Bila Kehendak adalah “AKU”, mengapa Ada Orang yang Begitu Konyolnya Terjerumus Korupsi Sekalipun Telah Makmur dan Berlebihan?

Vaksin Korupsi, agar Imun dari Sifat-Sifat Korup

Question : Mengapa bisa sampai ada orang yang terjerumus korupsi? Bukankah lucu juga ironis, bila ia kelak ketika sudah tua lalu bercerita kepada anak-cucunya, bahwa ia betapa dulunya ia mulanya adalah orang baik sebelum kemudian mengubur masa depannya sendiri demi korupsi? Bukankah itu sifat kekanak-kanakan orang dewasa, seolah bila aksi korupnya tidak diketahui dan tidak disadari oleh orang lain karena diselubungi rencana-intelektual yang terencana dan sistematik, seolah ia tidak pernah korupsi??

KODE ETIK Profesi Polisi Kepolisian RI (POLRI) Terbaru—Disertai Komentar

Aturan Kode Etiknya Tebal namun Minim Esensi Etik dan Moralitas

Question : isi dari “code of conduct” profesi kepolisian di Indonesia, tampak begitu tebal dan gemuk, namun mengapa isinya lebih menyerupai prosedur yang tidak terkait etik ataupun etika, juga mengapa polisi banyak yang jahat, “oknum”-nya seakan berjemaah?

Penundaan Tanpa Alasan (Undue Delay), menjadi Objek PRAPERADILAN—Disertai Contoh Preseden

Justice Delay is Justice Denied, Ajukan PRAPERADILAN

Salah Satu Fungsi Peradilan Pidana yang Mengadili Pelaku Pelanggar Hukum, ialah sebagai Instrumen Hukum dengan Orientasi PEMULIHAN HARKAT & MARTABAT KORBAN

Question : Polisi berlarut-berlarut menindak-lanjuti laporan yang kami adukan sebagai korban pelapor. Opsi hukum apakah yang tersedia untuk kami tempuh sebagai “jalan keluar”-nya untuk memecah kebuntuan ini? Salah satu indikasinya ada penundaan perkara, ialah pihak polisi tidak pernah melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan, agar ada penilaian dari pihak kejaksaan apakah berkas perkara telah lengkap ataukah masih perlu diberi petunjuk untuk disempurnakan.

Supremasi-Sipil dalam Ancaman Bahaya, Militer Mengepung Seluruh Sendi Kehidupan Rakyat Sipil. Tiada Lagi Zona Steril-Bersih-Bebas dari Militer

“Kudeta Militer” terhadap Supremasi-Sipil, Tindak Pidana Umum oleh Anggota Militer terhadap Sipil, Disidangkan oleh Pengadilan Militer (Supremasi-Militer Atas Sipil) Bukan Pengadilan Negeri (Supremasi-Sipil)

Ketika Pengadilan Menghakimi Korban, alih-alih Mengadili Pelaku Pelanggar Hukum. Majelis Hakim Pengadilan Militer yang Kompromistik terhadap Terdakwa Anggota Militer dan Intoleran terhadap Korban-Sipil

Cobalah untuk mengamati secara saksama, betapa dewasa ini militer ada “dimana-mana”, mengepung seluruh sendi kehidupan rakyat sipil. Ketika ruang sipil di-“pepet” oleh kehadiran militer, alih-alih merasa aman dan terlindungi, sipil kian merasa inferior terkepung oleh kehadiran militer yang kian merasa superior atas sipil karena gerak-bebas maupun ruang aktivitasnya telah melewati dan melampaui garis barak, secara sistemik dan direstui oleh rezim penguasa yang sedang berkuasa yang juga berlatar-belakang militer. Tengok saja, bagaimana kegiatan sipil murni seperti pelatihan bagi manajer suatu koperasi, alih-alih ditangani oleh Kementerian Koperasi, justru penetrasi oleh militer lebih dominan.

Yang Pahit, Jangan Selalu Dibuang. Yang Manis, Jangan Selalu Dimakan. Kenikmatan Indria, Jangan Selalu Diikuti. Terasing dari Kenikmatan Indria, Jangan Selalu Dijauhi

“Ada, Kenikmatan yang Tidak Berhubungan dengan Kenikmatan Indria.” [SANG BUDDHA]

Sang Buddha menyebutkan, barang madat yang sifatnya adiktif, (secara gradual) dapat menghilangkan sifat baik seseorang yang mencandunya. Mereka yang mengonsumsi produk bakaran tembakau (maupun yang sintesis), minuman beralkohol, hingga obat-obatan terlarang, bukan hanya kehilangan uang, namun juga kehilangan harta terbesarnya sebagai seorang manusia, yakni kehilangan sifat-sifat baik. Tidak heran bila Sang Buddha membagi tiga tipikal manusia, yakni “manusia-manusia”, “manusia-hewan”, dan “manusia-dewa”.

