipun Terdapat Actual Loss Kerugian Keuangan Negara / Daerah

Kita semua telah mengetahui, bahwa sekalipun tidak turut menerima dan juga tidak turut menikmati dana hasil korupsi, pelaku yang terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tetap dapat dipidana sebagai “pelaku korupsi secara bersama-sama”. Akan tetapi yang cukup mengejutkan ialah, ketika kita menelaah putusan kasus-kasus Tipikor, telah ternyata pelaku korupsi yang dinilai tidak menikmati hasil kejahatannya tersebut, terhindari dari potensi divonis pidana tambahan berupa penghukuman pembayaran “uang pengganti”.

Akutan Publik (juga) Berwenang Memeriksa Ada atau Tidaknya Kerugian Keuangan Negara, Bukan Monopoli BPK untuk Menentukan Ada atau Tidaknya Korupsi

BEST PRACTICE Praktek Peradilan (Preseden) Vs. Putusan Mahkamah Konstitusi RI : Law in Concreto Vs. Law in Abstracto

Question : Apakah benar, hanya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang memonopoli kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya korupsi?

Jangankan Hukum Negara Buatan Manusia, Hukum Karma (Hukum Alam) Sekalipun TIDAK ADIL dan TIDAK SEMPURNA Sifatnya

Dominasi dan Determinasi Hukum Karma Bukanlah Paham Buddhisme, namun Paham JAINISME

Sang Buddha dalam Sutta Pitaka, salah satu Pitaka dalam Tipitaka, membabarkan bahaya dibalik sikap yang mengagung-agungkan Hukum Karma. Mereka yang menyerahkan nasib mereka kepada Hukum Karma, bukanlah seorang Buddhist, namun seorang penganut Jain, yang mungkin tanpa mereka sendiri sadari. Tidak ideal dan tidak adilnya cara-kerja dibalik Hukum Karma, secara analogi dalam dilukiskan dalam peristiwa berikut. A adalah orang jahat yang sepanjang hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang luar biasa kejam dan keji, tidak terhitung lagi akumulasi tumpukan perbuatan jahatnya semasa hidup. Sebaliknya, B, adalah orang baik yang sepanjang hidupnya gemar melakukan berbagai perbuatan bajik, suatu timbunan perbuatan-perbuatan bajik yang juga tidak terhitung jumlahnya. Menurut Anda, ketika A berupaya mencelakai B, akankah B selamat dan terselamatkan oleh perbuatan-perbuatan baiknya sepanjang hidup dan A akan celaka akibat perbuatan-perbuatan buruknya sepanjang hidup? B, bisa jadi celaka dan tewas oleh perbuatan A yang berniat mencelakai B, dimana bahkan A tidak kunjung celaka dan bahkan hidup panjang umur.

Undang-Undang Perampasan Aset Tidak Akan Berfungsi Efektif bila Sanksi Pidana Pembayaran “Uang Pengganti” Kerugian Keuangan Negara Belum Membuat Efek Jera Pelaku Korupsi

Akar Penyebab Minimnya “Asset Recovery” Kasus-kasus Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara : Pidana Tambahan Pembayaran “Uang Pengganti” yang Tidak Efektif Memulihkan Kerugiaan Negara maupun Membawa Efek Jera Pemiskinan bagi para Pelakunya—justru Negara yang sedang Dimiskinkan oleh Sistem Hukum yang Diterbitkan oleh Otoritas Negara Sendiri

Sekalipun Undang-Undang tentang Perampasan Asset disahkan dan diterbitkan oleh pemerintah bersama parlemen, kita patut meragukan efektivitasnya saat diimplementasikan. Bukan karena norma-norma pengaturan di dalamnya yang kurang efektif bagi kepentingan “asset recovery”, akan tetapi kelemahan sistemik doktrinal penitensier dalam persidangan perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pernah terdapat kasus dimana Mahkamah Agung membuat pertimbangan hukum sebagai berikut, yang sangat tidak proporsional dengan pidana tambahan pembayaran “uang pengganti” yang dijadikan sebagai vonis bagi sang Terdakwa:

Semua Korban Berhak Memohon Restitusi yang Wajib Dibayar oleh Pelaku, akan Tetapi hanya Korban Kejahatan Tertentu yang Berhak Mendapatkan Kompensasi dari Negara

Hak Korban Atas Restitusi dari Pelaku dan Kompensasi dari Negara untuk Memulihkan Kerugian yang Diderita

Perbedaan antara Restitusi dan Kompensasi yang Perlu Diketahui oleh Korban

Question : Apakah hanya korban kejahatan seksual yang berhak meminta dan mendapatkan restitusi dari pengadilan??

