Salah Strategi Hidup Berbuah Petaka, Belajar untuk Menjadi Warganegara yang Bijaksana

ARTIKEL HUKUM

Tidak Pernah Ada Istilah APA BOLEH BUAT. Hidup Butuh Strategi, Menabung Saat Kondisi Normal dan Berani Mengeluarkan Dana Tabungan Saat Keadaan Genting. Tanggung Jawab atas Diri Kita, Ada pada Diri Kita Sendiri dan Dipikul oleh Diri Kita Sendiri

Tidak pernah ada yang mewajibkan kita untuk menikah dan memiliki banyak anak bila memang tingkat ekonomi atau penghasilan sang warga hanya sebatas “rata-rata” atau setingkat Upah Minimum Regional, sehingga adalah sebentuk “pembenaran diri” (justifikasi diri) bila kondisi dalam ikatan perkawinan dan banyak anak yang meminta makan dan butuh biaya untuk menyekolahkan anak, dijadikan sebagai alasan untuk melakukan tindak kejahatan seperti mencuri atau merampok bahkan menipu, dengan semudah mendalilkan “terdesak oleh kondisi dan kebutuhan ekonomi”—yang di mata penulis lebih menyerupai alasan atau kesulitan yang dibuat-buat serta dicari-cari sendiri, sepanjang masih tiada larangan di republik tempat kita hidup untuk memilih hidup secara melajang atau menikah namun tanpa berniat untuk memiliki anak / keturunan.

Force Majeure Konteks PERIJINAN USAHA dari Pemerintah, sebagai Alasan Pemaaf bagi Pelaku Usaha

LEGAL OPINION

Question: Apa bisa, pemerintah secara sepihak dan seketika mencabut izin usaha perusahaan, bila kesalahan yang dituduhkan pemerintah senyatanya diluar kekuasaan kami, dan adalah kesalahan pihak lain pelanggaran ini terjadi, yang hanya saja entah bagaimana bisa berdampak juga kepada oprasional perusahaan kami secara tidak langsung sehingga tampak pada permukaan seolah-olah perusahaan kami yang telah melanggar syarat-syarat dalam operasional perizinan yang kami miliki?

Klausula Arbitrase dalam Kontrak Menyandera Gugatan Wanperstasi maupun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

LEGAL OPINION

Question: Calon rekan bisnis meminta agar dicantum pasal tentang pilihan hakim pemutus bila terjadi sengketa ke BANI (lembaga Arbitrase swasta di Indonesia). Yang perlu saya ketahui terlebih dahulu, jika di kontrak kerja-sama ini nantinya ada pasal semacam itu, apa jika nanti ada masalah terhadap rekan bisnis dan mau gugat mereka dengan jenis gugatan perbuatan melawan hukum karena bisa jadi ada hal-hal yang belum diatur di kontrak, juga harus ke BANI yang mahal biayanya dan belum tentu ada jaminan dapat dieksekusi sekalipun menang, tidak bisa ke Pengadilan Negeri?

Pembentukan Hukum Harus secara Demokratis, Namun Penegakan Hukum Wajib secara K0munisme agar Setiap Warga Patuh dan Taat terhadap Hukum

ARTIKEL HUKUM

Ulasan ini penulis susun, ketika menyadari sebuah fenomena sosial yang terjadi ketika Virus Corona strain “COVID-19” (Corona Virus Disease 2019) sedang menjadi wabah pandemik di Indonesia, dengan laju prevalensi yang mengerikan dan memang cukup menakutkan karena mematikan serta dampak penyebaran maupun cara penularannya “dari orang ke orang” dimana bahkan tenaga medis yang sudah memakai alat pelindung diri pun masih berpotensi terpapar, terlebih kita yang tidak bekali alat medik pelindung apapun atau hanya secara sederhana saja.

