Apakah BUMN dapat di-PTUN-kan?

LEGAL OPINION

Telaah Sempurna Fungsi Preseden: Mencegah Disparitas Antar Putusan

Question: Memang bisa, jika ada institusi BUMN yang dianggap cidera janji oleh pihak rekanan, keputusan pejabat BUMN itu digugat ke PTUN dengan alasan modal BUMN bersumber dari negara, memakai anggaran negara untuk membuka proses tender pengadaan barang dan jasa, serta keuangan negara untuk membiayai operasional BUMN bersangkutan?

Mutasi Tempat Kerja sebagai Bentuk Intimidasi Terhadap Pekerja Tetap yang Menolak Tanda Tangan PKWT

LEGAL OPINION

Question: Beberapa kawan termasuk saya, sebenarnya adalah karyawan tetap karena ketika kami pertama kali bergabung dengan perusahaan sebagai pegawai, tidak ada kontrak kerja apapun. Kini, mendadak manajemen menyuruh kami untuk tanda-tangan perjanjian Kerja Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Jelas kami tidak mau tanda-tangan. Tapi perusahaan memaksa, bahkan mengancam akan memutasi kami ke luar kota. Apa boleh oleh hukum, mengintimidasi pegawai dengan cara-cara tidak etis semacam itu?

Homologasi PKPU sebagai Kesepakatan yang Dipaksakan

LEGAL OPINION

Question: Bukankah yang dinamakan dengan kesepakatan, artinya bersepakat antara para pihak, dimana kesepakatan ini tidak dapat dipaksakan sifatnya? Bagaimana dengan putusan homologasi (perdamaian dalam PKPU), apakah mengikat juga bagi tiap-tiap kreditor meski terdapat kreditor yang tidak sepakat terhadap rencana perdamaian yang diajukan sang debitor?

Jika ada kreditor yang tidak mau berdamai dengan skema penawaran damai yang diajukan debitor, masak terikat juga pada putusan homologasi hanya karena mayoritas dari kreditor lainnya menyetujui proposal perdamaian yang diajukan sang debitor?

Bukti Persangkaan dalam Sengketa Harta Gono-Gini

LEGAL OPINION

Hukum Semestinya Bersifat Logis, Konteks Hukum Perkawinan

Question: Saat ini saya sedang dalam hubungan perkawinan. Rencana saya hendak membeli sebuah aset, namun dana pembeliannya dari orang tua saya. Aset yang nantinya akan saya beli itu, tidak akan masuk sebagai harta gono-gini, bukan? Saya dan suami tidak ada perjanjian perkawinan pisah harta.

Asas Pacta Sunt Servanda Tetap Berlaku dalam Konteks Jual-Beli Tanah Dibawah Tangan

LEGAL OPINION

Question: Memang, saya akui dulu ada kesalahan karena membeli tanah dari seseorang secara surat perjanjian tanpa notaris ataupun PPAT karena dahulu belum mampu membayar biaya jasa notaris. Kini saat saya hendak minta pihak penjual untuk meng-akta-notariskan perjanjian dulu itu, agar saya bisa balik-nama ke kantor tanah BPN, pihak penjual tidak lagi mau membantu saya untuk datang ke kantor notaris. Saya musti gimana? Apa artinya surat perjanjian itu tidak lagi berlaku dan mubazir?

Pidana Berlanjut Gugatan Perdata Pencemaran Nama Baik

LEGAL OPINION

Question: Ada seseorang yang membuat usaha saya bangkrut. Semua itu bermula ketika saya difitnah, lalu saya laporkan polisi orang tersebut dan ternyata pengadilan (pidana) menyatakan orang itu bersalah karena telah mencemarkan nama saya. Meski begitu, saya tetap tidak terima, usaha saya bangkrut karena reputasi saya dirusak oleh fitnah itu. Bahkan untuk memulai usaha baru sekalipun, nama saya sudah terlanjur rusak. Apa masih bisa, saya gugat saja orang yang telah mencemarkan nama saya tersebut untuk minta ganti rugi, sementara dirinya sudah dihukum pidana karena perbuatannya?

