KONSULTAN, TRAINER, ANALIS, PENULIS ILMU PENGETAHUAN ILMIAH HUKUM RESMI

Konsultasi Hukum Pidana, Perdata, Bisnis, dan Korporasi. Prediktif, Efektif, serta Aplikatif. Syarat dan Ketentuan Layanan Berlaku

Kenali Spesifikasi Bidang Usaha Bisnis Anda untuk Menentukan Perizinan Teknis yang Wajib Dipenuhi

LEGAL OPINION
Question: Apakah kemasan plastik untuk makanan wajib mendapat izin BPOM? Apakah setiap keberadaan gudang wajib didaftarkan, yang bila tidak maka adakah sanksinya? Apakah setiap produk yang diedarkan di pasaran wajib mendapat logo Standar Nasional Indonesia (SNI)?

Hak Normatif Pekerja / Buruh atas Gaji Terutang

LEGAL OPINION
Question: Apa konsekuensi bagi Perusahaan bila menunggak gaji para pekerja?

Kupas Tuntas Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Pengupahan

LEGAL OPINION
Question: Mengapa Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (PP 78 Tahun 2015) menjadi demikian kontroversif di tengah masyarakat?

Dilematika BPJS Kesehatan bagi Kepentingan Pekerja / Karyawan Swasta Penerima Upah

LEGAL OPINION
Question: Apakah boleh perusahaan mendaftarkan karyawan pada asuransi kesehatan swasta sebagai alternatif BPJS Kesehatan? Atau jika pertanyaan kami ubah, bagaimaan jika karyawan yang memilih untuk melepaskan keanggotaan BPJS Kesehatan dan memilih asuransi kesehatan lain (swasta) sesuai kebutuhannya?

Peralihan Hak atas Tanah Tidak Mensyaratkan Pengukuran Ulang oleh Tim Ajudikasi Kantor Pertanahan

LEGAL OPINION
Question: Saat ini proses balik nama atas jual-beli tanah yang kami beli terkendala akibat salah satu pihak tetangga tidak mau memberikan tanda-tangan persetujuan pada surat pengukuran ulang sertifikat tanah sehingga sertifikat tanah yang kami tidak dapat dibalik-nama kepada nama kami. Masalah ini telah berlarut-larut selama satu setengah tahun. Adapun kronologinya ialah sebagai berikut. Pihak kantor pertanahan / BPN menyatakan bahwa yang menjadi prasyarat mutlak bagi kami untuk balik-nama hak atas tanah yang kami beli ialah berupa pengukuran ulang terhadap sertifikat hak atas tanah berupa SHGB No. ... , yang mana kini terkendala tidak mendapat tanda-tangan persertujuan satu tetangga atas hasil pengukuran. Hal tersebut sangat bergantung pada itikad baik tetangga, sementara peralihan hak ialah hak kami selaku pembeli hak atas tanah tersebut. Bisa jadi pihak tetangga telah menyerobot tanah kami, sehingga wajar bila tetangga tersebut tidak menyetujui pengukuran yang sedang BPN tangani atas tanah kami. Sekalipun benar harus dilakukan pengukuran ulang terhadap sertifikat tanah yang kami beli, apakah itikad baik tetangga menjadi harga mati?

Perihal Akuisisi Terselubung, Praktik Penyelundupan Hukum Anti Monopoli Usaha

LEGAL OPINION
Question: Apakah yang dimaksud dengan akuisisi dalam hukum perusahaan perseroan terbatas (PT), selalu berarti pembelian perdana sebuah perusahaan oleh pihak diluar perusahaan?