Hasil Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, adalah untuk Pelunasan Piutang Preferen, Bukan untuk Melunasi Piutang Konkuren sang Kreditor

LEGAL OPINION

Tindak Pidana Penggelapan oleh Kantor Lelang Negara yang Tidak Disadari Kalangan Debitor atau Pemilik Agunan di Indonesia, Aneh Namun Nyata, Akibat Mencampur-Adukkan Konkuren dan Preferen

Adalah Pidana Penggelapan bila Piutang Konkuren Seketika Dipungut dari Dana Hasil Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Question: Bukankah kreditor yang punya hak tanggungan atas tanah, hanya punya hak istimewa untuk didahulukan pelunasan piutangnya berdasarkan nilai pertanggungan dalam Sertifikat Hak Tanggungan? Mengapa pada praktiknya justru semua hasil penjualan lelang terhadap agunan, oleh Kantor Lelang Negara disetorkan sepenuhnya dan seutuhnya kepada pihak kreditor pemohon lelang, meskipun total hutang debitor pemilik agunan jauh dibawah nilai terjual lelang dan juga harga terjual lelang itu masih diatas nilai pertanggungan dalam Sertifikat Hak Tanggungan? Jika kreditor pemohon lelang eksekusi Hak Tanggungan-nya, ialah kreditor perorangan yang bukan lembaga keuangan perbankan, apakah juga seluruh hasil terjual lelang agunan milik debitornya tetap diserahkan oleh Kantor Lelang Negara kepada pihak kreditor perorangan tersebut?

Pembeli / Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang TIDAK BERITIKAD BAIK, Bukan Pihak Ketiga dan Sejak Semula Mengetahui Cacat Hukum Objek Agunan

LEGAL OPINION

Alat Bukti Hukum Acara Perdata, PERSANGKAAN. Ketika Dua Alat Bukti Dokumen yang Sama-Sama Otentik namun Ternyata Saling Bertolak-Belakang Satu Sama Lainnya, Maka dapat Dipersangkakan Salah Satunya ialah Palsu, Tidak Perlu Dibuktikan Terlebih Dahulu secara Pidana Pemalsuan

Question: Mengapa mereka yang menjadi pembeli lelang eksekusi hak tanggungan di kantor lelang negara, selalu dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik semata karena membelinya di pelelangan pada kantor lelang negara? Bagaimana jika ada orang yang benar-benar tahu adanya cacat hukum terhadap objek tanah yang menjadi agunan, lalu saat dilelang ia mendaftarkan dirinya sebagai calon peserta lelang, dan membelinya, itu sama artinya menyaru sebagai seorang pembeli lelang yang murni membeli di pelelangan umum meski sebetulnya ia bukan semata seseorang yang murni sebagai pembeli lelang yang tidak tahu-menahu.

Ormas KontraS, singkatan KONTRAdiktif dalam Segala-galanya, Berteriak tentang HAM namun Melanggar HAM, Omong-Kosong ala Munafik

LEGAL OPINION

Prinsip PRADUGA TIDAK BERSALAH, Presumption of Innocence, merupakan HAK ASASI MANUSIA

Question: Sebenarnya, apakah asas praduga tidak bersalah terhadap seseorang yang dituduh sebagai pelaku kejahatan, termasuk sebagai hak asasi manusia atau bukan? Jika asas praduga tidak bersalah memang adalah hak asasi manusia, mengapa juga ada LSM (lembaga swadaya masyarakat) bernama KontraS yang menuding-nuding seseorang sebagai pelaku kejahatan, dan terus saja berteriak-teriak terjadi pelanggaran hak asasi manusia sekalipun pemerintahan telah silih-berganti dalam dua dekade era reformasi ini, sementara itu belum pernah ada satu pun putusan pengadilan yang buktikan tuduhan KontraS terhadap seorang tokoh pejabat sebagai pembunuh seorang aktivis bernama Munir. Bukankah itu namanya “pembunuhan karakter” terhadap orang yang dituduh?

Orang dengan IQ Tinggi Cenderung Memiliki EQ dan SQ Tinggi, Orang ber-IQ Rendah Cenderung ber-EQ & SQ yang Juga Rendah

ARTIKEL HUKUM

Redefinisi Emotional Quotient, Kecerdasan Emosional Manusia yang Humanis

Seorang manusia yang humanis, sudah merupakan indikator nyata “Emotional Quotient” (EQ) yang tinggi. Seorang manusia yang mulia, sudah merupakan indikator konkret “Spiritual Quotient” (SQ) yang tinggi—mengingat seorang manusia memang sudah seharusnya tidak bersikap hewanis serta mengingat pula “memuliakan Ketuhanan ialah dengan cara menjadi manusia yang mulia, bukan lewat sembah-sujud”. Sebaliknya, seorang penjahat yang pandai menipu, akan cenderung mengembangkan sejenis “EQ” yang berupa pandai bermulut manis, cerdik dalam menyusun modus operandi, cerdas dalam menyusun rangkaian kebohongan, terbiasa dalam membingkai kebohongan, terampil menyiasati perangkap dan jebakan, hingga teknik-teknik manipulasi dan eksploitatif terhadap orang-orang lainnya yang dijadikan korban. Karenanya, kita perlu mengidentifikasi “EQ” yang semacam apa?