Mengeluarkan Objek Hibah dari Boedel Pailit

LEGAL OPINION

Question: Apabila suatu harta sudah dihibahkan, kemudian penghibah dipailitkan oleh suatu pihak, maka apa harta yang sudah dihibahkan bisa terancam batal? Gimana kepastian hukumnya bagi penerima hibah bila sewaktu-waktu hibah bisa dibatalkan dikemudian hari oleh pihak lain?

Modus Menjadikan Pekerja Sebagai Mitra

LEGAL OPINION

Question: Apa bisa, perusahaan hanya mengakui para pegawainya sebagai mitra? Misal seperti para driver taksi resmi, pemandu wisata, kurir, dan segala jenis pekerjaan lainnya, apa boleh seenaknya hanya diakui sebagai mitra, bukan sebagai pegawai yang berhak atas perlindungan hukum sebagai tenaga kerja? Kalau boleh gitu, maka semua perusahaan menjadikan karyawannya sebagai mitra saja.

Direksi Dihukum Renteng Bersama Perseroan

LEGAL OPINION

Question: Apapun yang terjadi, bila seseorang pejabat direksi melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, maka semua itu menjadi tanggung jawab Perseroan semata, bukan?

Interpretatio Cessat in Claris, Interpretation est Perversio

LEGAL OPINION

Question: Sebetulnya apakah undang-undang sudah mengatur rincian jenis pekerjaan apa saja yang dapat diberlakuan terhadap Pekerja Kontrak berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), atau sama sekali tidak diatur secara jelas dan tegas, sehingga sepenuhnya jadi kewenangan hakim untuk memutuskan?

Putusan Non-Executeable dalam Kepailitan

LEGAL OPINION

Question: Pernah terdengar istilah putusan non-execuable, maksudnya gimana?

Kekuatan Semantik yang Bekerja Dibalik Hukum

ARTIKEL HUKUM

Seseorang yang sarjana hukum yang berpraktik, namun tidak memahami dengan baik afeksi (emotional quotient), emotional prediction, serta pemahaman paling dasar dalam keterampilan disiplin ilmu psikologi, adalah petaka dan penyebab demikian tidak terarahnya praktik berhukum di Indonesia. Artikel singkat ini mencoba untuk mengungkap beberapa fakta faktual yang, semoga dapat turut dicerna oleh pembaca dari kalangan awam hukum—terutama bagi mereka yang hendak menempuh pendidikan tinggi hukum di Tanah Air.

Alibi Sempurna Mem-PKWT Buruh

LEGAL OPINION

Question: Bila alasannya, bergantung pada ada atau tidaknya pesanan dari pelanggan atau konsumen, maka seluruh pegawai bisa diikat PKWT (Pekerja Kontrak Waktu Tertentu), sama artinya seluruh produsen, distributor, bahkan hingga retailer bisa mempekerjakan pegawai mereka dengan PKWT.

Bukankah akan laku atau tidaknya, semua itu adalah bagian dari resiko bisnis? Jika memang nantinya pesanan mengalami surut yang mengancam keberlangsungan usaha, kan ada mekanisme efisiensi pegawai. Jadi apa betul alasan semacam itu, bergantung pada pesanan sehingga boleh PKWT-kan pegawai?

Apalagi perusahaan sudah lama berdiri, bukan perusahaan dadakan yang dibentuk hanya musiman saja. Artinya, ada atau tidak ada pesanan, kan artinya produksi tetap berjalan, baru kemudian dijual.

Semester ini bila tidak laku, kan masih ada potensi semester depan siapa tahu laku. Makanya ada yang namanya gudang dan stock-opname. Rasanya mengada-ngada, bila alasannya produksi bergantung pada pesanan. Kan, harusnya ada produk dulu, baru bisa ditawarkan, dijual, dilempar ke pasar, dan dipesan orang.

