Pidana Mucikari & Perdagangan Tubuh Wanita untuk Dieksploitasi

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya kalau ada yang tertangkap sebagai germo atau mucikari, itu diancam pidana berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau Undang-Undang tentang Perdagangan Manusia? Kalau pelaku mucikarinya, seorang wanita, bisa kena juga, kan selama ini yang lazimnya dijerat polisi adalah kaum pria?

Pengusaha Menunda-Nunda Kebijakan Pensiun Pekerja yang Telah Lanjut Usia

LEGAL OPINION

Question: Apa resiko hukum yang mungkin bisa terjadi, bila ada karyawan yang kami sadari memang sudah memasuki usia tua, namun permntaan pensiunnya terus kami tunda-tunda? Kalau sudah lama penundaan itu terjadi, apa artinya si karyawan sudah tidak bisa lagi menuntut perusahaan dengan alasan pensiun?

Dipaksa Tanda-Tangan karena Diancam / Adanya Ancaman

LEGAL OPINION

Question: Jika ada faktor pemaksaan atau ancaman, sehingga seseorang sampai merasa terpaksa untuk tanda-tangan suatu surat, secara hukum itu apa ada resikonya bagi yang tanda-tangan karena telah dipaksakan itu?

Pejalan kaki Tertabrak Hingga Meninggal Akibat Kecerobohannya Sendiri Saat Menyeberang Jalan

LEGAL OPINION

Question: Apa memang pengemudi kendaraan bermotor, yang selalu disalahkan oleh pengadilan, ketika ada pejalan kaki yang kena tabrak? Di Indonesia ini, bukan hanya pengendara yang bisa ugal-ugalan, banyak juga pejalan kaki yang melanggar atau sembrono, seperti menyeberang sembarangan di jalan yang bukan semestinya.

Sepanjang Gaji masih Diatas UMR, Pekerja Tidak dapat Tuntut Kenaikan Upah

LEGAL OPINION

GUGATAN PHK TIDAK DAPAT BERLANJUT DENGAN GUGATAN PERSELISIHAN HAK

Question: Bila dulunya pernah ada gugatan PHK, dan sudah diputuskan pengadilan yang mengukuhkan PHK, lalu apa masih bisa pegawai kembali menggugat, dengan alasan dahulu saat masih kerja dirinya ada kekurangan upah yang masih belum dibayar perusahaan?

Pidana Pemukulan Istri Siri, Sekalipun Luka Memar Ringan

LEGAL OPINION

Question: Kalau hubungan dengan istri sifatnya hanya sirih, itu memang apa bisa kena undang-undang KDRT juga bila memukulnya, karena khilaf? Toh cuma luka kecil yang ringan, cuma memar saja, besoknya juga bakalan sembuh sendiri. Kenapa dibesar-besarkan?

Mutasi Pekerja Berlainan Badan Hukum, artinya PHK Disertai Kompensasi 2 Kali Pesangon

LEGAL OPINION

Question: Dalam sebuah grub usaha, pemiliknya kan orangnya sama, apa tidak boleh pekerja dari satu perusahaan dipindah ke perusahaan lain yang masih satu grub usaha, pemiliknya kan pemberi kerja yang sama?

Aspek Hukum Inbreng Modal Berupa Tanah pada Perseroan Terbatas

LEGAL OPINION

Question: Apa ada resiko, jika pemegang saham menyetorkan modalnya ke perusahaan (berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas) berupa tanah untuk jadi inventaris perusahaan? Kabarnya, sering banyak sengketa timbul dibelakang hari, ketika pemegang saham meninggal dan kemudian digantikan para ahli warisnya.

Tiada Urgensi Sita Marital Harta Gono-Gini

LEGAL OPINION

Question: Katanya di Pengadilan Negeri kalau ngajuin gugatan perceraian, tidak boleh dijadikan satu dengan masalah harta gono-gini. Lalu apa ngak beresiko untuk harta bersama antara kedua belah pihak bila ada yang gelapkan harta itu nantinya saat proses perceraian masih berlangsung?

