ALAS HAK Versus HAK ATAS TANAH

LEGAL OPINION

Question: Bukankah aturan hukum mengatakan jika sudah garap tanah selama puluhan tahun, maka penggarapnya dianggap sebagai pemilik yang sah sehingga tak boleh lagi aparat mengusir penggarap yang sudah lama menempati tanah? Kami punya bukti bayar PBB.

Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI 2016

ARTIKEL HUKUM

Mahkamah Agung kembali menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung, perihal rumusan kaidah hukum quasi legislatif, yang sebetulnya merupakan domain / ranah parlemen sebagai pembentuk undang-undang. Pada tanggal 9 Desember 2016, Ketua Mahkamah Agung RI melalui suratnya Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tentang Surat Edaran MA RI Nomor 4 Tahun 2016, telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh jajaran Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Tinggi seluruh Indonesia.

Banyak terdapat terobosan serta pembaharuan paradigma hukum kontemporer dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini—bahkan dapat kita sebut sebagai sudut pandang baru yang baru sama sekali, terutama oleh Hakim Agung Kamar TUN. Adapun beberapa kaidah menarik yang akan SHIETRA & PARTNERS kemukakan dari SEMA tersebut, sebagai berikut:

KEADILAN HUKUM Versus KEADILAN SANUBARI

ARTIKEL HUKUM

Pernah terjadi (meski sebenarnya jamak terjadi), seorang tenaga kerja dipekerjakan pada sebuah pengusaha selama hampir belasan tahun, dengan diikat sebagai pekerja kontrak. Menjelang tahun berikutnya, pekerja di-putus hubungan kerjanya (PHK), dengan alasan habis masa berlaku kontrak kerja. Alhasil, bahkan pengadilan menolak gugatan permintaan pesangon sang pekerja.

Dilematika Penyelundupan Hukum PKWT terkait Jenis Pekerjaan Tetap

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya untuk pekerja satpam, itu jenis pekerjaan tetap ataukah boleh berdasarkan PKWT? Semisal petugas satpam sebuah pergudangan. Selama gudang itu ada, maka tentunya pekerja pengamanan pasti diperlukan, tidak mungkin tidak, meski pengusaha memiliki bidang usaha ekspedisi barang. Seperti sikat gigi, gimana jadinya tanpa odol?

Cacat Prosedural Pengukuran Objek Tanah terkait Tanah Hak Milik yang Saling Berbatasan

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya ketika pihak tetangga akan mengajukan pengukuran dalam rangka membuat sertifikat tanah, apakah pemilik tanah yang saling bertetangga harus dilibatkan?

Hak Kreditor atas Objek Agunan Ketika Hak Tanah Dicabut Pemerintah karena Terlantar

LEGAL OPINION 

Question: Selaku kreditor, kami sangat cemas sekali bila agunan sertifikat yang diberikan debitor sampai hapus hak atas tanahnya. Apakah mungkin, bila sertifikat tanah debitor yang menjadi agunan di tangan kami, lantas tanpa sepengetahuan kami kemudian dicabut oleh pemerintah dengan alasan ditelantarkan oleh pemegang hak?

Mengundurkan Diri tanpa Hitam Diatas Putih, Tidak Sah

LEGAL OPINION

Question: Atasan pernah menjanjikan nominal pesangon bila saya bersedia mengundurkan diri. Namun ternyata pengusaha ini ingkar janji. Untung saya mengundurkan diri tanpa ada bukti tertulis. Bisakah saya nyatakan bahwa saya masih sebagai pegawai, bila baru sebatas menyatakan mengundurkan diri secara lisan?

Pidana Kekayaan Negara yang Dipisahkan Pada BUMN/D

LEGAL OPINION

Question: Apa benar, pejabat pada badan usaha milik negara, dapat dikriminalisasi dengan alasan terjadi kerugian usaha? Namanya juga bisnis, bisa untung ya bisa juga merugi.

1 Hari Mogok Kerja Tidak Sah Berujung PHK

LEGAL OPINION

Question: Ada sebagian dari karyawan kami yang mogok di pabrik, tidak sah pula. Mereka mogok memang hanya selama satu hari lamanya, tapi bisakah mereka dipecat karena mogok kerja tak sah, tanpa pesangon apapun?

MALA IN SE Versus MALA PROHIBITA

ARTIKEL HUKUM

Sesuatu disebut “jahat”, karena ia memang berkarakter “jahat” secara natural-iahnya, atau “jahat” karena hukum negara mengaturnya sebagai perbuatan “jahat”? Demikian kerap kali celah hukum dijadikan sebagai isu klasik yang tak henti diperdebatkan. Hukum menjadi panglima, diluar hukum berarti adalah suatu kebolehan sekalipun tak lolos uji moril.

Meski hukum memiliki asas fiksi berbunyi: semua orang dianggap tahu hukum, namun secara rasional asas hukum demikian adalah absurb adanya. Bahkan seorang hakim dan sarjana hukum tak mampu mengetahui segala hukum positif yang berlaku di suatu negara.

