Uang Paksa (Dwangsom) Tidak Berlaku terhadap Tindakan untuk Membayar Sejumlah Uang
Konsistensi Yurisprudensi DWANGSOM, UANG PAKSA
Question: Apakah semua jenis gugatan perdata di pengadilan, dapat menuntut “uang paksa” agar tergugat yang kalah dalam gugatan dan dihukum oleh hakim di pengadilan, mau patuh untuk cepat laksanakan isi amar putusan hakim sehingga tidak menjadi masalah baru bagi pihak penggugat yang menang gugatan?
Objek Sengketa berupa Hak Kekayaan Intelektual, Bisakah Dijatuhi Amar Putusan Penghukuman Membayar DWANGSOM, Uang Paksa?
Question: Sebenarnya berapa besaran nilai “dwangsom” (“uang paksa”) boleh dituntut oleh Penggugat dan dapat dikabulkan oleh Hakim di Pengadilan saat mengajukan gugatan?
Legalisir Dokumen Publik dengan Apostille, Makna dan Aplikasinya secara Sederhana
Question: Bisakah dijelaskan dan diterangkan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam, apa maksud dan tujuan legalisasi dengan memakai legalisir apostille?
MAKSIAT, Ilegal namun Tumbuh Subur di Ruang Temaram,
Negara Melarang namun Tidak Melindungi Rakyatnya yang Mencandu dan menjadi
Pelanggan Tetap MAKSIAT
MAKSIAT, Dibenci namun Dicintai, bahkan Perintah Larangan Tuhan lewat Nabi-Nya pun Gagal Total
Ulasan ini adalah sebuah wacana, namun niscaya meski akan mengundang kontroversi, tanpa bermaksud untuk mempromosikan “maksiat”, dimana konteksnya ialah hanya seputar isu sosial dan isu hukum bernama praktik “perjud!an”, sehingga mohon para pembaca tidak menariknya secara lebih melebar untuk konteks “maksiat-maksiat” lainnya yang lebih ekstrem seperti “lokalisasi” maupun legalisasi barang “madat” sumber candu obat-obatan terlarang—sekalipun “perjud!an” juga “memabukkan” dan “mencandu” akibat adiksi. Saat ulasan ini disusun, “hukum positif” di Indonesia masih menjadikan praktik “perjud!an” sebagai ilegal dan terlarang, berbeda dengan beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang bahkan melegalkan “rumah jud!” bernama “kas!no” ataupun mesin-mesin “jack pot”.
Kajian Hukum yang Paling Di-tabu-kan para Akademisi Hukum di Fakultas Hukum : Antar Asas Hukum Saling Tumpang-Tindih, Deadlock dalam Ilmu Peraturan Perundang-Undangan
Question: Apakah mungkin saja terjadi, asas-asas dalam ilmu peraturan perundang-undangan saling berbenturan satu sama lainnya? Entah mengapa saya merasa ada yang luput dari pengamatan dan tidak saya sadari meski dapat saya rasakan ada yang kurang jelas di sini, namun seakan sengaja tidak dibahas oleh dosen saya di kampus hukum.
Hubungan antara Profesionalisme dan Otoritatif
Seni Pikir dan Tulis bersama Hery Shietra
Makna profesional bukanlah patuh atau tidaknya suatu pengemban profesi pada Sumpah Jabatan maupun Kode Etik Profesinya, namun melakukan suatu tugas pokok dan fungsi-nya secara optimal dan bertanggung-jawab, kenal maupun tidak kenal terhadap sang warga masyarakat pemakai jasa ataupun sipil ketika memohon pelayanan publik ataupun juga terhadap sesama anggota korps yang bersangkutan—dengan demikian, kata kuncinya ialah “kenal maupun tidak kenal”, tetap bertugas dan melaksanakan kewajibannya secara optimal serta bertanggung-jawab, tanpa tebang pilih, tanpa pilih kasih, tanpa mengistimewakan, juga tanpa menganak-emaskan segelintir pihak dan menganak-tirikan pihak-pihak lainnya.
