KONSULTAN, TRAINER, ANALIS, PENULIS ILMU PENGETAHUAN ILMIAH HUKUM RESMI

Konsultasi Hukum Pidana, Perdata, Bisnis, dan Korporasi. Prediktif, Efektif, serta Aplikatif. Syarat dan Ketentuan Layanan Berlaku

Mediasi Pertanahan Mengakibatkan Kadaluarsa Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara

LEGAL OPINION
Question: Apakah menurut SHIETRA & PARTNERS sebaiknya kami yang saat ini sedang bersengketa dengan pihak lain yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah yang tumpang-tindih dengan tanah kami, mengikuti proses mediasi yang diadakan oleh BPN, atau kami langsung saja melayangkan gugatan ke PTUN? Adakah ruginya bagi kami untuk mengikuti atau tidak mengikuti mediasi oleh BPN?

Tindak Pidana Korporasi Menjelma Tindak Pidana Pribadi Direktur Perseroan

LEGAL OPINION
TINDAK PIDANA PERSEROAN MENJELMA TINDAK PIDANA PRIBADI DIREKTUR PERSEROAN DENGAN SANKSI PIDANA PENJARA
Question: Bila yang menjadi pihak penjual tercatat atas nama badan hukum perseroan terbatas, apa bisa bila kemudian penjual ternyata memberi barang yang tidak sesuai dengan apa yang dahulu ditawarkan dan disepakati dibeli oleh pihak pembeli, bukankah resiko yang dihadapi penjual hanyalah berupa sanksi pidana berupa denda? Saya dengar bila tindak pidana korporasi maka tak mungkin memidana penjara sebuah badan hukum. Apa benar demikian adanya dalam praktik?

PHK yang Terbit dari PKWT yang Ilegal, Buruh / Pekerja yang Menggugat (Seyogianya) Berhak atas Upah Proses

LEGAL OPINION
Question: Apa dapat dibenarkan, bila pengadilan tidak memberi upah proses pada pekerja yang menggugat dengan alasan pemutusan hubungan kerja didasari PKWT, meski disaat bersamaan pengadilan setuju dengan permintaan pekerja agar dinyatakan PKWT tak sah sehingga otomatis menjadi pekerja tetap? Kok rasanya aneh, dan yang seperti ini sering dijumpai kawan-kawan kami. Jika caranya begitu, semua pengusaha bisa-bisa mengikat karyawan dengan PKWT semua meski dipekerjakan terus-menerus tanpa batas waktu agar terhindar dari resiko dihukum bayar upah proses.

Mengundurkan Diri Pekerja Berhak Uang Pisah

LEGAL OPINION
Question: Apabila pekerja mengundurkan diri apakah benar karyawan tersebut tidak berhak menuntut kompensasi apapun dari pengusaha?

Organisasi Tandingan Muncul, Selesaikan dahulu Sengketa Keperdataan di Pengadilan Negeri sebelum Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

LEGAL OPINION
Question: Saat ini kami menghadapi masalah, karena mendadak muncul organisasi lain yang menyaru menyerupai organisasi kami, tampil sebagai organisasi tandingan, dan dapat pengesahan pendirian oleh pemerintah. Nah, apakah bisa surat keputusan pemerintah tentang pengesahan pendirian organisasi baru tersebut kami ajukan keberatan agar dibatalkan oleh hakim PTUN?

PKWT Antar Grub Usaha Afiliasi, Telaah Kasus Penyalahgunaan Badan Hukum oleh Pemberi Kerja terhadap Buruh / Pekerja

LEGAL OPINION
Question: Saya sudah bekerja selama 10 tahun lebih pada owner/pemilik perusahaan yang sama, berkantor pada kantor yang sama, dengan jabatan yang sama pula. Hanya saja selama ini saya terikat hubungan kerja PKWT selama dua tahun yang kemudian saat jangka waktu kontrak akan berakhir, kemudian diikat PKWT baru atas nama perusahaan lain yang sebenarnya satu grub usaha dengan perusahaan lama, demikian seterusnya PKWT dibuat baru dengan nama PT lainnya yang sebetulnya juga dimiliki oleh owner yang sama. Jika caranya seperti ini, artinya saya hanya akan tetap tercatat sebagai karyawan kontrak selama apapun saya mengabdi? Pemilik grub usaha memiliki belasan PT yang kesemua itu berkantor di kantor yang sama, dengan manajemen yang sama pula.

PKWT Ilegal Menyandera Pengusaha, ketika Buruh / Pekerja Menggugat

LEGAL OPINION
Question: Sudah hampir 7 tahun bekerja dengan dasar ikatan PKWT yang diperpanjang tiap tahunnya. Kira-kira apa yang sebaiknya dapat dilakukan atas kondisi semacam ini? Gimana dengan kepastian masa depan seorang buruh dengan ikatan kerja yang aneh macam ini?

Dicabutnya Izin akibat Kelalaian Pemohon, Telaah Kasus Tidak Diberikannya Izin Pembukaan Lahan akibat Ketidaksiapan Pemohon Pengusaha Perkebunan

LEGAL OPINION
Question: Katanya bila pemerintah atau otoritas terkait tidak juga membuat surat jawaban atas permohonan, diartikan permohonan izin tersebut dikabulkan (keputusan tata usaha negara fiktif positif), apa betul demikian dalam praktiknya?

