Notaris Pembuat Akta, sebagai Saksi ataukah Turut Tergugat dalam Gugatan Perdata?

LEGAL OPINION

Question: Biasanya ketika mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, terkait perjanjian dengan memakai akta otentik notaris, maka pihak notaris perlu turut ditarik sebagai pihak “Turut Tergugat”, yang mana bila tidak maka hakim pengadilan biasanya akan secara sumir menyatakan gugatan “tidak dapat diterima” dengan alasan “kurang pihak”. Apakah akan lebih baik, bila strateginya ialah tidak menjadikan pihak notaris sebagai “Turut Tergugat”, namun sebagai “saksi” (pemberi kesaksian) demi kepentingan pihak Penggugat (diajukan sebagai saksi oleh pihak Penggugat)?

Bukankah cara seperti ini akan jauh lebih menguntungkan baik pihak Penggugat maupun pihak notaris itu sendiri, karena kesaksian notaris ketika dihadapkan sebagai saksi menjadi memiliki kekuatan pembuktian berupa kesaksian dan pihak notaris pun akan senang karena cukup sekali hadir di persidangan dalam memberikan kesaksian, dibanding jika pihak notaris didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat yang akan membuat persidangan menjadi berlarut-larut dan keterangan sang notaris dalam surat jawaban (atas gugatan) tidak dapat dikategorikan dengan kualitas sebagai seorang pemberi kesaksian. Hakim pun biasanya akan menilai yang lebih berbobot ialah keterangan saksi, terlebih saksi yang memberi keterangan secara “dibawah sumpah”.

Ciri-Ciri Bank / Leasing RENTENIR

ARTIKEL HUKUM

Sebenarnya judul dalam artikel ini cukup mengecoh, karena sejatinya setiap lembaga keuangan maupun lembaga pembiayaan di Indonesia, baik “plat merah” maupun swasta nasional maupun asing, adalah RENTENIR—sekalipun telah mengantungi izin dari pemerintah, sekalipun diawasi oleh otoritas, dan sekalipun telah berpuluh-puluh tahun beroperasi dan atau bahkan telah menjadi perusahaan “terbuka” (Tbk.). Apa yang penulis sebutkan dalam paragraf pembuka ini, bukanlah sebuah tudingan, namun berdasarkan penuturan seorang mantan pekerja perbankan.

Agama Orang Suci, Ritual Orang Suci, Perilaku Orang Suci

ARTIKEL HUKUM

Rakyat yang tidak patuh terhadap pemerintah suatu negara, merupakan cerminan pemerintah yang buruk. Murid yang senantiasa membangkang didikan gurunya, merupakan cerminan guru yang gagal. Seorang anak yang selalu menolak perintah orangtuanya, merupakan cerminan orangtua yang belum patut menjadi orangtua (skill “parenting”). Umat yang justru menasehati sang pemuka agama, jelas meruapakan cerminan rusaknya moralitas sang pemuka agama. Ketika yang bersalah justru lebih “galak” ketimbang korbannya atau pihak yang memberi teguran, itulah cerminan betapa rusak dan “sakit”-nya moralitas kolektif suatu bangsa.

Perbedaan antara EVOLUSI dan SELEKSI ALAM

ARTIKEL HUKUM

Masih saja tidak sedikit diantara masyarakat kita yang mencampur-adukkan antara konsepsi “evolusi” terhadap konsep tentang “seleksi alam”, bahkan masih mengartikan “seleksi alam” atau yang berjulukan “the survival of the fittest” sebagai bermakna “siapa yang kuat maka dirinya-lah yang akan bertahan”—suatu salah-kaprah yang fatal, mengingat esensi dibalik teori Charles Darwin perihal “survival of fittest” bukan bermakna “siapa yang kuat maka ia yang bertahan”, namun siapa yang mampu beradaptasi maka ialah yang akan keluar sebagai pihak yang terus eksis melangsungkan hidupnya di muka Bumi ini.

The New Normal (DISASTER), Kebijakan SELAMATKAN DIRI MASING-MASING karena Pemerintah Hendak Lepas Tanggung-Jawab atas Nasib Rakyatnya

ARTIKEL HUKUM

Sudah “normal” keadaan saat ini, silahkan rakyat mencukupi kebutuhannya sendiri-sendiri tanpa lagi bergantung pada bantuan pemerintah—itulah pesan yang hendak dikomunikasikan oleh pemerintah kita. Kesimpulannya, yang disebut menurut “normal” untuk ukuran kamus tempo kini ialah hidup berdampingan dengan “mesin pembunuh” bernama Virus Menular Mematikan?

Modus Pemerkosaan terhadap Profesi Konsultan dengan Kedok Memesan Buku yang Ditulis oleh Sang Konsultan, Semudah Bermain HP

ARTIKEL HUKUM

Mungkinkah Anda dapat menemukan email pemesanan ebook yang dipasarkan dalam website ini, tanpa menyadari dan tanpa membaca keterangan bahwa website ini adalah website profesi Konsultan Hukum lengkap dengan peringatan dan larangan yang setidaknya tercantum secara begitu eksplisitnya dalam header website ini? Bukankah sudah sedemikian jelas, tanpa perlu diberi peringatan apapun, orang berakal sehat akan menyadari bahwa profesi konsultan mencari nafkah dengan menjual jasa konseling seputar hukum?