Belum Beradab, Memegang Kekuasaan Kecil sudah
Langsung Korup
Lord Acton, “Power tends to corrupt. Absolute power, corrupts absolutely.”
Dalam kajian anthropologi pada kesempatan sebelumnya, penulis sempat menguraikan kiat menguji watak asli seseorang, yakni dengan memberikannya kekuasaan. Orang yang lemah tanpa kuasa cenderung pasif dan tidak berdaya, karenanya cenderung menyembunyikan dalam-dalam taring berbisa miliknya dan “play innocent”, pola yang penulis temukan selalu seperti itu. Namun, tatkala bandul berubah dan bergeser, dan dirinya kini memiliki kekuasaan, maka tabiat serta wataknya akan jauh berubah seratus delapan puluh derajat dari semula pendiam menjelma menjadi arogan serta tidak jarang menjurus otoriter. Monster beringas, seganas apapun saat dewasa dikala tubuhnya kuat, adalah menakutkan dan mengerikan. Namun, ibarat seekor harimau cilik, tampak tidak berbahaya dan “kalem” bahkan menggemaskan untuk dijadikan hewan peliharaan dan teman bermain.
Pengadilan Hanya Mampu Mendekati Keadilan, Tiada Menegakkan
Keadilan Setegak-Tegaknya
Hakim di Pengadilan hanya Mengukur “Panjang X Lebar X Tinggi”, Tidak terhadap “Kedalaman” maupun “Bobot”, Rasa, dsb.
Mencari Keadilan, maka Pendekatannya ialah HUKUM
KARMA. Mencari Kepuasan Batin Dibalik Pertarungan, maka Pendekatannya ialah
HUKUM NEGARA
Baru-baru ini seorang Klien pengguna jasa konsultasi seputar hukum yang penulis selenggarakan, membuat penulis cukup lama merenungkan hakekat lembaga peradilan, terutama perihal pertanyaan “apakah pengadilan sungguh dapat diandalkan untuk menegakkan dan mencari keadilan bagi masyarakat yang mengajukan gugatan perdata?”—hal tersebut juga relevan pertanyaan yang sama dalam konteks perkara pidana bagi korban pelapor. Adakah keadilan di pengadilan? Apakah hakim yang mengadili, identik dengan keadilan?
NASIB ADA DI TANGAN KITA SENDIRI
Seni Pikir dan Tulis bersama Hery Shietra
Sang Buddha bersabda, “Pendangan keliru adalah tidak percaya pada adanya hukum karma maupun terhadap kelahiran kembali.” Karenanya, sebagian besar Dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, adalah membahas seputar hukum karma alias hukum mengenai konsekuensi sebab-akibat (hukum sebab-akibat, bukan “dogma”) yang dipetakan serta konsekuensi akibatnya (buah karma) ketika seseorang terlahirkan kembali oleh karena adanya sebab yang mendahului (berupa perbuatan) yang notabene mereka tanam sendiri.
Hukum memang Tidak Berlaku Surut, namun Hukum juga Sarat Pengecualian, Akal Sehat menjadi Penentunya
Retroaktif Tidaklah Tabu, namun dapat Diberlakukan
secara Limitatif dalam Koridor yang Dimungkinkan oleh Hukum
Asas Non-Retroaktif Tidaklah Absolut, Terutama
Konteks Tata Usaha Negara, Kebijakan Boleh Diberlakukan secara Surut
(Retroaktif) jika Lebih Berfaedah (Asas Kemanfaatan)
Question: Kebijakan maupun peraturan yang baru yang lebih sempurna pengaturannya, diterbitkan oleh pemerintah untuk menutup berbagai celah hukum yang terbuka kemungkinannya oleh peraturan lama yang sebelumnya berlaku. Pertanyaannya, bisakah peraturan yang baru diberlakukan secara surut untuk memperbaiki permasalahan hukum yang timbul akibat keberlakuan peraturan lama yang belum sempurna? Singkatnya, apakah memang peraturan tidak bisa diberlakukan secara surut ke-belakang (retroaktif), apapun alasannya, sekalipun peraturan yang lampau cukup fatal sehingga membuka ruang “moral hazard”?