Pegawai BUMN/D Dilindungi Undang-Undang Ketenagakerjaan

LEGAL OPINION
Question: Apakah pegawai BUMN dilindungi oleh undang-undang tenagakerja juga layaknya pegawai swasta lainnya? Meski kekayaan BUMN adalah kekayaan negara yang tidak dipisahkan?

Meninggalnya Debitor Tidak Menghapus Kewajiban Hutang-Piutang

LEGAL OPINION
Question: Apakah dengan meninggalnya debitor / pemberi agunan, mengakibatkan lelang eksekusi atas jaminan kebendaan menjadi pupus / gugur demi hukum?

Larangan Masa Percobaan / Evaluasi dalam PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / Kerja Kontrak)

LEGAL OPINION
Question: Bagaimana jika seandainya pengusaha tiba-tiba memutus hubungan kerja, sementara jangka waktu PKWT dengan pihak pegawai belum berakhir, dengan alasan adanya masa percobaan atau evaluasi dan pekerja dinyatakan tidak lolos masa evaluasi untuk dapat terus bekerja? Adakah resiko hukumnya bagi pihak pemberi kerja untuk seketika dan sepihak memutus hubungan kerja dengan alasan tak lulus masa evaluasi ini?

Mantan Karyawan Berhak Menggugat Pemberi Kerja Lama yang Menyalahgunakan Keadaan

LEGAL OPINION
Question: Apakah pernah ada, gugatan dari pihak pekerja yang mengundurkan diri secara terpaksa, semisal perusahaan meminta karyawannya mengundurkan diri sebagai syarat agar gaji-gajinya yang selama ini belum diberikan akan diberikan ketika karyawannya ini mengundurkan diri atau bersedia tidak dilanjutkan hubungan kerjanya. Jika pernah terjadi, bagaimana praktik di PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) terkait masalah ini? Atau, apabila seorang pekerja saat kini telah bekerja pada perusahaan lain, apakah itu artinya melepas hak dirinya untuk menggugat perusahaan lama yang belum memberikan hak-hak normatif sang mantan karyawan?

Pidana Penjual Gas Elpiji yang Curang terhadap Konsumen

LEGAL OPINION
Question: Bila ada penjual atau agen gas yang mencurangi konsumen dengan mengurangi isi gas dalam tabung elpiji yang dijualnya sehingga merugikan konsumen, apakah bisa dilaporkan pidana ke polisi?
Brief Answer: Penjual, distributor, atau agen yang mencurangi konsumen dapat dipidana penjara berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen—dimana pasal mengenai ancaman pidana terhadap pelaku usaha ini bukanlah “macan kertas”, namun benar-benar telah diterapkan dalam praktiknya.

Tentukan Batas Akhir Mogok Kerja, PHK Tanpa Pesangon Mengancam Buruh / Pekerja atas Mogok Kerja Tidak Sah

LEGAL OPINION
Question: Kawan-kawan kami sedang merumuskan rencana mogok kerja. Nah, apakah dibolehkan oleh hukum, bila kami mencantumkan bahwa mogok kerja ini berlangsung hingga tuntutan kami dipenuhi perusahaan? Apa wajib, kami menyebut tanggal efektif mulai mogok sampai tanggal berakhirnya aksi mogok? Terlagi pula, apakah resiko bila seandainya pun dinyatakan sebagai mogok kerja tidak sah, hanya akan dikategorikan sebagai mangkir kerja?

Sita Jaminan Mengamputasi Hak Tanggungan, Overlaping yang Tidak Taat Asas Hukum Pertanahan

LEGAL OPINION
Question: Apa yang dapat dilakukan kreditor pemegang Hak Tanggungan bila seandainya agunan jaminan pelunasan kredit diletakkan sita jaminan oleh pengadilan berdasarkan gugatan pihak ketiga?

Subrogasi dalam Pertanggungan / Asuransi Terjadi demi Hukum

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya pihak kami yang merupakan penanggung kerugian nasabah pemegang polis asuransi, kami sebagai perusahaan asuransi seketika secara otomatis menggantikan posisi nasabah terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian, ataukah harus lewat mekanisme formalitas surat kuasa dari tertanggung?

Pekerjaan Tetap, PKWT Otomatis Menjelma PKWTT

LEGAL OPINION
Question: Sebagai kasir, saya bertugas menerima dan menyerahkan dana nasabah di sebuah bank swasta terkenal terbesar yang telah berdiri puluhan tahun di Indonesia. Namun setelah saya berbincang dengan sesama rekan kerja, barulah tahu kami bahwa seluruh kasir di bank ini diikat hubungan kerja kontrak selama tiga tahun. Nah, ketika pada tahun ketiga habis masa kontrak, apakah artinya saya benar-benar putus hubungan dengan pihak bank? Kalau caranya begitu tidak akan ada pegawai yang bisa menerima pesangon bekerja dari bank itu. Sungguh curang sekali caranya. Habis manis sepah dibuang.