Kepastian Hukum dalam Artian Luas dan Kepastian Hukum dalam Artian Sempit

Lawan Kata “Hukum yang dapat Diprediksi” ialah Ketidak-Pastian Hukum

Sungguh Fatal, Negara yang Tidak Menawarkan Kepastian Hukum dalam Artian Sempit maupun dalam Artian Luas, Pasti Tenggelam secara Gradual menuju Negara Terbelakang

Konon, Indonesia adalah sebuah negara berbentuk republik yang demokratis. Pertanyaannya, mengapa ada pengusaha lokal dalam negeri kita ataupun investor yang semula menanam modalnya di dalam negeri, justru hengkang ke negara komun!s? Bila Anda adalah pengusaha ataupun kalangan pekerja, Anda pilih yang manakah, dibebaskan untuk berdemokrasi-ria lewat aksi demonstrasi dan unjuk-rasa berjilid-jilid tidak berkesudahan, namun kemudian investor menutup pabriknya dan hengkang ke negara tetangga sehingga tidak lagi memiliki lapangan pekerjaan, ataukah menjadi investor maupun pekerja di negara yang menerapkan sifat ketata-negaraan yang komun!stik dimana kalangan buruh / pekerja tidak berani berdemo, akan tetapi lapangan pekerjaan tersedia secara terjamin bagi Anda?

Ada Kenikmatan yang Tidak Berhubungan dengan Kenikmatan Indria maupun Kondisi-Kondisi Tidak Bermanfaat

Karena Batinnya Tidak Terkembang dan Tidak Terkembang dalam Batin, Banyak Orang Mencari-Cari “Penyakit”

“Perasaan menyenangkan yang muncul menyerbu pikirannya dan menetap di sana karena jasmaninya tidak terkembang, dan perasaan menyakitkan yang muncul menyerbu pikirannya dan menetap di sana karena batinnya tidak terkembang, demikianlah yang disebut tidak terkembang dalam jasmani dan tidak terkembang dalam batin.” [Sang Buddha]

Artikel ini secara khusus penulis dedikasikan bagi seluruh penduduk dunia, mengingat kian masifnya masyarakat yang sepanjang hidupnya bersusah-payah demi “mencari-cari penyakit” dengan mengonsumsi produk bakaran tembakau, alkohol, hiburan-malam, “ultra process food”, maupun kenakalan hingga kejahatan, bahkan terjerumus dalam obat-obatan terlarang. Ketika kita mendalami meditasi, kita barulah akan menyadari dan menemukan fakta menyejutkan, bahwa “tubuh ini adalah sarang penyakit, dan dunia ini adalah sarang kejahatan”—karenanya kita tidak perlu menambah derita diri kita dengan “mencari-cari penyakit” ataupun “kian mengeruhkan dunia dengan berkontribusi menambah kejahatan”.

Konsep Demokrasi dan Kesetaraan (Equality) yang Tercatat dalam Tipitaka

Prinsip Demokrasi dan Konsep Kesetaraan dalam Perspektif Buddhisme

Siapa yang menyangka, kita dapat menemukan gagasan mengenai demokrasi dan prinsip kesetaraan (equality) dalam Tipitaka. Bila selama ini banyak sarjana yang menilai bahwa konsep demokrasi dan kesetaraan dilahirkan oleh bangsa Amerika Serikat pasca revolusi “perang saudara” beberapa ratus tahun lampau, sejatinya konsepsi demokrasi dan kesetaraan telah ada lebih dari dua ribu lima ratus tahun silam, yakni digagas oleh Sang Buddha.

Perangkap Klasik “Wanita, Uang, Kekuasaan”, hanya Menjerat ORANG DUNGU

Orang Modern yang Sama Dungunya dengan Manusia Primitif Era Zaman Purbakala, bahkan Lebih Dungu—karena Manusia Purba Tidak Menimbun Istri, Uang, maupun Dinasti Kekuasaan

Seseorang Disebut Bijaksana, karena Mampu Melihat Bahaya Dibalik “Wanita, Uang, dan Kekuasaan”

Fenomena klasik yang terus berulang, belasan hingga puluhan peserta didik diperdaya oleh gurunya sendiri hingga mengalami kehamilan. Sang pelaku, telah menjadi “korban” dari “wanita”, karenanya ia telah kehilangan martabatnya sebagai seorang manusia demi nafsu rendahan. Begipula jabatan-jabatan terhormat seperti tokoh publik, jatuh oleh “uang”, menjelma pesakitan di persidangan kasus korupsi, kehilangan masa depan dan nama yang rusak. Akibat kesombongan atas kesehatan maupun kekuatannya, seseorang mantan penguasa ingin terus mempertahankan dan membangun kekuasaan lewat “konsolidasi politik” serta “dinasti politik”, tidak terpuaskan, dimana rakyat yang dipaksa harus membayar harganya.

Falsafah Hukum Pidana Terpenting namun Tidak Pernah Diperhitungkan ataupun Diberikan Bobot dalam Sistem Pemidanaan dI Indonesia

Hak untuk Melakukan Perlawanan merupakan Hak Asasi Korban

Mempertimbangkan Bobot Kejahatan tanpa Mempertimbangkan Bobot Korban maupun Bobot sang Pelaku, Keadilan yang Semu

Sudah tidak terhitung, berapa ribu buah putusan perkara pidana yang telah penulis telaah sejauh ini. Adapun regulasi pemidanaan berupa semacam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menjadi “keadaan memberatkan ataupun yang meringankan” kesalahan pihak Terdakwa, terkait berat atau ringannya vonis sanksi pidana yang akan dijatuhkan oleh sang hakim pemutus perkara, tidak pernah penulis jumpai ketiga faktor pertanyaan penting berikut, sehingga tidak dijadikan variabel perhitungan oleh hakim saat menjatuhkan vonis:

1. apakah sang korban, adalah orang baik ataukah orang jahat?

2. apakah korbannya, dalam kondisi tidak mampu melakukan perlawanan ataupun pembelaan diri, ataukah sebaliknya?

3. membiarkan suatu kejahatan terjadi, apakah merupakan kejahatan itu sendiri?