Kalau begitu caranya, ya setiap perusahaan berkilah saja, bahwa semua tergantung ada atau tidaknya pembeli dan pelanggan, jadi semua pegawai bisa dibuat sistem kontrak. Memang ada, perusahaan yang tidak bergantung pada “ada atau tidaknya pembeli”? Bukankah semua usaha sifatnya adalah menjual barang atau jasa ke konsumen?

Kalau mau disalahkan, mengapa tidak disalahkan mereka yang duduk di divisi marketing, atau bisa jadi harga jual yang terlampau tinggi ditetapkan oleh pimpinan perusahaan sehingga tidak terserap pasar.

Ambivalensi Kewenangan Judex Jure

LEGAL OPINION

Question: Saya agak bingung, jadi sebenarnya kapan, Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya bisa merubah vonis hukuman pidana berat ringannya?

Kepailitan Tidak Mengenal Nebis In Idem

LEGAL OPINION

Asas Nebis In Idem Tidak Dapat Menyentuh Rezim Kepailitan

Question: Dulu sekali, pernah ada gugatan pailit terhadap sebuah perusahaan oleh suatu pihak, namun pengadilan menolak untuk mempailitkannya. Kini perusahaan yang sama itu, ada hutang yang belum juga dilunasi kepada pabrik saya. Apa artinya perusahaan itu sudah tidak boleh dipailitkan oleh saya?

Modus Down Grade Status Pekerja

LEGAL OPINION

Question: Saat ini saya sudah beberapa tahun bekerja di sebuah perkantoran di salah satu kota. Mendadak pihak HRD meminta saya untuk tanda tangan sebuah kontrak kerja, yang setelah saya baca ternyata isinya tentang kerja kontrak. Saya ditakut-takuti, yang pada pokoknya menekan mental saya untuk tanda-tangan. Sebaiknya saya tetap tidak mau tanda-tangan atau menurut saja? Dahulu saat masuk kerja, sama sekali tidak ada perjanjian kerja apapun.

Simalakama Imunitas Jabatan Hakim

ARTIKEL HUKUM

Tiada yang lebih kebal hukum daripada profesi hakim di negara-negara dengan tradisi legal family Eropa Kontinental, termasuk di Indonesia. Ironis, hakim boleh seenaknya melanggar preseden, bahkan menyimpangi undang-undang yang sudah tegas norma pengaturannya, tanpa sanksi apapun yang dapat dijatuhkan terhadapnya di Indonesia.

Putusan MK RI Mengancam Negara KESATUAN Republik Indonesia

ARTIKEL HUKUM

Ketika Yang Seharusnya Ditolak, Justru Dikabulkan.

Yang Semestinya Dikabulkan, Justru Ditolak.

Tren yang terjadi sejak Republik Indonesia masuk dalam rezim Otonomi Daerah, ialah fenomena pemekaran wilayah, dimana sangat jarang dijumpai wacana penyatuan wilayah. Desentralisasi tanpa pengawasan dan tanpa otoritatif Pemerintah Pusat, hanya melahirkan raja kecil-raja kecil di daerah yang sukar ditundukkan—bahkan cenderung “besar kepala”.

Kelebihan Utama Membeli Tanah Bersertifikat, Bukan Girik

LEGAL OPINION

Question: Kan, ngak mungkin kita bisa tahu apa penjual tanah dulunya benar atau tidak mendapat tanah itu dari penjual yang dulu-dulu. Yang saya tahu, ketika kini hendak membeli tanah tersebut dari penjual, penjual ada sertifikat tanah otentik yang diterbitkan oleh BPN. Namun jika nantinya sudah saya beli, gimana bila sewaktu-waktu dikemudian hari ada orang yang ngaku-ngaku sebagai yang punya tanah itu? Kan, banyak ini berita yang semacam ini.

