Kejujuran Pangkal Hemat, Ketidakjujuran Pangkal Pemborosan Sumber Daya

ARTIKEL HUKUM

Sesukar Itukah, Hidup secara Jujur Apa Adanya dan menjadi Pribadi yang Otentik?

Para koruptor bukan hanya harus dihukum untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti ke kas negara, namun juga harus dihukum untuk mengganti biaya operasional berbagai lembaga penegakan hukum seperti biaya operasional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, maupun Kejaksaan. Betapa tidak, sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran negara yang bersumber dari dana pajak yang dibayarkan oleh rakyat, dialokasikan untuk biaya operasional lembaga-lembaga penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi, tidak murah harganya serta menyedot banyak sumber daya uang maupun personel sepanjang tahunnya dan sudah berjalan selama puluhan tahun lamanya.

Renungan Hari Trisuci Waisak, Siapa Memperbudak Siapa?

Membius Diri Memang Memabukkan, sementara Kesadaran dapat Sangat Menyakitkan. Namun apakah Kita Harus Menipu Diri Sepanjang Waktu dan Lari dari Kenyataan? Mengapa Juga Harus Melarikan Diri dari Kenyataan seolah Realita adalah Musuh, sekalipun Realita Tidak Pernah Memusuhi Kita?

Jangan Bersikap Seolah-Olah Tidak Punya SYARAT, sebuah SENI HIDUP

SENI PIKIR & TULIS

Hanya Manusia Bertipe “Mangsa Empuk” yang Tidak Punya Syarat

Jadilah Pribadi yang Profesional dengan Cara PENUH SYARAT serta memiliki “Syarat & Ketentuan Berlaku”

Selamat datang di Universitas Kehidupan. Bersikap “tanpa syarat” dengan harapan akan dihormati dan dihargai oleh orang lain, itu adalah DELUSI! Tidak terhitung banyaknya pengalaman pahit selama puluhan tahun melangsungkan hidup di Indonesia, telah mengajarkan penulis secara pribadi, bahwa bersikap baik maupun memberikan kepercayaan secara “tanpa syarat”, lantas berharap pihak lain akan menaruh hormat dan menghargai kebaikan hati maupun kepercayaan kita serta membalas “air susu dengan air susu”, akan tetapi realita berbicara lain : selalu berbuah kontraproduktif bagi kepentingan pribadi diri penulis.

Ketentuan Hukum Sertifikat Tanah ELEKTRONIK

LEGAL OPINION

Seluk-Beluk Sertifikat Tanah ELEKTRONIK

Question: Seperti apa nanti yang menjadi dampak paling krusial yang dapat membuat keadaan jauh berbeda dari sebelumnya, zaman sertifikat (hak atas) tanah yang berbentuk analog (konvensional), ketika telah terbit aturan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (paperless)?

Kupas Tuntas Makna ANCAMAN SERANGAN YANG SANGAT DEKAT sebagai ALASAN PEMAAF yang Menghapus Pemidanaan

LEGAL OPINION

BELA & JAGA DIRI Bukan Bermakna Membiarkan Diri Kita menjadi Objek Sasaran Empuk yang Pasif dan Berdiam Diri dengan Bodohnya Dipukul dan Dianiaya hingga Terluka

Question: DI Undang-Undang seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), ada pasal yang mengatur tentang “hal-hal yang menghapuskan pidana”, salah satunya tentang “pembelaan terpaksa”, dimana ada diatur istilah “ancaman serangan yang sangat dekat”. Namun mengapa selama ini praktik di lembaga penegak hukum semacam kepolisian, selalu yang dipersalahkan ialah pihak yang terlebih dahulu memukul dan ada yang terkena pukulan, terlepas siapapun yang terlebih dulu mengintimidasi dan melakukan ancaman?

Tidak logis rasanya, mengapa kita harus dan hanya boleh diam dengan pasif berdiri mematung dan menjadi sasaran empuk orang yang jelas-jelas punya niat tidak baik hendak menyakiti (menganiaya) diri kita? Kita diberi Tuhan kaki dan tangan bukan untuk diam saja menunggu disakiti, bukan kodrat kaki dan tangan ini untuk diam menghadapi ancaman sedekat itu. Itu namanya bukan “bela diri”, tapi dengan konyolnya membiarkan diri terluka.

Yang namanya “bela diri”, jelas tidak membiarkan diri kita terluka ataupun dilukai. Guru “martial arts” mana, yang mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi patung? Semua guru bela diri akan berkata pada murid-muridnya, “Kamu bukan patung ataupun ‘wooden doll’ yang hanya bisa berdiri diam saja ketika lawan menyerang!” Jika kita yang terlebih dahulu sanggup menangkis serangan atau menghindari pukulan ataupun tendangan lawan, lantas balik menyerang dan berhasil memukul lawan terlebih dahulu bahkan sampai akhir pertarungan, maka apakah artinya kita yang justru akan dipersalahkan oleh polisi? Jika antara pukulan kami, meski ia yang memulai melancarkan pukulan terlebih dahulu, namun semata karena pukulan gerak refleks saya yang lebih cepat, sehingga ia yang telah ternyata terkena pukulan lebih dahulu, apa saya juga yang dipersalahkan oleh hukum pidana di Indonesia? Salahkan dirinya sendiri, yang pukulannya lamban tidak terlatih.