Notaris Bukanlah “Juru Tulis”, karenanya Wajib Bertanggung-Jawab terhadap Segala Akta Otentik yang Ia Buat dan Terbitkan

Kantor Lelang Negara Bukanlah “Juru Stempel”, karenanya Bertanggung-Jawab ketika Meloloskan Permohonan Lelang Eksekusi terhadap Agunan oleh Pemohon Lelang yang Menerapkan Bunga RENTENIR

Question : Kalangan profesi notaris paling sering berkelit dengan mengatakan bahwa mereka tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban apapun atas akta yang pernah ia buat, itu semua tanggung-jawab pihak penghadap, notaris sekadar menuangkannya ke dalam draf akta untuk kemudian ditanda-tangani oleh pihak penghadap. Begitulah mereka berkata. Ini yang namanya profesi notaris, yang konon katanya “pejabat umum”, adalah sekadar profesi jURU-TULIS ataukah apa, kok pakai stempel burung garuda lambang resmi negara segala, dan alibi mereka untuk berkelit ialah semudah itu lepas tanggung-jawab?

Adslah NAIF Hakim yang Memakan Mentah-Mentah Alibi Terdakwa yang Nyata-Nyata Kelewat NAIF—Ciri Hakim dan Terdakwa yang KORUP BERJEMAAH, sebuah PERADILAN SESAT

Putusan Hakim Pengadilan yang Diputus secara NAIF, Wajib Ditempuh Upaya Hukum dan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung Harus Mengoreksi Putusan yang NAIF dengan Menganulirnya

STATE CRIME ACTOR Cenderung IMUN dari Hukum—bila Bukan Vonis yang Cenderung Rendah—karenanya Pengadilan Militer HARUS DITUTUP, dan Pengadilan Negeri menjadi Satu-Satunya Yurisdiksi Peradilan untuk Memeriksa dan Memutus Kejahatan Anggota Kesatuan Militer sebagai Supremasi Sipil (Hakim Sipil)

Hari pada ulasan ini di susun, Majelis Hakim pada Pengadilan Militer menjatuhkan vonis “kelewat ringan” kepada para pelaku berlatar-belakang anggota kesatuan militer Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) yang jauh dari sifat ksatria—beraninya hanya kepada sipil tidak bersenjata, keroyokan, serta memakai senjata berupa “air keras”, disamping menyerang tanpa peringatan (paling pantang dalam hukum humaniter yang diketahui seluruh anggota militer), mungkin hasil didikan “kesatuan PENGECUT” yang bahkan tidak dapat disebut sebagai “pria jantan” ataupun “manusia” terlebih “beradab”, justru lebih menyerupai “preman pasar” karena memang hanya preman yang sepengecut itu : keroyokan dan bersenjata melawan korban ayng seorang diri dan “tangan kosong”—yang menyiram “air keras” ke wajah seorang warga sipil yang “harmless”.

Kiat Berjuang Menaklukkan Warisan Genetik yang Buruk dalam Rangka “SELF-DETERMINATION”

Seorang Penegak Hukum Tidaklah Dilahirkan sebagai Penegak Hukum, namun oleh Perbuatannya Selama Hidup yang Menegakkan Hukum

Buah Tidak Jatuh Jauh dari Pohonnya, itu Tumbuhan yang Hanya dapat Menyerah pada Nasib (Vegatatif). Seorang Manusia Mampu Menentukan Siapa Dirinya Sendiri, bahkan Menaklukkan Warisan Genetik Silsilah Keluarnya dan Bergerak Melampaui Penjara Genetik (Deliberatif)

Menyerah pada Blueprint Genetik Diri atau Menaklukkan dan Melampaui Penjara Genetik Diri

Kejahatan adalah genetik, dan ia dilahirkan (the criminal was born). Sebagian tokoh dunia kriminologi di masa lampau maupun peneliti genetik-genom masa kini, berpendapat demikian, budak genetik. Apakah hanya karena memakai seragam penegak hukun, seseorang disebut sebagai “penegak hukum” ataukah karena ia dilahirkan (untuk) menjadi “penegak hukum”? Apakah hanya karena mengenakan toga dan memegang palu di pengadilan, seseorang patut disebut atau mendaku sebagai seorang “hakim”? Apakah hanya karena mengenakan busana agamais, seseorang patut diakui sebagai seorang yang “suci”?

“Potential Loss BY DESIGN”, Kerugian Keuangan Negara yang Dibiarkan oleh Pemerintah dan Berlangsung Selama Berpuluh-Puluh Tahun

Praktek KORUPSi berupa “Illicit Enrichtment” Developer-Pengembang Apartemen yang Tidak Kunjung Memecah Sertifikat Induk, Tidak Kunjung AJB sekalipun Pembeli Unit Aparatmen Telah Membayar Lunas, dan Tidak Kunjung Menyerahkan SHMRS yang menjadi Hak Pembeli

“Potential Loss” merupakan “Actual Loss Terselubung”, yang Sudah Seharusnya Dikategorikan sebagai Tindak Pidana KORUPSI

Dalam kesempatan ini, kita akan membahas perihal “potential loss”, sebagai lawan kata dari “actual loss”. Namun benarkah keduanya adalah hal yang berbeda? Bagaimana dengan “potential loss BY DESIGN”? Bila rezim hukum Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) selama ini hanya identik dengan “actual loss”, maka dalam kesempatan ini penulis akan mengungkap modus kejahatan “kerah putih” dibalik praktek berbagai korporasi berbentuk developer (pengembang) apartemen (maupun kawasan perumahan), dengan harapan dapat segera diperhatikan oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk “ditertibkan” serta “ditindak secara hukum”, karena terkait erat dengan modus sistematis merugikan keuangan negara sehingga tercipta “potential loss BY DESIGN” selama berpuluh-puluh tahun dimana terjadi “profit shifting” berupa “illicit enrichtment” dengan memanfaatkan “celah-kekosongan hukum”.