Ambivalensi Upah Buruh Tertunggak Sebagai Kreditor

LEGAL OPINION

Question: Kalangan buruh dari suatu perusahaan, kan digaji dengan sejumlah nominal uang. Jika ternyata perusahaan tersebut menunggak utang dari seorang kreditor, juga ternyata gaji para buruhnya tersebut tidak dibayar, apa bisa perusahaan ini dipailitkan oleh kreditornya dengan bukti-bukti keadaan demikian?

Pemegang Saham Mayoritas Tersandera Direksi Nakal

LEGAL OPINION

Question: Realitanya tak hanya pemegang saham mayoritas yang dapat beritikad buruk. Pemegang saham minoritas yang merangkap sebagai pejabat direktur perseroan, juga bisa berbuat buruk kepada pemegang saham mayoritas.

Pemegang saham mayoritas untuk bisa melakukan aksi, mau tidak mau harus mengikuti proses prosedur penyelenggaraan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Saya selaku pemegang saham mayoritas, kini hendak mencopot dan mengganti direktur perusahaan, tapi mereka tak mau juga buat RUPS. Bagaimana solusinya?

Kekerasan Bukan Unsur Mutlak dalam Pidana Perampokan

LEGAL OPINION

Question: Misal ada orang datang mau mencuri, tapi bawa senjata api atau senjata tajam. Pencurian berhasil, namun tak ada korban jiwa yang jatuh, terluka pun tidak. Itu masuknya, pencurian atau perampokan? Kan, ngak ada yang terluka. Lalu jika pelakunya dua orang, apa sudah pasti keduanya dijatuhi hukuman yang sama lamanya?

Pegawai “Kunci”, Tak Dapat Mangkir Seenaknya

LEGAL OPINION

Question: Ada “backbone employee” yang sudah beberapa hari tak masuk kerja, mangkir tanpa kabar. Pegawai ini bukan “suporting emplooyee” yang peran tugasnya dapat digantikan karyawan lain dengan mudah. Jalannya operasional perusahaan terhambat, hanya karena pegawai satu ini mangkir seenaknya tanpa kabar berita. Apa bisa dipecat untuk saya ganti dengan pegawai baru?

Modus Mandatory Convertible Bond dalam Kepailitan

LEGAL OPINION

Question: Saat ini debitor sedang terkena PKPU oleh seorang kreditor. Esok, rencananya akan dibahas usulan perdamaian oleh pihak manajemen debitor, dengan menawarkan agar piutang-piutang kami untuk diserahkan kepada mereka dimana sebagai penggantinya kami selaku kreditor akan diberikan porsi saham pada perusahaan debitor ini. Ada resiko hukum tidak, untuk kedepannya?

Perlindungan Hukum bagi Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia

LEGAL OPINION

Question: Jika tiba-tiba ada pihak yang mengklaim, bahwa merekalah pemilik sebenarnya dari objek jaminan fidusia, bukan debitor yang telah menerima fasilitas pembiayaan atau kredit, maka apa artinya kreditor pemegang jaminan fidusia tidak dapat melakukan eksekusi terhadap agunan fidusia ketika debitor wanprestasi?

Karakter Pekerjaan Penunjang Outsourcing

LEGAL OPINION

Question: Yang dimaksud dengan sifat atau jenis pekerjaan penunjang yang boleh dialih dayakan kepada perusahaan outsource, itu seperti apa ya maksud karakternya? Penunjang itu apa? Terus jika jadi pegawai outsource itu, apa selalu jadi pekerja kontrak artinya?

Penguasaan Tanah Secara Sewa, Tidak Melahirkan Hak Kepemilikan

LEGAL OPINION

Question: Bukankah aturan hukumnya, jika sudah menempati objek tanah selama lebih dari 20 tahun, atau bahkan 30 tahun, maka yang menempati tanah berhak menjadi pemilik sah atas tanah? Saya sudah menyewa rumah ini selama hampir 35 tahun.

Ambivalensi Ketenagakerjaan: Direktur adalah Pekerja?