Makna Hukum “Pencalonan secara Transparan & Partisipatif”

LEGAL OPINION

Perbedaan antara Pencalonan & Pemilihan
TIDAKLAH PENTING SIAPA YANG AKAN DIPILIH, NAMUN SIAPA YANG AKAN DICALONKAN

Question: Biasanya dalam pencalonan suatu pejabat pada suatu jabatan, ada kewajiban hukum untuk bersifat partisipatif maupun transparan, maksudnya bagaimana dalam implementasinya?

Pidana Menangkap Ikan Tanpa Izin, Sekalipun Kapal Berbendera Indonesia

LEGAL OPINION

HUKUM BERSIFAT “SEHARUSNYA TAHU” (OUGHT TO KNOW), BUKAN MEMBENARKAN KELALAIAN SEORANG WARGA UNTUK TAHU HUKUM YANG BERLAKU

Question: Memangnya nelayan Warga Negara Indonesia yang jika mau nangkap ikan di laut yang masih teritori Indonesia, harus pakai izin segala?

Kehidupan Sosial Saling Berbagi Ruang Nafas, Ruang Gerak, & Sumber Daya

ARTIKEL HUKUM

Bila Anda merasa memiliki hak untuk hidup tanpa diganggu, maka orang lain pun memiliki hak yang sama untuk hidup, bukan hanya Anda. Adalah asumsi yang arogan, berpikir bahwa hanya seseorang yang harkat dan martabatnya yang lebih berharga daripada individu lainnya. Ibarat seorang perampok, pencuri, penipu, pemeras, penyerobot, mereka merasa berhak untuk mengisi perut mereka dengan makanan untuk menghindari ketakutakan dari kelaparan, hanya saja caranya ialah dengan mengambil makanan dari piring milik orang lain.

Itukah yang disebut dengan “hak”, ataukah “hak yang semu”? Bahkan tidak jarang, mereka melakukannya demi dapat hidup dengan pola hidup mereka yang hedonis—demi bersenang-senang, bukan sekadar untuk mengisi perut. Lapar, bukan menjadi alasan pembenaran diri untuk mengambil makanan milik orang lain, seolah-olah orang lain tidak dapat merasakan rasa lapar serupa. Namun berapa banyak diantara kita, yang mau menyadari isi perasaan dan harapan orang lain, selain terpaku pada pemuasan egosentris diri kita sendiri?

Pidana Menambang Pasir Tanpa Izin yang dapat Merugikan Warga & Merusak Lingkungan

LEGAL OPINION

TELAAH PUTUSAN PERKARA PIDANA PILIHAN TERBAIK DARI SEGI KOREKTIF & ELABORASI HAKIM PEMERIKSA DAN PEMUTUS

Question: Seperti apa, resiko hukum yang bisa terjadi bila menambang pasir tanpa sebelumnya mengantungi izin dari Pemda setempat?

Ambivalensi Ju-di Permainan Kartu Tanpa Taruhan Uang

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya jika main kartu remi dengan orang lain, itu apa selalu dimaknai sebagai ju-di? Kan, ada juga olahraga otak seperti permainan brigde yang memakai kartu remi, dan bahkan sudah resmi jadi salah satu cabang olahraga seperti dalam kancah Asian Game?

Ambiguitas Tenaga Marketing terkait Bidang Usaha Perusahaan

LEGAL OPINION

Question: Ngak mungkin kan, kalau pegawai bagian penjualan itu dibilang sebagai pekerjaan yang sifatnya tidak tetap jadi boleh terus-menerus PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) statusnya dengan perusahaan?

Sektor Keamanan Perspektif Hukum Internasional

ARTIKEL HUKUM

Dalam kajjian ini, penulis mengurai konsepsi-konsepsi elaboratif dari sektor keamanan perspektif hukum internasional, dikutip dari buku yang ditulis oleh Hans Born, dkk., Pengawasan Parlemen dalam Sektor Keamanan: Asas, Mekanisme dan Pelaksanaan, Penerjemah: J. Soedjati Djiwandono, Penerbit: Inter-Parliamentary Union Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Dicetak Edisi Terjemahan Indonesia: CSIS, Jakarta, 2005.