Pidana Penyiaran Tanpa Izin dari Pemerintah

LEGAL OPINION

Question: Perusahaan kami adalah penyelenggara layanan televisi parabola berlangganan. Ada suatu pihak yang telah menyadap siaran kami, lalu mengkomersialkannya. Dari informasi, ia tidak memiliki izin penyiaran. Bisakah orang itu dituntut pidana?

Alat Bukti Keterangan Saksi yang Dicabut di Persidangan, sebagai Variabel Bebas yang Tidak Mengikat Hakim

LEGAL OPINION

Question: Seorang tersangka dijadikan terdakwa di persidangan, akibat buntut dari laporan polisi seorang pelapor yang mengaku sebagai korban. Pertanyaannya, bisakah kemudian korban tersebut mencabut keterangannya di polisi tempo hari, agar tuntutan jaksa menjadi gugur?

Intimidasi Pengusaha yang Mendesak Pekerja agar Mengundurkan Diri, Menjadi Bomerang

LEGAL OPINION

Question: Bila posisi saya selaku pejabat tertentu pada sebuah lembaga swasta, mendadak meja kerja saya diberikan pada pekerja lain, maka artinya sikap perusahaan terhadap saya diartikan sebagai apa? Bila PHK, tiada surat PHK resmi yang saya terima. Tapi kini saya tak ada ruang kerja juga tak ada sesuatu yang dapat saya lakukan di perusahaan itu. Akses saya pun tidak dapat lagi. Saya sudah tidak tahan. Saya musti gimana?

Pemberi Sewa Lahan yang Jatuh Pailit Versus Kepastian Hukum bagi Penyewa

LEGAL OPINION

Question: Bukankah untuk buat perjanjian sewa tempat usaha, cukup dengan akta sewa-menyewa dibawah tangan? Memangnya mengapa SHIETRA & PARTNERS merekomendasikan untuk menuangkan perjanjian sewa ini dalam bentuk akta notaris?

RES IPSA LOQUITUR, Intuisi Hakim

ARTIKEL HUKUM

Dalam terminologi hukum, terdapat sebuah terminologi yang cukup ‘eksotis’, dikenal dengan istilah “Res Ipsa Loquitur”, yang kerap dimaknai secara harafiah sebagai “alat bukti itu sendiri yang telah mengungkapkan faktanya”. Alat bukti bisa jadi adalah benda mati yang dihadapkan jaksa atau penggugat di persidangan. Benda mati tersebut seperti belati yang memiliki bercak darah, atau dokumen palsu, sebenarnya tidak berbicara apa-apa—namanya juga benda mati, keterangan ahli bisa khilaf, dan saksi pun bisa berdusta.

Opinio Juris Sive Necessitatis

LEGAL OPINION

Question: Dari beberapa putusan pengadilan dalam dan luar negeri, hakim ketika membuat pertimbangan hukum ada menyebutkan perihal istilah opinio necessitatis. Maksudnya apa?

Otoritatif Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

LEGAL OPINION

Question: Memang apa akibatnya, bila nota pegawai pengawas tenagakerja tak dihiraukan pihak pengusaha?

Akibat Membuka Ruang / Celah Kesalahan

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) menyebutkan agar tidak membuka ruang kesalahan. Maksudnya apa?

PKWT, Dilema Jenis Pekerjaan Tetap dalam Proyek

LEGAL OPINION

Question: Untuk pekerjaan suatu proyek yang akan selesai suatu waktu nantinya, tak akan ada masalah kan, pakai PKWT?

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

ARTIKEL HUKUM

Dalam dunia digital, data pribadi menjadi objek riskan yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab. Oleh karenanya hukum merasa perlu untuk mengatur perihal pengamanan data pribadi terkait sistem transaksi elektronik. Kini telah hadir peraturan teknis perihal perlindungan data pribadi dalam sistem transaksi secara daring.

Dipecat Jauh Setelah Masa Kerja Kontrak Berakhir, Berhak Pesangon 2 Kali Ketentuan

LEGAL OPINION 

Question: Saya ada kontrak kerja, namun sudah lama habis masa berlakunya. Tiba-tiba sekarang bos suruh saya tidak lagi masuk kerja, katanya sudah habis masa kontrak saya. Lha, kontrak itu sudah lama habis jangka waktunya, kok baru sekarang diberhentikan seenaknya. Kira-kira seperti apa bila permasalahkan ini diproses secara hukum?

Pembuatan Akta Perdamaian di Luar Pengadilan

LEGAL OPINION

Question: Apakah ada aturan baku untuk membuat akta perdamaian di luar proses peradilan?

Sama-Sama Salah = Sama-Sama Benar, Tiada dapat Disengketakan

ARTIKEL HUKUM

Dalam dunia kode pemograman, dikenal istilah “logika biner”. Hanya dikenal dua istilah dalam dunia digital: angka O atau angka 1. “True” or “false”. Namun, dalam sistem digital modern di masa mendatang, logika biner ini akan mulai digantikan dengan logika majemuk, bahkan dikenal pula “fuzzie logic” yang sarat alogaritma dan turut menautkan berbagai variabel bebas serta variabel terikat yang berjumlah masif.