LEGAL OPINION

Question: Bila mengingat kembali pernyataan Pak Hery (SHIETRA & PARTNERS), bahwa direksi bukanlah pekerja sehingga tidak dapat menuntut pesangon ketika dipecat atau diberhentikan karena pensiun, karena direksi adalah organ perseroan terbatas, maka pertanyaan kami, bagaimana jika sang mantan direktur hendak menggugat perusahaan dengan alasan kurangnya gaji yang selama ini telah dibayarkan perusahaan kepada dirinya selama masih menjabat sebagai direktur?

Uang Pengganti dalam Vonis Tipikor

LEGAL OPINION

Question: Seperti apa saja, pengaturan hukum undang-undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) terkait Uang Pengganti bagi terdakwa yang divonis bersalah bersama dengan para terdakwa lainnya?

Kecerdasan Membaca Situasi, Konteks Ketenagakerjaan

LEGAL OPINION

Ketika Sengketa Antar Pekerja Menjelma Sengketa Bilateral Pekerja dan Pengusaha

Question: Pertikaian antar pegawai, maka itu menjadi permasalahan pribadi para pegawai, bukankah begitu? Apa dapat dibenarkan bila justru manajemen yang memberi saya surat peringatan dengan tuduhan sudah memfitnah pegawai lain sehingga dianggap mengganggu ketertiban tempat kerja?

Vonis di Tangan Hakim yang Tidak Memahami Hukum

LEGAL OPINION

Question: Jika ada masalah dengan suatu perseroan terbatas, maka yang dapat digugat ialah direksi perusahaan itu atau badan hukum perseroan terbatasnya?

Kerancuan Hubungan Kerja Tenaga Outsourcing

LEGAL OPINION

Question: Sebagai pegawai outsource, saya hanya tahunya selama ini dikasih gaji oleh perusahaan outsource, dan bekerja dengan baik sesuai perintah kantor tempat dimana saya dipekerjakan (perusahaan pemberi kerja).

Mana saya tahu, apakah perusahaan outsource dengan kantor yang memakai tenaga saya itu, sudah legal atau belum perizinan alih dayanya. Saat ini saya mengalami sengketa dengan perusahaan. Yang bisa saya gugat siapa, apakah perusahaan outsource yang selama ini meng-gaji saya, atau kantor tempat saya dipekerjakan sehari-harinya?

Duri dalam Daging Klausula Arbitrase

LEGAL OPINION

Question: Baru saya sadari, ada yang tidak beres dalam kerjasama bisnis dengan suatu pihak, justru ketika perjanjian kerjasama diantara kami telah selesai. Masalahnya, saya ingin tahu, pengadilan mana yang bisa saya masukkan gugatan, karena di kontrak kerjasama itu ada disebut soal arbitrase. Sementara kontrak itu kini sudah tidak lagi berlaku. Jadi bisa ke pengadilan negeri?

Fungsi Joint Venture Agreement

LEGAL OPINION

Question: Memangnya apa fungsi dari joint venture agreement? Bukankah sudah ada UU PT yang mengatur perihal perlindungan bagi pemegang saham minoritas?

Menggugat Pemegang Saham dari Korporasi yang Ingkar Janji

LEGAL OPINION

Pengalihan Isu Tanggung Jawab Korporasi

Telaah Gugatan Konsumen Secara Class Action

Question: Saya mengajukan komplain karena pihak rekanan ada ingkar janji terhadap kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati bersama-sama. Namun pihak perusahaan rekanan berkilah, dengan alasan bahwa pimpinannya telah diganti dengan pejabat baru, dan mereka bilang kalau mau tuntut ya tuntut pejabat yang dulu jadi pimpinan. Mereka bilang kalau pimpinannya yang lama menyalahi SOP perusahaan mereka, sehingga perjanjian kerja sama kami dianggap tidak berlaku untuk mereka. Bisa gitu?