Selama dasawarsa terakhir, situasi keamanan global telah berubah secara dramatis. Ketika ancaman-ancaman lama telah semakin lenyap, tantangan-tantangan baru dan yang lebih “menakutkan” justru menggantikannya secara kurang kasat-mata. Kesadaran akan hal tersebut, mendorong pemikiran baru tentang gagasan-gagasan yang melandasi keamanan, konflik, dan perdamaian. (hlm. 17)

Unsur-Unsur Hubungan Kerja Permanen

LEGAL OPINION

TELAAH KASUS PEMBERI KERJA DAN NAMA PERUSAHAAN DALAM SLIP GAJI YANG SALING BERBEDA

PILIHAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERBAIK TERKAIT ELABORASI PERTIMBANGAN HUKUM KORPORASI TERKAIT HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN

Question: Agak bikin bingung, mana kriteria jenis kerja yang bisa dikontrakkan ke pekerja kontrak atau ke pekerja harian, dan mana yang hanya boleh dipekerjakan sebagai pekerja tetap. Ada parameter hukum yang bisa dipakai? Semisal, jika ada orang dipakai tenaganya untuk kerja selama 30 hari setiap bulannya, namun hanya untuk 2 bulan saja, apa si buruh bisa mengklaim dirinya sebagai pekerja tetap?

Wajib Militer dalam Perspektif Hukum Internasional

ARTIKEL HUKUM

Conscientious Objection
(Menolak Wajib Militer karena Alasan Nurani)

Tampaknya hampir pada konstitusi setiap negara, mengandung amanat agar pertahanan negara sebagai suatu kewajiban serta tanggung-jawab moril para warga negaranya. Di beberapa negara, tugas demikian sifatnya diwajibkan oleh hukum melalui “wajib militer” dengan tujuan bahwa setiap warganya dipersiapkan untuk dinas dalam angkatan bersenjata, manakala dianggap perlu oleh pemerintah nasional. Bukan berarti tiada escape clause, sebab sebagian besar negara dengan “wajib militer”, memasukkan dalam hukum nasional mereka “hak untuk menolak memanggul senjata”, yaitu keberatan karena alasan nurani dan “dinas alternatif”. (Hans Born, dkk., Pengawasan Parlemen dalam Sektor Keamanan: Asas, Mekanisme dan Pelaksanaan, Penerjemah: J. Soedjati Djiwandono, Penerbit: Inter-Parliamentary Union Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Dicetak Edisi Terjemahan Indonesia: CSIS, Jakarta, 2005, hlm. 199)

Ragam Keputusan / Penetapan Tata Usaha Negara yang dapat Digugat Ke PTUN

LEGAL OPINION

Question: Antara berita acara penolakan, dengan keputusan atau penetapan yang menolak permohonan, diartikan sama atau beda? Maksudnya, apa bisa berita acara penolakan yang dibuat instansi pemerintah itu dijadikan objek gugatan di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)?

Pidana Mengancam akan Mendobrak bila Pintu Tidak Dibuka Korban

LEGAL OPINION

Question: Bisa dipidana tidak, ada orang asing dengan sikap radikal seperti premanisme, yang mengancam-ancam akan dobrak pintu pagar rumah bila penghuni rumah tidak mau buka pintu rumah ketika orang asing itu memaksa untuk masuk?

Tips Praktis Merancang Petitum Gugatan yang Efektif & Efisien

ARTIKEL HUKUM

AMAR PUTUSAN PENGADILAN YANG BAIK, BERSIFAT “EXECUTABLE”. SEMENTARA, SURAT GUGATAN YANG IDEAL BERSIFAT “DAPAT DIEKSEKUSI”  SECARA MANDIRI OLEH PIHAK PENGGUGAT

Seluruh kalangan profesi litigator maupun pihak-pihak yang pernah terlibat dengan pengadilan di Indonesia, telah mafhum bahwa kendala paling besar yang akan mereka jumpai bukanlah pada saat mengajukan gugatan, namun pada saat mengeksekusi isi amar putusan Majelis Hakim—yang sekalipun itu telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Bahkan, tidak jarang terjadi, biaya dan kendala eksekusi jauh lebih kompleks dan lebih dilematis serta lebih dramatis ketimbang proses gugat-menggugat itu sendiri.