Pikiran dapat Dipidana, Bukan hanya Perbuatan Jasmaniah ataupun Ucapan

Pikiran adalah Perbuatan Itu Sendiri, yakni Verba “Berpikir”, karenanya Pikiran Jahat dapat DIpidana

Dengan memakai doktrin “chain of command” (rantai komando), seorang atasan di kemiliteran dapat turut dipidana bila anak-buahnya melakukan sesuatu yang kemudian dinilai merupakan perbuatan melawan hukum. Yang melakukan kejahatan secara aktual, ialah prajurit bawahan, namun mengapa sang pimpinan-lah yang satu-satunya bisa dipidana berdasarkan doktrin “chain of command”? Karena “pikiran” dapat dipidana. Bahkan, pelaku aktualnya, yakni serdadu yang menjalankan perintah atasan, sebagai eksekutor perintah atasan, tidak dipidana. Karenanya, faktor / unsur “pikiran” tidak dapat diremehkan esensinya sebagai penentu siapakah yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana secara hukum. Itu adalah contoh konkret yang paling kentara, bahwa “pikiran” bisa lebih berbobot-nilai daripada perbuatan lahiriah.

Apakah Bersikap “NAIF”, dapat Dipidana?

Unsur “NAIF” dan “Strict Liability” dalam Pemidanaan

NAIF sebagai Derajat Lain Bentuk NIat Jahat yang dapat Dipidana, sebagai Alternatif Pembuktian Unsur Klasik “Kesalahan Pidana” Kesengajaan maupun Kelalaian

“NAIF” artinya, Terlampau Bodoh untuk menjadi Kenyataan / Kebenaran (too Stupid to be True)

Diberitakan anak dari seorang bupati, bersama dengan ketiga-belas temannya diamankan petugas dari sebuah tempat hiburan-malam, karena dinyatakan “positif” sebagai pemakai obat-obatan terlarang. Bila aparatur penegak hukum memakan dan termakan alibi sang anak bupati yang mendalilkan bahwa dirinya bukan pemakai, namun sekadar terpapar akibat terhirup udara yang mengandung asap bakaran obat-obatan terlarang, maka itulah yang disebut “naif”. Bagaimana mungkin, ketiga-belas temannya yang “positif” sebagai pemakai, sementara hanya sang anak bupati seorang yang bukan pemakai? Itu ibarat seekor kelinci di tengah-tengah kawanan serigala.

Kepastian Hukum Vs. Ambiguity Tolerance dalam Dunia Hukum

Mengenal Konsep “Ambiguity Tolerance” dalam Konteks Hukum dan Perundang-Undangan

Fenomena “BLIND-SPOT” dalam Hukum : Diatur, namun Visibilitas-nya Tidak Realistis untuk Dijangkau

Regulasi, atau yang bahasa awamnya ialah perundang-undangan, sungguh menyerupai paradoks penuh ambivalensi. Beberapa dekade lampau, jumlah peraturan hukum yang diterbitkan oleh Negara Indonesia, tergolong minim, namun telah ternyata negara dan masyarakatnya dapat tetap menjalankan hidup, pemerintahan, maupun roda perekonomian. Apa penyebabnya? Fenomena sebaliknya, yakni kondisi kontemporer terkini, perundang-undangan telah menjelma “hutan-rimba-belantara”, dimana Undang-Undang dan peraturan diterbitkan dengan begitu masif-produktif, berbagai pimpinan lembaga pemerintahan berlomba-lomba menerbitkan peraturannya sendiri, dimana menjadi mustahil seorang Sarjana Hukum, akademisi hukum, profesi hakim, maupun praktisi hukum untuk menguasai seluruh bidang cabang disiplin ilmu hukum secara holistik mulai dari perdata hingga perdata.

Semakin Otonom suatu Kecerdasan-Buatan, semakin Sukar Diatur maupun DIkontrol

Urgensi Mengerem Kecerdasan-Buatan yang Otonom dan Berpotensi Menggantikan Fungsi Manusia

Merancang program komputer yang dapat menjadi pengganti profesi analis pasar, apakah terancam tindak pidana dibidang pasar modal maupun persaingan usaha tidak sehat? Ilustrasikan sebuah pengembang program komputer mendesain sebuah kecerdasan-buatan (artificial intelligence) yang memiliki kemampuan untuk belajar dan mengoreksi “diri”-nya sendiri (machine learning) dan menganalisa secara mandiri, sampai pada muaranya ialah menghasilkan rekomendasi untuk menjual atau membeli mata uang (kurs) tertentu di pasar mata uang, membeli atau menjual saham emiten tertentu di pasar saham, maupun untuk mengalisa harga pasar dan harga produk kompetitor, bermuara pada para pemakai (user) dari program kecerdasan-buatan yang berbondong-bondong dan beramai-ramai menjual atau membeli mata uang tertentu, membeli atau menjual saham emiten tertentu, hingga serempak menetapkan harga jual produk yang mereka produksi.