Indonesia Butuh Undang-Undang BADAN HUKUM, Hapus Undang-Undang Koperasi, Yayasan, maupun Perseroan Terbatas
Question: Menyebut diri yayasan, yang konon katanya nirlaba, namun mengapa pengurusnya bisa begitu banjir harta kekayaan? Lihat saja kasus terkuaknya penyelewengan dana Yayasan Aksi Cepat Tanggap, semata karena jurnalis suatu majalah menemukan kejanggalan gaya hidup bermewah-mewah pengurusnya, sementara itu yayasannya menggalang dana dari publik maupun dana CSR perusahaan-perusahaan dengan alasan atau kedok untuk kegiatan donasi dan amal. Mengapa yayasan yang katanya nirlaba, faktanya bisa seperti itu? Apa memang ada yang salah dengan Undang-Undang Yayasan kita di Indonesia.
"If someone takes responsibility without force, that is love." [Radhanath Swami]
Ketika seseorang mengambil tanggung jawab turut menerapkan protokol kesehatan tanpa paksaan dari pihak eksternal diri, itulah cinta. Maka, apakah masyarakat kita benar-benar mencintai bangsa Indonesia ini?
"Loving yourself isn't vanity, it's sanity." [Katrina Mayer]
Mencintai kesehatan dan keselamatan diri sendiri bukanlah sebuah keegoisan, tetapi sebuah kewarasan. Ketika masyarakat bersikap egois terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri dengan menantang dan mencobai Tuhan serta serdadu virus COVID penyebab wabah-Nya, itulah kegilaan.
PROSEDUR Tertinggi Bukanlah Peraturan Hukum, namun AKAL SEHAT
Question: Apakah betul, saat berlangsung (agenda acara persidangan dalam upaya hukum gugat-menggugat di Pengadilan Negeri) mediasi, pihak pengguna jasa pengacara (principal) diharuskan dan diwajibkan hadir sendiri dengan ataupun tanpa didampingi pengacara (kuasa hukum)? Apa konsekuensinya, bila pihak pengguna jasa pengacara sebagai pihak penggugat tetap tidak pernah hadir saat mediasi?
NEGATIVE THINKING adalah Petaka ataukah Berkah? Racun ataukah Penyelamat?
NEGATIVE THINKING merupakan Hak Asasi Manusia. Yang
Melarang seorang Warga Menggunakan Apa yang menjadi Hak Asasinya, adalah
PENJAHAT
Banyak yang tidak mengetahui, atau bahkan tidak mau mengakui, bahwa ada perbedaan prinsipil antara “seleksi alam” dan “seleksi sosial”. Yang disebut pertama, “seleksi alam”, hasilnya berupa kemampuan “survival of the fittest” yang kini menjadi warisan nenek-moyang kita dalam rangka “survive” dari kerasnya alam. Namun, nenek moyang kita untuk “survive” melangsungkan hidup di tengah alam liar, juga hidup di tengah dunia sosial antar “manusia purba”, mewariskan pula kepada generasi penerusnya apa yang disebut sebagai “negative thinking”, yakni hasil “seleksi sosial”.
Law in Abstracto Vs. Law Concreto, Norma Hukum yang
secara Diam-Diam Tidak Diberlakukan
Mengubah / Menyimpangi Isi Surat Perjanjian secara Diam-Diam, namun Minus Konsistensi, Potensi Sengketa Hukum menjadi Resiko Dikemudian Hari
Question: Apa ada resikonya, bila terhadap suatu surat perjanjian, kedua belah pihak cukup simpangi sebagian isinya dengan membiarkan pihak yang satu untuk menyimpangi satu atau lebih pasal-pasal di dalam kontrak? Kami berbaik hati menganggapnya sebagai “toleransi”. Pertanyaannya ialah, apakah mungkin kebaikan kami yang memberi “toleransi” demikian, dapat berbalik menjadi bumerang bagi kepentingan hukum kami itu sendiri dikemudian hari?