Indah Diatas Peraturan dan Vonis Putusan Hakim, namun Memberi Harapan Palsu, Itulah Nasib Norma Hukum Restitusi bagi Korban

Terbentur Realita, antara Harapan, Regulasi, dan Kenyataan yang Tidak Saling Sejalan

Dari laporan berbagai media, dapat kita ketahui bahwa “asset recovery” perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tergolong rendah, akibat banyaknya kendala teknis dari segi penyusunan dakwaan, pembuktian di persidangan, penuntutan, maupun muaranya pada putusan pengadilan serta eksekusinya. Betul bahwa dalam berbagai perkara Tipikor, Majelis Hakim pada Pengadilan Khusus Tipikor kerap membuat vonis tambahan berupa penghukuman pembayaran “uang pengganti”, dimana bila Terpidana tidak secara sukarela membayarnya maka harta miliknya dapat disita untuk dilelang. Akan tetapi tetap saja pertanyaan yang mengemuka ialah, mengapa “pemulihan kerugian keuangan negara” akibat kasus-kasus korupsi baik oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), POLRI, maupun Kejaksaan Agung, tergolong tidak optimal dan cenderung minim hasilnya?

Hak dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Seksual Berbasis Digital / Elektronik

Hak Korban Atas Penghapusan Konten Digital Bermuatan Seksual

Kejahatan seksuil dalam jagat maya digital dewasa kini, tampak kian masif, dengan modus-modus yang menggunakan “social engineering” semisal “love scam” yang menjurus pemerasan. Dalam rangka memotivasi pihak Korban untuk berani “speak-up” dengan melaporkan pihak pelaku, untuk itu penting bagi kalangan Korban untuk mengetahui hak-hak hukumnya agar dapat memberanikan diri mengajukan laporan / aduan. Banyak pertanyaan yang muncul di benak Korban kejahatan seksual digital, semisal bagaimana dengan saksi yang hanya Saksi Korban semata, apakah konten seksualnya dapat dihapus, Korban berbasis digital tidak disetubuhi dalam artian lahiriah / fisik maka bisakah diterbitkan bukti surat pemeriksaan semacam visum, kemanakah harus melapor, apakah bisa mengadu selain ke polisi, adakah akses kepada pemulihan psikis, bisakah menuntut ganti-rugi dari pelaku ataupun dari negara, apakah bisa minta perlindungan keamanan, apakah hakim justru akan melecehkan Korban di persidangan, apakah surat dakwaan akan mencantumkan detail identitas dan peristiwa yang dialami Korban, apakah persidangan akan dibuka untuk diliput publik, apakah mendapat pendampingan, dan sebagainya?

Sifat Dungu dan Berperilaku Dungu adalah Benih dan Perbuatan JAHAT. Memelihara Sifat Dungu dan Dunguwan Sama Artinya Memelihara Kejahatan dan Penjahat

“Para bhikkhu, ketakutan apapun yang muncul, semuanya muncul karena si dungu, bukan karena seorang bijaksana; kesulitan apapun yang muncul, semuanya muncul karena si dungu, bukan karena seorang bijaksana; bencana apapun yang muncul, semuanya muncul karena si dungu, bukan karena seorang bijaksana. Demikianlah si dungu membawa ketakutan, si bijaksana tidak membawa ketakutan; si dungu membawa kesulitan, si bijaksana tidak membawa kesulitan; si dungu membawa bencana, si bijaksana tidak membawa bencana. Tidak ada ketakutan yang datang dari si bijaksana, tidak ada kesulitan yang datang dari si bijaksana, tidak ada bencana yang datang dari si bijaksana.” [SANG BUDDHA]

Sifat dungu, bukanlah sesuatu yang dipandang oleh kebanyakan orang sebagai sesuatu yang sifatnya “harmless”. Sifat dungu, cenderung berbahaya dan orang dungu seringkali membahayakan atau membawa bahaya bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Jauh dari sifat dungu, dengan cara itulah seseorang dapat disebut seorang bijaksana dan seorang penyelidik. Sifat dungu tidak pandang umur, sekalipun seseorang telah berambut putih, akan tetapi sifat dan sikap dungu dapat tetap bersarang dalam dirinya karena dipelihara dan diberi asupan “makan” setiap hari sepanjang hidupnya.