Rolling Kerja secara Tidak Patut Merupakan Pemutusan Hubungan Kerja Terselubung dengan Ancaman Hukuman Pesangon Dua Kali Ketentuan

LEGAL OPINION
Question: Rencananya manajemen akan mengalihtugaskan saya pada divisi lain dari perusahaan. Namun saya merasa mutasi ini tidak mungkin bisa saya laksanakan karena saya tidak memiliki daya dukung pengetahuan ataupun kompetensi untuk tanggung jawab kerjaan saya nantinya. Bisa-bisa saya akan kena sanksi karena saya tak tahu apa yang harus saya lakukan pada tugas baru saya nantinya. Bisa-bisa saya kena pecat bila saya tak bisa apa-apa. Apa yang bisa saya lakukan terhadap keadaan saya ini? Rasanya seperti terjebak.

Ganti Rugi Bagi Pemilik Eks / Bekas Hak atas Tanah yang Ditolak Permohonan Perpanjangan Hak atas Tanahnya oleh Badan Pertanahan Nasional

LEGAL OPINION 
Question: Kantor Pertanahan menolak perpanjangan sertifikat tanah yang kami, pihak kreditor pemegang hak tanggungan secara mandiri ataupun bersama debitor, telah ajukan permohonan perpanjangan agar hak tanggungan tidak gugur berhubung tak lama lagi masa berlaku sertifikat tanah akan kadaluarsa. Apa yang kini bisa kami lakukan, BPN bersikukuh menolak permohonan kami?

Dilematika Objek Jaminan Fidusia, Gugatan Pihak Ketiga Menggugurkan Ikatan Jaminan Fidusia

LEGAL OPINION
Question: Apa mungkin ada gugatan pihak ketiga yang dapat menggugurkan sertifikat jaminan fidusia?

Peran Advokasi Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Konsumen

LEGAL OPINION
Question: Apakah boleh mendirikan organisasi swadaya masyarakat yang khusus berkecimpung dibidang pelayanan masyarakat berupa bantuan hukum bagi para konsumen di tanah air, sehingga konsumen yang merasa dirugikan pelaku usaha dapat organisasi kami bantu edukasi, mediasi, hingga tahap bersidang di peradilan, sekalipun tidak memiliki izin sebagai pengacara?

Kreditor Separatis Vs. Intervensi Kurator yang Mengatasnamakan Buruh Debitor Pailit

LEGAL OPINION
Question: Apakah buruh yang didudukkan dalam kategori hukum sebagai kreditor preferen, benar-benar sama sekali tidak berhak atas gaji terutangnya bila kreditor separatis menggunakan haknya untuk memparate eksekusi agunan debitor yang jatuh pailit?

Kreditor Beritikad Tidak Baik, Kasus Debitor yang Diwajibkan Membeli Polis Asuransi Jiwa atas Fasilitas Kredit dengan Agunan

LEGAL OPINION
Question: Saya merasa dirugikan karena dipaksa untuk mengikuti program asuransi jiwa yang ditetapkan sepihak oleh pihak bank. Sebagai debitor, saya adalah pengguna jasa, konsumen, tapi tak punya kebebasan. Praktik seperti itu kan, seperti monopoli. Sebenarnya apa hakim akan menilai suatu perkara secara patut atau tidaknya jika hal ini saya sengketakan? Lebih anehnya lagi, saya mengajukan diri sebagai debitor untuk memohon fasilitas kredit bukan tanpa agunan, tapi dengan agunan yang menjadi jaminan pelunasan kredit, lantas mengapa masih harus diwajibkan membayar polis asuransi dari perusahaan asuransi milik kreditor? Ini kan, ekonomi biaya tinggi namanya.

Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Maut, akibat Kondisi Kendaraan Tidak Layak Jalan, Diancam Pidana Penjara Undang-Undang Lalu Lintas

LEGAL OPINION
Question: Memang apa sih, kemungkinan terburuk jika pemilik kendaraan tidak melakukan KIR atau mengangkut muatan secara berlebihan?

Penyerobotan Tanah Pekarangan Tertutup Mensyaratkan Adanya Tanda-Tanda Batas Setidaknya Berupa Pagar pada Sebidang Lahan

LEGAL OPINION 
Question: Saya memiliki sebidang tanah kosong. Apakah  sebaiknya tanah tersebut saya pagari? Seandainya tanah tersebut tidak saya pagari, lantas ada yang menyerobot lahan saya, apakah bisa penyerobot itu dituntut pidana?

Sengketa Internal Perseroan Tidak dapat Merugikan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

LEGAL OPINION
Question: Bagaimana jika ada sengketa internal direksi perseroan terhadap owner dari perusahaan, apakah bisa mengancam hak kami selaku kreditor (pihak eksternal) dari perusahaan tersebut?

Asuransi Menimbulkan Hak Subrogasi demi Hukum dari Tertanggung kepada Penanggung terhadap Pihak Ketiga

LEGAL OPINION
Question: Sebuah perusahaan asuransi menuntut ganti-rugi kepada perusahaan kami, dengan alasan perusahaan asuransi tersebut telah mencairkan asuransi bagi nasabah mereka yang memang pernah kami rugikan tempo hari. Kok aneh, bukannya nasabah perusahaan asuransi itu yang menuntut ganti-rugi pada kami, tapi justru malah perusahaan asuransi yang merasa berhak menuntut. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana jika keduanya menuntut ganti-rugi pada pihak kami?