Makna Hukum sebagai sebuah Sistem

ARTIKEL HUKUM

Tentu, kita sering mendengar atau bahkan mengucapkan istilah “sistem”. Namun, apakah yang dimaksud dengan sistem? Apa pula korelasinya antara “sistem” dengan “hukum”?

Dalam dunia digital, seorang programer ketika menyusun sebuah aplikasi komputer, menciptakan serangkaian alogaritma yang terdiri dari kumpulan perintah-perintah. Perintah-perintah berupa bahasa pemograman yang sejatinya tidak berbeda dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum negara yang disusun oleh ahli peraturan perundang-undangan. CIri khas sistem: adanya pola.

Putusan Provisi oleh Mahkamah Konstitusi

LEGAL OPINION

Question: Apa Mahkamah Konstitusi dapat diminta untuk mengabulkan permohonan putusan provisionis?

Cara Membaca UUD (Undang-Undang Dasar)

ARTIKEL HUKUM

Bagaimana cara membaca UUD RI 1945 atau yang dikenal dengan istilah hukum sebagai “Konstitusi Republik Indonesia”?

Jawabnya: tidak ada.

Namun sebagai pedoman, masih terdapat garis petunjuk yang secara samar-samar masih dapat penulis berikan sebagai suatu tata cara atau panduan sederhana dalam memahami dan membaca spirit suatu Konstitusi.

Akibat Perusahaan Outsource Tidak Berbadan Hukum

LEGAL OPINION

Question: Apa boleh, saya buka perusahaan outsource namun bentuknya CV?

Menggugat Badan Usaha CV

LEGAL OPINION

Question: Apa betul, jika ingin gugat sebuah CV, harus cari tahu dulu siapa pengurusnya untuk disebut namanya dalam surat gugatan kami ke CV itu sebagai pihak tergugat? Maksudnya, apa betul, CV tak bisa digugat?

Hukum dalam Etika Komunikasi

ARTIKEL HUKUM

Dalam sudut pandang kehidupan sehari-hari, hukum dapat dimaknai sebagai “wajah” etika komunikasi. Dalam kesempatan ini penulis akan mengangkat topik sederhana mengenai hukum dalam perspektif etika komunikasi, yang kerap kali bersinggungan dalam setiap sendi aktivitas kita, yang mana besar kemungkinan tidak kita sadari, sedari mulai melangkah keluar dari kediaman kita, hingga kita kembali ke peraduan.

Bahasa Hukum Tidak dapat Diasumsikan telah Sempurna

ARTIKEL HUKUM

Bahasa memiliki keterbatasannya sendiri, baik bahasa dalam komunikasi lisan/verbal/isyarat maupun komunikasi tertulis. Tak ada bahasa yang sempurna, sehingga tiada pula wadah komunikasi yang dapat diasumsikan telah sempurna sejak semula.

Makna Pidana Denda dengan Kurungan Pengganti

LEGAL OPINION

Question: Apa yang dimaksud dengan pidana kurungan pengganti?

Sengketa PHK Kadaluarsa 1 Tahun, Belenggu Skoorsing

LEGAL OPINION

Question: Katanya untuk bisa menggugat ke pengadilan terkait karyawan yang dipecat seenaknya oleh atasan, boleh diajukan kapan saja. Apa benar begitu?

Akibat Agunan Boedel Pailit yang Disita Pidana

LEGAL OPINION

Question: Ada beberapa harta debitor (dalam pailit) yang disita oleh polisi untuk kepentingan penyidikan serta penuntutan pidana, katanya. Untuk melawan penyitaan tersebut, karena yang pastinya merugikan boedel pailit yang menjadi hak pelunasan para kreditor, kemana atau pengadilan manakah yang paling berwenang memutus? Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Niaga?

Surat Ukur Sertifikat Tanah yang Tumpang Tindih

LEGAL OPINION

Question: Saat ini saya sedang bersitegang dengan pihak lain yang mengklaim juga memiliki sertifikat tanah atas bidang lahan yang sama. Sertifikat mana yang lebih benar di mata hukum, yang lebih dahulu terbitnya atau sertifikat yang baru belakangan terbit?

Hangusnya Uang Sisa Kerja Kontrak

LEGAL OPINION

Question: Saya dipecat secara sepihak oleh manajemen. Saya ini pegawai kontrak. Saya protes dan mengadukan ini pada pihak otoritas ketenagakerjaan. Lantas atas teguran Disnaker, kemudian perusahaan memanggil saya untuk kembali masuk kerja. Apabila saya pilih untuk tak kembali ke perusahaan itu, apakah saya berhak menuntut sisa upah saya dari jangka waktu kontrak yang tersisa ke PHI?