Konsumen yang Cerdas Membekali Diri dengan Payung Hukum agar Berani Menuntut Apa yang memang menjadi Hak-Hak Konsumen
Sedia Payung Hukum ketika Menghadapi Penjual / Pelaku
Usaha yang “Mau Untung Sendiri” dengan Merugikan Konsumennya
Question: Sebagai konsumen, aturan hukum apa yang harus kami pegang dan ketahui ketika berhadapan dengan penyedia barang yang melanggar hak-hak kami selaku konsumen? JIka kami mempersengketakan pihak penjual ke pengadilan, apakah akan sangat merepotkan pihak kami mengingat nilai kerugian yang kami derita selaku konsumen dikhawatirkan tidak sebanding dengan waktu maupun tenaga yang harus kami kerahkan untuk gugat-menggugat?
Sifat Kejahatan Dibalik Segala Sesuatu yang
Terselubung
Yang Jujur, Terang-Benderang, Transparan dan Akuntabel. Sebaliknya, Ketidakjujuran, Menyelubungi Diri dengan Selubung, Terselubung
Seri Artikel Sosiologi Hukum bersama Hery Shietra
Question: Apakah ada, yang sifatnya lebih jahat daripada kejahatan?
LEGAL OPINION
Semua Gugatan Perdata memang Bersifat Menghina
sekaligus Mencemarkan Nama Baik pihak Tergugat
Semua Dakwaan & Tuntutan Pidana pun memang
Bersifat Praduga Bersalah terhadap Terdakwa
Question: Sebagai seorang konsumen, saya merasa telah
dirugikan oleh pihak developer (perusahaan pengembang dan penjual unit
perumahan / real estate) yang sejak awal menawarkan rumah yang mereka bangun
dan kembangkan, tidak bersikap jujur dan terbuka kepada calon konsumen atas
beberapa informasi yang bersifat penting bagi pembeli produk properti, sehingga
saya selaku calon konsumen kemudian tergiur dan masuk dalam perangkap mereka
yang tampaknya memang jebakan yang sengaja mereka rancang untuk mengecoh calon
konsumen untuk tidak menaruh waspada juga tidak menaruh kecurigaan apapun.
Barulah saya sadari (dikemudian
hari), ada hal yang tidak beres dari properti yang mereka tawarkan dan
pasarkan, akan tetapi mereka tidak mau mengembalikan uang panjar yang telah
saya bayarkan dan mereka nyatakan hangus bila saya batalkan pembelian unit
rumah yang mereka pasarkan ini. Namun bila saya hendak mengeluh di media massa,
seperti beberapa pemberitaan baru-baru ini, konsumen yang justru dipidana
penjara dengan alasan mencemarkan nama baik pihak penjual. Bagaimana ini,
apakah ada solusi hukumnya?
Semua orang yang disakiti dan dirugikan, mestinya berhak menjerit dan jeritan kesakitan mana yang sifatnya sopan dan santun? Jangan salahkan asap, asap adalah “akibat”. Salahkan api yang menjadi “penyebab”-nya. Seekor anjing saja boleh dan berhak menjerit kesakitan ketika ekornya diinjak, maka mengapa warga selaku manusia dituntut untuk menyerupai sebongkah mayat yang hanya terbujur kaku dan membisu bungkam seribu bahaya meski disakiti pihak lain?
LEGAL OPINION
Kekuatan Alat Bukti Rekaman Audio maupun Video yang Direkam Tanpa Seizin maupun Sepengetahuan Terdakwa / Tergugat
Alat Bukti PENGGEMBIRA / PELENGKAP Vs. Alat Bukti
SUBSTANSIAL
Question: Secara hukum, bagaimana nasib kekuatan pembuktian alat bukti berupa rekaman suara ataupun rekaman video, yang diambil tanpa sepengetahuan seseorang yang kita laporkan ke polisi ataupun yang kita gugat ke pengadilan, apakah akan diterima atau ditolak hakim?