Sebenarnya juga apakah pemegang saham dari perusahaan rekanan itu dapat turut kami gugat juga? Berhubung kami tahu siapa saja pemegang sahamnya. Hal ini penting kami tanyakan, karena perusahaan rekanan itu kini sudah tidak lagi punya aset untuk disita ketika kami benar-benar akan menggugat, sehingga kini kami menyasar para pemegang sahamnya untuk dimintai tanggung jawab.

Keadilan Vs. Kepastian Hukum, Konteks Pidana

LEGAL OPINION

Question: Dalam praktik dan teori ilmu hukum, antara “kepastian hukum” dan “keadilan” selalu dibenturkan, seakan keduanya tidak bisa dipersatukan, bagai air dan minyak. Memang apa mungkin, ada keadilan bila tidak ada kepastian hukum? Bukankah kesewenang-wenangan terbit justru karena ada celah tiadanya kepastian hukum? Bukankah celah untuk sewenang-wenang merupakan ketidakadilan? Bukankah judicial corruption justru terjadi akibat celah tiadanya kepastian hukum yang dapat diberikan oleh negara?

Pidana Produksi Pangan Berformalin

LEGAL OPINION

Fakta Empiris Merupakan Salah Satu Jenis Alat Bukti

Question: Apa hukumannya, bila seseorang tertangkap membuat makanan dengan bahan pengawet yang berbahaya bagi kesehatan pembeli?

Pailitnya Pengusaha Tidak Melahirkan Upah Proses

LEGAL OPINION

Tiadanya Lagi Pokok Pekerjaan, Berlaku Asas “No Duty No Paid”

Question: Jika perusahaan pailit, apa pekerja bisa memperjuangkan upah proses dengan mengajukan gugatan?

Dana Simpangan Tidak Kembali, Anggota Koperasi Mempidana Pengurus

LEGAL OPINION

Sembarangan Memakai Alasan untuk Berkilah dari Tanggung Jawab, Ancaman Pidana Penjara Menanti

Question: Beberapa kawan dan saya ada menyimpan dana pada sebuah koperasi. Ketika beberapa waktu kemudian kami hendak menarik dana simpanan, pihak koperasi selalu berkelit dengan alasan yang susah kami pahami, sehingga sampai sekarang dana kami belum juga kembali. Apa mungkin, pengurus koperasi kami pidana saja?

Beban Proporsional Pemegang Saham Atas Kerugian Perseroan

LEGAL OPINION

Question: Perusahaan kami dulu pernah terancam gulung tikar, sehingga salah satu pemegang saham kemudian menyuntikkan dana dengan harapan dapat pulih dan beroperasi secara sehat. Kondisi ekonomi selalu berubah, sukar diprediksi tren pasar dan iklim investasi makro nasional, dimana beberapa tahun setelahnya perusahaan kembali mengalami kejatuhan yang lebih hebat.

Pemegang saham yang dahulu menyuntikkan dana untuk modal tambahan bagi perusahaan, kini menjadi perhitungan dan menuntut kepada pengurus serta para pemegang saham yang lain agar dana-dana inbrengnya dikembalikan kepada beliau. Bagaimana hukum memandang hal demikian jika sewaktu-waktu pemegang saham satu itu benar-benar menggugat kami?

Kepatutan dalam Konteks Hubungan Industrial

LEGAL OPINION

Hukum dari Hukum, Wajib Bersifat Logis

Question: Dalam praktik, terdapat 1001 jenis karakter kondisi dan keadaan yang tidak ter-cover oleh peraturan perundang-undangan. Tidak mungkin regulasi tertulis mengatur secara detail setiap karakter kejadian yang dapat terjadi dalam praktik, dengan segala kemungkinan modus yang dapat terjadi dan berkembang.

Penyusun peraturan juga tidak mungkin terpikirkan berbagai kejadian yang mungkin terjadi dalam praktik. Terhadap karakter kejadian yang tidak diatur secara demikian terinci dalam undang-undang, maka apa yang menjadi rambu utamanya bagi warga negara untuk menentukan sesuatu sikap, sebagai boleh atau tidaknya?