Girik termasuk Alas Hak dalam Permohonan Pendaftaran Hak atas Tanah untuk Penerbitan Sertifikat Tanah

LEGAL OPINION
Question: Apa yang menjadi syarat mutlak bagi pihak yang hendak mengajukan permohonan sertifikasi hak atas tanah? Maksudnya, apa yang menjadi syarat paling dasar terhadap berbagai permohonan hak atas tanah di Indonesia agar dapat memperoleh sertifikat tanah? Apakah girik termasuk dasar penguasaan yang dapat diajukan permohonan sertifikat tanah?

Fakta Dibalik Permohonan Perpanjangan Hak atas Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan

LEGAL OPINION
Question: Saya dengar untuk memperpanjang (keberlakuan masa berlaku) sertifikat tanah wajib dimohonkan 2 tahun sebelum kadaluarsa. Nah, jika diajukan dua atau tiga tahun sebelum masa berlaku sertifikat habis, nanti perpanjangan haknya apakah dihitung dari sejak saat dimohonkan atau sejak saat sertifikat tanah itu habis masa berlakunya? Apa konsekuensi terburuk bila SHGB milik saya tidak kunjung saya perpanjang meski telah habis masa berlakunya, saya dengar hak atas tanah menjadi jatuh pada tanah negara, apa benar?

Mutasi Tugas Pokok Kerja Tidak Layak, Pekerja Berhak Minta PHK dengan Pesangon Dua Kali Ketentuan

LEGAL OPINION
Question: Apa kemungkinan yang terburuk yang dapat terjadi seandainya manajemen memutasi karyawan pada divisi lain atau pada tupoksi (tugas pokok dan tanggung jawab) lainnya yang tidak disukainya namun tetap manajemen paksakan?

Rahasia Pribadi Nasabah Jasa Keuangan, Privasi

LEGAL OPINION
Question: Sebagai konsumen, sebenarnya apa saja informasi terkait nasabah pemegang polis asuransi yang wajib dirahasiakan oleh perusahaan asuransi penerbit polis? Sepertinya selama ini saya hanya pernah mendengar mengenai rahasia nasabah bank.

Sengketa Tanah, Kewenangan PTUN ataukah Pengadilan Negeri

LEGAL OPINION 
Question: Saat ini kami sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan, karena terjadi tumpang-tindih sertifikat tanah kami dengan pihak lain. Menurut SHIETRA & PARTNERS, sebaiknya kami mengajukan gugatan ke PTUN ataukah PN? Kami dari dahulu bingung dengan kedua jenis pengadilan ini.

Sita Jaminan Gugur saat Pailit / PKPU Menimpa Harta Debitor

LEGAL OPINION 
Question: Bila benda bergerak dan harta tak bergerak milik lawan telah kami sita jaminan lewat putusan pengadilan, apakah artinya kedudukan kami telah aman? Maksudnya, bahwa sita jaminan yang telah sah terhadap harta kekayaan lawan pasti akan dapat melunasi piutang kami bila lawan tidak juga menunaikan kewajibannya? Nah, bila seandainya lawan jatuh ke dalam keadaan pailit ataupun PKPU, apakah saya selaku penyita jaminan dikategorikan sebagai kreditor istimewa ataupun kreditor yang hak pelunasannya lebih didahulukan (preferen) terhadap para kreditor lainnya?

Gugatan Debitor Menjadi Bumerang, Tips dan Trik bagi Pembeli / Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah beserta Bangunan Diatasnya

LEGAL OPINION
Question: Sebagai pemenang lelang eksekusi Hak Tanggungan, bagaikan “babak-belur” menghadapi fakta bahwa objek lelang eksekusi yang saya beli dari Kantor Lelang Negara, dalam kondisi berpenghuni. Debitor terlelang eksekusi tak mau mengosongkan diri dari rumah objek lelang, dan biaya eksekusi pengosongan di pengadilan demikian tinggi. Belum lagi kini debitor mengajukan gugatan pembatalan lelang terhadap saya dan kreditor. Adakah solusi bagi saya selaku pemenang lelang menghadapi dilematika demikian?

BPSK Tidak Berwenang Sidangkan Sengketa Nasabah Debitor, Sekalipun Debitor adalah Konsumen Lembaga Keuangan / Pembiayaan

LEGAL OPINION
Question: Saya dengar Badan Penyelesaian Sengeketa Konsumen (BPSK) tak berwenang memutus sengketa antara nasabah debitor dengan lembaga keuangan, apa benar? Bukankah nasabah debitor juga termasuk konsumen yang dilindungi UU Perlindungan Konsumen?

Menggugat agar Diizinkan Pensiun, Tanpa Disertakan Program Jaminan Hari Tua maka Pekerja Berhak atas Pesangon Dua Kali Ketentuan

LEGAL OPINION
Question: Saudara kami sedang menghadapi masalah pelik. Dirinya terbilang sudah sangat lanjut usia, namun pihak pengusaha belum juga mau membuat keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) usia pensiun yang kelihatannya memang disengaja untuk tidak memberi saudara kami pesangon yang memang sudah menjadi haknya. Apa yang bisa saudara kami atau kami lakukan agar beliau dapat dinyatakan pensiun disertai kompensasi pesangon? Lebih rumit lagi, karena saudara kami selama puluhan tahun bekerja pada pengusaha tersebut sama sekali tidak disertakan pada program jaminan hari tua maupun pensiun. Sebenarnya apakah ada aturan hukum mengenai kapan seorang pegawai swasta wajib dinyatakan pensiun?