Kode Etik Militer Perspektif Hukum Internasional

ARTIKEL HUKUM

“Vis consilii expers mole ruit sua.” Kekuatan tanpa kebijaksanaan, akan runtuh karena kehebatannya sendiri. (Horace, Odes)

Terdapat perbedaan paradigma antara rezim militeristik lokal / domestik dengan asas militer global kontemporer. Telah terjadi pergeseran kecenderungan, salah satunya perihal kepatuhan “membuta” terhadap perintah atasan sebagai suatu rantai komando yang tidak dapat dibantah (chain of command), menjadi kepatuhan yang bersifat “rasional”—alias ketidak-patuhan yang dapat ditolerir oleh hukum internasional.

Pemenang Tender Menagih Pemerintah yang Ingkar Janji Membayar

LEGAL OPINION

Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Penguasa dan Menimbulkan Kerugian Sipil

Question: Kalau mau gugat pemerintah daerah yang mengadakan tender pengadaan baran atau jasa, tapi kemudian tidak mau bayar setelah selesai dikerjakan oleh pemenang tender, itu gugat ke mana agar dapat dihukum dan diperintahkan untuk segera membayar dan melunasi? Ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), ataukah ke Pengadilan Negeri?

Pidana Pengendara Menabrak Pejalan Kaki Hingga Terluka

LEGAL OPINION

Question: Jika ada korban sampai terkena tabrak oleh pengendara mobil, tapi korbannya tidak sampai mati, apa hukumannya? Kejadian terjadi tidak disengaja.

Menjual Harta Boedel Waris yang Belum Dibagi

LEGAL OPINION

Mengalihkan Kepemilikan Harta Boedel Waris Kepada Pihak Ketiga secara Legal

PEMBERIAN KUASA WAJIB BERBENTUK AKTA TERTULIS, SETIDAKNYA AKTA “DIBAWAH TANGAN”

Question: Seandainya ada harta warisan yang belum dibagi ke masing-masing ahli waris, bisa tidak harta tersebut dijual ke orang lain oleh salah seorang ahli waris?

Perlawanan Putusan Artbitase Vs. Perlawanan Penetapan Eksekuatur, Tidak Semua Putusan Arbitrase Asing dapat Dieksekusi di Indonesia

LEGAL OPINION

UPAYA HUKUM MELAWAN PUTUSAN ARBITRASE YANG PREMATUR

Question: Ada putusan arbitrase yang sebelumnya mengalahkan pihak perusahaan kami, dan kini rencananya mau kami lawan. Putusan arbitrase asing itu masih bisa dibatalkan oleh Pengadilan Negeri di Indonesia, bukan?

Pidana Menyadap & Menjual Siaran Televisi Berbayar Tanpa Izin

LEGAL OPINION

HUKUMAN YANG MENDIDIK MASYARAKAT, BERSIFAT MEMBUAT JERA PELAKU KEJAHATAN

Question: Kenapa kepada pelaku pelanggaran pidana, harus selalu dipidana penjara, kan sudah terbukti tidak efektif mengerem tingkat kejahatan?

Makna Petitum Ex Aequo Et Bono

LEGAL OPINION

Question: Benarkah “ex aequo et bono” itu hanya memungkinkan hakim untuk membuat putusan yang lebih rendah dari permintaan dalam tuntutan pokok dalam gugatan?

Ambiguitas Makna Menguasai secara Fisik dalam Hukum Pertanahan / Agraria

ARTIKEL HUKUM

Salah satu bidang hukum yang paling kontroversi sekaligus paling tidak rasional, dapat kita jumpai dalam tataran konsepsi hukum pertanahan nasional yang terkesan tidak rapih: tambal-sumbal dan tidak konsisten. Terdapat sebuah pertanyaan yang sedikit tidak lazim, namun dalam kesempatan ini akan penulis angkat sebagai topik bahasan karena sifatnya yang cukup penting untuk diurai dan diutarakan. Tanpa mengetahui “penyakitnya”, mustahil untuk menemukan “obatnya”, demikian pepatah klasik mengatakan.

Hak Tanggungan Tetap Sah Sekalipun Debitor telah Menipu sang Pemilik Agunan selaku Pemberi Jaminan

LEGAL OPINION

TIADA PURA-PURA DALAM KESEPAKATAN HUKUM

Question: Apa bisa dibenarkan secara hukum, bila seseorang menuntut dibatalkannya surat kontrak dengan alasan dulu hanya sekadar pura-pura tanda-tangan dan pura-pura menyetujui isi kontrak? Atau semisal seorang debitor telah memalsukan laporan keuangan dan legalitas usahanya saat mengajukan kredit, dan ketika dikemudian hari terjadi kredit macet, apakah pemilik agunan dapat menggunakan alasan-alasan itu untuk membatalkan ikatan Hak Tanggungan?

Pemecahaan Sertifikat Tidak dapat Menghapus Jalan Fasilitas Umum Sempadan Jalan

LEGAL OPINION

Kantor Pertanahan Menerbitkan Sertifikat Diatas Jalan Umum, Melawan Hukum

Question: Sukar dipercaya tapi benar-benar terjadi, BPN buat sertifikat baru untuk orang lain yang posisi tanahnya persis di depan rumah keluarga kami. Selama ini depan rumah kami adalah jalan umum akses keluar masuk penghuni rumah kami. Tidak mungkin orang BPN buat sertifikat tanpa lihat kondisi objek bidang tanah. Lagipula bukankah untuk bisa dikasih sertifikat, si pemohon sertifikat harus sudah sejak lama menempati objek tanah itu, tapi selama ini tanah itu adalah jalan umum akses keluar masuk kami?

Pengalihan Hak Pencairan Surat Berharga "Atas Nama"

LEGAL OPINION

PENGALIHAN HAK TAGIH (SUBROGASI) & PENGALIHAN HAK PENCAIRAN SURAT BERHARGA (ENDORSEMEN), SERUPA NAMUN TIDAK SAMA

Question: Kalau ada hak tagih atas piutang yang kami beli, namun dikemudian hari debitornya menunggak, yang berhak memberi somasi ataupun gugatan artinya hanya kami sendiri, bukan? Tidak perlu lagi menyuruh kreditor sebelumnya untuk menagih apalagi untuk mengajukan gugatan ke debitornya. Lagipula mereka mana mau, biar bagaimana pun piutang mereka telah kami beli, sehingga hak dan tanggung jawab semestinya sudah beralih pada pembeli piutang ketika debitornya telah diberi notifikasi tentang peralihan piutang ini.

Kompensasi bagi Kreditor Separatis yang Menolak Rencana Perdamaian Debitor PKPU

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana dengan nasib kreditor pemegang Hak Tanggungan yang tidak mau setuju dengan proposal debitor yang sedang dalam keadaan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)? Apa proposal perdamaian yang bila ternyata disetujui oleh mayoritas kreditor yang ada, homologasi itu mengikat juga kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan ataupun jaminan Fidusia yang tidak setuju?

Perihal apakah Notaris Wajib untuk Ikut Digugat dalam Gugatan Perdata

LEGAL OPINION

TELAAH KASUS KEMENANGAN MENJEGAL GUGATAN, SEBAGAI CERMINAN SIKAP TIDAK BERTANGGUNG-JAWAB

Question: Sebenarnya kalau ada sengketa transaksi bisnis berujung gugatan di pengadilan, itu pihak notaris yang buat akta perjanjiannya apa harus ikut diseret juga jadi tergugat? Rasanya tidak ada pengaruhnya bagi pokok masalah, sekalipun notarisnya tidak ikut digugat.

Kewajiban Pengusaha & Pekerja bila Perusahaan Pindah ke Lain Kota

LEGAL OPINION

TELAAH KASUS, PENGGUGAT & TERGUGAT SAMA-SAMA BERSALAH

Question: Gimana aturan hukumnya yang menjadi kewajiban masing-masing, antara pihak perusahaan dan pihak karyawan, bila seandainya pabrik perusahaan di satu kota tutup lalu pindah ke lain kota yang berjauhan provinsinya dari tempat semula perusahaan beroperasi?