Gugatan Perceraian Tidak Mensyaratkan Pembuktian Pertikaian

LEGAL OPINION

Question: Dalam pertikaian dalam rumah tangga yang berujung pada gugatan cerai di pengadilan, apakah pihak yang meminta cerai harus membuktikan bahwa pihak suami/istri yang telah terlebih dahulu menjadi sebab ketidak-harmonisan sehingga terpaksa mengajukan gugatan cerai ini?

Perampokan Tidak Sebangun Dengan Penganiayaan

LEGAL OPINION

Question: SHIETRA & PARTNERS menerangkan, jika pencurian yang dikombinasikan dengan kekerasan, artinya perampokan. Apakah rumusan perampokan juga dapat diartikan sebagai pencuri sekaligus peng-aniaya?

Relativitas Berat atau Ringannya Vonis Hukuman Sebagai Alasan Kasasi

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (SHIETRA & PARTNERS) pernah bilang kalau di tingkat kasasi, baik terpidana maupun jaksa tidak dapat mendalilkan upaya hukum kasasi ini dengan alasan hukuman penjara yang diberikan pengadilan sebagai terlampau kecil atau terlampau besar. Kok, pernah terjadi, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi terkait berat ringannya amar putusan pengadilan tinggi?

Tanda Daftar Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok

LEGAL REVIEW

Bila selama ini kita hanya mengenal istilah TDP (Tanda Daftar Perusahaan), maka guna mengantisipasi praktik kartel barang kebutuhan pokok yang selama ini kerap meresahkan masyarakat dan otoritas KPPU, Kementerian Perdagangan kini mensyaratkan pelaku usaha distributor barang kebutuhan pokok untuk memiliki Tanda Daftar Pelaku Usaha Distributor Barang Kebutuhan Pokok.

Exit Interview Konteks Ketenagakerjaan

LEGAL OPINION

Question: Di beberapa perusahaan, ada mekanisme prosedur berupa exit interview terhadap karyawan yang akan mengundurkan diri dari perusahaan ataupun yang akan diputus hubungan kerjanya. Bila karyawan mengikuti panggilan exit interview oleh pihak manajemen yang biasanya dilakukan oleh divisi HRD, apa diartikan sebagai karyawan yang bersangkutan menerima pemutusan hubungan kerja?

Resiko Praktik Bisnis Pinjam Nama Badan Usaha CV

LEGAL OPINION

Question: Saya punya usaha, bentuknya CV, dan rencananya CV itu akan dipakai oleh kawan saya untuk mengikuti tender. Adakah resiko atau bahaya dibalik rencana ini? Sebagai langkah antisipatif, dalam draf perjanjian pinjam pakai CV, saya akan cantumkan klausul, bahwa dirinya yang akan bertanggung jawab secara pribadi atas setiap konsekuensi hukum peminjaman CV saya tersebut.

Faktor Sosiologis Bukan Sebagai Alasan Pemaaf

LEGAL OPINION

Question: Apakah faktor sosiologis dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dan pemaaf di mata hukum terhadap pelaku?

Tiada Saksi Bukan Berarti Perbuatan Pidana Tidak Pernah Terjadi

LEGAL OPINION

Question: Bila tiada saksi yang dapat dimintai keterangan ataupun kesaksian, apa artinya pelaku kejahatan bisa bebas tanpa tersentuh hukum?

Sita Eksekusi Atas Nilai Objek Secara Tidak Proporsional

LEGAL OPINION

Telaah Eksekusi Terhadap Grub Usaha, Subjek Hukum-Subjek Hukum yang Saling Terafiliasi Guna Rasionalisasi Eksekusi

Question: Apa mungkin terjadi, aset perusahaan disita dieksekusi oleh pengadilan, karena dinyatakan kalah melawan gugatan buruh, dimana perusahaan telah dihukum membayar pesangon yang nilainya tidak seberapa, sementara nilai tersebut tidak sebanding bila dibandingkan dengan nilai aset perusahaan yang disita?