4 Hal yang Paling Merepotkan ketika Menghadapi Orang Dungu

SENI SOSIAL

IQ memang Bukan Segalanya, namun Segalanya Membutuhkan IQ

IQ Bukanlah Sumber Kejahatan, justru Kekurangan IQ yang Selama Ini menjadi Sumber Kejahatan

Question: Apa maksudnya, ketika Bapak Hery Shietra menyatakan bahwa untuk bisa memiliki EQ, maka IQ-nya harus memadai. Apakah memang terdapat korelasi yang linear antara IQ (kecerdasan intelektual) dan EQ (kecerdasan emosional)?

Percuma Belajar Ilmu Hukum walau Seribu Tahun, bila Tidak Memahami HUKUM KARMA

ARTIKEL HUKUM

Hukum yang Tertinggi, Lebih Tinggi daripada Hukum yang Paling Tinggi, itulah HUKUM KARMA

Sungguh disayangkan bila terdapat orang-orang yang memandang dirinya para pakar hukum, profesor dibidang hukum, ataupun mereka dengan bangga menyandang gelar sarjana hukum, menghabiskan seluruh hidupnya untuk memelajari dan mendalami ilmu hukum, membaca tidak terhitung jumlahnya pasal peraturan perundang-undangan yang setiap tahunnya terus diterbitkan, diubah, atau diganti secara demikian masifnya menjelma “rimba belantara hukum” yang tiada habis-habisnya, memenangkan ribuan gugatan, namun telah ternyata sangat buta alias tidak melek perihal apa yang disebut sebagai Hukum Karma, alias hukum perihal sebab-akibat, hukum yang paling egaliter dan paling mengedepankan prinsip meritokrasi, dimana kita sendiri masing-masing yang paling bertanggung-jawab atas hidup, nasib, sebagai buah dari perbuatan kita sendiri.

Makna PENIPUAN dalam Perspektif Hukum Pidana maupun Nalar Orang Awam

LEGAL OPINION

Jangan Buat Akta Perdamaian ketika Perkara Pidana sudah Berproses di Pengadilan

Question: Aturan pidana untuk perbuatan curang ada di Pasal 378 KUHP, “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Untuk bahasa mudah dan sederhananya bagi orang awam, pidana penipuan itu terjadi karena atau bilamana terjadi kejadian semacam apakah?

Perspektif Pribadi sebagai Preferensi dalam Memandang dan Merespons Dunia Luar Eksternal Diri

SENI SOSIAL

Ambivalensi antara Subjektivitas dan Sikap Objektif, sebuah PARADOKS

Mungkinkah seseorang Mampu Bersikap Objektif dengan Melepaskan Diri dari Perspektif Pribadi yang Berangkat dari Latar Belakang Pengalaman Pribadi yang Personal Sifatnya dan Berbeda antar Individu?

Question: Maksudnya apa, ketika ada orang yang meminta kita untuk bersikap objektif?

JAGA & BELA DIRI merupakan Hak Asasi KORBAN

LEGAL OPINION

Hak untuk Membela Diri merupakan “AKIBAT”, bukan “SEBAB”

ASAS KESEIMBANGAN dalam Konteks BELA / JAGA DIRI, Korban Tidak dapat Dikriminalisasi bila Pelaku Kejahatan justru Balik Terluka atau bahkan Tewas oleh Perlawanan Korban

Question: Seorang diri, disantroni atau disergap para “begal” (pelaku aksi perampokan, yang biasanya disertai ancaman kekerasan fisik maupun ancaman senjata tajam sehingga tidak segan menganiaya ataupun melukai korbannya), korban sekadar bela diri, dan pelaku “begal” yang justru tewas seketika di tempat karena faktor refleks yang baik dari korban ketika menjaga dirinya dan melakukan perlawanan balik, dimana tekanan jiwa begitu hebatnya ketika dihadapkan dua pilihan sukar (mati dibunuh atau balik menyerang pelaku aksi yang mengancam akan membunuh, semisal karena disertai ancaman berupa senjata tajam) tanpa ada waktu untuk membaca situasi ataupun untuk melarikan diri, sehingga pilihan satu-satunya ialah melawan sebagai opsi paling rasional ketika dituntut untuk berpikir cepat tatkala dalam kondisi kritis dan genting, mengapa korban yang kemudian justru dikriminalisasi oleh negara sebagai tersangka kasus pembunuhan?

Itu sama artinya negara lewat aparatur penegak hukumnya tidak mendidik masyarakat umum sekaligu memberi “karpet merah” bagi kalangan penjahat manapun, dimana hanya memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk “besar kepala”, karena korban selalu dalam posisi sukar, lemah, tidak berdaya, tidak punya daya tawar, serba salah, terpojok, terjepit, tertekan secara psikis, takut, serta masih pula menghadapi ancaman dikriminalisasi oleh negara semata karena melakukan apa yang namanya mempertahankan hidup.

