Menikmati Uang Hasil Penipuan / Penggelapan, Menjadi Faktor Pemberat Vonis Hukuman Pidana

LEGAL OPINION

Question: Bila ada karyawan yang gelapkan uang perusahaan, tapi tak mau dikembalikan sekalipun ia sudah dijadikan terdakwa di persidangan, artinya uang perusahaan itu sudah ia “makan”. Jika sudah samapai seperti itu, besaran hukuman penjara bagi yang bersangkutan bagaimana nantinya?

Hukuman Pidana yang Sekaligus Memulihkan Hak Perdata Korban, Kiat Menggabungkan Tuntutan Pidana dan Gugatan Perdata

LEGAL OPINION

Question: Apa benar, untuk bisa dikembalikan kerugian korban, maka hanya bisa gugat perdata, tak bisa lapor pidana si pelaku penipuan ataupun penggelapan uang milik perusahaan kami yang jadi pihak korban? Atau harus ajukan keduanya sekaligus, gugat dan menuntut pidana?

Hendaknya Kita Tidak Menantang Hukum

ARTIKEL HUKUM

Janganlah menantang maut, nanti Anda bisa mati “konyol” atau akan berakhir dengan menyalahgkan diri Anda sendiri bila tetap mencobanya. Sering kita dengar “nasehat” kurang bijak, yang menyebutkan bahwa sekalipun kita mencoba menlompat ke jurang, bila belum saatnya atau belum waktunya kita untuk TAMAT “the end”, maka kita tidak akan mati.

Sebaiknya Pilih Leasing ataukah Kredit Kendaraan Bermotor

LEGAL OPINION

Question: Perusahaan kami bergerak dibidang alat-alat berat. Untuk memenuhi kebutuhan alat-alat berat untuk operasional kantor, sebaiknya perusahaan kami memakai leasing atau kredit ke bank?

Perbedaan Istri Memberikan Persetujuan Vs. Ikut Menanda-Tangani Akta Kredit sebagai Debitor ataupun Penjamin Personal Guarantee

LEGAL OPINION

Question: Bila seseorang hendak kami mintakan sebagai penjamin perseorangan (personal guarantee / borgtocht), sebetulnya istrinya itu cukup kami mintakan “persetujuannya”, atau si istri juga harus didudukkan sebagai pihak yang “ikut tanda-tangan” pemberian jaminan perseorangan itu sebagai juga penjamin perseorangan sehingga seolah ada dua orang yang saling memberikan jaminan perseorangan, yakni pasangan suami-istri itu?

Setiap Warga Negara Memiliki Hak untuk Menggugat, Sepanjang Tidak Merugikan Warga Negara Lainnya

ARTIKEL HUKUM

Saat kajian sosio-legal ini penulis susun, seorang debitor mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) terkait Undang-Undang Fidusia. Bermula, ketika kendaraan objek fidusia ditarik secara paksa oleh pihak debt collector yang disewa pihak perusanaan leasing maupun pihak perbankan selaku kreditor, tanpa perantara jurusita pengadilan. Sang debitor menilai, penarikan secara paksa demikian adalah “main hakim sendiri” (eigenrichting).

Kreditor Tidak Tampil Sejak Semula Debitor Pailit (Terlambat Mendaftarkan Piutang Kepada Kurator), Bukan Artinya Hak Tagih Atas Boedel Pailit Menjadi Hangus

LEGAL OPINION

AGUNAN MILIK PENJAMIN (PIHAK KETIGA), BUKANLAH BOEDEL PAILIT YANG DAPAT DIEKSEKUSI KETIKA DEBITOR JATUH PAILIT

Question: Tidak setiap hari kita bisa baca koran yang jumlah mereknya begitu banyak beredar di pasaran, untuk bisa pantau apa debitor kita masih operasional atau sudah pailit. Tiba-tiba saja si debitor sudah jatuh pailit, tiba-tiba saja harta pailit debitor sudah dieksekusi kurator dan dibagi-bagikan. Jika kita sebagai kreditor terlambat catatkan piutang pada pihak kurator yang melakukan pemberesan harta pailit, apa artinya tidak lagi berhak minta pelunasan?

Hukum Tidak Mengharap Sarang Penyamun Menjadi Tempat yang Damai

ARTIKEL HUKUM

Janganlah menuntut terlampau banyak. Seorang hakim memang harus kejam dan “berdarah dingin” terhadap pelaku kejahatan (kriminil) “berdarah dingin”. Seorang algojo selaku eksekutor hukuman mati, juga haruslah seorang yang “berdarah dingin”. Para legislator pembentuk undang-undang lengkap dengan pasal-pasal pemidanaan penjara dan ancaman hukuman mati yang diatur didalamnya, juga merupakan orang-orang “berdarah dingin”. Janganlah menuntut terlampau banyak, itulah saripati dari apa yang akan kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini.

Diperiksa sebagai Tersangka Tanpa Didampingi Pengacara saat Pembuatan BAP Polisi

LEGAL OPINION

Question: Jika saat diperiksa polisi, pembuatan BAP-nya (berita acara pemeriksaan dalam rangka penyidikan) tidak ada pengacara yang menemani pihak tersangka, apa itu nantinya bisa jadi alasan untuk anulir BAP itu saat menjadi terdakwa di depan hakim persidangan pidana?

PHK akibat Tidak Mencapai Target Kinerja, Disamakan dengan Efisiensi

LEGAL OPINIO

Question: Rasanya mudah sekali cari-cari alasan untuk bisa memecat karyawan bagian marketing dengan alasan yang memang sengaja dibuat-buat. Misal manajemen buat target yang tidak masuk akal bagi penjualan yang harus dipenuhi oleh staf marketing. Ketika target tidak tercapai, lalu dibilang tidak becus bekerja, tidak melakukan upaya yang optimal. Padahal staf marketing mana yang tidak mau memenuhi target? Seringkali staf marketing mengejar bonus dari hasil penjualan, bukan gaji pokok yang kecil nominalnya. Jika manajemen sudah buat target yang kelewat tinggi, sama artinya staf marketing hanya bisa pasrah dipecat?

Pemilik Badan Hukum Perseroan Terbatas dapat Dipidana terkait Kegiatan Ilegal Perusahaan

LEGAL OPINION

Question: Bukankah perusahaan seperti PT (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang artinya subjek hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari tanggung-jawab pemilik sahamnya? Jika secara perdata saja si pemegang saham PT maupun pengurusnya dapat silih-berganti dan yang memiliki “hak serta kewajiban” ialah badan hukum PT itu sendiri, bagaimana dari segi hukum pidananya, apa bisa mengancam pribadi orang yang menjabat sebagai pengurus ataupun sebagai pemegang saham pengendali?

PTUN Seyogianya Mengakomodasi Kepentingan warga Terkait Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara

LEGAL OPINION

Question: Tempo waktu untuk beracara di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) adalah beberapa bulan saja sejak kita tahu adanya surat keputusan ataupun penetapan dari suatu pejabat negara atau instansi pemerintah. Tapi bagaimana kita dapat mengajukan gugatan jika salinan dari surat yang akan jadi objek sengketa saja kita tidak punya? Bagaimana mau menggugat, dan apanya yang mau digugat, bila nomor surat dan tanggalnya saja kita tidak punya data sementara pihak pemerintah tak mau memberi kami akses atas dokumen tersebut meski hanya untuk salinannya saja?