PTUN Vs. Keputusan Tata Usaha Militer TNI

LEGAL OPINION

Question: Sebagai pensiunan marinir, apa bisa saya mengajukan gugatan pembatalan surat perintah mengosongkan diri dari rumah dinas tersebut ke PTUN?

Program Manfaat Pensiun = Pesangon

LEGAL OPINION

Question: Untuk membiayai dana pensiun pegawai kantor, perusahaan telah mengikutsertakan tiap pekerja pada program dana pensiun yang diselenggarakan pihak swasta, dimana perusahaan menanggung separuh iuran program dana pensiun bulanan dimana manfaat akan diterima sang pekerja pada saat usia pensiun tiba. Pertanyaannya, bagaimana bila dana manfaat pensiun saat diberikan pada pegawai yang pensiun, ternyata kurang dari hitungan total pesangon sesuai hitungan UU Ketenagakerjaan? Sebenarnya berapa yang harus dibayar perusahaan untuk seorang pegawai yang pensiun?

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

LEGAL OPINION

Question: Jika para pihak yang saling bertikai perihal wasiat, adalah beragama muslim, maka apa bisa, gugatan diajukan ke pengadilan negeri? Semisal ketika pihak yang bertikai memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan hukum adat di pengadilan negeri, bukan dengan hukum agama di pengadilan agama, dengan tujuan agar harta dapat dibagi secara rata antar ahli waris.

Rezim Prosedural PTUN, Keputusan TUN dengan Daya Keberlakuan Eksternal

LEGAL OPINION

Question: Sebagai peserta dan pemenang tender, tentu terkejutlah kami ketika mendapat info dari panitia tender, bahwa instansi yang membutuhkan pengadaan barang membatalkan pesanan tender. Info tersebut bukan sembarang isu, karena memang surat terbit surat resminya dari instansi yang akan menggunakan barang hasil tender. Tender sudah dibuka dan dimenangkan kami, tapi dibatalkan sepihak. Bukankah artinya, memberi hak bagi kami untuk menggugat pembatalan tersebut ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)?

Rasionalisasi Eksekusi Terhadap Aset Milik BUMN/D

LEGAL OPINION

Question: Jika terjadi sengketa dengan pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), apa aset BUMN ataupun BUMD tersebut bisa disita dan dieksekusi dalam praktiknya?

Pekerja Memutus Hubungan Kerja Sebelum PKWT Berakhir

LEGAL OPINION

Gugatan yang Berbuntut Gugatan Balik, Konteks Penyelundupan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing

Question: Bila antara pegawai dan perusahaan, saling mengikat diri dalam PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), jika perusahaan memutus hubungan kerja sebelum masa kerja dalam PKWT berakhir, maka perusahaan wajib membayar kompensasi bagi pegawai bersangkutan hingga masa kerja PKWT efektif berakhir. Nah, ini bagaimana jika sebaliknya, pegawai yang tidak kembali masuk kerja (mangkir) ditengah perjalanan dan tidak pernah masuk lagi meski PKWT belum berakhir?

Melawan Klaim Piutang Kreditor Perbankan

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya apa masih dimungkinkan, melakukan bantahan atau perlawanan terhadap kalkulasi hutang-piutang versi pihak bank ke pengadilan? Selama ini pihak bank selalu menggunakan aturan main penghitungan hutang pokok, bunga, denda, dan pinalti yang sukar dimengerti cara penghitungan dan kalkulasinya.

Apa debitor hanya bisa pasrah, menghadapi klaim-klaim piutang pihak lembaga keuangan perbankan? Maksudnya, apa selama ini debitor hanya bisa pasrah terhadap klaim-klaim sepihak kalangan perbankan tanpa dapat bersuara atau sekadar untuk menyanggah?