Atasi Akar Kejahatannya, Bukan Jalan Pintas Membakar Lumbung Padi untuk Mengatasi Tikus di Dalamnya

ARTIKEL HUKUM

Terkadang, pemidanaan bukanlah cara paling utama untuk mengatasi kejahatan dan tindak kriminil yang timbul di tengah-tengah masyarakat, namun menjadi upaya terakhir (ultimum remedium)—kecuali sifat kejahatan dari pelakunya menyerupai kanker stadiun akhir yang telah menggerogoti sekujur tubuh sang pelaku. Berulahnya kembali para residivis di tengah masyarakat, merupakan cerminan gagalnya hukum mendidik kepatuhan warga negaranya. Cara paling utama serta paling pertama untuk mencegah timbulnya benih-benih kejahatan, ialah lewat faktor pendidikan serta pencerahan. Sayangnya, ketika dogma-dogma dalam suatu ajaran agama justru menjadi justifikasi untuk melakukan kejahatan bagi pelakunya, sehingga perbuatan buruk bukan lagi hal yang patut di-“tabu”-kan, maka itulah bahaya terbesar sekaligus ancaman bagi peradaban umat manusia.

Kecerdasan dalam Membedakan Mana yang Merupakan SEBAB dan Mana yang Merupakan AKIBAT

ARTIKEL HUKUM

Orang Bijaksana Pendapatnya Penuh Pertimbangan secara Berimbang dan Adil, sementara Orang Kerdil Berkomentasr secara Parsial dan Dangkal

Secara ilmu “psikologi karakter” maupun dari perspektif ilmu sosiologi dan antropologi terapan non-teoretis, sebenarnya mudah saja “mengukur” dan “menilai” kualitas sumber daya manusia suatu bangsa juga untuk “men-jengkal” kedangkalan maupun kedalaman daya pikir seseorang individu, yakni semudah menyimak kualitas komentar-komentar dan pendapat yang mereka lontarkan atas suatu kejadian atau atas suatu fenomena sosial di seputar kita. Orang-orang besar, memiliki satu pola yang sama dan khas sifatnya, yakni tidak pernah mengomentari hal-hal “tetek-bengek”, sementara orang-orang dangkal selalu mengomentari hal-hal yang “remeh-temeh” dan tidak berfaedah lengkap dengan lelucon-lelucon yang tidak cerdas serta cenderung melecehkan orang lain—seolah dengan cara demikian diri mereka akan tampak sebagai individu yang cerdas, namun sejatinya hanya kian mempertontonkan kekerdilan cara berpikir yang bersangkutan.

When a Son of Human Being Sues Religion that Imprisons Human. Ketika seorang Anak Manusia Menggugat Agama yang Memenjarakan Manusia

Does religion exist in the world for the good of humanity,

Or does humanity exist in this world, merely to worship religion?

As if religion were actually used as God.

If humans exist solely for the sake of religion,

This means that religion has reduced the value of a human being, thinking power, and dignity,

Even uprooting the essential essence of an intelligent person,

Named humanity.

Spekulasi, Spekulatif, Spekulator, Makna dan Contoh

ARTIKEL HUKUM

Spekulasi, berpijak pada landasan berupa “asumsi” sebagai benihnya serta sebagai eksekutornya—itulah sebabnya dan mengapa, spekulasi selalu cenderung membahayakan sifatnya. Dengan kata lain, aksi spekulasi selalu bermula dari “asumsi”, dimana “asumsi” menjadi pelopor serta komando-nya, dari awal proses hingga akhir proses. Sebagaimana kita ketahui, “asumsi” BELUM TENTU seiring-berjalan dengan “FAKTA”.

Mengapa Polisi Lebih Jahat daripada Penjahat? Ini Alasannya

ARTIKEL HUKUM

Polisi di Indonesia Lebih Menyerupai Penjahat, Lebih Jahat daripada Penjahat, sebagai Bagian dari Aktor Pelaku Kejahatan Itu Sendiri Namun Berseragam serta Memegang Kekuasaan Monopoli Penggunaan Senjata Api

Polisi, berdasarkan tanggung-jawab profesi dan fungsi maupun peran kewenangan yang diemban olehnya sebagaimana mandat profesi serta Kode Etik Polisi, ialah untuk mengayomi, melindungi, serta siap hadir guna memberi rasa aman bagi seluruh rakyatnya, tanpa terkecuali. Namun apa jadinya, ketika pihak kepolisian yang justru menjadi “aktor kejahatan” itu sendiri? Pada negeri berbentuk republik bernama Indonesia ini, seakan hidup sebagai seorang sipil belum cukup “berat” tanpa perlindungan hukum yang memadai (akibat hukum negara kita yang masih “tebang pilih” disamping lebih korup daripada koruptor), kita selaku warga sipil harus menerima kenyataan “pahit” bahwa kita berpotensi berhadapan dengan dua jenis pelaku kejahatan pada satu waktu bersamaan, yakni penjahat “berbaju preman” dan penjahat “berseragam dan ber-pistol”.

Cek Kosong, Pidana PENGGELAPAN ataukah PENIPUAN? Fungsi Preseden Melampaui Kepastian Hukum yang Ditawarkan Undang-Undang

LEGAL OPINION

Question: Mengapa SHIETRA & PARTNERS terhadap sebuah peristiwa pidana, justru menjadikan preseden (kebiasaan dalam praktik peradilan) sebagai rujukan utama, bukankah aturan soal ancaman perbuatan pidana sudah diatur dalam undang-undang lengkap dengan ancaman sanksi pidananya dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)?