Membedah Psikologi Kriminal dan Spekulan, Ada Kemiripan diantara Keduanya : Merasa “SPESIAL” (sebuah “DELUSI”)

Boleh Anda Tidak Percaya, namun Hendaknya Tidak MENANTANG dan Tidak Memprovokasi / Menyeret-Serta Orang Lain untuk Turut Terseret oleh Spekulasi Anda

Bijaksana Vs. Dunguwan Penuh Spekulasi (Spekulan)

Dalam banyak kesempatan, sering penulis berpesan, jika Anda tidak percaya pada metafisika seperti Feng Shui, Rebirth (tumimbal-lahir telah dapat dibuktikan secara ilmiah melalui metoda ilmiah psikologi “past-life regression”), ataupun Hukum Karma, maka cukup simpan pandangan itu untuk Anda yakini sendiri, tanpa memprovokasi orang lain untuk diseret bersama Anda, terlebih “MENANTANG”. Bolah saja, dan silahkan, itu hak Anda bila Anda tidak percaya pada pantangan menempati rumah yang berkondisi “tusuk sate”. Namun, janganlah menantangnya dengan secara sengaja menempati tempat tersebut. Terlebih mengkampanyekan “sifat menantang” Anda kepada orang lain, agar turut tidak percaya dan melakukan sikap menantang serupa, itu tidak bijaksana.

Debitor adalah Debitor, Penjamin (Pemilik Agunan) adalah Penjamin. Jangan Melegalkan Praktek NOMINEE dengan Mengatas-Namakan Rezim Hukum Kepailitan yang Menyimpang dari Hukum Kebendaan

Nominee adalah ILEGAL, dan Sifat Dasar Keberadaanya (Alas Haknya) ialah “BATAL DEMI HUKUM”, Apapun Alasannya

Menurut Anda, “hukum kepailitan” adalah cabang dari “hukum kebendaan”, ataukah sebaliknya? Bila Anda sepakat bahwa “hukum kepailitan” adalah cabang-turunan dari “hukum kebendaan”, maka segala pengaturan dalam rezim “hukum kepailitan” tidak dapat dimaknai secara menyimpang dari dasar-dasar pengaturan dalam “hukum kebendaan”. Setelah para pembaca membaca habis hingga tuntas ke akhir ulasan ini, ingatkanlah diri Anda untuk kembali membaca paragraf pembuka ini, dan temukan bahwa diri Anda akan terkejut, bahwa postulat yang tampaknya sedederhana dalam paragraf ini, justru menjadi kunci untuk mengurai simpul-kusut berbagai derivatif norma hukum terapan yang ada. Ketika Anda merasa terbentur tanpa “jalan keluar” dari suatu isu hukum, kembali ke “basic”, yakni dasar-dasar ilmu hukum, disitulah jawabannya selalu terletak, yang mana acapkali Anda lupakan atau abaikan.

Ketika Peradilan Menjelma Prosedural-Buta, maka Fungsinya Tidak Ubahnya Ritual Tanpa Esensi

Bermegah-Megah dalam Prosedural, Keadilan Semakin Temaram dan Tampak Jauh untuk Dijangkau Pencari Keadilan

Question: Ada pemberitaan, korban dipanggil oleh hakim untuk hadir menghadap ke persidangan (pengadilan). Bila korbannya adalah korban jiwa yang telah tewas akibat perbuatan pelaku, maka apakah artinya pelakunya tidak bisa dihukum (dipidana) dan menjadi bebas begitu saja berkeliaran tanpa hukuman?

DIRECT dan INDIRECT OBSTRUCTION OF JUSTICE di-Halal-kan oleh Mahkamah Konstitusi RI

Ultra Petitum Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Uji Materiil Pasal Perintangan Penyidikan / Penuntutan, Upaya Melemahkan Penegakan Hukum Tipikor secara Melawan Konstitusi oleh Penegak Konstitusi

Adakah Upaya Perintangan Penyidikan / Penuntutan Kasus Korupsi yang “BUKAN secara Langsung juga BUKAN secara Tidak Langsung”?

Bisakah Delik Pidana Diterapkan bila Unsur Pasal “Baik Sengaja maupun Kelalaian” Dibatalkan oleh Putusan Judicial Review?

Question: Merintangi penyidikan (perkara pidana korupsi) secara terselubung, apakah benar sudah tidak diancam pidana, karena frasa “secara tidak langsung” dari pasal larangan merintangi penyidikan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi?

THE RULE OF LAW Bermakna, Aturan Hukum sebagai Aturan Main-nya untuk Dipatuhi Pihak Warga maupun Pemerintah, Tanpa “Standar Ganda”

Pemerintahan yang Baik, Taat dan Patuh terhadap Aturan Main (Hukum) yang Dibuat Sendiri Olehnya

Hukum yang Tajam ke Atas dan Tajam ke Bawah—GOOD GOVERNANCE

Question: Yang dimaksud dengan “the rule of law”, itu seperti apa contoh sederhana aplikasinya?

Pegawai dari Pemohon Lelang Eksekusi (Nominee), Dilarang dan Terlarang Membeli Objek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Tidak Perlu Turut Digugat ketika Debitor Menggugat Bank yang Diawasi oleh OJK ke Pengadilan Negeri

Question: Bila yang memohon lelang eksekusi hak tanggungan ialah berbentuk badan hukum, apakah boleh pengawai ataupun pengurus badan hukumnya menjadi pembeli objek lelang eksekusi tersebut?