Freelance Tanpa Perjanjian Tertulis, Menjelma PKWTT Demi Hukum

LEGAL OPINION

Question: Saya dan beberapa kawan marketing lainnya dikatakan bos kami sebagai freelance, jadi tak bisa minta pesangon ketika diberhentikan. Apa benar begitu aturannya? Kami sudah lama bekerja pada bos kami itu. Dan sampai sekarang tak ada perjanjian kerja apapun.

Pidana Skema Piramida Investasi Keuangan

LEGAL OPINION

Question: Saat ini saya ada menaruh investasi kepada satu lembaga keuangan non bank. Tapi dana saya tak bisa dicairkan meski sudah jatuh tempo, dengan alasan perusahaan mereka belum mendapat nasabah baru. Apakah ini bisa dipidanakan? Apa pula hubungannya antara dana saya yang tak kunjung dicairkan dengan belum ada investor baru.

Pekerja Lansia yang Menggugat PHK dengan Alasan Pensiun meski Baru Dipekerjakan saat Pekerja telah Lanjut Usia

LEGAL OPINION 

Question: Demi alasan kemanusiaan, perusahaan saya ada mempekerjakan seorang pegawai lanjut usia. Mendadak, beberapa waktu kemudian, pegawai ini minta di-PHK dengan alasan sudah pensiun, disertai tuntutan pesangon pula. Padahal, saat kami pekerjakan umurnya sudah lebih dari 57 tahun. Apa yang jadi hukumnya ini?

Masa Jabatan Pengurus Koperasi Habis, Hapusnya Legal Standing

LEGAL OPINION

Question: Bila masa jabatan pengurus koperasi telah melampaui masa jabatan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi, apa masih boleh mengurus koperasi dengan alasan belum ada ditunjuk pengurus baru?

Pencemaran Nama Debitor oleh Perbankan

LEGAL OPINION

TAK MACET, DEBITOR DI-BLACKLIST SISTEM INFORMASI DEBITOR, BANK DIHUKUM 1 MILIAR RUPIAH

Question: Baru-baru ini saya mengajukan fasilitas kredit ke sebuah lembaga keuangan, namun ditolak dengan alasan yang sangat mengejutkan, yakni hanya karena kebetulan jabatan profesi kerja saya ialah selaku direktur sebuah perseroan terbatas yang jatuh dalam status kredit macet. Saya baru menjabat direksi pada perusahaan yang sudah lama berstatus tak sehat dari segi keuangan ini. Bagaimana ini?

Dinas Perumahan & Perintah Pengosongan

LEGAL OPINION

Question: Apa benar, dinas perumahan punya kewenangan untuk diminta warga pemilik rumah untuk menerbitkan perintah pengosongan pada penghuni yang tidak berhak?

Jalan Umum Tidak dapat Diajukan Sertifikat Tanah

LEGAL OPINION

Question: Apakah jalan umum yang selama ini menjadi akses jalan keluar masuk warga setempat, dapat diajukan sertifikat tanah oleh suatu pihak?

Kepastian Hukum bagi Pemilik Sertifikat Tanah

LEGAL OPINION

Question: Pihak kami membeli tanah dari seorang warga setempat, dan kini sudah dibalik-nama keatas nama kami. Mendadak, suami dari pihak penjual, mengklaim tanah miliknya telah digelapkan oleh sang istri. Bila pihak tersebut menggugat kami ini, apakah sertifikat tanah kami ini berisiko dibatalkan? Bukankah absurb, klaim-klaim semacam itu? Dimana bentuk perlindungan hukum oleh negara yang telah menerbitkan sertifikat ini?

Asas Legalitas Pidana Anak

ARTIKEL HUKUM

Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak register Nomor 1/PUU- VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011, dirumuskan tiga permasalahan yang hendak dijawab:

1. Apakah batas usia anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun merupakan batas usia yang terlalu rendah sehingga dapat melanggar hak-hak konstitusional anak dan bertentangan dengan UUD 1945?

2. Apakah penerapan hukum melalui peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat merupakan ketentuan yang bertentangan dengan asas legalitas hukum pidana dan bertentangan dengan UUD 1945?

3. Apakah klausul Anak Nakal dapat dipidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan tindakan yang melanggar hak konstitusional anak yang bertentangan dengan UUD 1945?

Non Retroaktif Tindak Pidana Anak

LEGAL OPINION

Question: Saya dengar, anak yang belum mencapai umur 12 tahun, tak dapat dipidana. Masalahnya, jika saat terjadinya pelanggaran hukum, anak itu dibawah 12 tahun, namun saat mulai diperiksa polisi lalu dibawa ke pengadilan, sudah lebih dari umur 12 tahun. Ini gimana?

Retreat, antara Mundur dan Introspektif

ARTIKEL HUKUM

Hukum dikenal sebagai instrumen yang keras, imperatif, memaksa, dan kadang menyakitkan. Bila melihat dari sudut pandang demikian, akan membuat warga negara frustasi dan merasa terbebani. Ujungnya, hukum akan dipandang sebagai musuh atau “pihak luar”, bukan sebagai kawan ataupun rekan seperjalanan kehidupan peradaban.