Sengketa Perdata Tidak dapat Dipidanakan, Sengketa Kepemilikan Tanah Domain Perkara Perdata

LEGAL OPINION
Question: Apakah pelaku pengrusakan barang akan selalu terjerat oleh Pasal 406 KUHP mengenai pengrusakan barang?

Syarat Mutlak Dikualifikasi Mengundurkan Diri sebagai Pekerja

LEGAL OPINION
Question: Apa yang menjadi syarat mutlak agar seorang pekerja dapat dikualifikasi sebagai mengundurkan diri? Bisakah bila telah berminggu-minggu pihak pekerja tak juga kunjung masuk kerja, maka seketika pihak perusahaan mengartikannya karyawan tersebut telah mengundurkan diri?

Strict Liability Usaha Perkebunan, Dilarang Lalai untuk Menjaga Kondisi Lahan Hak Guna Usaha

LEGAL OPINION
Question: Apa yang menjadi the worst case bila seandainya pengusaha perkebunan membuka lahan perkebunan dengan cara membakar lahan gambut di kawasan suaka alam? Apakah dicabutnya izin usaha perkebunan sudah cukup membebaskan tanggung jawab perdata pengusaha?

Pemotongan Pohon Berujung Pidana

LEGAL OPINION
PIDANA DAN PERDATA SALING TERKAIT ERAT SATU SAMA LAIN, KEBENARAN DALAM PERSEPSI PERDATA DAPAT MEMBEBASKAN KESALAHAN PIDANA
Question: Apakah merusak pohon seseorang dapat dikenakan pidana?

Berhak Pesangon Tolak Mutasi Lokasi Tempat Kerja

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya apa yang menjadi konsekuensi terburuk dari tidak patuh terhadap perintah perusahaan untuk mengikuti mutasi kerja? Apakah karyawan akan dipecat tanpa hak pesangon karenanya? Menakutkan sekali menolak dimutasi mengakibatkan dipecat tanpa pesangon, sementara pihak pengusaha dapat seenaknya memutasi karyawan. Sebenarnya apakah pekerja wanita dapat dimutasi lokasi tempat kerja oleh perusahaan ke luar daerah?

Perseroan Terbatas Vs. PT. Khusus, terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

LEGAL OPINION
Question: Apa benar, perusahaan asuransi maupun lembaga pembiayaan hanya dapat dimohonkan pailit ataupun PKPU oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan)? Bagaimana jika kasusnya perusahaan asuransi yang hendak kami pailitkan sudah lama dicabut izin usaha perasuransiannya, apakah hanya tetap OJK yang berwenang mengajukan pailit atas perusahaan asuransi tersebut?

Penyelundupan Hukum Pertanahan, Jual-Beli dengan Hak Membeli Kembali untuk Menyamarkan Hubungan Hukum Hutang-Piutang

LEGAL OPINION
Question: Sekarang ini saya diminta untuk menandatangani akta jual-beli atas tanah milik saya, karena saya telah meminjam sejumlah dana (hutang) kepada orang tersebut. Pemberi pinjaman menjelaskan, bahwa dalam akta jual-beli akan diberi hak membeli kembali kepada saya, ketika saya mampu mengembalikan dana yang saya pinjam darinya. Saya ingin tahu bagaimana praktik dan pandangan hukum mengenai seputar hal ini, karena saya sama sekali tak mengerti soal mekanisme jual-beli yang sebenarnya tersangkut-paut dengan pinjaman.

Resiko Hukum Jaminan Perseorangan (Borgtocht / Personal Guarantee)

LEGAL OPINION
Question: Saat ini saya sedang diminta untuk menandatangani akta pemberian jaminan perseorangan atas hutang yang dipinjam oleh seorang rekan usaha. Memang apa konsekuensi terburuk (the worst case) yang dapat terjadi pada saya secara hukum dikemudian hari?

Siteplan Mengikat Developer / Pengembang Perumahan

LEGAL OPINION
Question: Kami dari perusahaan developer atau real estate, memiliki sebidang hamparan tanah bersertifikat HGB (Hak Guna Bangunan). Mengapa oleh Pemda (Pemerntah Daerah) setempat kami hanya diizinkan membangun dan memecah tanah tidak boleh sepenuhnya 100% dari luas SHGB yang kami miliki. Apa konsekuensinya bila kami tetap mendirikan bangunan ataupun memecah sertifikat secara utuh seluasan bidang tanah yang kami punya?

Menagih secara Tidak Patut, Kreditor dapat Digugat Debitor dan Dihukum Ganti-Rugi oleh Pengadilan karena Dinilai Perbuatan Melawan Hukum yang Terbit dari Hubungan Kontraktual

LEGAL OPINION
Question: Apakah ada sanksi hukuman perdata terhadap kreditor yang menagih hutang dengan cara-cara tidak layak seperti meneror, intimidasi, bahkan sampai berupa ancaman terhadap debitor dan keluarganya?

Modus Penghapusan Masa Kerja secara Terselubung

LEGAL OPINION
Question: Saya dan kawan-kawan adalah pegawai yang sudah lama bekerja pada sebuah perusahaan. Mendadak kami diminta untuk menandatangani perjanjian kerja, namun saya menolak karena mencantumkan tanggal saat ini sehingga seolah saya baru resmi menjadi pekerja sekarang ini. Apakah saya berhak menolak menandatangani perjanjian tersebut meski diperintahkan atasan dengan alasan bila tak turut menandatangani maka saya diartikan sebagai mengundurkan diri? Memang dahulu kami belum pernah membuat perjanjian kerja secara tertulis saat menjadi pegawai.

