Pengacara Banyak Membuang Waktu Memungkiri Apa yang Tidak Perlu Dipungkiri

ARTIKEL HUKUM

Ada dua tipe manusia yang tidak perlu kita dengarkan sama sekali ucapan dan substansi tutur-katanya. Pertama, manusia dengan mental pendusta, yang hanya pandai berhobong, sehingga tidak ada satupun dari kata-katanya yang dapat dipercayai ataupun dipegang (mana yang jujur dan mana yang dusta, tak lagi dapat dipilah-pilah sehingga sebaiknya tidak dipercayai semua kata yang keluar dari mulut tersebut, bagai nila setitik rusak susu sebelangan).

Berbohong, adalah sebuah kebiasaan, tiada kebohongan yang bukan cerminan kristalisasi dari sebuah kebiasaan—kebiasaan buruk, tentunya. Kedua, jenis manusia yang tidak perlu kita dengarkan ucapannya, tidak lain ialah kalangan advokat, alias yang biasa dipanggil dengan sebutan beken “lawyer” atau pengacara, rajanya pengumbar “iming-iming dan angin surga” yang melenakan calon klien.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menjadi Cerminan Cengeng dan Tidak Kreatifnya Pemerintah

ARTIKEL HUKUM

Pemerintah, tidak harus hanya menjadi sekadar regulator, namun juga harus menjadi eksekutor sekaligus ikut terjun berkecimpung dalam kegiatan pasar. Itulah potret negara hukum dan negara berkesejahteraan (welfare state) yang ideal. Indonesia, pada saat kini, selalu dan hanya mengandalkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membentuk “harga pasar” yang diyakini sebagai jalan keluar atau solusi yang sebetulnya tidak solutif untuk jangka panjang, karena rekayasa pementukan harga demikian cenderung dapat dengan mudah “diakali” oleh kekuatan pemodal besar.

Betul bahwa liberalisme dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat bila tiada intervensi pemerintah, karena mekanisme pasar sejatinya tidak mengalir secara natural, namun banyak diwarnai persekongkolan antar pelaku usaha yang melakukan praktik kartel harga dan manipulasi distribusi, penguasaan pasar secara monopolistik, dan kesepakatan-kesepakatan lain yang motifnya ialah untuk memeras kalangan konsumen di dalam negeri. Namun mengapa intervensi pasar selalu dimaknai sebagai “pengaturan harga”? Mengapa intervensi pihak pemerintah tidak mulai dimaknai sebagai “ikut terjun sebagai pemain” dalam pasar bersangkutan?

Menunggak Kredit Bank BUMN/D Berujung Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi dalam Sektor Swasta

LEGAL OPINION

Question: Jika mendapat kredit dari bank negeri (milik pemerintah, BUMN/D) tapi tak melunasinya, apa pernah terjadi debitornya dipidana penjara korupsi, mengingat katanya dana milik Badan Usaha Milik Negara ataupun Milik Daerah itu tetap dikategorikan sebagai bagian dari keuangan atau kekayaan milik negara? Mengapa juga disebut korupsi karena merugikan, toh sudah ada agunan saat mengajukan kredit yang sewaktu-waktu bisa dilelang jika kredit macet cicilannya.

Sertifikat BPN Vs.Surat Keterangan Tanah Kepala Desa, Ambiguitas Sistem Pertanahan Nasional akibat Dualistis Rezim Pendaftaran

LEGAL OPINION

Question: Ini bagaimana bisa terjadi, sudah punya SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan), tapi bisa ada terbit surat keterangan tanah dari kantor desa untuk orang lain yang menerangkan bahwa tanah itu atas nama orang lain itu? Mengapa bisa ada kesan seolah ada dua lembaga berbeda yang berwenang menetapkan siapa pemilik tanah, antara BPN dan kepala desa?

Pidana Membangun Tembok Melewati Batas Pekarangan / Bidang Tanah Milik Tetangga

LEGAL OPINION

Question: Bukankah jika sampai ada tetangga yang saling berbatasan, membangun tembok melampaui batas tanahnya sehingga mencaplok sebagian bidang tanah milik tetangga, artinya pidana? Kan, tidak mungkin orang bisa bangun tembok melewati batas tanah miliknya, dengan tidak memasuki pekarangan milik orang lain atau milik tetangga.

Staf Legal Bukan Berfungsi untuk Melegalkan Setiap Manuver Bisnis Korporasi yang Ilegal

ARTIKEL HUKUM

Inilah yang sering diungkapkan oleh mereka yang berkarir sebagai “Staf Legal” di dalam suatu institusi swasta / korporasi, juga merupakan pengalaman penulis selama memulai profesi hukum sebagai “Divisi Hukum” pada suatu perusahaan swasta. Pernyataan yang terdengar sebagai polemik yang dilematis: Mengapa dengan menjadi staf legal perusahaan, seolah menjadi staf semata bertugas untuk melegalkan segala keinginan pimpinan perusahaan?

Kesepakatan Bukanlah Penentu Mutlak dalam Jual-Beli Tanah

LEGAL OPINION

Question: Bukankah dengan sudah adanya kata sepakat untuk jual beli tanah, maka artinya si penjual harus dan bisa dituntut di pengadilan jika tidak mau menyerahkan tanah yang dijualnya? Hukum perdata bilang bahwa jual-beli sudah terjadi bila ada kesepakatan.

Inisiatif untuk Memutus Hubungan Kerja Pekerja yang Melakukan Pelanggaran

LEGAL OPINION

Question: Kita sudah ketahui bersama, rekruitmen employee baru itu menjadi cost tersendiri bagi perusahaan, maka perusahaan yang sadar atas biaya rekruitmen terutama biaya sosial (social cost) pegawai baru yang masih butuh waktu adaptasi itu harus ditekan seminim mungkin dengan tidak membiarkan tingkat in—out karyawan begitu tinggi dalam satu tahunnya, karena berpotensi mengganggu produktivitas kantor secara keseluruhan.

Tapi jika ada satu atau dua pegawai yang tetap saja membuat pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, sehingga perusahaan terpaksa juga untuk ambil kebijakan pecat mereka, maka yang sebenarnya akan dimaknai oleh hukum dan praktik pengadilan sebagai pihak yang paling berniat untuk memutus hubungan kerja (PHK) ini, apakah tetap dianggap perusahaan yang mem-PHK?

Cara Menentukan Barang Bukti adalah Betul Hasil Pidana Pencucian Uang ataukah Milik Pribadi Terdakwa atau Pihak Ketiga

LEGAL OPINION

Question: Ada barang milik keluarga kami yang kebetulan dipinjam dan dipakai oleh seorang kenalan, yang kini dirinya terjerat masalah hukum, pidana. Jaksa yang menuntut minta agar hakim merampas barang milik kami itu untuk dijadikan milik negara, hanya karena semata tersangkut masalah hukum kenalan kami itu sehingga terkena sita oleh polisi saat ia ditangkap dan ditahan hingga kini. Bagaimana caranya agar barang kami tersebut dapat kembali ke tangan kami?

Makna Pekerjaan yang Sekali Selesai dalam Konteks Hukum Ketenagakerjaan

LEGAL OPINION

Question: Bila di hukum tenaga kerja ada istilah ‘pekerjaan yang sekali selesai’, itu maksud dan implementasinya seperti apa? Jika berupa pesanan insidentil dari customer, termasuk juga sebagai kriteria itu sehingga boleh rekrut pegawai dengan kerja kontrak beberapa tahun saja?