Hukum adalah MULUT HAKIM, Mulut Hakim Bukanlah Corong Undang-Undang

ARTIKEL HUKUM

Kepastian Hukum Terletak pada Putusan Hakim, Bukan Aturan Hitam di Atas Putih Undang-Undang

Mengapa peraturan perundang-undangan, dapat dan berpotensi mengecoh? Jawaban paling sederhana atas pertanyaan yang lazim kita jumpai di tengah masyarakat di atas, ialah semata karena kerapnya kita jumpai pasal-pasal yang mengandung ancaman sanksi berupa vonis hukuman pemidanaan baik penjara maupun denda, namun dalam realitanya menjelma “macam ompong” alias tidak benar-benar diterapkan secara tegas, konsekuen, maupun konsisten, selain sekadar “kegenitan regulator” selaku penyusun regulasi peraturan perundang-undangan yang seolah sekadar “PHP” (pemberi harapan palsu bagi masyarakat).

Also Subject to the Law of Karma. Juga Tunduk pada Hukum Karma

 Maybe, life is already and will be very fair.

Devadatta who offended the Buddha,

The fruit of Bad Karma, which Devadatta reaped, was being swallowed up alive by the dividing Earth, and imprisoned in the deepest hell of the hell realm.

Nothing is more foolish than evil people who try to do evil to a holy Buddha, the Great Teacher of humans and gods.

Ketentuan Hukum Pemakaian Meterai pada Surat / Kuitansi, Salah Kaprah Serba Memakai Meterai dalam Segala Surat

LEGAL OPINION

Ketentuan Hukum Pemakaian Materai / PEMETERAIAN

Bea Meterai sebagai Pajak atas Dokumen

Question: Sebenarnya aturan main materai itu bagaimana? Semisal untuk kuitansi, kapan harus pakai materai dan kapan tidak harus pakai materai?

Agra Mahardika, Bintang Dadakan FILM MESUM Kembali Berulah, Memperkosa Profesi Konsultan Hukum

ARTIKEL HUKUM

Agra Mahardika <mahardikaagra @gmail.com>, Viral Video Skandal ABG Ambon Mesum di Hotel. Ariel dan Luna Maya Versi Kedua. Mengapa Juga Merekam Adegan Mesum Sendiri? Siapa Suruh? Salah Siapa?

Perbuatan Jorok Diri Sendiri Direkam Sendiri (BODOH, alih-alih Merekam Pose Busana Pre-Wedding Bersama Pasangan). Apakah Sudah Minta Izin Pasangan Mesum untuk Merekam Video Adegan “Panas” Bersama “Pasangan Mesum”? KESALAHAN & MENJADI TANGGUNG-JAWAB PIDANA Pihak yang Merekam Video, Bukan Salah “Pasangan Mesum” yang jadi KORBAN DIREKAM VIDEO TANPA IZIN

Seorang bintang “film MESUM”, Agra Mahardika <mahardikaagra @gmail.com>, menghubungi mengaku hendak konsultasi seputar hukum, namun alih-alih mengajukan pertanyaan yang lazimnya klien pendaftar layanan jasa konseling seputar hukum seperti berapa besaran nominal tarif layanan jasa, “syarat dan ketentuan yang berlaku”, prosedur yang berlaku, tata-cara format pendaftaran, dan lain sebagainya, Agra Mahardika sekonyong-konyong TANPA DIIZINKAN memperkosa kami yang jelas-jelas merupakan profesi konsultan hukum yang mencari nafkah dari layanan konseling seputar hukum (TANYA-jawab dan mendengarkan / membaca cerita masalah hukum klien pembayar tarif selaku pengguna jasa)—alias MELANGGAR BERBAGAI PERINGATAN DAN LARANGAN DALAM WEBSITE PROFESI KAMI serta MENYALAH-GUNAKAN EMAIL KERJA PROFESI KAMI SELAKU KONSULTAN.

Learn to Dare to Say AS IT IS. Belajar untuk Berani Berkata APA ADANYA

  Is it a taboo or even prohibited and forbidden thing,

When other people ask, “Are you okay?” or “Are you alright?”,

By answering honestly, as it is,

“No, I’m NOT ‘ALRIGHT’.”

If we really are in trouble or facing a problem,

And it is “NOT alright”,

Is it wrong,

Say honestly and be honest with ourselves and to others?

Hubungan & Relevansi antara KORUPSI dan KOLUSI

LEGAL OPINION

Korupsi Bermakna Merugikan Hak-Hak Segenap Rakyat yang Lebih Miskin daripada Sang Koruptor, dan Kolusi Bermakna Merampas Nasi dari Piring Warga Lainnya

Question: Apakah jika seseorang tersangka, didakwa sebagai telah melakukan tindak pidana kolusi karena terbukti ada memberi suap (gratifikasi) ataupun menerima pemberian terkait kewenangan jabatan, maka apakah itu artinya juga para tersangka tersebut otomatis telah melakukan tindak pidana korupsi?