Tiada Asas “Presumption of Innocence” dalam Rezim Hukum Perpajakan di Indonesia, yang Ada ialah Asas Praduga BERSALAH

Dipaksa untuk Menyetujui, Pemaksaan yang Dilegalkan, Persetujuan yang Tidak Sukarela

Tidak ada Istilah “Haram” dalam Rezim Hukum Perpajakan di Indonesia

Rezim Hukum di Indonesia Menghalalkan Segala Cara untuk Menagih Pajak

Question: Mengapa kami, selaku pelaku usaha, selalu merasa pihak petugas kantor pajak bebas berbuat sesuka hati mereka terhadap masyarakat wajib pajak. Kami menjadi seolah serba-salah, membiarkan mereka mengobok-obok “dapur” kami atau menolak maupun tidak mengizinkan, juga salah.

Jadi, sikap kami selaku wajib pajak, bagaimana yang benar secara hukum agar tidak dizolimi petugas pajak yang akan tidak kenal kata “legal” maupun “ilegal”? Bahkan ada cerita dari pelaku usaha lainnya, komputer kerja di kantor mereka diambil begitu saja oleh petugas pajak meski isinya ada data-data rahasia perusahaan maupun rahasia dagang yang tidak ada relevansinya dengan tagihan pajak.

Debitor Tidak Perlu Menarik Pihak OJK sebagai Turut Tergugat, ketika Menggugat Kreditor Bank di Pengadilan Negeri

OJK hanya Bisa Digugat di Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) bila Melakukan “Perbuatan Melawan Hukum”, Bukan di Pengadilan Negeri

Question: Apakah realistis, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus turut digugat ketika debitor hendak menggugat bank (kreditor) terkait sengketa kredit? Katakanlah OJK turut digugat, sementara terdapat ribuan gugatan debitor melawan bank setiap tahunnya. Bila pihak OJK tidak dapat atau tidak mau hadir memberikan keterangan ataupun jawaban dalam gugatan debitor melawan bank, sekalipun telah turut digugat, apakah artinya gugatan debitor juga menjadi “dimentahkan” oleh pengadilan, semata karena tiada itikad baik atau kurangnya personel dari pihak OJK untuk hadir memberikan jawaban? Jawaban apa pula yang dapat diberikan OJK selain “Benar bahwa OJK mengawasi Bank bersangkutan”. Semua orang juga tahu, bahwa bank diawasi oleh OJK. Namun apakah relevansinya diwajibkan turut menarik pihak OJK dalam gugatan perdata debitor melawan bank?

Hoax Terbesar Industri AI : AI Membuka dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan Baru

Jangan Besikap Seolah-Olah Kompetitor dan Pelanggan Anda tidak dapat Menggunakan AI yang Sama dengan Anda

Banyak yang membuat narasi, bahwa menggunakan AI (Kecerdasan Buatan, Artificial Intelligence) membuat bisnisnya bertumbuh 300% alias tiga kali lipat. Itu adalah klaim yang mustahil alias tidak niscaya, atas dasar apakah? Klaim demikian hanyalah delusi, mengingat yang bersangkutan bersikap seolah-olah kompetitornya tidak menggunakan AI untuk juga mendongkrak bisnis mereka. Faktanya, pangsa pasar yang sama diperebutkan oleh para pemain yang satu sama lainnya saling menggunakan AI, muaranya tetap saja “kue” yang sama terdistribusi sebagaimana sebelumnya, terutama bila kalangan konsumen juga menggunakan AI agar tidak mudah diperdaya oleh penyedia barang atau jasa.

Resiko Hukum bagi Terdakwa ketika Memilih Opsi PENGAKUAN BERSALAH

PENGAKUAN BERSALAH Bukanlah Iseng-Iseng Berhadiah, Hakim dapat Menolak Pengakuan Bersalah Pihak Terdakwa

Persamaan serta Perbedaan antara RESTORATIVE JUSTICE dan PLEA BARGAINING

RESTORATIVE JUSTICE dan PLEA BARGAINING, Pacta Sunt Servanda dalam Konteks Pemidanaan

Question: Apakah betul, saat ini sudah ada aturan hukum yang mengatur secara terperinci bila terdakwa memilih untuk mengaku bersalah sejak awal sehingga memutuskan untuk tidak berbelit-belit di persidangan, agar tidak diperberat hukumannya atau bahkan sebaliknya yakni diringankan hukumannya?

AI, Ancaman Nyata bagi Punahnya “Comparative Advantage”

Apa yang Sebenarnya Dirampas dari Anda oleh Industri AI (Artificial Intelligence, Kecerdasan Buatan)

Bagaimana cara AI mematikan peradaban Anda dan keberlanjutan hidup kita semua? Ada yang menyebutkan, bahwa AI (kecerdasan buatan, Artificial Intelligence) merupakan invensi terakhir umat manusia, sebelum umat manusia punah akibat teknologi yang mereka ciptakan sendiri. Baik teknologi nuklir maupun AI, tidak semestinya diciptakan karena nenek-moyang umat manusia tidak pernah benar-benar—lebih tepatnya benar-benar tidak pernah—membutuhkan teknologi semacam AI untuk bertahan hidup dan untuk merasakan kebahagiaan dalam hidup. Bukanlah soal apa dan sejauh apa yang dapat diciptakan oleh umat manusia, namun apa yang seharusnya dan tidak seharusnya kita ciptakan.

