04 Juli, 2018

INKRACHT, NEBIS IN IDEM, GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya kalau terjadi gugatan yang “nebis in idem” (keadaan dimana terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, baik karena putusan pengadilan ataupun karena dilekatkannya irah-irah berdasarkan amanat undang-undang), maka isi amar putusan hakim nantinya menyatakan gugatan penggugat itu “ditolak”, ataukah menyatakan bahwa gugatannya dinyatakan “tidak dapat diterima” (niet ontvankelijk verklaard)?
Brief Answer: Secara yuridis, putusan dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka gugatan atas perkara tersebut tidak dapat dimajukan ulang untuk kedua kalinya, agar tidak menjadi tumpang-tindih (overlaping) antar putusan, sebagai bentuk kepastian hukum yang perlu dijaga. Yang masih terbuka hanyalah upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali, selama hak tersebut belum kadaluarsa.
Jika atas perkara yang sama dan telah inkracht demikian diajukan kembali oleh pihak Penggugat yang sama ke hadapan pengadilan guna diperiksa dan diputus ulang, maka secara teori Majelis Hakim memiliki kewajiban dalam amar putusannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat “tidak dapat diterima” karena “nebis in idem”.
Namun dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, putusan perihal “nebis in idem” ini baru akan diperiksa dan diputus setelah melalui serangkaian proses pembuktian dan jawab-menjawab antara Penggugat dan pihak Tergugat yang telah sangat menguras waktu dan energi—sangat berlainan dengan eksepsi perihal “kompetensi absolut” yang seketika diperiksa sebelum memasuki acara pembuktian, apakah peradilan bersangkutan berwenang memeriksa dan memutus.
Berlainan juga dengan perihal eksepsi “kompetensi relatif” pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus, sekalipun gugatan Penggugat dinyatakan “tidak dapat diterima” oleh Majelis Hakim, namun masih membuka peluang bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kembali di pengadilan setempat yang paling berwenang untuk memeriksa perkara.
Sebaliknya, dalam perkara gugatan yang sejatinya “nebis in idem”, memang secara yuridis sudah tidak ada upaya hukum lagi (dengan asumsi permohonan Peninjauan Kembali telah ditolak atau tidak diajukan setelah beberapa waktu tertentu), karena putusan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga secara falsafah lebih tepat substansi amar putusan yang seyogianya dijatuhkan ialah “Menolak gugatan yang diajukan Penggugat”, alih-alih “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”—karena frasa “tidak dapat diterima” selalu bermakna konotasi sebagai “masih dapat diajukan gugatan ulang”.
PEMBAHASAN:
Sebagai ilustrasi konkret, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau sengketa gugatan perdata register Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.BAU tanggal 11 Juni 2015, perkara antara:
1. NY. TAIBA M. DJAFAR; 2. AMIN BAYANI; 3. DRS. HAMDU GAMBO, sebagai Para Penggugat; melawan
1. NY. HJ. SITI AENUN DJARIAH sebagai Tergugat; dan
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) WILAYAH SULAWESI TENGGARA, cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BAU-BAU, selaku Turut Tergugat.
Penggugat semula merupakan penghuni sebuah rumah yang menjadi Objek Sengketa perkara gugatan ini, namun telah pernah dieksekusi pengosongan oleh Tergugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penggugat tetap mengajukan gugatan ini, dengan harapan (semu) dapat membatalkan putusan yang telah inkracht demikian.
Dimana terhadapnya, Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawaban dan para pihak telah jawab-menjawab mengenai eksepsi tersebut;
“Menimbang, bahwa Majelis setelah memperhatikan surat gugatan, jawab menjawab dan pembuktian yang dilakukan oleh Para Pihak, mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:
“Bahwa Kuasa Hukum Tergugat menyatakan gugatan para Penggugat telah ‘ne bis in idem’ karena pihak-pihak dan tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini, sebelumnya sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri yang sama yaitu Pengadilan Negeri Bau-Bau dalam perkara perdata nomor 22/Pdt.G/2011/PN.BB tertanggal 10 januari 2012, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sultra dalam perkara nomor 24/PDT/2012/PT.Sultra tertanggal 23 mei 2012, serta dikuatkan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kasasi Nomor 2589 K/PDT/2012 tertanggal 31 juli 2013. Dan bahkan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan telah pula dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 17 Desember 2014;
“Menimbang, bahwa syarat-syarat gugatan dapat dikatakan telah ‘ne bis in idem’ adalah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka pada putusan tidak melekat ‘ne bis in idem’. Syarat-syarat tersebut. diantaranya adalah:
a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
c. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
d. Subyek atau pihak yang berperkara adalah sama;
e. Objek yang digugat sama;
“Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Para Peggugat, yang digugat oleh Para Penggugat adalah mengenai klaim kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa pada tahun 2003 serta pengukuran terhadap tanah sengketa yang telah dilakukan oleh turut Tergugat;
“Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 22/PDT.G/2011/PN.BB, Tergugat yang dahulunya sebagai Penggugat juga mempermasalahkan mengenai kepemilikan atas tanah sengketa, sehingga yang disengketakan dalam perkara yang sekarang dan perkara terdahulu adalah perkara yang sama, yaitu mengenai sengketa kepemilikan terhadap tanah sengketa;
“Menimbang, bahwa perkara Nomor 22/PDT.G/2011/PN.BB tersebut selanjutnya setelah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan kemudian diputus lagi dalam peradilan tingkat Kasasi tertanggal 31 juli 2013, sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi upaya hukum biasa terhadap perkara tersebut. Upaya hukum yang dapat ditempuh adalah Peninjauan Kembali, namun upaya tersebut merupakan upaya hukum luar biasa sehingga tidak menjadikan putusan kasasi tersebut menjadi putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
“Menimbang, bahwa putusan Kasasi Nomor 2589 K/PDT/2012 tertanggal 31 juli 2013 (bukti T-7) berisi putusan yang ‘menolak permohonan kasasi para Penggugat’, dengan pertimbangan bahwa putusan judex factie tidak bertentangan dengan hukum, dan/atau undang-undang;
“Menimbang, bahwa selanjutnya peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, semuanya telah memutus pokok perkara yang disengketakan, sebagaimana terdapat dalam bukti T-5 dan T-6;
“Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat dan persesuaian keterangan saksi-saksi dari Tergugat yang menyatakan tanah sengketa telah dieksekusi, maka terbukti bahwa tanah yang disengketakan sudah pernah diperkarakan dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2011/PN.BB yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sultra dalam perkara nomor 24/PDT/2012/PT.Sultra tertanggal 23 mei 2012, serta dikuatkan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara kasasi Nomor 2589 K/PDT/2012 tertanggal 31 juli 2013;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini telah ‘ne bis in idem’ sehingga oleh karenanya eksepsi Kuasa Tergugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan;
M E N G A D I L I :
DALAM EKSEPSI:
- Mengabulkan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA:
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

Kebenaran maupun keakuratan publikasi website, TIDAK DIJAMIN. Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan jaminan kebenaran data. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung website.

Syarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASIHANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi"). Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Reservasi Jadwal: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif jasa, untuk dapat kami layani)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18.
- Email: konsultasi@hukum-hukum.com, hery.shietra@gmail.com

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Hanya klien pembayar tarif konsultasi maupun pembeli eBook, yang berhak atas informasi yang benar. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut".

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat sangat fatal akibatnya. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

COMING SOON

COMING SOON
eBook Mengupas Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM