Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perdata secara Sederhana, Efesien, dan Cepat. Terobosan Mahkamah Agung Ri Tahun 2015

LEGAL OPINION

Question: Selaku masyarakat awam, kami tentunya mendengar isu tak sedap bahwa bersidang di pengadilan akan memakan waktu yang tidak sedikit, disamping meletihkan dan menguras energi. Benarkah demikian? Nampaknya masyarakat umum akan berpikir dua kali mencari keadilan di pengadilan jika demikian.

Gugatan Tidak dapat Didasarkan pada suatu Kondisi Penyalahgunaan Keadaan oleh Penggugat

LEGAL OPINION

Question: Baru-baru ini saya mengadakan perjanjian kerja dengan sebuah perusahaan. Memang, dahulu pada saat interview kerja disepakati bahwa gaji saya adalah sebesar 300.000 USD per tahun. Tiba-tiba kini perusahaan mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap perjanjian kerja tersebut, yang mencantumkan nominal gaji saya dalam dollar tersebut, dengan alasan telah terjadi perbuatan melawan hukum sehingga mereka meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Saya menilai ini semacam modus, dimana mereka dengan itikad buruk mencoba memerdaya dan mempermainkan saya selaku tenaga kerja. Apakah memang sedemikian fatalnya? Apakah memang benar kini terdapat peraturan bahwa segala jenis pembayaran, termasuk gaji pegawai, harus berbentuk mata uang lokal?

Tuntutan Pidana dan Gugatan Perdata, dapat Berjalan secara Paralel Bersamaan

LEGAL OPINION

Question: Apakah benar, bahwa jika seseorang karena menipu orang lain, maka jika orang tersebut dipidanakan karena menipu ataupun penggelapan, maka hutang-piutangnya atau tanggung-jawab atas kerugian korban yang ditipunya akan otomatis terhapus? Bisakah penipu tersebut dipidanakan sekaligus digugat untuk mengembalikan uang yang telah ditipunya kepada korban?

Mesin Industri Pabrik yang Diikat Menjadi Satu dengan Tanah dan Pabrik sebagai Satu Kesatuan Benda Jaminan Kebendaan dalam Satu APHT dan Satu Sertifikat Hak Tanggungan

LEGAL OPINION

Question: Acapkali terjadi, eksekusi terhadap tanah dan bangunan berhasil terjual lelang eksekusi hak tanggungan, sementara mesin-mesin di dalamnya belum laku terjual lelang eksekusi jaminan fidusia. Apakah bisa, terhadap mesin-mesin tersebut dilelang hak tanggungan satu paket dengan tanah dan pabriknya?

Asas Terang dan Tunai dalam Hukum Pertanahan Nasional, Kaitan Hak Kreditor Pemegang Jaminan Kebendaan dan Kepastian Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

LEGAL OPINION

Question: Penggugat mengklaim dirinya telah ditipu oleh Tergugat I yang merupakan pembeli rumah, hanya karena belum membayar lunas harga jual-beli. Oleh Tergugat I, tanah diagunkan kepada Tergugat II selaku bank pemberi kredit (dimana Tergugat I menjadi debitor Tergugat II), dan karena terjadi wanprestasi akad kredit oleh Tergugat I, agunan dijual secara lelang eksekusi dan tertarik pula Tergugat III sebagai pemenang lelang. Apakah gugatan Penggugat dapat mengamputasi hak dari pemenang lelang? Surat gugatan terlampir.

Tiadanya Klausul Sanksi Definitif dalam Kontrak atau Suatu Perjanjian, Bukan Merupakan Harga Mati Tertutupnya Upaya Menuntut Ganti-Rugi terhadap Pihak yang telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

LEGAL OPINION

Question: Berbagai pakar hukum, baik praktisi maupun akademisi, bahkan praktik di pengadilan, masih memandang bahwa kontrak adalah harga mati, dalam artian, bila dalam suatu kontrak yang telah ditanda-tangani para pihak ternyata tidak mengatur secara tegas dan leterlijk suatu ketentuan mengenai sanksi atau hukuman bila pelanggaran terjadi, maka dianggap bahwa norma-norma dalam kontrak tersebut dapat dilanggar sesuka hati dan dilecehkan. Lantas, jika demikian, apa bedanya antara norma hukum dengan norma sosial? Kontrak, adalah norma hukum, sehingga tidak sepatutnya bila tiada klasusul mengenai ganti-rugi lantas membuat pihak yang telah membawa kerugian bagi kami lolos begitu saja dengan berlindung dibalik kontrak yang tidak memuat klausul sanksi. Kontrak yang memuat klausul sanksi secara definitif kadang menjadi bumerang dikemudian hari, karena keadaan dan kondisi yang akan terjadi dikemudian hari tidak dapat diprediksi dan siapa yang akan tahu akan terjadi seperti apa. Terdapat 1001 variasi suatu pelanggaran kontrak, maka apakah harus dibuat 1001 klausul sanksi bagi 1001 pelanggaran tersebut? Pernyataan para sarjana hukum yang fatalis demikian sungguh tidak dapat diterima oleh kalangan masyarakat maupun pengusaha pada khususnya.

Kreditor Separatis menjadi Pemohon Pailit adalah Salah Kaprah, Dampak Segregasi antara Hukum Jaminan Kebendaan dengan Hukum Kepailitan di Indonesia

LEGAL OPINION

Question: Kami adalah kreditor pemegang jaminan Hak Tanggungan dan Fidusia. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah sudah tepat bila kami memutuskan langkah strategi untuk langsung mempailitkan debitor kami mengingat jumlah hutangnya yang menurut pertimbangan kami tidak akan ter-cover oleh agunan yang ada di tangan kami?

Kedudukan Hubungan Hukum Pihak Ketiga atas Perbuatan Hukum Pihak yang Mengatasnamakan Badan Hukum Perseroan Terbatas

LEGAL OPINION

Question: Bila tindakan direksi atau seorang direktur yang tidak meminta terlebih dahulu izin dari RUPS untuk mengagunkan (menjadikan jaminan) suatu aset perseroan, maka apakah perjanjian penjaminan tersebut mengikat perseroan bila kemudian RUPS menyatakan tidak mensahkan tindakan direktur demikian? Apakah direktur dapat bertindak untuk dan atas nama PT tanpa didahului izin oleh Dirut?

Tampilnya Dewan Komisaris sebagai Pejabat Pelaksana dari Tugas Direksi suatu Perseroan Terbatas

LEGAL OPINION

Question: Bila perusahaan sedang dalam sengketa di pengadilan dengan direksi, maka apakah benar bahwa yang dapat tampil untuk mengurus perusahaan adalah komisaris?

Janji Mengupayakan Berbeda dengan Janji yang Menjanjikan

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana perlindungan hukum pada profesi kedokteran, mengingat tidak ada jaminan apapun atas kesembuhan pasien, mengingat pula hubungan pasien dan dokternya terjadi secara insidentil, acapkali, sebagai contoh petugas dokter jaga di UGD dimana tiba-tiba dapat saja datang pasien korban tabrak lari. Sebaik apapun dokter menangani, bila pasien tersebut telah luka parah dan pasti akan meninggal, maka pasien tersebut pasti tetap akan meninggal. Namun, mengapa pihak dokter dan rumah sakit yang harus menanggung kesalahan dan menjadi kambing hitam sehingga seolah menjadi mangsa empuk untuk dijadikan objek pemerasan, baik secara pidana maupun perdata. Sebenarnya, dimana kepastian hukum bagi mereka yang berkecimpung dalam profesi kedokteran?