"Yoga Marcos" / “Yoga Veri” Sedang Mencari Babysitter untuk Menggantikan Popok Jorok-Bau Miliknya karena Belum Bisa Mengganti Popoknya Sendiri

"Yoga Marcos" / “Yoga Veri”, SARJANA TUKANG LANGGAR HUKUM, LEBIH HINA DARIPADA PENGEMIS dan LEBIH ASUSILA DARIPADA WANITA TUNASUSILA

Tidak Bersedia Membayar SEPESER PUN Tarif Layanan Jasa Profesi, namun Mengharap serta Menuntut Dilayani, bukankah itu SINTING dan SERAKAH?

Memperkosa Profesi Orang Lain serta “Belum Apa-Apa Sudah Melanggar Peringatan dan Ketentuan yang Berlaku”, masih juga Berharap Dilayani? Pasien SAKIT JIWA bernama "Yoga Marcos" / “Yoga Veri”!

Tumbangnya COMPARATIVE ADVANTAGE dan ENTRY BARIER Kompetitor Akibat “Euforia AI”

Bursa Kerja yang Tergusur oleh Bursa Industri AI (Kecerdasan Buatan, Artificial Intelligence)

Sudah menjadi pemandangan lumrah, pelaku usaha, produser, hingga programmer “tanpa pegawai” alias solopreneur. Namun, itu bukanlah fenomena mengerikan terbaru, harga yang harus dibayar oleh rakyat global dibalik “euforia AI”. Kini, dikabarkan telah banyak perusahaan kecil maupun perusahaan raksasa yang tidak lagi menyewa penyedia jasa untuk menghasilkan produk, semisal video iklan pariwara untuk mempromosikan produk junkfood mereka, membuat geram para pekerja seni maupun produser iklan yang selama ini hidup dan menghidup karyawannya dengan merancang dan memproduksi iklan pariwara.

Bila Kehendak adalah “AKU”, mengapa Ada Orang yang Begitu Konyolnya Terjerumus Korupsi Sekalipun Telah Makmur dan Berlebihan?

Vaksin Korupsi, agar Imun dari Sifat-Sifat Korup

Question : Mengapa bisa sampai ada orang yang terjerumus korupsi? Bukankah lucu juga ironis, bila ia kelak ketika sudah tua lalu bercerita kepada anak-cucunya, bahwa ia betapa dulunya ia mulanya adalah orang baik sebelum kemudian mengubur masa depannya sendiri demi korupsi? Bukankah itu sifat kekanak-kanakan orang dewasa, seolah bila aksi korupnya tidak diketahui dan tidak disadari oleh orang lain karena diselubungi rencana-intelektual yang terencana dan sistematik, seolah ia tidak pernah korupsi??

KODE ETIK Profesi Polisi Kepolisian RI (POLRI) Terbaru—Disertai Komentar

Aturan Kode Etiknya Tebal namun Minim Esensi Etik dan Moralitas

Question : isi dari “code of conduct” profesi kepolisian di Indonesia, tampak begitu tebal dan gemuk, namun mengapa isinya lebih menyerupai prosedur yang tidak terkait etik ataupun etika, juga mengapa polisi banyak yang jahat, “oknum”-nya seakan berjemaah?

Penundaan Tanpa Alasan (Undue Delay), menjadi Objek PRAPERADILAN—Disertai Contoh Preseden

Justice Delay is Justice Denied, Ajukan PRAPERADILAN

Salah Satu Fungsi Peradilan Pidana yang Mengadili Pelaku Pelanggar Hukum, ialah sebagai Instrumen Hukum dengan Orientasi PEMULIHAN HARKAT & MARTABAT KORBAN

Question : Polisi berlarut-berlarut menindak-lanjuti laporan yang kami adukan sebagai korban pelapor. Opsi hukum apakah yang tersedia untuk kami tempuh sebagai “jalan keluar”-nya untuk memecah kebuntuan ini? Salah satu indikasinya ada penundaan perkara, ialah pihak polisi tidak pernah melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan, agar ada penilaian dari pihak kejaksaan apakah berkas perkara telah lengkap ataukah masih perlu diberi petunjuk untuk disempurnakan.