SHGB Rumah Susun yang Kadaluarsa akibat Sengketa antar Perhimpunan Penghuni

LEGAL OPINION
Question: SHMSRS (Sertifikat Hak Milik atas Satuan Unit Rumah Susun) yang hendak keluarga kami beli memiliki dasar tanah bersama berupa SHGB (Hak Guna Bangunan). Dari informasi yang kami himpun dari beberapa penghuni apartemen, SHGB tersebut akan segera kadaluarsa. Jika unit apartemen tersebut tetap kami putuskan untuk beli, apakah ada jaminan hukum bahwa pemerintah akan memberikan izin perpanjangan SHGB tanah bersama letak berdirinya apartemen?

Kemenangan Akrobatik Hukum

ARTIKEL HUKUM
Siapa yang menguasasi metode “Akrobatik Hukum”, maka ia akan keluar sebagai pemenang, tak perduli seberapa tidak bermoral orang tersebut. Demikianlah “hukum rimba” yang berlaku dalam “hukum negara” yang kental nuansa politis ketimbang nuansa yuridis. Ber-akrobatik-lah, maka akan dapat berkelit dari jerat hukum.
Secara falsafah hukum, tiada istilah “alat bukti rekaman yang didapat secara tidak sah”, yang ada ialah “apakah sudah tepat dan pada waktu yang tepat alat bukti rekaman tersebut dibuka kepada publik”. Bukti tetaplah bukti, itulah fakta hukumnya.

Hakim Mahkamah Konstitusi yang justru Paling Banyak Melanggar Konstitusi

ARTIKEL HUKUM
Jika Anda ditunjuk dan diangkat menjadi salah seorang dari sembilan pejabat Hakim Konstitusi, sebaiknya Anda tolak, karena Anda dan juga saya pastilah akan membuat pelanggaran terhadap hukum dan kebenaran.
Mengapa dapat demikian? Artikel ini akan mengupas sisi gelap Mahkamah Konstitusi RI yang masih mengadopsi sistem Majelis Hakim tetap berupa sembilan orang panelis Hakim Konstitusi dengan mekanisme “Palugada”—apa yang Elu mau gua ada.

Kewenangan Dinas Perumahan Terbitkan Perintah Pengosongan Rumah dari Penghunian Tidak Sah

LEGAL OPINION
Question: Atas objek rumah yang saya beli secara sah serta sertifikat tanah telah dibalik-nama keatas kepemilikan saya, namun penjual/penghuni objek rumah tak juga mau mengosongkan diri dengan baik-baik untuk kami tempati. Apakah ada dinas tertentu yang berwenang menjadi lembaga bagi warga negara pembeli tanah / rumah untuk mengadu selain kepada pengadilan?

PHK Tanpa Kesalahan diartikan Efisiensi sehingga Buruh / Pekerja Berhak Pesangon Dua Kali Ketentuan

LEGAL OPINION
Question: Jika karyawan dipecat tanpa ada kesalahan substansiel untuk dituduhkan, maka kompensasi apa yang akan dijatuhkan majelis hakim seandainya perihal PHK sepihak oleh perusahaan ini dipermasalahkan pekerja dengan menggugat ke PHI?

Hibah Tanah yang Dipersulit Ahli Waris Lainnya

LEGAL OPINION
Question: Saya mendapat sebidang petak tanah dari hibah yang diberikan kepada saya. Petak tanah tersebut adalah separuh kecil dari bidang tanah milik pemberi hibah. Namun saat ini ketika saya hendak meminjam asli sertifikat tanah guna dipecah untuk menindaklanjuti hibah, para ahli waris pemberi hibah menolak menyerahkan aslo sertifikat tanah kepada saya. Adakah langkah yang dapat saya lakukan atas masalah ini?

Menggugat Badan Usaha CV (Persekutuan Komanditer / Commanditaire Vennootschap)

LEGAL OPINION
Question: CV (Commanditaire Vennootschap / Persekutuan Komanditer) katanya hanyalah sebentuk badan usaha, bukan badan hukum, sehingga yang dapat digugat dan menggugat ialah pengurus aktif dari CV tersebut. Masalahnya kini kami hanya tahu nama CV yang hendak kami gugat, namun kami tidak tahu nama persisnya dari pengurus aktif CV tersebut untuk kami gugat. Apakah dibenarkan oleh praktik peradilan bila kami menjadikan nama CV serta tempat kedudukan CV sebagai pihak tergugat tanpa menyebutkan nama dan alamat pengurus aktifnya? Saya tak tahu apakah pihak CV tersebut yang selama ini berbisnis dengan saya adalah selaku karyawan ataukah direktur dari CV, itupun kalau hanya inisial saja yang belum tentu sama dengan nama dalam KTP.

Tumpang Tindih Sertifikat Tanah Dibatalkan PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara

LEGAL OPINION
Question: Ada sebagian dari tanah keluarga kami yang sudah bersertifikat, ternyata tumpang tindih dengan sertifikat milik orang lain atas bidang tanah yang sama. Bisakah kami meminta Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertifikat pihak lain tersebut yang tumpang tindih dengan sertifikat kami?

Jaminan Hari Tua Pekerja dapat Dituntut di Hadapan Pengadilan Hubungan Industrial

LEGAL OPINION
Question: Seperti yang kita ketahui, disertakannya pekerja pada program jaminan hari tua dan pensiun merupakan hak normatif setiap pekerja. Apabila perusahaan selama ini tidak pernah menyertakan karyawannya pada program jaminan hari tua demikian, dapatkah digugat ganti-rugi atas setiap tahunnya pekerja telah bekerja tanpa disertakan pada program jaminan hari tua?

Pihak Ketiga Memblokir Sertifikat Tanah

LEGAL OPINION
Question: Saat ini kami dari pihak perbankan bersama debitor pemberi agunan hendak memperpanjang sertifikat tanah Hak Guna Bangunan yang menjadi agunan. Namun kini kami menghadapi masalah terkait agunan tanah tersebut dengan pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik tanah. Sebenarnya apakah pihak ketiga bisa seenaknya mengajukan blokir terhadap tanah yang telah bersertifikat? Sebagai kemungkinan terburuk, mungkinkah blokir yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut akan menghambat proses perpanjangan hak atas tanah yang kami mohonkan, mengingat ikatan Hak Tanggungan atas agunan dapat gugur bila hak atas tanah kadaluarsa?

Penjelasan Pasal Bersifat Merinci, dan Merinci Pastilah Memuat Norma yang Menambah Luas atau Sebaliknya Menyempitkan Norma Hukum dalam Pasal yang Dijelaskan

ARTIKEL HUKUM
Truk pengangkut bahan pangan / sembako, merupakan faktor produksi dalam sudut pandang kebutuhan pokok masyarakat. Truk pengangkut kontainer ataupun pengangkut logistik, juga merupakan faktor produksi dalam sudut pandang kalangan produsen. Bus umum pengangkut penumpang, juga merupakan faktor produksi dari sudut pandang perusahaan pengangkut penumpang.
Apa yang dimaksud dengan faktor produksi? Faktor produksi artinya bersifat mutlak dalam suatu rantai produksi, dimana tanpa adanya faktor tersebut maka produksi tidak akan terjadi secara lengkap / utuh. Bahkan bagi supir taksi baik konvensional ataupun pemesanan via daring, kendaraan mereka merupakan satu-satunya unsur “produktif” itu sendiri sebagai pendapatan.

Constitutional Complaint dalam Mahkamah Konstitusi RI

ARTIKEL HUKUM
Constitutional Complaint menjadi salah satu topik yang paling menarik dalam praktik Mahkamah Konstitusi RI (MK RI). Constitutional Complaint itu sendiri dimaknai sebagai suatu upaya warga negara dalam melakukan komplain terhadap implementasi norma dalam undang-undang yang dihadapkan keapda fakta realita (de facto) praktik para aparatur negara menyimpang dari kaidah dalam pengaturan undang-undang, sehingga dinilai merugikan hak warga negara atas kepastian hukum yang dilindungi oleh Konstitusi negara RI.
Bagaimana pendirian MK RI mengenai kewenangan atau tidak berwenangnya institusi ini melakukan pemeriksaan dan memutuskan permohonan Constitutional Complaint? Dari berbagai putusan MK RI, kerap dijumpai rumusan amar putusan yang menolak uji materil dengan dasar pernyataan: “Yang diajukan  oleh Pemohon ialah mengenai implementasi norma, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus. Sesuai atau tidak sesuainya aparatur negara dalam mengimplementasi ketentuan aturan hukum tertulis, ialah diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi.”

Tiada Kepastian dalam Hukum, Kasus Prosedural Sengketa Gugatan Pembatalan Merek di Pengadilan Niaga

ARTIKEL HUKUM
Aturan Hukum dibentuk guna memberi kepastian hukum bagi setiap pengemban hukum. Setidaknya begitulah kesan yang hendak dibangun negara berhukum. Hukum bagai kegiatan eksperimental yang tiada berkesudahan.
Bila dalam metode ilmiah saintifik ilmu alam, disebut ilmiah bila dengan suatu metode tertentu akan menghasilkan output yang seragam dilakukan oleh beragam peneliti, semisal mencampur senyawa X ke dalam senyawa Y akan menghasilkan reaksi senyawa Z. Maka dalam hukum para ilmuan hukum bagaikan “ber-ju-di” pada pusaran arus “tak beraturan”.
Kasus serupa, dengan dasar hukum yang sama, hasil putusan hakim bisa beragam, bahkan saling bertolak belakang. Dilematika ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Semua negara hukum mengalami fenomena serupa. Hukum menjelma menjadi “selera hakim” ketika aturan tertulis ditafsirkan sesuai “kacamata” masing-masing hakim. Disini kita masuk dalam ranah psikologi sang pemutus.

Preman yang Dipelihara Negara, Hukum Seyogianya Bersifat Solutif Sekaligus Aplikatif

ARTIKEL HUKUM
MAIN HAKIM SENDIRI AKIBAT HUKUM NEGARA YANG TIDAK USER FRIENDLY
Prosedural hukum harus dipermudah, hukum lewat insfrastrukturnya harus memberi akomodasi tegaknya keadilan, terutama secara perdata agar tidak menerbitkan ekses-ekses negatif seperti perbuatan main hakim sendiri.
Menempuh proses hukum kadang tidak efesien, hingga kerap terdengar selentingan sindiran bahwa bila menempuh jalur gugatan maupun pelaporan pidana kepada pihak berwajib, maka “hilang sapi melapor ke polisi justru hilang sampai kandang sapinya juga”.

PKWT dengan Masa Evaluasi, Demi Hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya bila calon karyawan/pekerja disodorkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun, satu tahun lamanya atau bahkan tanpa batas waktu, namun berisi syarat akan dievaluasi setiap tiga atau setiap enam bulan, apakah PKWT demikian sah atau justru otomatis demi hukum hubungan hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)?

Direktur Perseroan Bukanlah Pekerja

LEGAL OPINION
Question: Pak Hery (SHIETRA & PARTNERS) mengatakan bahwa Direksi tidak masuk dalam kategori “pekerja” yang dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik Direksi WNA maupun WNI. Nah, itu kan, artinya owner dari perusahaan dapat saja membuat modus, mengangkat pekerja yang sudah puluhan tahun bekerja pada perusahaan sebagai Direktur, lantas diberhentikan tanpa pesangon karena tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bukankah ini artinya membuka “celah hukum” bagi pemilik usaha untuk berbuat nakal?

Masa Berlaku Blokir Tanah Bersertifikat, Aturan Main yang Kerap Dilanggar Sendiri oleh Badan Pertanahan Nasional

LEGAL OPINION 
Question: Sebenarnya apa benar tanah dapat diajukan blokir ke BPN hingga bertahun-tahun bahkan hingga tanpa batas waktu? Lebih mengherankan lagi ketika blokir diajukan oleh pihak ketiga yang bukan pemilik hak atas tanah, jadi buat apa dibuat sertifikat tanah? Hal ini sering kali kami alami dan sangat membingungkan saya tentang aturan main di BPN. Sebenarnya bagaimana pengaturan hukum mengenai blokir tanah? Buat apa ada sertifikat bila bisa diblokir orang lain seenaknya.

Demonstrasi Pekerja adalah Mogok Kerja

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya apakah tindakan buruh seperti orasi, berteriak-teriak, demonstrasi, dan bentuk-bentuk semacam itu bahkan mematikan mesin pabrik dapat dikategorikan sebagai “mogok kerja”?

Pengunduran Diri Dicabut Pekerja

LEGAL OPINION 
Question: Apakah surat pengunduran diri dapat dicabut kembali oleh karyawan suatu perusahaan? Saya berencana menggugat perusahaan ke PHI dengan meminta pesangon, sementara jika dihitung mengundurkan diri maka karyawan tidak mendapat hak atas pesangon, lagipula pengunduran diri tersebut bersumber dari tekanan yang dilakukan management, bukan dari kemauan pribadi saya selaku karyawan yang tidak tahan dengan intimidasi atasan.

Lahan Hak Guna Usaha Terbakar, Dicabut Hak atas Tanahnya

LEGAL OPINION
Question: Apakah terdapat ancaman sanksi perdata bila Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan kami terbakar?

Menggugat Sisa Kompensasi PHK Sepihak Pengusaha

LEGAL OPINION
Question: Saya hendak menggugat perusahaan yang telah memecat saya karena setelah mengetahui uang pisah yang diberikan perusahaan tidak sesuai ketentuan, sehingga tujuan saya menggugat agar dapat diberikan kompensasi PHK yang sesuai hukum yang memang menjadi hak saya selaku pekerja yang diberhentikan secara sepihak. Baru-baru ini saya mendengar kalau pekerja sudah terima uang pisah, apakah benar itu artinya pekerja dianggap diam-diam menerima PHK atas dirinya dan tidak bisa lagi menuntut kekurangan kompensasi ataupun gaji yang kurang dibayar bulan sebelumnya? Mana sempat saya hitung dulu berapa hak saya ketika diberikan uang pisah saat di-PHK sepihak saat itu.

Menguji Materil / Menggugat Peraturan BPN ke Mahkamah Agung RI

ARTIKEL HUKUM
Kementerian Agraria RI / BPN tampaknya tengah belajar dari pengalaman pahit dikalahkan penulis dalam “perang” yang penulis ajukan dalam mekanisme Uji Materil (judicial review) terhadap salah satu norma dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang SOP BPN yang oleh Mahkamah Agung RI register Nomor 38 P/HUM/2015tanggal 23 Desember 2015, Uji Materil dikabulkan MA RI sehingga Kepala BPN dihukum untuk mencabut salah satu ketentuan hukumnya tersebut.
Sekadar kilas balik, betapa sukar berkorespondensi dengan pejabat BPN. Tiada satupun korespondensi surat penulis yang dibalas oleh BPN, tiada satupun hasil audiensi dengan berbagai pejabat BPN yang mendapat tanggapan sebagaimana mestinya, sehingga pada akhirnya penulis merasa tersudut dan memilih jalan terakhir dengan mengajukan uji materil yang tentunya membuat malu lembaga pertanahan tersebut.

Salah Transfer Dana pada Rekening Bank Penerima Lain

LEGAL OPINION
Question: Bagaimana mekanismenya untuk meminta agar dana yang telah salah saya transfer kepada orang yang keliru, dapat saya mintakan kembali? Saya salah alamat rekening ketika mentransfer dana.