Kaitan / Hubungan antara Asas Resiprositas dan Asas Meritokrasi

ARTIKEL HUKUM

Hidup Ini Sendiri, Sifatnya Merepotkan. Bagi yang Tidak Ingin Repot, artinya Sudah Bosan Hidup, Silahkan Masuk Tong Sampah

Jika Anda Tidak Mau Merepotkan Diri, Untuk Apa Juga Orang Lain Ingin Direpotkan oleh Anda?

Meritokrasi, secara singkat dan secara sosiologis dapat dimaknai sebagai “yang tidak ingin repot-repot, tidak berhak untuk merepotkan serta tidak berhak mendapatkan penghormatan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain”. Merepotkan, berarti ada pihak yang direpotkan. Mau merepotkan, karenanya harus bersedia direpotkan. Sama halnya, yang “menipu” (artinya merepotkan orang yang ditipu atau terkena tipu olehnya) maka harus bersedia direpotkan dengan bersedia untuk “ditipu”. Bila tidak bersedia repot akibat “ditipu”, maka dirinya pun tidak berhak untuk merepotkan orang lain dengan “menipu”. Karenanya, prinsip “Meritokrasi” sangatlah bersandingan dan seiring-sejalan dengan prinsip “Resiprositas / Resiprokal” dalam derajat tertentu.

RR Ella Evrita H, PELANGGAR, PENYALAHGUNA, dan PEMERKOSA PROFESI KONSULTAN

ARTIKEL HUKUM

Pelanggaran yang Tidak Tanggung-Tanggung oleh RR Ella Evrita H, MELANGGAR LARANGAN, MENYALAH-GUNAKAN EMAIL KERJA PROFESI KONSULTAN HUKUM, dan MEMPERKOSA PROFESI ORANG LAIN YANG SEDANG MENCARI NAFKAH!

Mustahil seseorang dapat mendapatkan nomor kontak kerja ataupun email profesi kami tanpa membaca berbagai peringatan serta larangan dalam website ini, KARENA KAMI YANG MERANCANG TATA LETAK WEBSITE INI! Artinya, mereka yang menyalah-gunakan email ataupun nomor kontak kerja kami, bukan tidak mengetahui adanya larangan, namun PURA-PURA TIDAK TAHU DAN SENGAJA MELANGGAR UNTUK MEMPERKOSA PROFESI KAMI SELAKU KONSULTAN HUKUM!

Mengapa Orang Indonesia Menakutkan dan Sangat (Patut) Ditakutkan? Ini Alasannya Bangsa Indonesia Begitu Menakutkan & Ditakutkan

ARTIKEL HUKUM

Ideologi “Penghapusan Dosa” & “Penebusan Dosa”, Virus dalam Tataran Alam Pikiran Manusia, Ancaman bagi Peradaban Bangsa Beradab

Dalam konsepsi serta perspektif “Hukum Karma”, adalah orang-orang jahat yang paling patut merasa takut untuk berbuat jahat, karena dirinya sendiri yang kelak akan mewarisi serta terlahir dari perbuatannya sendiri—karenanya berbuat jahat dan menjadi penjahat seperti menyakiti ataupun merugikan orang lain, menjadi demikian menakutkan dan patut dihindari oleh seseorang yang masih memiliki “akal sehat” (kecuali “akal sakit milik orang sakit”). Karenanya pula, tiada yang lebih membuat tenang serta damai hidup berdampingan dengan orang-orang yang “malu” (hiri) serta “takut” (otapa) untuk berbuat jahat, sehingga dapat dipastikan kita selaku bagian dari warga komunitas lokal maupun global, akan merasa aman bersama mereka yang “takut dan malu untuk berbuat jahat”.

Prayers that Praise at the Same Time Insult God. Doa yang Memuji Sekaligus Menghina Tuhan

 When praying and asking God,

Can be a powerful way, to avoid and overcome problems and calamities such as natural disasters,

So why until now, various natural disasters and human tragedies that are full of screams, suffering, deadly diseases, injustice, and tears are still frequent?

Makna HAK HUKUM dan KEWAJIBAN HUKUM, serta HAK & KEWAJIBAN PERIKATAN KONTRAKTUAL

ARTIKEL HUKUM

Ada Hak, (Maka) Ada Kewajiban. Tiada Kewajiban, (Maka) Tiada Hak. Itulah yang Disebut Keadilan Hukum

Ketika orang lain, selaku sesama warganegara yang sederajat di hadapan hukum, tidak menyakiti ataupun merugikan serta tidak juga melukai diri, martabat, maupun properti milik kita, maka tidaklah perlu kita mengucapkan kalimat berikut kepada mereka : “Trus, saya harus bilang terimakasih gitu, kepada kalian, karena tidak merugikan ataupun menyakiti diri ataupun properti milik saya?” Tidak melukai ataupun merugikan orang lain, sudah menjadi “Kewajiban Hukum” setiap warganegara terhadap warga lainnya. Disaat bersamaan, kontraprestasinya, kita selaku warga memiliki “Hak Hukum” untuk tidak serta bebas dari disakiti ataupun dirugikan oleh warganegara lainnya.