Alih-alih korban diberi insentif oleh negara, justru dipojokkan dan terjebak dalam kondisi “serba salah” seorang diri menghadapi penjahat yang selalu lebih unggul dari segi jumlah maupun senjata ataupun fisik. Tiada ada penjahat yang sebodoh itu mencari calon sasaran korban yang setara atau “equal” dengan mereka, sehingga semua kasus kejahatan pasti terjadi ketimpangan posisi antara pelaku dan korban, sehingga korban yang memilih untuk memberanikan diri melakukan perlawanan, semestinya diapresiasi oleh negara semisal karena berani seorang diri melawan lebih dari satu pelaku kejahatan sekalipun timpang kondisinya. Bukankah hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi negara kita (Undang-Undang Dasar), sehingga bukankah juga itu bermakna bahwa membela diri dalam rangka mempertahankan hak untuk hidup adalah juga hak asasi manusia?

Antara Nasionalisme, Pancasilais, Komun!stik, dan Uang Sogokan bernama Gaji / Upah

ARTIKEL HUKUM

Makna NASIONALIS, Mudah untuk Diucapkan dan Mengaku-Ngaku, namun Tidak Semua Warga Sanggup Menjalankannya : Tidak Menyakiti dan Tidak Merugikan Sesama Anak Bangsa

Masyarakat Indonesia dewasa ini ramai-ramai mengutuk dan mengecam ideologi, pengikut, anggota, maupun simpatisan komun!sme sebagai musuh bersama yang dinilai merongrong ideologi dan persatuan bangsa maupun negara. Namun, seolah tidak konsisten dan ber-“standar ganda”, tidak sedikit diantara rakyat kita yang justru mendukung dan membela tindakan Rusia (negara komun!s) dalam menjajah berbagai wilayah Ukraina sejak bertahun-tahun lampau dan kembali menjajah saat kini—saat ulasan ini disusun, sedang berkecamuk perang antara Rusia dan Ukraina—dan disaat bersamaan pula menjadi pelanggan setia waralaba asal Amerika Serikat (sang l!beralis).

Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), GIMMICK yang Mengecoh dan Menjebak Masyarakat

LEGAL OPINION

Otoritas Jasa Keuangan Mengawasi Lembaga Keuangan dan Pembiayaan? Itu kata Undang-Undang, Iming-Iming yang Meninabobokan, Tidak Mendidik, dan Menjebak Masyarakat

Otoritas Mengawasi, namun Sejauh apa dan Seberapa Efektif? Itu Masalahnya

Question: Apa yang perlu dan paling harus kami waspadai sebagai calon pengguna jasa, saat akan menghadap marketing pihak bank ataupun asuransi di kantor cabang mereka?

NEGATIVE THINKING merupakan Hak Asasi Manusia, Dunia ini Tidak Pernah Kekurangan Orang-Orang yang Suka Ingkar Janji

LEGAL OPINION

Ini adalah Dunia Manusia dimana Manusia menjadi Serigala bagi Sesamanya, bukan Surga yang Penghuninya Baik Semua

Vaksin Korban Keadaan Memakan atau Dimakan, NEGATIVE THINKING sebagai suatu Keharusan

Bela dan Jaga Diri merupakan Hak setiap Warganegara, yakni Hak untuk ber-NEGATIVE THINKING itu sendiri

Question: Ada sebagian orang, yang justru mengkritik dan menghakimi kita karena protektif menjaga diri, disebut sebagai berpikiran negatif (negative thinking) yang lalu menggurui atau bahkan mendikte kita untuk berpikiran positif (positive thinking). Sebenarnya bagaimana, pandangan yang benar atau cara menghadapi tekanan sosial semacam itu?

Ambiguitas Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik Kepolisian kepada Kejaksaan

ARTIKEL HUKUM

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) semestinya Bukan hanya Tidak Wajib, namun juga Tidak Perlu Disampaikan Penyidik Kepolisian kepada Institusi Kejaksaan

Seorang Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, bernama Jaya Surya, pernah membuat putusan dengan kalimat yang sangat tegas serta tepat mengena pada jantung masalah yang kerap dihadapkan kepada pengadilan untuk diputuskan, yakni : “Akal sehat ialah SOP tertinggi.”—yang mana bila kita elaborasi secara lebih progresif, “Akal sehat ialah hukum acara tertinggi” bila kita berbicara konteks prosedur penegakan hukum, baik perdata maupun pidana.

Apakah Swasembada Pangan Sama Artinya dengan Ketahanan Pangan?

SENI PIKIR & TULIS

Swasembada bukan Jaminan Tiada Kartel yang Menguasai Pasar dan Mendikte Rakyat. Pemerintah seolah Tidak Berdaya di Hadapan Swasta Korporasi

Akuntabilitas dan Transparansi Berbisnis Tidak Pernah Menyengsarakan Rakyat Sekalipun Belum Swasembada

Dahulu kala, disebutkan (mitos yang selalu didengung-dengungkan dan diagung-agungkankan oleh pemerintah lewat propagandanya yang penuh narasi yang “naif”), bahwa nasib kedaulatan dan ketahanan sebuah negara ditentukan oleh telah swasembada atau belumnya bangsa tersebut, baik dari segi pangan, alutsista (alat utama sistem persenjataan), ekonomi, manufaktur, bahan baku, teknologi, mata uang, dan lain sebagainya. Lagu klasik tersebut terlihat amat jelas sebagai utopis, terbukti saat kini negeri kita telah swasembada dari berbagai aspek bidang dan usaha, namun tetap saja rakyat kita seolah masih “terjajah” baik dari segi pangan, ekonomi, papan, hingga budaya.