Supremasi-Sipil dalam Ancaman Bahaya, Militer Mengepung Seluruh Sendi Kehidupan Rakyat Sipil. Tiada Lagi Zona Steril-Bersih-Bebas dari Militer

“Kudeta Militer” terhadap Supremasi-Sipil, Tindak Pidana Umum oleh Anggota Militer terhadap Sipil, Disidangkan oleh Pengadilan Militer (Supremasi-Militer Atas Sipil) Bukan Pengadilan Negeri (Supremasi-Sipil)

Ketika Pengadilan Menghakimi Korban, alih-alih Mengadili Pelaku Pelanggar Hukum. Majelis Hakim Pengadilan Militer yang Kompromistik terhadap Terdakwa Anggota Militer dan Intoleran terhadap Korban-Sipil

Cobalah untuk mengamati secara saksama, betapa dewasa ini militer ada “dimana-mana”, mengepung seluruh sendi kehidupan rakyat sipil. Ketika ruang sipil di-“pepet” oleh kehadiran militer, alih-alih merasa aman dan terlindungi, sipil kian merasa inferior terkepung oleh kehadiran militer yang kian merasa superior atas sipil karena gerak-bebas maupun ruang aktivitasnya telah melewati dan melampaui garis barak, secara sistemik dan direstui oleh rezim penguasa yang sedang berkuasa yang juga berlatar-belakang militer. Tengok saja, bagaimana kegiatan sipil murni seperti pelatihan bagi manajer suatu koperasi, alih-alih ditangani oleh Kementerian Koperasi, justru penetrasi oleh militer lebih dominan.

Yang Pahit, Jangan Selalu Dibuang. Yang Manis, Jangan Selalu Dimakan. Kenikmatan Indria, Jangan Selalu Diikuti. Terasing dari Kenikmatan Indria, Jangan Selalu Dijauhi

“Ada, Kenikmatan yang Tidak Berhubungan dengan Kenikmatan Indria.” [SANG BUDDHA]

Sang Buddha menyebutkan, barang madat yang sifatnya adiktif, (secara gradual) dapat menghilangkan sifat baik seseorang yang mencandunya. Mereka yang mengonsumsi produk bakaran tembakau (maupun yang sintesis), minuman beralkohol, hingga obat-obatan terlarang, bukan hanya kehilangan uang, namun juga kehilangan harta terbesarnya sebagai seorang manusia, yakni kehilangan sifat-sifat baik. Tidak heran bila Sang Buddha membagi tiga tipikal manusia, yakni “manusia-manusia”, “manusia-hewan”, dan “manusia-dewa”.

Kepastian Hukum dalam Artian Luas dan Kepastian Hukum dalam Artian Sempit

Lawan Kata “Hukum yang dapat Diprediksi” ialah Ketidak-Pastian Hukum

Sungguh Fatal, Negara yang Tidak Menawarkan Kepastian Hukum dalam Artian Sempit maupun dalam Artian Luas, Pasti Tenggelam secara Gradual menuju Negara Terbelakang

Konon, Indonesia adalah sebuah negara berbentuk republik yang demokratis. Pertanyaannya, mengapa ada pengusaha lokal dalam negeri kita ataupun investor yang semula menanam modalnya di dalam negeri, justru hengkang ke negara komun!s? Bila Anda adalah pengusaha ataupun kalangan pekerja, Anda pilih yang manakah, dibebaskan untuk berdemokrasi-ria lewat aksi demonstrasi dan unjuk-rasa berjilid-jilid tidak berkesudahan, namun kemudian investor menutup pabriknya dan hengkang ke negara tetangga sehingga tidak lagi memiliki lapangan pekerjaan, ataukah menjadi investor maupun pekerja di negara yang menerapkan sifat ketata-negaraan yang komun!stik dimana kalangan buruh / pekerja tidak berani berdemo, akan tetapi lapangan pekerjaan tersedia secara terjamin bagi Anda?