Manusia Paling Berbahaya: TIDAK PUNYA MALU dan TIDAK PUNYA TAKUT

ARTIKEL HUKUM

Beberapa waktu sebelumnya pernah terjadi kejadian yang “aneh namun nyata” di kediaman penulis. Seseorang dengan menggunakan tongkat galah mencuri buah yang berbuah pada pohon buah di rumah penulis, meski dirinya tahu bahwa ada pemilik rumah sedang mengamati dan telah menegur perbuatan lancang mereka yang mencuri tanpa rasa takut apapun. Sekalipun telah ditegur, yang bersangkutan tetap asyik dengan kegiatannya mencuri, seolah memang itulah profesinya selama ini dalam mencari makan: mencuri makanan milik orang lain.

Ingkar Janji Menikahi setelah Menyerahkan Keperawanan

LEGAL OPINION

HUKUM ITU MURNI, NAMUN TIDAKLAH NAIF

Question: Pria yang justru menikahi wanita lain, meski dulu pernah janji akan menikahi perempuan yang sudah serahkan kegadisan pada pria yang janji akan menikahi itu, bisa digugat karena langgar janjinya?

Daya Ikat Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

LEGAL OPINION

Question: Jika surat anjuran Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) sifatnya tidak mengikat hakim di pengadilan, bagaimana dengan Surat Penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, seperti semisal masalah kekurangan pembayaran gaji UMR? Bukannya mereka semua sama-sama saja pegawai di Disnaker?

Standar Ganda Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Sengketa Kepemilikan

LEGAL OPINION

Question: Katanya jika sengketa kepemilikan tanah, itu bukan kewenangan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) sekalipun yang dipersengketakan ialah sertifikat tanah yang dibuat oleh Kantor Pertanahan. Tapi mengapa sengketa kepemilikan izin konsesi lahan dengan perusahaan lain, bisa diajukan ke PTUN? Logika semacam itu, entah bagaimana rasanya sulit dicerna.

Kemenangan Semu Gugatan Perdata, Telaah Kendala Eksekusi Putusan Pengadilan

LEGAL OPINION

KEMENANGAN GUGATAN, BUKAN AKHIR DARI SEGALANYA, PEMBUKA BABAK BARU PERKARA

Question: Sudah dibuat kontrak yang rapat sekali, tanpa celah, sehingga sewaktu-waktu pihak seberang yang melanggarnya dapat digugat. Rasanya sudah aman sekarang dan bisa percaya diri untuk berbisnis dengan rancangan kontrak semacam itu. Apa memang masih ada kendala yang mungkin dapat terjadi?

Kriteria Perintah Mutasi Kerja yang Tidak Sah

LEGAL OPINION

Question: Yang dimaksud dengan perintah mutasi yang sah atau yang memiliki nilai kekuatan hukum bagi seorang karyawan, itu yang seperti apa? Apa ada kriteria atau sejenisnya, untuk menentukan apakah suatu perintah mutasi dapat disebut sebagai sah atau tidaknya? Undang-undang tidak mengaturnya secara rinci atau spesifiknya tentang mutasi tempat kerja ini. Bukannya kesepakatan kerja itu boleh lisan, jadi perintah mutasi juga semestinya tidak ada masalah jika lisan saja diberikannya.

Perihal Hukum Karma Vs. Hukum Negara

ARTIKEL HUKUM

ADIL & TIDAK ADILNYA HUKUM KARMA, ITULAH HUKUM ALAM

Mungkin banyak diantara kita yang memilih untuk tidak memercayai hukum karma, karena memang “fakta selalu pahit” adanya (truth always bitter, as it is). Banyak diantara kita yang lebih menggemari sikap “menipu diri sendiri”, seolah sebuah dosa dapat “dihapus”, atau bahkan seorang penjahat berharap dapat masuk surga setelah melakukan serangkaian kejahatannya (villain who commited a series of crimes).

Sengketa Pelanggan Listrik di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

LEGAL OPINION

TELAAH GUGATAN YANG MENCEMARKAN NAMA DIRI SENDIRI

Question: Kalau ada perbedaan pendapat antara warga pemilik rumah dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara), selain ke pengadilan, penyelesaian sengketa bisa lewat BPSK, karena ngak mungkin kan konsumen listrik milih untuk diputus saja sambungan listriknya karena tidak ada alternatif kompetitor lainnya?