Batas Waktu Mengajukan Kasasi di Pengadilan Negeri, Bersifat Imperatif dan Terbatas

LEGAL OPINION

Question: Sekarang ini tren-nya masyarakat sudah tidak lagi bergantung pada jasa advokat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga untuk apa lagi membayar fee pengacara yang bombastis mencapai nilai ratusan juta yang belum tentu berfaedah. Zaman sudah berubah. Sepanjang sudah mengantungi data hukum relevan yang memadai, maju sendiri juga sekarang sudah bisa. Tapi bagaimana jika ingin melakukan kasasi, syarat apa saja yang paling penting untuk perlu diketahui oleh masyarakat awam hukum?

Berbicara tentang Hak dan Kewajiban, Berbicara Mengenai Suka dan Duka

ARTIKEL HUKUM

Prinsip resiprositas (atau yang kadang disebut juga sebagai prinsip resiprokal), adalah prinsip yang bertopang pada asas timbal-balik yang menekankan aspek kesetimpalan dan keadilan yang seimbang. Pembahasan dalam artikel singkat ini sangalah penting, bukan hanya untuk berkehidupan hukum negara, namun juga demi keharmonisan hidup dalam komunitas warga, dalam suatu keutuhan lingkup terkecil seperti dalam rumah-tangga.

Pasca Putusan Perkara Perdata, PTUN Tidak Lagi Memiliki Yurisdiksi Memeriksa dan Memutus Sengketa Tanah

LEGAL OPINION

Question: Dulu sudah pernah ada putusan dari Pengadilan Negeri (perkara perdata), yang mana hakim memberi putusan bahwa bidang tanah ini adalah milik keluarga kami. Saat ini bila kami hendak membuat sertifikat tanah untuk bidang tanah ini, apa ada kemungkinan sertifikat tanah kami nantinya digugat lagi ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) oleh mereka?

Sifat Kejahatan Pidana Penipuan itu Sendiri sebagai Faktor Pemberat Vonis Hukuman Pengadilan

LEGAL OPINION

Question: Saya sebagai korban penipuan, tidak rela kalau pelaku yang sudah menipu uang saya, hanya dihukum kurungan penjara selama beberapa bulan. Itu tidak adil bagi korban penipuan. Lazimnya bagaimana hukuman bagi pelaku penipuan bila dilaporkan dan diproses pidananya?

Jenis Keadilan yang Memberdayakan, Selalu Memberi Daya Opsi Pilihan bagi Setiap Warga Negara, Memilih untuk Memilih dan Juga Hak untuk Memilih untuk Tidak Memilih

ARTIKEL HUKUM

Jika kita hendak untuk memilih “golput” (golongan putih) saat proses pemilihan umum Kepala Daerah maupun Kepala Negara, dengan kondisi telah mendapat surat undangan atau surat pemberitahuan untuk ikut men-“coblos” karena nama kita telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemasukan Suara (TPS), kita akan merelakan suara kita tidak diberikan pada satupun calon yang dimajukan ke hadapan kita.

Pidana Penjara Politik Uang, Delik Pemilu Money Politic

LEGAL OPINION

JENIS KETERANGAN SAKSI “KATANYA” (DE AUDITU) YANG MEMILIKI NILAI PEMBUKTIAN MATERIIL DI MATA HAKIM PERKARA PIDANA

Question: Ada oknum-oknum kader partai atau tim sukses mereka yang melakukan “serangan fajar”, itu benar-benar bisa dipidana atau hanya sekadar ancaman belaka?

Menggugat Blokir oleh Kantor Pertanahan ke Pengadilan Negeri, Bukan Monopoli Yurisdiksi PTUN

LEGAL OPINION

Question: Sertifikat tanah keluarga kami digugat orang, lalu BPN blokir tanah milik kami itu. Jika tidak ada penetapan sita jaminan dari pengadilan, berarti semestinya dalam tempo 1 bulan maka blokir tanah sudah harus dicabut oleh BPN. Masalahnya hingga saat kini BPN masih juga memblokir, tak izinkan kami untuk jual tanah milik kami ke orang lain. Jika mau gugat BPN ke PTUN, kejadian ini sudah tahunan, PTUN sudah tidak lagi berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Apa masih terbuka kemungkinan menggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BPN ke PN (Pengadilan Negeri)?

PIDANA PENJARA AKIBAT DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya di Indonesia ada aturan atau undang-undang yang melarang warga negaranya untuk berperilaku yang menunjukkan suatu sikap permusuhan atau kebencian (diskriminasi) terkait ras, golongan, atau terhadap etnik tertentu?

Akibat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Tidak Didaftarkan oleh Pemberi Kerja

LEGAL OPINION

TIDAK MENCAPAI TARGET KERJA TIDAK IDENTIK KESALAHAN PIHAK PEKERJA, MAHKAMAH AGUNG MENGAKUI KEMUNGKINAN ADANYA FAKTOR EKSTERNAL DILUAR KINERJA PEGAWAI. SUDAH TIDAK ZAMANNYA MEM-PHK PEKERJA DENGAN ALASAN TIDAK MENCAPAI TARGET.

Question: PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang bila tidak didaftarkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang dibidang ketenagakerjaan setempat, ada ancaman hukumannya menurut aturan hukum ketenagakerjaan, aturan dan ancaman demikian hanya sekadar aturan “diatas kertas” atau memang betul-betul diterapkan hakim dalam praktiknya bila sampai PKWT itu ternyata tidak didaftarkan oleh penanggung-jawab perusahaan?

Hukum Negara : Dimana Bumi Dipijak, di Situlah Langit Dijunjung

ARTIKEL HUKUM

Kita mungkin sering atau pernah mendengar istilah seperti Hukum Agama Syariat Islam, Hukum Agama Kristen, dan Hukum Agama Hindu. Banyak yang meyakini, Agama Buddha tidak memiliki hukum agama sama sekali. Benarkah pandangan demikian seperti yang banyak disebut-sebut oleh pihak yang ironisnya sama sekali tidak pernah mendalami ajaran Sang Buddha? Dalam kesempatan ini penulis akan mencoba meluruskan salah-kaprah yang kerap terjadi di tengah masyarakat kita.

Simalakama Investasi Asing di Indonesia, Modus Penghisapan Devisa oleh Korporasi Asing

ARTIKEL HUKUM

Disebutkan bahwa Indonesia yang miskin ilmu pengetahuan dan modal untuk memutar roda ekonomi (meski disaat bersamaan mengklaim sebagai negara dengan sumber daya alam berlimpah serta “bonus demografi”), maka dibutuhkan peran investor asing untuk menancapkan akar-akar kekuasaan ekonominya di Indonesia. Pemodal asing bak raja di negeri ini, sementara pemimpinnya demikian mudah dibodohi oleh anak buah bawahannya sendiri.

Terlepas dari polemik apakah bandara penerbangan komersiel serta pelabuhan sipil merupakan objek vital strategis negara ataukah bukan, sehingga dapat diserahkan pengelolaannya kepada investor asing, dengan dalil klise “transfer of knowledge” (meski senyatanya tidak ada investor asing yang dengan sebodoh itu akan datang dan berinvestasi untuk sekadar memberi pengetahuan dan keterampilan secara tanpa imbalan), namun seolah tiada Warga Negara Indonesia yang memahami bahaya dibalik dalil “pengelabuan” terselubung semacam itu.

Sertifikat Tanah Tumpang-Tindih, Salah Kaprah Memaknai Umur Sertifikat Dibandingkan Umur Alas Hak

LEGAL OPINION

Question: Jika ada sertifikat tanah yang bidang tanahnya ternyata saling bertumpang-tindih separuhnya dengan sertifikat tanah punya orang lain, sertifikat punya siapa yang akan dimenangkan oleh pengadilan bila masalah ini dibawa ke jalur hukum?