Ada Kenikmatan yang Tidak Berhubungan dengan Kenikmatan Indria maupun Kondisi-Kondisi Tidak Bermanfaat

Karena Batinnya Tidak Terkembang dan Tidak Terkembang dalam Batin, Banyak Orang Mencari-Cari “Penyakit”

“Perasaan menyenangkan yang muncul menyerbu pikirannya dan menetap di sana karena jasmaninya tidak terkembang, dan perasaan menyakitkan yang muncul menyerbu pikirannya dan menetap di sana karena batinnya tidak terkembang, demikianlah yang disebut tidak terkembang dalam jasmani dan tidak terkembang dalam batin.” [Sang Buddha]

Artikel ini secara khusus penulis dedikasikan bagi seluruh penduduk dunia, mengingat kian masifnya masyarakat yang sepanjang hidupnya bersusah-payah demi “mencari-cari penyakit” dengan mengonsumsi produk bakaran tembakau, alkohol, hiburan-malam, “ultra process food”, maupun kenakalan hingga kejahatan, bahkan terjerumus dalam obat-obatan terlarang. Ketika kita mendalami meditasi, kita barulah akan menyadari dan menemukan fakta menyejutkan, bahwa “tubuh ini adalah sarang penyakit, dan dunia ini adalah sarang kejahatan”—karenanya kita tidak perlu menambah derita diri kita dengan “mencari-cari penyakit” ataupun “kian mengeruhkan dunia dengan berkontribusi menambah kejahatan”.

Konsep Demokrasi dan Kesetaraan (Equality) yang Tercatat dalam Tipitaka

Prinsip Demokrasi dan Konsep Kesetaraan dalam Perspektif Buddhisme

Siapa yang menyangka, kita dapat menemukan gagasan mengenai demokrasi dan prinsip kesetaraan (equality) dalam Tipitaka. Bila selama ini banyak sarjana yang menilai bahwa konsep demokrasi dan kesetaraan dilahirkan oleh bangsa Amerika Serikat pasca revolusi “perang saudara” beberapa ratus tahun lampau, sejatinya konsepsi demokrasi dan kesetaraan telah ada lebih dari dua ribu lima ratus tahun silam, yakni digagas oleh Sang Buddha.

Perangkap Klasik “Wanita, Uang, Kekuasaan”, hanya Menjerat ORANG DUNGU

Orang Modern yang Sama Dungunya dengan Manusia Primitif Era Zaman Purbakala, bahkan Lebih Dungu—karena Manusia Purba Tidak Menimbun Istri, Uang, maupun Dinasti Kekuasaan

Seseorang Disebut Bijaksana, karena Mampu Melihat Bahaya Dibalik “Wanita, Uang, dan Kekuasaan”

Fenomena klasik yang terus berulang, belasan hingga puluhan peserta didik diperdaya oleh gurunya sendiri hingga mengalami kehamilan. Sang pelaku, telah menjadi “korban” dari “wanita”, karenanya ia telah kehilangan martabatnya sebagai seorang manusia demi nafsu rendahan. Begipula jabatan-jabatan terhormat seperti tokoh publik, jatuh oleh “uang”, menjelma pesakitan di persidangan kasus korupsi, kehilangan masa depan dan nama yang rusak. Akibat kesombongan atas kesehatan maupun kekuatannya, seseorang mantan penguasa ingin terus mempertahankan dan membangun kekuasaan lewat “konsolidasi politik” serta “dinasti politik”, tidak terpuaskan, dimana rakyat yang dipaksa harus membayar harganya.

Falsafah Hukum Pidana Terpenting namun Tidak Pernah Diperhitungkan ataupun Diberikan Bobot dalam Sistem Pemidanaan dI Indonesia

Hak untuk Melakukan Perlawanan merupakan Hak Asasi Korban

Mempertimbangkan Bobot Kejahatan tanpa Mempertimbangkan Bobot Korban maupun Bobot sang Pelaku, Keadilan yang Semu

Sudah tidak terhitung, berapa ribu buah putusan perkara pidana yang telah penulis telaah sejauh ini. Adapun regulasi pemidanaan berupa semacam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menjadi “keadaan memberatkan ataupun yang meringankan” kesalahan pihak Terdakwa, terkait berat atau ringannya vonis sanksi pidana yang akan dijatuhkan oleh sang hakim pemutus perkara, tidak pernah penulis jumpai ketiga faktor pertanyaan penting berikut, sehingga tidak dijadikan variabel perhitungan oleh hakim saat menjatuhkan vonis:

1. apakah sang korban, adalah orang baik ataukah orang jahat?

2. apakah korbannya, dalam kondisi tidak mampu melakukan perlawanan ataupun pembelaan diri, ataukah sebaliknya?

3. membiarkan suatu kejahatan terjadi, apakah merupakan kejahatan itu sendiri?

Notaris Bukanlah “Juru Tulis”, karenanya Wajib Bertanggung-Jawab terhadap Segala Akta Otentik yang Ia Buat dan Terbitkan

Kantor Lelang Negara Bukanlah “Juru Stempel”, karenanya Bertanggung-Jawab ketika Meloloskan Permohonan Lelang Eksekusi terhadap Agunan oleh Pemohon Lelang yang Menerapkan Bunga RENTENIR

Question : Kalangan profesi notaris paling sering berkelit dengan mengatakan bahwa mereka tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban apapun atas akta yang pernah ia buat, itu semua tanggung-jawab pihak penghadap, notaris sekadar menuangkannya ke dalam draf akta untuk kemudian ditanda-tangani oleh pihak penghadap. Begitulah mereka berkata. Ini yang namanya profesi notaris, yang konon katanya “pejabat umum”, adalah sekadar profesi jURU-TULIS ataukah apa, kok pakai stempel burung garuda lambang resmi negara segala, dan alibi mereka untuk berkelit ialah semudah itu lepas tanggung-jawab?

Adslah NAIF Hakim yang Memakan Mentah-Mentah Alibi Terdakwa yang Nyata-Nyata Kelewat NAIF—Ciri Hakim dan Terdakwa yang KORUP BERJEMAAH, sebuah PERADILAN SESAT

Putusan Hakim Pengadilan yang Diputus secara NAIF, Wajib Ditempuh Upaya Hukum dan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung Harus Mengoreksi Putusan yang NAIF dengan Menganulirnya

STATE CRIME ACTOR Cenderung IMUN dari Hukum—bila Bukan Vonis yang Cenderung Rendah—karenanya Pengadilan Militer HARUS DITUTUP, dan Pengadilan Negeri menjadi Satu-Satunya Yurisdiksi Peradilan untuk Memeriksa dan Memutus Kejahatan Anggota Kesatuan Militer sebagai Supremasi Sipil (Hakim Sipil)

Hari pada ulasan ini di susun, Majelis Hakim pada Pengadilan Militer menjatuhkan vonis “kelewat ringan” kepada para pelaku berlatar-belakang anggota kesatuan militer Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) yang jauh dari sifat ksatria—beraninya hanya kepada sipil tidak bersenjata, keroyokan, serta memakai senjata berupa “air keras”, disamping menyerang tanpa peringatan (paling pantang dalam hukum humaniter yang diketahui seluruh anggota militer), mungkin hasil didikan “kesatuan PENGECUT” yang bahkan tidak dapat disebut sebagai “pria jantan” ataupun “manusia” terlebih “beradab”, justru lebih menyerupai “preman pasar” karena memang hanya preman yang sepengecut itu : keroyokan dan bersenjata melawan korban ayng seorang diri dan “tangan kosong”—yang menyiram “air keras” ke wajah seorang warga sipil yang “harmless”.

Kiat Berjuang Menaklukkan Warisan Genetik yang Buruk dalam Rangka “SELF-DETERMINATION”

Seorang Penegak Hukum Tidaklah Dilahirkan sebagai Penegak Hukum, namun oleh Perbuatannya Selama Hidup yang Menegakkan Hukum

Buah Tidak Jatuh Jauh dari Pohonnya, itu Tumbuhan yang Hanya dapat Menyerah pada Nasib (Vegatatif). Seorang Manusia Mampu Menentukan Siapa Dirinya Sendiri, bahkan Menaklukkan Warisan Genetik Silsilah Keluarnya dan Bergerak Melampaui Penjara Genetik (Deliberatif)

Menyerah pada Blueprint Genetik Diri atau Menaklukkan dan Melampaui Penjara Genetik Diri

Kejahatan adalah genetik, dan ia dilahirkan (the criminal was born). Sebagian tokoh dunia kriminologi di masa lampau maupun peneliti genetik-genom masa kini, berpendapat demikian, budak genetik. Apakah hanya karena memakai seragam penegak hukun, seseorang disebut sebagai “penegak hukum” ataukah karena ia dilahirkan (untuk) menjadi “penegak hukum”? Apakah hanya karena mengenakan toga dan memegang palu di pengadilan, seseorang patut disebut atau mendaku sebagai seorang “hakim”? Apakah hanya karena mengenakan busana agamais, seseorang patut diakui sebagai seorang yang “suci”?