Modus Terselubung Mahkamah Konstitusi RI Dibalik Putusan Uji Materiil Undang-Undang Cipta Kerja

ARTIKEL HUKUM

Kejahatan yang Berkedok, Mengatasnamakan dan Membonceng Nama Konstitusi, Kejahatan Konstitusional

Kejahatan terhadap Konstitusi Terbesar Terjadi di Mahkamah Konstitusi Itu Sendiri, menjadikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai “Pseudo Undang-Undang” yang Tidak Tersentuh Hukum, Tidak Tampak (Hilang Objeknya) namun Berkuasa atas Rakyat dan Publik Umum

Apa yang akan penulis ungkap dalam bahasan ini, adalah “bukti argumentasi” (silahkan bantah, itu pun bila Anda sanggup), bukan sekadar prasangka, tuduhan, dugaan, maupun spekulasi, bahwasannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) saat memutus uji materiil Undang-Undang tentang Cipta Kerja, telah secara tersistematik melakukan “kejahatan terhadap konstitusi Republik Indonesia”, sehingga adalah sebentuk penghalusan yang tidak etis (pengerdilan isu hukum yang sama sekali tidak sepele, penyepelean) ketika disebutkan bahwa putusan MK RI terkait Undang-Undang Cipta Kerja merupakan kompromi politis alih-alih pembangkangan yuridis terhadap Hukum, Undang-Undang, dan Konstitusi, sekalipun kesembilan hakim MK RI menyebut diri mereka sebagai “the guardian” konstitusi.

ETIKA KETIMURAN Bangsa Sopan Santun disaat Konteks Pandemik Wabah Virus Menular Antar Manusia

"If someone takes responsibility without force, that is love." [Radhanath Swami]

Ketika seseorang mengambil tanggung jawab turut menerapkan protokol kesehatan tanpa paksaan dari pihak eksternal diri, itulah cinta. Maka, apakah masyarakat kita benar-benar mencintai bangsa Indonesia ini?

"Loving yourself isn't vanity, it's sanity." [Katrina Mayer]

Mencintai kesehatan dan keselamatan diri sendiri bukanlah sebuah keegoisan, tetapi sebuah kewarasan. Ketika masyarakat bersikap egois terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri dengan menantang dan mencobai Tuhan serta serdadu virus COVID penyebab wabah-Nya, itulah kegilaan.

No Need to be Afraid, be Tough and be Resilience. Tidak Perlu Takut, menjadi Tegar dan Tangguhkanlah Diri Kita

When “strong” is defined as unbreakable,

So it would be better if we choose to be someone who is “tough”,

Instead of being someone strong.

A “tough” personality and a “tough” soul means,

Have fallen and can still be dropped by others,

But rise again,

And will keep getting back up every time you fall or be dropped,

And move on.

Memahami Makna ANICCA, DUKKHA, dan ANATTA dalam Contoh yang Paling Sederhana

SENI PIKIR & TULIS

Bila Fakta selalu Pahit, maka Kebenaran terlampau Menakutkan. Itulah yang Kita Sebut sebagai REALITA, Bukan Utopia

Itulah sebabnya Buddhisme hanya Diperuntukkan bagi Umat yang Berani Melihat dan Mengakui Realita, bukan yang hanya Pandai Menipu Diri dalam Delusi

Seorang filsuf bernama Rene Descartes, pernah berspekulasi dengan melontarkan pernyataan yang termasyur, “AKU berpikir, maka AKU ada.” Seakan menunjuk kepada spekulasi sang filsuf tersebut, Sang Buddha bertanya, AKU? AKU yang mana? Yang mana yang bernama AKU? Karenanya, Rene Descartes merupakan seorang delusif yang mengutarakan pendapat semata berdasarkan spekulasi yang spekulatif (seorang penghayal), alias kekelirutahuan, tahu namun (sayangnya) keliru. Sebaliknya, Sang Buddha tidak sedang berspekulasi, namun menemukan, melihat, serta menembus langsung dengan usahanya sendiri, apa yang kini dikenal dengan istilah “the four noble truths” (empat kebenaran mulia)—yang terdiri dari dukkha, penyebab dukkha, akhir dari dukkha, dan jalan menuju akhir dari dukkha.

Ambivalensi Jaminan Pensiun & Hari Tua

ARTIKEL HUKUM

Bukankah Hari Tua artinya Usia Pensiun Itu Sendiri?

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tidak Benar-Benar Mampu Menjamin Masa Tua Pekerja yang Dipensiunkan

Jika regulator dibidang ketenagakerjaan kita di Indonesia (Kementerian Tenagakerja) itu sendiri “keblinger”, maka akan terlebih “keblinger” kalangan pelaku usaha maupun para buruh / pekerja kita yang diatur olehnya—bagai orang buta yang dituntun oleh orang buta lainnya. Sedari sejak semula, penulis secara pribadi menemukan kerancuan paradigma berpikir para penyusun regulasi kita dibidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dimana dibedakan antara “jaminan hari tua” dan “jaminan pensiun” disamping “jaminan pemutusan hubungan kerja” (terkait hak atas pesangon).

Tidak Ada yang Benar-Benar dapat Kita Curangi dalam Hidup ini, itulah Pesan HUKUM KARMA untuk Kita Renungkan

SENI PIKIR & TULIS

TANGGUNG-JAWAB dan BERTANGGUNG-JAWAB, adalah dalam Rangka untuk Kepentingan Utama Siapakah, Pihak Korban ataukah Pelaku Itu Sendiri?

Anda Pikir dapat Mencurangi Kehidupan dan Orang Lain? Mau Mencurangi HUKUM KARMA?!

Kita mulai bahasan ini dengan salah satu pertanyaan SQ (Spiritual Quotient, Kecerdasan Spiritual) favorit penulis, dimana selengkapnya dapat para pembaca cari dengan menggunakan “kata kunci” di internet “self test SQ”, yakni pertanyaan berikut : Apabila korban yang menderita luka, kerugian, ataupun sakit akibat perbuatan buruk kita, tidak berhasil meminta pertanggung-jawaban dari kita, karena kita berkelit atau “hit and run” (tabrak lari), sang korban takut terhadap keganasan pelakunya, atau karena sang korban bahkan tidak menuntut tanggung-jawab sehingga kita menjadikan itu sebagai “alasan pembenar” untuk berkelit dari kewajiban berupa tanggung-jawab, apakah itu artinya sebentuk keuntungan bagi pelakunya dan kerugian bagi korban, ataukah sebaliknya?

Manusia adalah Makhluk KEKANAKAN, Childish & Childlike (Emotionally Immature)

SENI PIKIR & TULIS

Tubuh sudah Pasti akan Menua, Rambut akan Memutih, Badan akan Membesar, namun bila Kebijaksanaan dan Kedewasaan Berpikir masih Dibiarkan Tetap Kerdil, itukah KEKANAK-KANAKAN

Tubuh Rutin Diberi Makanan Bergizi, Jiwa Diberi Asupan Nutrisi Ketenangan Batin, maka Pikiran juga Perlu Diberi Informasi serta Pemikiran yang Bermanfaat dan Positif, Itulah Cara Mengasuh Diri, Diri Kita Sendiri sebagai Guru Terbaik

Bila anak-anak si “manusia bermain” kerap tergoda mengikuti delusi karena memang dunia mereka adalah dunia fantasi yang tidak rasional, maka orang dewasa bisa tumbuh menjadi budak delusi sekalipun rasio mereka (semestinya) telah cukup berkembang. Ketika delusi seorang manusia dewasa justru kalah ketika berhadapan dengan delusi yang selama ini dipelihara dan bersarang di dalam kepalanya, itulah ketika para orang dewasa disebut sebagai bersifat “kekanak-kanakan” atau “menyerupai seorang kanak-kanak”. Seorang manusia, belajar dan mengeksplorasi dalam rangka untuk menjadi rasional, bukan sebaliknya menyuburkan dan melestarikan delusi diri yang tidak “membumi”.

Mana yang Lebih Berat, menjadi ORANG BAIK atau ORANG JAHAT?

SENI PIKIR & TULIS

Mengapa Tidak Semua Orang Mau menjadi Orang Baik sekalipun Mereka Mampu?

Karena menjadi Orang Baik adalah Menakutkan, Penuh Jalan Terjal, Minoritas, serta Senantiasa Dijadikan MANGSA EMPUK SASARAN KEBUASAN MANUSIA PERDATOR

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bukanlah perkara mudah menjadi orang lemah yang tertindas dan tidak berdaya. Namun bukan berarti bagi yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, patut bersenang hati, karena semua orang adalah lemah di hadapan kekuatan alam seperti bencana alam maupun penyakit serta kematian yang tidak dapat selamanya kita hindari, sekalipun selama ini Anda mampu “membeli” orang-orang lewat pengaruh uang. Akan tetapi, terdapat satu jenis tipe kepribadian yang jauh lebih sukar untuk dilakoni, yakni menjadi orang baik. Jika menjadi orang baik adalah semudah itu, mengapa sungguh langka dapat kita jumpai orang yang baik dan jujur di luar sana ataupun di dalam kediaman kita sendiri?

Pelanggaran terhadap Kontrak yang Menjelma Perbuatan Melawan Hukum

LEGAL OPINION

Kapan disebut Wanprestasi, dan Kapankah disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Question: Sebenarnya, jika pada mulanya ialah hubungan hukum kontraktual (perjanjian), maka kapan dapat disebut sebagai sebatas wanprestasi dan kapan beralih menjadi perbuatan melawan hukum. Bukankah hal itu harus ditentukan lebih dahulu, sebelum mengajukan gugatan (perdata) terhadap pihak lain dalam kontrak ini yang sudah merugikan pihak saya? Semisal, gugatan yang meminta ganti-kerugian moril, idiil, ataupun immaterial, hanya dikenal dalam model surat gugatan perbuatan melawan hukum.

Terbukti Melakukan Pidana dan Inkracht, artinya Terbukti Perbuatan Melawan Hukum Perdata

LEGAL OPINION

Tanggung Jawab Perdata dan Pidana Debitur Pemberi Cek ataupun Bilget Giro

Question: Sebenarnya jika sudah dibuktikan adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, seorang peminjam uang dihukum pidana penjara karena memalsu, menipu, atau menggelapkan, sehingga merugikan pihak pemberi pinjakan uang, maka apakah artinya yang bersangkutan juga terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum secara perdata sehingga dapat secara sumir saja dibuktikan kesalahannya jika kemudian ia kami gugat secara perdata?

Sengketa Kontraktual Bermuara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian Materiil & Moril

LEGAL OPINION

Kerugian Moril sebagai Konsekuensi Logis Perbuatan Melawan Hukum

Question: Jika awalnya, sengketa adalah seputar kontrak atau kesepakatan perjanjian, namun kemudian diingkari janjinya oleh salah satu pihak, bahkan melakukan kejahatan pula terhadap saya. Kini, kami mengalami banyak kerugian akibat ingkar janjinya pihak tersebut, kerugian mana tidak pernah diatur di dalam kontrak, namun banyak kerugian benar-benar pihak saya alami akibat perbuatan melawan hukum pihak seberang, bukan lagi sebatas wanprestasi semata. Jika gugatan yang akan benar-benar saya ajukan ialah berjenis gugatan perbuatan melawan hukum, maka apakah masih bisa minta ganti kerugian material dan juga imaterial?

Syarat Mutlak menjadi Sarjana dan Praktisi Hukum

LEGAL OPINION

Selamat Datang pada Era RIMBA BELANTARA HUKUM

Sarjana Hukum GENERALIS Vs. SPESIALIS, Pilih Mana?

Question: Apa betul, untuk menjadi sarjana hukum (serta praktisi hukum), maka kemampuan mengingat (daya ingat) dan menghafal harus kuat, semisal menghafal isi pasal-pasal dan isi undang-undang?

Istri Kreditor Wajib Turut Tanda-Tangan Perjanjian Hutang-Piutang

LEGAL OPINION

Ketidakcakapan Hukum Kreditor ataukah Debitor, yang Lebih Fatal secara Hukum?

Apakah hanya Debitor, yang Butuh Tanda-Tangan Istri / Suami?

Question: Sebenarnya jika seorang suami ada meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain, apakah istri (dari sang keditor) juga harus ikut turut serta tanda-tangan perjanjian pinjam-meminjam uang ini? Setahu kami, hanya debitur yang wajib ada tanda-tangan baik di pihak suami dan pihak istri.

Cara Kalahkan Polisi, TIDAK ANDALKAN POLISI!

LEGAL OPINION

Jangan Bersikap Seolah-Olah Warga Sipil yang Butuh Polisi

Bila Tuhan lebih PRO terhadap Pendosa (“Pengampunan / Penghapusan Dosa” maupun “Penebusan Dosa”), maka Apa yang Anda Harapkan dari Seorang Polisi?

Question: Percuma dan rugi sendiri, (bagi warga) yang lapor ke polisi. Sudah merugi sebagai korban kejahatan, masih pula harus menanggung beban dan luka batin ketika dilecehkan dan bahkan mengemis-ngemis (merendahkan martabat sendiri) agar polisi memberikan keadilan (pidana) bagi korban (pelapor). Padahal kami selaku warga yang menjadi korban hanya meminta apa yang menjadi hak kami, yakni agar pelakunya diproses hukum (pidana) sebagaimana mestinya, dan itu sudah merupakan kewajiban dan tugas mereka selaku polisi.

Jika laporan korban diabaikan dan ditelantarkan tanpa respons juga tanpa ditindak-lanjuti bahkan tidak jarang dianggap remeh (disepelekan), artinya si polisi lalai dalam menjalankan tugas profesi dan kewajibannya melayani dan melindungi masyarakat. Sebagai warga biasa, kami merasa demikian lemah, tidak berdaya, tidak punya daya tawar di hadapan polisi yang suka sewenang-wenang menyalah-gunakan kekuasaannya. Padahal, mereka, itu polisi-polisi, monopoli (akses pidana)! Kami, sebagai korban, mau mencari keadilan ke mana lagi, ketika polisi ternyata justru tidak ubahnya penjahat yang telah menjahati kami?

Terus terang, sikap polisi membuat kami lebih merasakan trauma hebat, seolah-olah harus berjuang melindungi diri seorang diri dari penjahat dan tanpa perlindungan hukum, bahkan juga harus menghadapi polisi yang tidak ubahnya penjahat itu sendiri (preman berseragam dan bersenjata api). Negara, tidak benar-benar hadir di tengah masyarakat, karena itu benar bila ada yang menyebutkan bahwa preman-preman dipelihara oleh negara. Karena polisinya sendiri mirip preman!

ENDEMIK KORUPSI, Hidup Berdampingan dengan Korupsi?

SENI PIKIR & TULIS

Pendekatan Budaya untuk Melawan BUDAYA KORUPSI

Kasus-kasus korupsi seolah tidak pernah usai, ditumpas satu, tumbuh seribu, semata karena bukanlah akar “kejahatan pencurian yang berkelindan dengan kekuasaan” tersebut yang diberantas, namun adalah fenomena “puncak gunung es” yang menyembul ke atas permukaan dan tampak kasat mata oleh kita yang berada di daratan, sementara itu batang tubuh gunung es yang terbenam di bawah permukaan air laut, jauh lebih masif, tersistematis, terselubung, serta “mengakar” disamping “membatu / mengerak”. Apapun itu, baik korupsi maupun noda, semakin lama dibiarkan, semakin sukar untuk dibersihkan di kemudian hari. Ketika telah menjelma budaya, hampir mustahil untuk dibersihkan kecuali secara radikal semacam “revolusi mental” (yang bukan sebatas gimmick polesan bibir dan jargon).

Renungan Akhir & Awal Tahun Baru, sebuah Renungan Sepanjang Masa

Year after year,

It has been tens to tens of years that we have carried out the ritual of the new year’s turn of the year,

Have all those ceremonies and rituals over the years really taken us in a better direction?

Non-Retroaktif Bernuansa Retroaktif, Berlaku Surut

ARTIKEL HUKUM

Klaimnya tidak Berlaku Surut, namun Diberlakukan secara Retroaktif, itulah Norma Hukum yang “Malu-Malu”, Ambigu, Rancu, serta Tidak Konsisten

Disebutkan bahwa, demi menghormati hak asasi manusia serta hak asasi warga dan rakyat, pemerintah selaku otoritas negara dilarang membentuk norma hukum yang diberlakukan secara surut kebelakang (asas larangan berlaku surut, asas non-retroaktif peraturan perundang-undangan). Faktanya, hampir seluruh regulasi di Indonesia, diberlakukan secara surut, dan itulah pokok sentral bahasan kita dalam kesempatan kali ini yang mengungkap realita dalam praktik hukum di Tanah Air. Begitupula terhadap wacana, bilamana diberlakukan secara surut, apakah semua norma “hukum  positif” terbaru tersebut diberlakukan surut secara non-diskriminatif, ataukah hanya norma-norma yang menguntungkan warga saja yang diberlakukan secara surut oleh pemerintah?

The ULTIMATE HELP, Pertolongan Tertinggi

 

When we worship something,

With faith or hope,

That something we worship will be able to save us,

So ask the following questions,

How long can this help be given to us?

BANK adalah RENTENIR, Bukti Tidak Terbantahkan & Dasar Hukumnya

LEGAL OPINION

Tanpa menjadi LINTAH DARAT, Bank Tidak akan menjadi Raksasa, Dinasti Bank dari Sabang hingga Merauke

Debitor yang Paham Hukum, adalah Debitor yang Paham Praktik RENTENIR Kalangan PERBANKAN, BUNGA TERSELUBUNG Berkedok Denda, Bunga Mejemuk, Pinalti, Provisi, dsb.

Question: Jika memang bank adalah rentenir, mengapa Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi bank, tidak menindak bank-bank tersebut atau membiarkan mereka melakukan praktik rentenir selama puluhan tahun berjalan hingga saat kini?

Tips Pendekatan Psikologis menghadapi Manusia IRASIONAL

SENI PIKIR & TULIS

Jangan Gunakan Pendekatan Cara Berpikir dan Komunikasi RASIONAL ketika Berhadapan dengan Manusia IRASIONAL, Tidak akan Nyambung

Pahami Sifat Irasional Lawan Bicara Anda, dan Ciptakan Komunikasi yang Efektif Tepat Guna

Alangkah sangat ideal dan melegakannya bila seluruh anggota masyarakat ataupun lawan bicara kita, mampu berbicara dan berpikir semata secara rasional. Rasional, berasal dari akar kata “rasio”, alias “akal” (berpikir dan menimbang terlebih dahulu sebelum berbicara dan bersikap)—atau lebih tepatnya ialah “akal budi” seorang manusia, bukan akal seekor “manusia hewan” yang sekadar menuruti dan mengikuti dorongan dan kemauan hati berupa nafsu, ego, hegemoni otak reptil, deterministik genetik, dorongan b!rahi, dan sebagainya. Fondasi penopang dari cara berpikir rasional, ialah pikiran yang jernih, yang dalam Buddhisme dapat diumpamakan sebagai kolam yang ketika airnya tidak keruh maka kita dapat melihat isi kolam tersebut hingga ke dasarnya, namun ketika kita usik kolam tersebut maka lumpur menyeruak ke permukaan sehingga menutupi pandangan kita dari segalanya.

Ketika RENTENIR KERAH PUTIH Keberatan disebut sebagai RENTENIR, Fenny Imelda sang RENTENIR

MANUSIA SAMPAH (SPAMMER)

Siapa yang akan Mendukung RENTENIR, bila Bukan Sesama RENTENIR?

Bunga TERSELUBUNG, Ciri Khas RENTENIR, tepatnya RENTENIR TERSELUBUNG Bernama BANK

Terdapat dua jenis rentenir, yakni “rentenir pasar” yang berkeliaran di pasar tradisional dan memangsa para pedagang pasar, serta “rentenir kerah putih” yang memiliki banyak kantor cabang, berdasi, serta berpendingin ruangan. Apapun itu bentuk dan namanya, rentenir tetap saja rentenir. Terdapat seorang “manusia sampah” (spammer) yang notabene “datang tidak diundang dan pergi tidak diantar bak kunt!lanak”, bernama Fenny Imelda, membuat komentar negatif melecehkan terhadap profil bisnis penulis di dunia maya, dengan komentar yang dipublikasikan ke publik, berupa : “Pemikirannya aneh dan tampangnya juga aneh. Berdasarkan apa bank disebut rentenir???”

Memahami Keberlakuan Kontrak, bagi Orang Awam

LEGAL OPINION

Kategorisasi Efektivitas Pasal-Pasal dalam Kontrak / Perjanjian

Question: Bila kita analogikan pasal-pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan, ada pasal yang bisa diberlakukan secara efektif, ada pula pasal-pasal yang tidak dapat diterapkan oleh pemerintah terhadap rakyat yang diatur oleh undang-undang tersebut. Lantas, bagaimana pula dengan nasib pasal-pasal di dalam perjanjian atau kontrak (perdata privat)?

Undang-Undang Cipta Kerja, Good or Bad, Who Knows?

ARTIKEL HUKUM

Uji POLITIK Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi RI, bukan Putusan terkait Uji Formil

Dinyatakan inkonstitusional, alias tidak konstitusional, namun disertai embel-embel “masih diberlakukan selama dua tahun ke depan sejak putusan dibacakan”, namun pula tidak memberi ruang bagi uji materiil pasal-pasal di dalam undang-undang tersebut, sama artinya yang dipertontonkan ialah “uji POLITIK”, bukan “uji formil”. Bagaimana mungkin, dinyatakan tidak konstitusional, namun masih diberlakukan untuk sekian tahun ke depan? Dinyatakan cacat formil proses pembentukan Undang-Undang bersangkutan, namun disaat bersamaan dalam putusan diperintahkan agar pembentuk Undang-Undang memperbaiki proses pembentukannya, sekalipun produk Undang-Undang-nya sudah eksis dan sudah terbit alias sudah jadi. Bagaimana mungkin, seseorang minta maaf terlebih dahulu, baru kemudian berbuat dosa dan kejahatan?

Bank Tidak Boleh Menjual Cessie kepada Kreditor Perorangan

LEGAL OPINION

Semua BANK adalah RENTENIR

Denda merupakan BUNGA TERSELUBUNG, Praktik RENTENIR Kreditor Perbankan maupun Perorangan

Question: Apa benar, ada yang mengatakan bahwa jika mau pinjamkan utang ke orang (debitor) dan mau ambil untung besar, agar tidak disebut sebagai rentenir, maka bunga dalam perjanjian hutang-piutang atau akta pinjam-meminjam uang ini, cukup sekian persen saja yang kecil angka bunganya, namun dibuat besar dalam tagihan denda (akibat menunggak), karena perihal denda bila terjadi tunggakan tidak diatur oleh negara juga tidak dilarang oleh hukum? Pertanyaan kedua, apakah boleh bank jual “hak tagih”-nya (cessie maupun subrogasi) kepada “kreditor perorangan”?

Hak Asasi KORBAN, Berteriak dan Menjerit

SENI PIKIR & TULIS

Korban yang Menjerit, merupakan AKIBAT. Pelaku Kejahatan yang Menjahati Korban, merupakan SEBAB. Siapakah yang Paling “Tidak Sopan”, Pelaku Kejahatan ataukah Korban?

Jangan Bersikap Seolah-olah Korban adalah Sebongkah Mayat yang hanya Boleh Bungkam dan Tabu untuk Menjerit Kesakitan

Kelirutahu, atau kekelirutahuan, itulah akar penyebabnya akibat perspektif yang sempit atau yang dikotori oleh anasir-anasir sikap “timpang / berat sebelah”. Sebagai contoh, seringkali kalangan ibu dari seorang anak yang mengidap sindrom autis, dianggap sebagai seorang ibu yang “dingin”. Masyarakat umum menilai dan memberikan pandangan negatif terhadap seorang ibu dari penyandang autis—meski, menurut kajian ilmiah, sikap “dingin” sang ibu merupakan “akibat”, dimana kondisi autis anaknya merupakan “sebab”. Dibutuhkan sebentuk kecerdasan intelektual serta emosional untuk dapat menentukan manakah “sebab” dan manakah yang merupakan “akibat”. Memahami cara kerja paradigma yang lebih jernih demikian, kita akan mulai menyadari, bahwa korban selalu memiliki hak untuk menjerit sebagai “akibat”, bukan “sebab”.