Contoh yang Ideal dari Peraturan RT RW (Rukun Tetangga dan Rukun Warga)

LEGAL OPINION

Question: Melaporkan pada pemerintah daerah maupun kelurahan atau kecamatan atas kelakuan warga yang saling bertetangga yang mengganggu ketenangan hidup kami sebagai sesama pemukim, hanya membuang waktu dan energi, namun dikecewakan ketika laporan atau aduan tidak ditanggapi sebagaimana mestinya. Sebetulnya apakah ada cara lain selain menempuh jalur hukum ataupun tidak lagi terjebak dalam harapan semu bernama Perda (Peraturan Daerah) ataupun aparatur pemerintah dearah?

Uang Anda Bukanlah Segalanya, Itulah Pesan dari Virus Corona

ARTIKEL HUKUM

Penulis hendak membahas sebuah isu yang cukup sensitif, mengapa seolah saat menangani wabah pandemik Virus Corona COVID-19 yang turut menjangkiti teritori dan kedaulatan Republik Indonesia, seolah pemerintah bersikap lebih reaktif daripada menangani ancaman kematian laten akibat penyakit katastrofik seperti kanker, jantung, dan segala penyakit yang bersumber dari konsumsi produk bakaran tembakau, dimana jumlah kematian akibat produk bakaran tembakau setiap tahunnya berjatuhan jauh lebih masif ketimbang ancaman Virus Corona serta jauh lebih berbiaya tinggi.

Negara Salama Ini secara Serakah dan dengan Rakusnya Memungut Pajak dan Membebani Rakyat dengan Segala Kewajiban Membayar Iuran, Namun Ketika Rakyat Dililit Kesukaran, Dimanakah Negara yang Seolah Tidak Pernah Benar-Benar Hadir Ditengah-Tengah Warganya?

ARTIKEL HUKUM

Saat ulasan “satiris” ini ditulis, yakni pada akhir Bulan Maret 2020, Indonesia sedang memasuki momentum pandemik Corona Virus tipe COVID-19, alias bulan pertama tatkala pemerintah Negara Indonesia barulah mengakui bahwa negaranya telah “disusupi” (seolah-olah tengah “kecolongan” meski World Health Organization [WHO] telah menduga bahwa Indonesia bukanlah pengecualian dan tidak kebal dari pandemi global ini, entah akibat terlampau “percaya diri” ataukah akibat hasil “kerja santai” sekalipun pandemik COVID-19 telah melanda Eropa dan daratan China sejak Desember 2019 dan seolah tidak belajar dari pengalaman pandemi Virus Cacar yang sempat melanda Indonesia beberapa dekade lampau), rakyat menjerit karena ekonominya terpuruk tidak dapat menafkahi keluarganya akibat tiada pemasukan sehingga terancam bangkrut serta paling tidak kelaparan “perut menjerit” (demikianlah bahasa rakyat, ketika mengutaran ekspresi kekecewaannya).

Uang Bukan Sumber Kejahatan, Namun Kekurangan Uang Membuat Kita Rentan / Berpotensi Laten Menjadi Korban Kejahatan

ARTIKEL HUKUM

Apakah uang adalah sumber kejahatan? Bila Robert T. Kiyosaki menceritakan bahwa ayah kandungnya yang bergelar “Phd.” mengatakan bahwa “uang adalah sumber kejahatan” karenanya sang ayah hidup dalam jebakan kemiskinan, sebaliknya ayah angkatnya yang milioner justru mengatakan bahwa “kekurangan uang adalah sumber kejahatan”, sekalipun sudah lama sebelumnya Sang Buddha menjelaskan bahwa bukanlah persoalan uang ataupun kekurangan uang yang menjadi sumber / akar kejahatan, namun adalah keserakahan akar penyakitnya, karena seringkali orang-orang melakukan kejahatan bukan dikarenakan kekurangan uang, bahkan tidak jarang masih juga merampok hak-hak dan merugikan orang-orang yang lebih miskin dari para pelakunya akibat keserakahan. Sudah banyak terbukti dan dapat kita saksikan sendiri di Indonesia, semakin besar kejayaan kalangan “pengusaha ilegal”, semakin serakah dirinya menjadi dan semakin pula dirinya mengorbankan kepentingan warga lainnya yang tidak seberuntung hidup sang pelaku.

Kekuatan Bukanlah sebuah Dosa, Namun Penyalahgunaan terhadap Kekuasaan yang Menjadi Sumber Petaka

ARTIKEL HUKUM

Siapa yang akan menyangka, antara jenius, idealis, dan seorang psikopat, hanya selisih tipis. Artikel singkat ini akan membahas betapa mengerikannya godaan dibalik “penyalah-gunaan” kekuasaan. Bukanlah kekuatan dan kekuasaan yang mengerikan, namun godaan untuk menyalah-gunakannya yang paling menakutkan dan dapat membawa petaka bagi banyak orang dan bagi dirinya sendiri. Kekuatan ataupun kekuasaan apa pun wujudn dan derajatnya, baik kekuatan dari segi fisik, dari segi kuantitas orang, dari segi politis, dari segi etnik mayoritas, dari segi ekonomi (uang), dan dari berbagai segi lainnya.

Apakah Dimaafkan adalah Hak, dan Apakah Memaafkan adalah Kewajiban? Perihal Meminta Maaf dan Alasan Pemaaf

ARTIKEL HUKUM

Budaya (Tidak) Tahu Diri dan Malu, Krisis Watak (Mentalitas) Bangsa

Beberapa waktu lampau, penulis menyaksikan sebuah film drama Korea Selatan, namun bukanlah plot atau alur ceritanya yang akan kita bahas bersama. Yang menarik perhatian penulis dari kisah drama sederhana tersebut, digambarkan sekelompok pria melakukan gosip yang tercela terhadap orang lain. Disaat bersamaan, pihak yang digosipkan ternyata mendengarnya langsung, mengakibatkan sekelompok pria tersebut ditegur oleh orang yang digosipkan.

Alih-alih menunjukkan sikap defensip dan represif-agresif, seperti dugaan awal penulis, sekelompok pria tersebut secara kompak hanya menunjukkan respons berupa ekspresi diam tanpa mencoba membantah ataupun berdebat, tampak tulus menampilkan sikap tubuh penuh penyesalan dan mengakui telah bersalah dengan tidak mencoba mencari-cari alibi, seketika menunjukkan rasa bersalah dengan membungkukkan kepala untuk meminta maaf. Jangan katakan “itu hanya film”, karena sama artinya Anda tidak menghargai citarasa seni sang penulis skrip film drama dimaksud, sekalipun memang kenyataan di Korea Selatan masyarakatnya tidaklah demikian sebagaimana digambarkan dalam kisah film fiksi tersebut.

Akar Sengketa Hukum, Bukan Disebabkan oleh Objeknya, namun Selalu Diakibatkan Perbuatan Subjeknya

ARTIKEL HUKUM

Apa itu sengketa hukum, serta apa yang menjadi faktor penyebab sengketa dibidang hukum? Sekalipun pertanyaan demikian sejatinya memasuki tataran ilmu sosiologi dan ranah falsafah hukum, namun dalam bahasan singkat ini akan kita kupas bersama dalam bahasa yang sederhana agar mudah dicerna serta contoh ilustrasi konkret relevannya yang mungkin juga dapat dengan mudah dijumpai pada keseharian para pembaca yang budiman.

Ciri-Ciri sebuah Bangsa yang PAYAH dan ANEH (Tapi NYATA)

ARTIKEL HUKUM

Bangsa Indonesia sejatinya bukanlah tidak bisa diperbaiki, namun para aktor bangsa dan rakyatnya tidak ada kemauan untuk berubah guna perbaikan diri. Padahal, konon, Bangsa Indonesia mengaklaim sebagai bangsa yang “agamais”. Apakah menjadi bangsa yang “agamais”, harus menampilkan corak ragam wajah yang anti-kritik dan anti terhadap protes sosial demikian? Apakah bangsa “agamais” berkonotasi dengan anti kritik dan anti celaan? “Hukum rimba” yang berlaku di Indonesia : Yang salah lebih GALAK ketimbang korbannya. Apakah dapat merasa nyaman, hidup di tengah-tengah bangsa dengan “hukum rimba” semacam itu? “Agamais” di kulit luar (penampilan dan klaim), namun seberingas binatang liar di hati dan pikirannya.