Jeruk Makan Jeruk, Hakim Mengadili Hakim

ARTIKEL HUKUM

Kemanakah, bila masyarakat / warga negara hendak menguji materiil (judicial review) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA)?

Penetapan Wali Anak Dibawah Umur oleh Orang Tua Terkait Hak Atas Tanah

LEGAL OPINION

Question: Ada sertifikat tanah yang tercatat atas nama anak kami. Namun bank menolak untuk dijadikan agunan, dengan alasan anak dibawah umur belum dapat melakukan perbuatan hukum, dan juga tak bisa diwakili meski oleh orang tuanya sendiri. Bank meminta penetapan wali dari pengadilan. Bukankah orang tua kandung merupakan wali dari anak kandung?

Agen Asuransi Nakal, Tanggung-Jawab Vicarious Liability

LEGAL OPINION

Question: Klaim asuransi ditolak perusahaan asuransi dengan alasan yang kurang saya pahami. Kelihatannya agen asuransi yang menawarkan produk pada saya dahulu telah tidak jujur atau berbohong saat menjual produk. Apa agen yang tak jujur macam itu dibenarkan jadi alasan bagi perusahaan asuransi untuk berkilah? Bagaimana sih hukumnya?

Akibat Hukum Kelalaian Mencatatkan Peralihan Hak atas Tanah

LEGAL OPINION

Question: Ini ada tanah yang sudah kami bebaskan dari para pemiliknya, agar dapat dijadikan jalan keluar masuk pekerja dan kendaraan areal pabrik kami. Nah, apakah cukup begitu saja, berupa akta pembebasan lahan?

Lelang Eksekusi yang Belum Dijalankan, dapat Dibatalkan

LEGAL OPINION

Question: Dalam dunia lelang eksekusi jaminan kebendaan seperti Hak Tanggungan dan Fidusia, terdapat istilah, lelang yang sudah dijalankan tak dapat dibatalkan. Apa yang dimaksud dengan lelang yang sudah dijalankan ini?

Delik Aduan Penghinaan terhadap Presiden dan Pejabat Negara

ARTIKEL HUKUM

Dalam stelsel pemidanaan di Indonesia, dikenal dua konsep mengenai siapa yang berhak melaporkan suatu dugaan tindak pidana, yakni delik umum dan delik aduan. Delik umum, diartikan sebagai setiap warga negara berhak melaporkan suatu tindak pidana yang ia ketahui, sekalipun sang pelapor bukanlah korban dari tindak pidana tersebut.

Buruh Meng-Eksekusi Pengusaha

LEGAL OPINION

Question: Sudah keluar putusan pengadilan, dan sudah pula berkekuatan hukum tetap, bahwa perusahaan dihukum membayar sejumlah gaji yang menjadi hak saya yang hingga kini belum diberikan pada saya. Nah, apa yang selanjutnya dapat saya lakukan, karena hingga kini pihak pengusaha belum juga mematuhi isi putusan?

Campur Aduk Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, Tidak Selamanya Diartikan Gugatan “Kabur”

LEGAL OPINION

Question: Teori dalam teks ilmu hukum memisahkan antara gugatan PMH dan gugatan wanprestasi. Apa yang akan terjadi bila gugatan salah merumuskan konstruksi hukum, dari gugatan wanprestasi menjadi gugatan PMH, apakah akan otomatis gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena obscuure libel?

Perang Dingin dalam Hubungan Industrial, antara Otak dan Emosi

LEGAL OPINION

Question: Saya sebagai seorang pegawai suatu perusahaan, dipecat secara sepihak, namun saya tentang. Setelah saya lawan, saya kembali dipanggil masuk kerja. Tapi saya tak diberi pekerjaan apapun dan semua pekerja lainnya menjadi bersikap dingin terhadap saya. Bagaimana ini? Bagaimana sikap saya agar posisi hukum saya benar?

Contoh Homologasi Akta Perdamaian dalam PKPU

LEGAL OPINION

Question: Seperti apa bentuk akta perdamaian rencana perdamaian antara debitor (dalam PKPU) dan para kreditornya?

Pidana terhadap Pengusaha yang Tidak Membayar Upah, Tidak Menghilangkan Hak Pekerja atas Upahnya

LEGAL OPINION

Question: Tidak membayar upah proses, apakah dapat dipidana? Sekalipun ternyata dapat dipidana, apakah artinya hak kami atas gaji yang belum dibayarkan pengusaha tersebut lantas diartikan sebagai hangus?

Perbedaan antara Baik, Benar, dan Bagus

ARTIKEL HUKUM

Apakah ada bedanya, antara bagus, baik, dan benar? Kedua kata ini kerap kita jumpai dalam keseharian. Perihal “bagus”, tiada faedah untuk dibahas, karena sifatnya sangat subjektif karena terkait dengan selera masing-masing individu yang tentunya saling berbeda (sebagai contoh: tiada makanan yang betul-betul enak / bagus, karena masing-masing lidah memiliki seleranya sendiri), Baru-baru ini penulis menyimak seorang tokoh, mengungkapkan terdapat perbedaan antara “baik” dan “benar”.

Perbedaan antara Pungli dan Menyuap

ARTIKEL HUKUM

Dalam hukum tindak pidana korupsi, terdapat dua subjek hukum yang saling berinteraksi dan bertransaksi, yakni pihak sipil dan pihak pemegang otoritas pemerintahan. Namun apakah setiap hubungan hukum transaksional diluar koridor hukum, masuk dalam kategori tindak pidana korupsi?

Apa pula beda antara terkena pungungan liar dengan memberi sogokan (alias menyuap)?

BUMN/D yang Memfasilitasi Praktik Monopoli Swasta

LEGAL OPINION

Question: Kami dari salah satu penyedia jasa layanan angkutan penumpang, merasa adanya diskriminasi dari pihak pengelola bandara, dalam hal ini notabene BUMN Persero. Kami dikatakan taksi plat hitam, jadi tak boleh beroperasi menaikkan penumpang di bandara oleh pihak otoritas bandara. Anehnya, ada sebuah perusahaan taksi konvensional kompetitor kami, yang selama ini boleh menaikkan dan menurunkan penumpang serta menerima order pesanan di bandara, secara terang-terangan, meski kendaraan roda empat mereka berplat nomor hitam dengan jenis mobil lux milik mereka. Apa mungkin, BUMN PT Persero tersebut kami laporkan telah melakukan diskriminasi terhadap kami karena telah menciptakan aksi monopoli usaha?

Seleksi yang Terganjal Tembok Tebal Administratif

ARTIKEL HUKUM

Belum lama ini penulis berminat untuk mencoba mengajukan diri sebagai tenaga di Komisi Pemberantasan Korupsi, atau yang lebih kita kenal dengan nama singkatan bekennya, KPK.

Melamar untuk berkarya, bahasa diplomatisnya.

Belum masuk tahap seleksi, belum juga masuk tahap tes, untuk tahap melihat persyaratan yang memberatkan karena sangat teknis, membuat penulis langsung mengurungkan niat. Momen yang telah lama ditunggu-tunggu, menjadi antiklimaks seketika itu juga.

ALIBI, Apakah IIu?

LEGAL OPINION

Question: Sering terdengar penyebutan kata “Alibi” dalam istilah hukum. terutama dalam suatu perkara pidana. Sebenarnya apa maksudnya dan bagaimana implementasinya?

Masyarakat Adat Berhak Menggugat

LEGAL OPINION

Question: Apakah masyarakat adat yang bersifat komunal warga setempat, dapat menjadi pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan?

Direksi Perseroan Menuntut Hak di Pangadilan Umum, Bukan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial

LEGAL OPINION

Question: Jika ada hak seorang direktur suatu perusahaan, lantas belum dibayar oleh perusahaan, maka untuk menuntut hak tersebut apakah di Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Hubungan Industrial?

Hak Guna Air atas Tanah, Akses Air sebagai Barang Publik

LEGAL OPINION

Question: Bidang usaha saya sangat bergantung pada pasokan air dari sungai. Sementara itu tidak terdapat bentangan alami alam yang membuat air sungai memasuki tanah saya. Apa yang bisa saya lakukan?

Rasionalisasi Pekerja yang Disikapi Mogok Kerja Tidak Sah

LEGAL OPINION

Question: Apa resiko terburuk, bila perusahaan melakukan rasionalisasi, lantas karyawan yang akan terkena rencana pemecatan akibat rasionalisasi manajemen, disikapi oleh pekerja dengan mogok kerja spontan menolak rencana rasionalisasi ini?

Penyerobotan Tanah oleh Negara Berkedok demi Kepentingan Umum

LEGAL OPINION

Question: Ini ada developer property yang tampaknya sengaja berkolusi dengan pejabat Pemda, dimana pemerintah membangun jalan di atas tanah saya, dengan alasan untuk kepentingan umum, yang mana saya tahu benar tujuan utamanya untuk kepentingan developer yang sedang membuat proyek property melewati lahan saya. Bagaimana jika penyerobotan lahan ini justru dilakukan oleh pihak pemerintah, benar atau tidaknya dugaan saya perihal kongkalikong itu?

Class Action Warga di Pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN

LEGAL OPINION

Question: Apakah Class Action (gugatan massal) dapat diajukan untuk kasus sengketa tata usaha negara di PTUN?

Hukum yang Berbicara, Bukan Hakim yang Menentukan

LEGAL OPINION

Question: Bila tidak diatur dalam kontrak, atau tidak disertakan dalam amar putusan, apakah dapat diasumsikan bahwa hukum negara yang mengatur menjadi tidak diberlakukan pada subjek hukum yang terlibat tersebut?

Tumpang-Tindih Sertifikat Tanah

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya apakah mungkin, sertifikat tanah dibatalkan pengadilan dengan alasan adanya ketidakcocokan antara lokasi persil tanah atau antara data dalam sertifikat dan objek bidang tanah di lapangan? Jikalau pun terjadi tumpang-tindih, sertifikat tanah siapa yang akan dimenangkan pengadilan pada akhirnya?

Sengketa Tanah di PTUN Wajib Bersifat Sederhana Pembuktiannya

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) mengatakan jika ada sengketa sertifikat tanah di PTUN melawan BPN, maka sifat sengketanya musti sederhana. Maksudnya apa?

Antara Nasionalisme Vs. Kebutuhan Hidup

ARTIKEL HUKUM

Cintai produk Indonesia, produk dalam negeri, buatan anak bangsa, dan slogan-slogan sejenis kerap kita dengar, dengungkan, namun terbukti ampuh sebagai penyedap telinga semata.

Dalam artikel ini, penulis mencoba mempostulasikan, bahwasannya kebutuhan dasar hidup masyarakat yang bila telah dipenuhi / difasilitasi oleh negara, maka barulah bangsanya akan memikirkan perihal nasionalisme. Ketika perut memekik lapar, nasionalisme akan ditanggalkan. Ini merupakan hukum alamiah kehidupan. Dan memang tidak ada yang salah mengenai hal itu. Bahkan seekor hewan pun akan mencari majikan lain ketika ditelantarkan.

Rumah yang Sedang dalam Sengketa Tidak dapat Disewakan

LEGAL OPINION

Question: Katanya jual-beli rumah tak memutus hubungan sewa penyewa terhadap pemilik rumah lama yang tetap berlanjut terhadap pemilik rumah baru sampai masa sewanya berakhir. Nah, ini ada hal terjadi, ketika objek tanah saya persengketakan, dan akhirnya saya menangkan lewat pengadilan yang menjadikan saya sebagai pemilik sah atas rumah, mendadak ada pihak-pihak yang muncul dan mengaku sebagai penyewa. Saya curiga ini orang komplotan pemilik rumah sebelumnya yang kalah melawan saya di pengadilan. Tak tanggung-tanggung, masa sewa yang diklaim 20 tahun. Masa saya musti tunggu selama itu baru dapat menempati rumah yang saya beli?

Syarat Diterimanya Rencana Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana syaratnya nanti saat rapat para kreditor agar rencana perdamaian yang diajukan debitor dalam PKPU dapat diterima dan disahkan hakim Pengadilan Niaga?

Sewa-Menyewa Rumah Secara Lisan, Dimaknai Maksimum Masa Sewa 3 (Tiga) Tahun, dan Tidak Menghalangi Hak Pemiliknya untuk Menjual Objek Sewa

LEGAL OPINION

Question: Dahulu keluarga kami pernah memberi sewa tempat tinggal pada sebuah penyewa, namun tidak ada hitam diatas putih. Masa sewa ini sudah berjalan sekitar sepuluh tahun, yang mana kini keluarga kami hendak menempati kembali kediaman tersebut, namun pihak penyewa keberatan untuk meninggalkan objek sewa, dengan alasan mereka boleh menyewa sepanjang mereka mau. Apa artinya seumur hidup mereka akan menahan properti kami? Bahkan kami dilarang untuk menjual rumah kami sendiri itu.

Debitor dan Pemberi Personal Guarantee Dinyatakan PKPU secara Bersama-Sama

LEGAL OPINION

Question: Bila terhadap hutang debitor, ada pihak-pihak yang menjadi pemberi jaminan perorangan (borgtocht / personal guarantee), apakah artinya hanya debitor dahulu yang dapat di-PKPU, atau debitor bersama-sama pemberi jaminan perseorangan ini dapat sekaligus dijatuhkan ke dalam keadaan PKPU seketika dan sekaligus? Pemberi borgtocht dari pihak perusahaan kami selaku debitor, adalah para pemegang sahamnya sendiri.

Pencabutan Sepihak Berita Acara Pemeriksaan oleh Terdakwa di Persidangan Tanpa Alasan yang Patut

LEGAL OPINION

Question: Saya dengar keterangan di BAP polisi yang sebelumnya diberikan, dapat sewaktu-waktu dicabut oleh tersangka ataupun terdakwa saat persidangan di depan hakim, apa benar begitu?

Melakukan Praktik Farmasi, Tanpa Memiliki Keahlian dan Kewenangan Kefarmasian

LEGAL OPINION

Question: Apa resikonya melakukan praktik farmasi namun tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang obat-obatan ataupun kimia?

Tirani Serikat Pekerja Mayoritas dalam Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama

ARTIKEL HUKUM

KETIKA MAHKAMAH KONSTITUSI MENGOREKSI “KECELAKAAN HUKUM” PUTUSAN HAKIM KONSTITUSI SEBELUMNYA

Tidak tertutup kemungkinan dalam sebuah perusahaan terdapat lebih dari satu Serikat Pekerja (SP), yang berisi SP yang murni merepresentasikan aspirasi dan kepentingan anggotanya, namun kerap juga terdapat SP “boneka” bentukan yang disponsori pihak pengusaha atau yang disusupi orang-orang pihak pengusaha sebagai suatu “SP tandingan”.