ARTIKEL HUKUM
Disrupsi Teknologi Informasi dan Era Dunia Digital +
Kian Terbukanya Akses Peradilan bagi Masyarakat Umum Awam Hukum = Lonceng
Kematian Profesi Pengacara
Semakin dibuka lebarnya, membuka diri, dan kian dipermudahnya akses peradilan bagi masyarakat umum oleh Lembaga Yudikatif di bawah Mahkamah Agung RI, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Niaga, maka kian mendekatkan masyarakat yang sama sekali tidak memiliki gelar kesarjanaan dibidang hukum untuk mandiri dan swadaya menuju ruang peradilan baik secara konvensional tatap-muka maupun secara daring lewat eCourt dan eLitigation. Singkat kata, gugat-menggugat menjadi terjangkau bagi masyarakat, karena aksesnya saat kini kian dipermudah bagi masyarakat pencari keadilan tanpa harus didampingi serta tanpa perlu bergantung pada kuasa hukum semacam pengacara / advokat / lawyer.
LEGAL OPINION
Hukum yang Ideal Bersifat Elaboratif, Deliberatif,
Inovatif, Solutif, serta Akomodatif
Contra Legem dan Hukum yang Futuristik, Terbuka bagi Perubahan sesuai Kebutuhan Masyarakat dan Manfaat yang Lebih Besar
Question: Hukum acara perdata di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan pihak Penggugat yang telah dimenangkan dan dikabulkan gugatannya oleh pengadilan, sehingga kesulitan untuk mengeksekusi penghukuman terhadap pihak Tergugat untuk membayar sejumlah ganti-rugi sesuai amar putusan hakim, terutama tidak pernah transparannya kalangan pihak Tergugat dalam mengungkap harta-harta miliknya untuk dapat diletakkan “sita eksekusi”. Apakah ada solusi, agar potensi “menang diatas kertas” demikian dapat dimitigasi sedemikian rupa sehingga pihak Tergugat yang kalah dan dihukum oleh putusan pengadilan tidak dapat lagi berkelit?
SENI
SOSIAL
Seri Artikel Sosiologi bersama Hery Shietra : Jadilah
Orang Baik, namun JANGAN PASANG WAJAH / SIKAP ORANG BAIK
BE A PROFESSIONAL : THINK, DECIDE, & ACT LIKE A PROFESSIONAL
Untuk menjadi Orang Baik, harus Siap untuk Disebut sebagai
Bukan Orang Baik, Itulah Seni Paradoks Kehidupan—SI VIS PACEM, PARA BELLUM
Di Balik Layar, jadilah Orang yang Baik. Namun Di
Depan Layar, jadilah Orang yang PROFESIONAL kepada Diri Sendiri dan Orang Lain
Question: Mengapa orang baik, kebaikan hatinya (justru) sering dibalas dengan disepelekan, dijahati, dan tidak dihargai oleh orang lain? Mengapa pemberian budi baik dan air susu (kebaikan hati kita), selalu dibalas air tuba oleh orang lain?
LEGAL OPINION
JUDEX FACTIE Vs. JUDEX JURE / JURIS, Serupa namun
Dipaksakan Tidak Sama
Judex Jure / Juris, Alibi Sempurna untuk Berkelit bagi Hakim Agung ketika Harus Memutus Perkara
Question: Ada dipisahkan antara “judex factie” yang memeriksa fakta-fakta hukum serta alat-alat bukti dalam suatu perkara perdata maupun pidana di pengadilan negeri (peradilan umum), serta dikontraskan dengan “judex jure” atau “judex juris” untuk merujuk peradilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Indonesia. Disebutkan, istilah “judex jure” merujuk pada kewenangan Mahkamah Agung yang hanya memeriksa penerapan kaedah-kaedah hukumnya saja, tanpa menyentuh ataupun mempertimbangkan ulang bobot fakta-fakta hukum diseputar peristiwa hukum maupun sengketa keperdaaan tidak terkecuali dalam perkara pidana. Pertanyaannya ialah, mungkinkah seorang hakim dimungkinkan untuk memeriksa penerapan hukumnya saja, tanpa menyelidiki bukti-bukti yang terungkap di persidangan?
LEGAL OPINION
Tindak Pidana Pemerasan terhadap Pelaku Ancaman Kekerasan PSIKIS
Question: Yang namanya pidana pemerasan, apakah hanya bisa dikenakan kepada orang-orang (pemeras) yang melakukan kekerasan fisik ataupun ancaman kekerasan fisik? Bagaimana dengan pemerasan yang sifatnya bukan mengancam secara fisik, namun secara psikologis yang membuat takut pihak korban, sehingga menuruti apapun kemauan pihak pelaku pemerasan?
SENI PIKIR & TULIS
Semua Orang Jahat adalah Orang yang Tidak Punya Malu
dan Dungu
Hanya Sedikit Orang yang Tahu Malu, artinya hanya Ada Sedikit Orang yang (Sungguh-Sungguh) Baik dan Adil secara Otentik, Selebihnya adalah para PENIPU
Terdapat satu jenis manusia yang membuat penulis merasa “alergi”, yakni mereka yang “tidak tahu malu”—sekalipun mereka telah menyakiti, merugikan, ataupun melukai korbannya, masih saja sang pelaku tidak malu saat berjumpa dengan sang korban bahkan menampilkan sikap bak kawan baik, malaikat, baik hati, penolong, pemurah, suciwan. Hal demikian menyurupai sesosok iblis bertopeng malaikat, tersenyum dan tampak ramah serta hangat, namun dibaliknya tersembunyi seringai jahat dengan niat buruk untuk merugikan, melukai, ataupun menyakiti kita.
Realizing that we always have more than one option to choose from,
And have a free choice to choose,
We can be more empowered,
More optimistic,
As well as being more positive in looking at and responding to life,
No matter how bitter and bitter it is, the reality out there.
SENI PIKIR & TULIS
Ketika terdapat Pihak-Pihak yang Mendiskreditkan
Martabat Kita, Jawablah : Saya Tidak Perduli Apa Kata Anda, Saya hanya Perduli
dengan Apa Kata Ribuan hingga Jutaan Pembaca Publikasi ini yang menjadi Juri
sekaligus Hakimnya
]Itulah yang Dimaksud sebagai Kekuatan Dibalik Warga Media
Daring, para Netizen / Warganet yang menjadi Juri Sekaligus Hakimnya
Media Sosial dapat menjadi RUANG PENGADILAN yang Ideal (Fungsi Kontrol Sosial)—Sepanjang Apa yang Kita Ungkap adalah FAKTA, maka Tiada “Pencemaran Nama Baik”, yang Ada ialah Pelaku Tidak Bermoral Itu Sendiri yang telah Menodai Nama dan Citra Dirinya Sendiri
Penulis tidak perduli pada apapun komentar ataupun perkataan orang-orang yang bersikap sinis terhadap prinsip hidup maupun etika profesi penulis selaku individu yang bebas dan merdeka dalam menentukan pilihan hidup serta menetapkan “syarat dan ketentuan layanan” profesi yang penulis bangun dan jalankan. Penulis tidak pernah merugikan orang lain, karenanya penulis memiliki hak moril untuk tidak menolerir pihak manapun yang mencoba merugikan penulis. Karena itulah juga, penulis hanya perduli pada pendapat maupun opini ribuan hingga jutaan pembaca publikasi ini, dimana Anda dan seluruh pembaca lainnya yang menjadi juri sekaligus sebagai hakimnya.
LEGAL OPINION
Penggelapan terhadap Dana / Uang dengan Nominal
Besar, dapat Dipastikan akan Berlanjut pada Episode Tindak Pidana Pencucian
Uang dalam rangka Menyamarkan Asal-Usul Kekayaannya yang Bersumber dari
Perbuatan Ilegal dan Melawan Hukum
Question: Seperti apa contoh bentuk rumusan dakwaan kombinasi antara dakwaan alternatif yang dikombinasikan dengan dakwaan kumulatif oleh pihak JPU (Jaksa Penuntut Umum)?
SENI SOSIAL
Āṭānāṭiya Sutta dalam Bahasa Pali dan Terjemahan Bahasa Indonesia
Question: Apakah di Agama Buddha, ada mantra untuk mengatasi gangguan makhluk jahat yang tidak kasat mata seperti setan atau hantu jahat yang suka mengganggu, menyakiti, bahkan hingga taraf mengancam keselamatan manusia?
ARTIKEL
HUKUM
Sesukar Itukah, Hidup secara Jujur Apa Adanya dan menjadi Pribadi yang Otentik?
Para koruptor bukan hanya harus dihukum untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti ke kas negara, namun juga harus dihukum untuk mengganti biaya operasional berbagai lembaga penegakan hukum seperti biaya operasional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, maupun Kejaksaan. Betapa tidak, sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran negara yang bersumber dari dana pajak yang dibayarkan oleh rakyat, dialokasikan untuk biaya operasional lembaga-lembaga penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi, tidak murah harganya serta menyedot banyak sumber daya uang maupun personel sepanjang tahunnya dan sudah berjalan selama puluhan tahun lamanya.
SENI PIKIR & TULIS
Hanya Manusia Bertipe “Mangsa Empuk” yang Tidak Punya
Syarat
Jadilah Pribadi yang Profesional dengan Cara PENUH
SYARAT serta memiliki “Syarat & Ketentuan Berlaku”
Selamat datang di Universitas Kehidupan. Bersikap “tanpa syarat” dengan harapan akan dihormati dan dihargai oleh orang lain, itu adalah DELUSI! Tidak terhitung banyaknya pengalaman pahit selama puluhan tahun melangsungkan hidup di Indonesia, telah mengajarkan penulis secara pribadi, bahwa bersikap baik maupun memberikan kepercayaan secara “tanpa syarat”, lantas berharap pihak lain akan menaruh hormat dan menghargai kebaikan hati maupun kepercayaan kita serta membalas “air susu dengan air susu”, akan tetapi realita berbicara lain : selalu berbuah kontraproduktif bagi kepentingan pribadi diri penulis.
LEGAL OPINION
Seluk-Beluk Sertifikat Tanah ELEKTRONIK
Question: Seperti apa nanti yang menjadi dampak paling krusial yang dapat membuat keadaan jauh berbeda dari sebelumnya, zaman sertifikat (hak atas) tanah yang berbentuk analog (konvensional), ketika telah terbit aturan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (paperless)?
Sebagai nasabah lama, penulis mendapati betapa dibalik segala keramahan "artifisial" para pegawai Bank BCA, tersembunyi bentuk-bentuk "arogansi terselubung" dan tiada respek terhadap kepentingan nasabah, terutama faktor kesehatan dan keselamatan nasabah. Loyalitas terhadap nasabah ditunjukkan dalam bentuk kepedulian dan empati, bukan "arogansi terselubung" berkedok SOP.
GERAKAN SELAMATKAN KESEHATAN WARGA BOJONG INDAH, CENGKARENG, JAKARTA BARAT
Gado-Gado Carina JUAL MAHAL NAMUN TIDAK MENGHARGAI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KONSUMENNYA!
Menjual masakan yang sama sekali tidak dicuci, beracun, membahayakan kesehatan konsumen, apakah tergolong HALAL? Makanan beracun adalah HARAM, PENJUALNYA LEBIH HARAM LAGI!
LEGAL OPINION
BELA & JAGA DIRI Bukan Bermakna Membiarkan Diri Kita menjadi Objek Sasaran Empuk yang Pasif dan Berdiam Diri dengan Bodohnya Dipukul dan Dianiaya hingga Terluka
Question: DI Undang-Undang seperti KUHP (Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana), ada pasal yang mengatur tentang “hal-hal yang
menghapuskan pidana”, salah satunya tentang “pembelaan terpaksa”, dimana ada
diatur istilah “ancaman serangan yang sangat dekat”. Namun mengapa selama ini
praktik di lembaga penegak hukum semacam kepolisian, selalu yang dipersalahkan
ialah pihak yang terlebih dahulu memukul dan ada yang terkena pukulan, terlepas
siapapun yang terlebih dulu mengintimidasi dan melakukan ancaman?
Tidak logis rasanya, mengapa
kita harus dan hanya boleh diam dengan pasif berdiri mematung dan menjadi
sasaran empuk orang yang jelas-jelas punya niat tidak baik hendak menyakiti
(menganiaya) diri kita? Kita diberi Tuhan kaki dan tangan bukan untuk diam saja
menunggu disakiti, bukan kodrat kaki dan tangan ini untuk diam menghadapi
ancaman sedekat itu. Itu namanya bukan “bela diri”, tapi dengan konyolnya
membiarkan diri terluka.
Yang namanya “bela diri”, jelas tidak membiarkan diri kita terluka ataupun dilukai. Guru “martial arts” mana, yang mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi patung? Semua guru bela diri akan berkata pada murid-muridnya, “Kamu bukan patung ataupun ‘wooden doll’ yang hanya bisa berdiri diam saja ketika lawan menyerang!” Jika kita yang terlebih dahulu sanggup menangkis serangan atau menghindari pukulan ataupun tendangan lawan, lantas balik menyerang dan berhasil memukul lawan terlebih dahulu bahkan sampai akhir pertarungan, maka apakah artinya kita yang justru akan dipersalahkan oleh polisi? Jika antara pukulan kami, meski ia yang memulai melancarkan pukulan terlebih dahulu, namun semata karena pukulan gerak refleks saya yang lebih cepat, sehingga ia yang telah ternyata terkena pukulan lebih dahulu, apa saya juga yang dipersalahkan oleh hukum pidana di Indonesia? Salahkan dirinya sendiri, yang pukulannya lamban tidak terlatih.
SENI SOSIAL
IQ memang Bukan Segalanya, namun Segalanya
Membutuhkan IQ
IQ Bukanlah Sumber Kejahatan, justru Kekurangan IQ
yang Selama Ini menjadi Sumber Kejahatan
Question: Apa maksudnya, ketika Bapak Hery Shietra menyatakan bahwa untuk bisa memiliki EQ, maka IQ-nya harus memadai. Apakah memang terdapat korelasi yang linear antara IQ (kecerdasan intelektual) dan EQ (kecerdasan emosional)?
ARTIKEL
HUKUM
Hukum yang Tertinggi, Lebih Tinggi daripada Hukum yang Paling Tinggi, itulah HUKUM KARMA
Sungguh disayangkan bila terdapat orang-orang yang memandang dirinya para pakar hukum, profesor dibidang hukum, ataupun mereka dengan bangga menyandang gelar sarjana hukum, menghabiskan seluruh hidupnya untuk memelajari dan mendalami ilmu hukum, membaca tidak terhitung jumlahnya pasal peraturan perundang-undangan yang setiap tahunnya terus diterbitkan, diubah, atau diganti secara demikian masifnya menjelma “rimba belantara hukum” yang tiada habis-habisnya, memenangkan ribuan gugatan, namun telah ternyata sangat buta alias tidak melek perihal apa yang disebut sebagai Hukum Karma, alias hukum perihal sebab-akibat, hukum yang paling egaliter dan paling mengedepankan prinsip meritokrasi, dimana kita sendiri masing-masing yang paling bertanggung-jawab atas hidup, nasib, sebagai buah dari perbuatan kita sendiri.
LEGAL OPINION
Jangan Buat Akta Perdamaian ketika Perkara Pidana sudah
Berproses di Pengadilan
Question: Aturan pidana untuk perbuatan curang ada di Pasal 378 KUHP, “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Untuk bahasa mudah dan sederhananya bagi orang awam, pidana penipuan itu terjadi karena atau bilamana terjadi kejadian semacam apakah?
SENI SOSIAL
Ambivalensi antara Subjektivitas dan Sikap Objektif, sebuah PARADOKS
Mungkinkah seseorang Mampu Bersikap Objektif dengan
Melepaskan Diri dari Perspektif Pribadi yang Berangkat dari Latar Belakang
Pengalaman Pribadi yang Personal Sifatnya dan Berbeda antar Individu?
Question: Maksudnya apa, ketika ada orang yang meminta kita untuk bersikap objektif?