Antara Ancaman Sanksi Hukuman Pidana dan “Hukum Positif”, KUHP yang Rancu Pendiriannya

Kondisi selaku Berubah, Temporer, Itulah Konteks. Bukan hanya Perundang-Undangan yang dapat Berubah Sewaktu-Waktu

Ambivalensi KUHP Nasional terhadap Norma “Hukum Positif” saat Pelanggaran Hukum Dilakukan oleh sang Pelanggar Hukum

Betapa ambigunya KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Nasional maupun KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang terbit tahun 2025, dapat kita simak dari ilustrasi berikut. Pemerintah menerbitkan keputusan yang melarang importasi beras, dengan pertimbangan kondisi panen beras di dalam negeri sedang surplus. Pihak pelaku importir / pelanggar hukum yang melanggar ketentuan larangan importasi beras, dengan secara sembunyi-sembunyi tetap mengimpornya dari luar negeri, kemudian diamankan oleh aparatur penegak hukum serta ditahan, sebelum kemudian ditetapkan sebagai Tersangka, bergulir ke persidangan didakwa sebagai Terdakwa, serta kemudian dijatuhi vonis hukuman oleh hakim di pengadilan sebagai Terpidana.

Analisis Mengenai Dampak Sosial (AMDAS) Dibalik Sanksi Pidana “KERJA SOSIAL”

Sanksi Pidana KERJA SOSIAL hanya akan Bermuara pada FORMALISTIS-SEREMONIAL Belaka

Apakah Narapidana “KERJA SOSIAL”, Diposisikan sebagai “OUTSOURCING” Tanpa Upah?

Sudah menjadi rahasia umum, segala jenis tes saat warga mengajukan permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM), baik itu tes mengemudi yang dapat disimpangi dengan membeli sertifikat kursus mengemudi di lokasi yang sama, tes kesehatan yang justru sekadar tes mata “buta warna” (biaya periksa mata di puskesmas jauh lebih murah dan lebih berfaedah), hingga tes psikologi yang “semua orang pasti lulus”, kesemuanya bersifat seremonial sekadar memenuhi formalitas “berbiaya tinggi” (yang menguntungkan segelintir elit penguasa), meski tujuan awal pembentukan prosedur berbagai tes / ujian demikian terkesan untuk menyaring kelayakan dan kemampuan mengemudi pemohon izin mengemudi. Nasib yang sama juga akan terjadi dalam vonis berupa penjatuhan sanksi “KERJA SOSIAL”.

Bukan Hak ASASI Rakyat, namun Hak RESIDU Warga Berdaulat

Negara Tidak Memberikan Hak Apapun kepada Rakyarnya, Hak tersebut Sudah Dimiliki oleh Rakyat bahkan Sebelum Negara Dibentuk dan Berdiri

Hubungan antara Teori Residu dan Konsep Kedaulatan Rakyat pada suatu Negara Berdaulat

Perhatikan kalimat berikut, yang penulis kutip dari tulisan seorang sarjana atau praktisi hukum pada salah satu media, “Kebebasan berekspresi merupakan suatu hak asasi yang diberikan kepada warga negara (oleh negara) dan dibatasi oleh hak orang lain merupakan suatu kontrol negara terhadap masyarakat agar jalannya pemerintahan berjalan dengan stabil.” Kesan apakah yang muncul di benak Anda, ketika membaca paradigma tersebut, seolah warganegara harus dan layak berterimakasih kepada pemerintahnya, karena telah “diberikan” apa yang dinamakan “hak asasi”. Dalam kesempatan ini, penulis mengajak para pembaca menyadari adanya “misleading” atau bahkan propaganda “supremasi pemerintahan”, alih-alih “supremasi rakyat” sebagai pemegang kedaulatan.

Tugas Hakim ialah Mengadili, Bukan Menghakimi

Kualifikasi Hakim Pengadil di Pengadilan dalam Memutus Perkara

Ketika Hakim Gagal untuk Menegur dan Memeriksa Perilaku serta Moralitas Dirinya Sendiri, maka ia Tidak Memiliki Kompetensi untuk Menghakimi Pihak Lain

Question: Apakah ada “minimum requirement” untuk bisa menjadi seorang hakim yang benar-benar layak untuk mengadili, agar tidak sekadar menjadi hakim yang lebih pandai menghakimi orang lain ketimbang menegakkan moralitas dibalik aturan hukum yang ditegakkan oleh seorang hakim pemegang palu di pengadilan?

BIla Alat Bukti maupun Saksi dari pihak Penggugat telah Sangat Jelas dan Terang, maka Pihak Lain Tidak Lagi Perlu DIsertakan untuk Turut Digugat sebagai “Turut Tergugat”

Ikuti Prosedur Sebagaimana Mestinya untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum

Question: Sering terjadi putusan pengadilan yang secara sumir menyatakan gugatan “tidak dapat diterima” karena ada pihak-pihak lain yang tidak turut ditarik sebagai “turut tergugat”. Semisal debitor hendak menggugat kreditor berupa lembaga keuangan perbankan yang sewenang-wenang terhadap debitornya, apakah OJK maupun PPATK perlu turut ditarik sebagai “turut tergugat” karena setiap bank diawasi baik oleh OJK maupun PPATK? Disertakan sebagai “turut tergugat” sekalipun, apa urgensinya, bukankah tidak ada jaminan “turut tergugat” akan menghadiri persidangan sebagaimana pihak BPN kerapkali tidak pernah hadir di persidangan sekalipun didudukkan sebagai “turut tergugat”. Lantas, dimana letak faedahnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan?