Isu mengenai majemuknya SP dalam satu perusahaan, barulah menjadi isu sensitif ketika masuk dalam pembahasan pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kepentingan pengusaha pun “bermain” dalam “air keruh”.

Pidana Kegiatan Penambangan Tanpa Izin dari Pemerintah

LEGAL OPINION

Question: Adakah resiko pidana bila melakukan kegiatan penambangan tanpa izin?

Memaksakan Aturan Main Sendiri, Buat Negara Sendiri Saja

ARTIKEL HUKUM

Selama warga negara hidup dalam teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka yang berlaku ialah “hukum positif” Republik Indonesia. Prinsip kedaulatan teritori ini berlaku di semua negara, sebagai bagian dari asas teritori hukum serta asas legalitas. Warga Negara Asing yang berpijak di teritori Indonesia pun tak dapat memakai aturan di negara asalnya.

Yang dimaksud dengan “hukum positif”, ialah suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, baik bersifat tertulis maupun yang dibentuk lewat praktik peradilan (preseden / yurisprudensi), yang berlaku pada suatu waktu, sepanjang belum dirubah, diganti, ataupun dibatalkan oleh regulator, parlemen, ataupun oleh Mahkamah Agung / Konstitusi RI.

Mangkir Kerja sebagai Ekspresi Menolak Demosi dan Mutasi Terselubung, Pekerja Tidak dapat Di-PHK dengan Alasan Mengundurkan Diri

LEGAL OPINION

Question: Jika seandainya buruh menolak kebijakan perusahaan untuk menurunkan jabatan dan fungsi kerjanya, lantas buruh ini tidak masuk kerja setelah sekian lama, apa bisa dikategorikan mengundurkan diri sehingga perusahaan tak lagi berwajib memberi konpensasi pesangon?

Menerbitkan Sertifikat Tanah secara Tumpang Tindih, Kantor Pertanahan Melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik

LEGAL OPINION

Question: Apakah BPN bisa digugat karena telah membuat seritifikat ganda sehingga kini terjadi sengketa soal hak milik tanah antara saya dengan pihak lain yang juga punya sertifikat tanah atas bidang lahan yang sama?

Aturan PPJB Rumah yang Masih Proses Pembangunan

LEGAL OPINION

Question: Apa saja pengaturan perihal penjualan rumah yang masih dalam bentuk rencana proyek, maksudnya pemukiman belum dibangun, namun sudah dilakukan penjualan secara perdana lewat PPJB? Bagaimana juga bila setelah dilakukan serah-terima kepada pembeli, ternyata gedung ruko yang dijual pihak pengembang, ternyata menyalahi rencana tata ruang kota? Lalu juga mengenai fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial), bagaimana pengaturannya?

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil terkait Hak Rumah Dinas

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya penghuni rumah dinas itu apakah memang wajib hukumnya dikembalikan kepada instansi pemerintah ketika PNS mencapai usia pensiun?

Hak atas Tanah Teramputasi Perubahan Rencana Tata Ruang Kota

LEGAL OPINION

Question: Apa saja yang menjadi alasan yang dapat dibenarkan hukum bagi pihak Pemda untuk menertibkan bangunan seperti perintah untuk membongkar bangunan bagi pemilik gedung?

Melawan PHK Sepihak, Pekerja Menggugat Kurator Pengusaha dalam Pailit

LEGAL OPINION

Question: Saya dan beberapa kawan-kawan di-PHK sepihak oleh manajemen. Ketika kami memutuskan untuk menggugat, mendadak mendapat info bahwa perusahaan telah pailit, bagaimana ini? Apakah masih ada peluang menuntut pesangon yang menjadi hak kami?

Pidana Kekerasan Psikis & Penelantaran dalam Rumah Tangga

LEGAL OPINION

Question: Saya sudah pernah dengar bahwa kekerasan fisik oleh pasangan suami atau istri dapat dipidana penjara. Tapi bagaimana jika kekerasan yang diterima berupa kekerasan psikis?

Pemilik Bangunan Berbeda dengan Pemilik Tanah, Kendala Asas Pemisahan Horizontal Hukum Pertanahan Nasional

LEGAL OPINION

Question: Ini koq, ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah, sementara saya kan merupakan pemilik bangunan ini. Jadinya seperti tumpang tindih kepemilikan. Sebenarnya bagaimana hukumnya? Jika sudah demikian, maka siapa yang paling berhak? Apakah sertifikat tanah lawan dapat saya bantah?

Actor Sequitur Forum Rei Vs. Forum Rei Sitae, dalam Konteks Sengketa Tanah

LEGAL OPINION

Question: Kami dengar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, boleh memilih, apakah hendak mengajukan gugatan ke pengadilan yang terletak pada tempat tergugat tinggal sehari-hari, atau secara fakultatif dapat memilih mengajukan gugatan ke tempat dimana objek sengketa terletak. Sebaiknya bagaimana bila objek yang akan kami sengketakan adalah tanah yang lokasinya berbeda dengan daerah tempat tinggal orang yang akan digugat?