Bila hanya Satu Pihak Tergugat yang Dihukum untuk Membayar Sejumlah Ganti-Kerugian, Bisakah Aset Pribadi Milik Tergugat Lainnya yang Disita dan Dieksekusi?

Ambigunya Hukum Acara Perdata di Indonesia perihal Aset Milik Tergugat yang dapat Disita dan Dieksekusi

Question: Menurut hukum acara perdata, barang maupun gedung milik siapakah yang dapat dimohonkan sita dalam suatu gugatan, milik pribadi pihak yang dituntut untuk dihukum membayar kepada penggugat, ataukah kesemua pihak yang dilibatkan atau ditarik sebagai tergugat lainnya pula harta pribadinya turut dapat disita?

Amar Putusan berupa Penghukuman Membayar Sejumlah Nominal Nafkah Anak, NON EXECUTABLE?

Nafkah Anak Paska Perceraian Orangtuanya, dapat Dieksekusi secara Teori, namun Tidak dapat Dieksekusi dalam Realita Praktek. Mengapa?

Itulah Ketika Zaman telah Digital, namun Pola Pikir dan Gaya Berhukum masih Analog dan Konvensional

Pernahkah Anda menyadari, profesi notaris dilahirkan dan tumbuh pada era dimana belum dikenal alat bukti digital / elektronik. Pada era dimana telah dikenal teknologi “blockchain” yang memungkinkan dibentuknya “smart contract”, profesi seperti notaris tidak pernah dievaluasi apakah tetap dipertahankan atau dipandang sebagai “ekonomi biaya tinggi” yang membebani masyarakat, mengingat pemerintah kita masih berpola-pikir manual dan analog. Itu baru salah satu contoh, dalam banyak hal kita akan menemukan fenomena serupa. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas topik mengenai “nafkah anak” maupun “nafkah bagi mantan istri” yang biasa ada di amar putusan pengadilan ketika suatu pasangan suami-istri berhadap-hadapan dalam gugatan perceraian.

Seni Hidup ketika Ditegur maupun Menegur ataupun ketika Digugat maupun Menggugat

Tidak Perlu Berkecil Hati ketika Ditegur, Ada Kriteria Teguran yang Tidak Patut Diberikan Respon Perasaan Menyesal

Question: Ketika kita diklakson oleh pengendara kendaraan bermotor, dikritik, ditegur, dimaki, dicela, dihujat, dipersalahkan, digugat, atau bahkan didakwa dan dituntut, apakah kita perlu merasa bersalah dan menyesal serta menjadi berkecil hati karenanya?

Aturan Hukum Perpajakan yang Rumit dan Kompleks, merupakan ENTRY BARRIER yang Membuat Kelas Mikro / Bawah Sukar Naik Kelas Skala Usahanya

Bangkrut Segan, Keuntungan Meningkat pun Enggan. Maju Kena, Mundur Kena. Itulah Jebakan Mental Akibat Norma Perpajakan yang Rumit dan Kompleks di Tanah Air

Konon, pegawai Direktorat Pajak di Kementerian Keuangan yang jumlahnya masif bila tidak dapat disebut “gemuk-berlemak”, mengenyam pendidikan tinggi hingga ke luar negeri dan kampus-kampus ternama dunia. Akan tetapi, setelah penulis amati dan cermati, Kementerian Keuangan terutama Direktorat Pajak, gersang dari “analis kebijakan”. Telah penulis analisa sejak lama, dimana hipotesanya kian konkret, bahwa aturan-aturan perpajakan yang begitu kompleks dan rumit di Tanah Air, menjadi hambatan paling besar bagi pengusaha kelas kecil maupun mikro untuk “naik kelas”.

Urgensi Sekularisasi Norma Hukum Pidana dari Norma Sosial dan Norma Agama

Ambigunya Keadilan Korektif : Adakah Keadilan Restoratif yang Tidak Bersifat Represif-Imperatif?

Keadilan Retributif akan Selalu menjadi Pilar Penopang dan Tulang Punggung Hukum Pidana

Kelak, akan ada seruan atau urgensi agar Indonesia kembali ke “KUHP warisan Kolonial”. Mengapa? Karena para pembentuk kebijakan kita di republik ini gagal untuk menjawab pertanyaan sederhana berikut : Sanksi dalam “KUHP Nasional”, adalah Sanksi HUKUM PIDANA ataukah Sanksi NORMA SOSIAL? Sering penulis sebutkan dalam berbagai kesempatan, bahwa “Norma hukum wajib dibentuk secara demokratis, namun  penerapannya harus secara otoriter”. Tampaknya, dalam kesempatan ini perlu penulis tambahkan dengan kalimat kedua, yakni “Penegakan hukum haruslah otoriter terhadap pelanggar hukum, dan humanis terhadap warga yang patuh terhadap hukum”.

Barang Bukti DISITA, namun Tidak Dinyatakan “DIRAMPAS UNTUK NEGARA”. Bisakah Dieksekusi?

Barang Bukti DISITA, namun Tidak Disertai Pernyataan “DIRAMPAS UNTUK NEGARA” dalam Putusan Pidana, maka Disetorkan ke Kas Negara dalam Bentuk Uang Hasil Lelang

Question: Bila ada putusan pengadilan perkara pidana, yang menyatakan bahwa barang bukti disita, namun dalam putusan finalnya tidak disertai pernyataan “dirampas untuk negara”, maka apakah yang akan terjadi, apakah artinya tidak dapat dieksekusi barang-barang sitaan tersebut dan juga tidak dapat dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita?