Buruh / Karyawan Yang Melakukan Mogok Kerja secara Sah sesuai Hukum, Dilindungi oleh Hukum, kecuali Menyangkut Perusahaan dengan Bidang Usaha Vital Nasional yang Melayani Kepentingan Umum

Question: Apakah terhadap buruh atau karyawan yang melakukan mogok kerja dapat dikenai sanksi oleh perusahaan ataupun pemerintah? Apakah perusahaan berhak memotong gaji atau upah buruh selama hari mogok kerja? Apa yang menjadi prosedur mogok kerja yang sah oleh hukum sehingga dapat dilindungi oleh hukum di Indonesia? Apakah Mogok Kerja buruh / pekerja yang sedang bertugas pada rumah sakit, dikualifikasikan sebagai mogok kerja yang tidak sah? Jika iya, maka apakah konsekuensinya?

Ruang Lingkup, Batasan, serta Syarat Hak Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Aspek Hukum terkait Demonstrasi Buruh dan Non-Buruh yang dapat Dibenarkan Hukum di Indonesia

Question: Apakah ketentuan hukum mengenai “Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum” juga berlaku bagi tulisan atau perkataan di media sosial internet, media massa, dsb, karena semua itu bersifat umum? Adakah batasan terhadap hak tersebut? Adakah diperlukan izin dari pihak berwajib atas hal tersebut? Apakah terhadap pembatalan rencana atas hal tersebut perlu juga dilaporkan? Apakah untuk hak yang sama yang dilakukan oleh buruh/karyawan menghadapi perusahaannya, berlaku juga ketentuan yang sama?

Ormas Dilarang Melakukan Tindakan yang Menyerupai Tugas dan Wewenang Aparat Penegak Hukum

Question: Apakah Ormas dapat melakukan tindakan yang menyerupai fungsi dan peran aparatur penegak hukum? Bila Ormas adalah suatu badan hukum, maka apakah hukuman pidana tidak dapat berupa hukuman pidana terhadap anggota Ormas bersangkutan yang melakukan suatu tindak pidana?

Warga Negara Asing dapat Mendirikan Organisasi Massa di Indonesia

Question: Apakah warga negara Asing (WNA) dapat mendirikan Organisasi Massa (Ormas) di Indonesia?

Pejabat Tata Usaha Negara yang Tidak Tunduk pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Question: Apa yang akan terjadi bila Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) tidak tunduk dan tidak patut atau tidak menjalankan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)? Kapankah warga negara atau suatu badan hukum perdata di Indonesia dapat mengajukan gugatan kepada pejabat tata usaha negara atas keputusan yang sumir atau tidak ada kepastian tanggapan/keputusannya, alias tidak memberi tanggapan ataupun tindak lanjut?

Perjanjian Tanggung-Menanggung atau Tanggung Renteng, para Kreditor terhadap Debitor, para Debitor terhadap Kreditor

KREDITOR DAPAT MENUNTUT PELUNASAN DARI SALAH SATU DEBITOR DIMANA DEBITOR TERSEBUT TIDAK DAPAT BALIK MENUNTUT AGAR HUTANGNYA DIPECAH SECARA PRORATA DENGAN DEBITOR LAIN DALAM PERJANJIAN TANGGUNG RENTENG ATAU PERJANJIAN TANGGUNG-MENANGGUNG

Question: Dalam perjanjian tanggung-renteng/tanggung-menanggung, bila terdapat lebih dari satu debitor terhadap seorang kreditor, apakah kreditor dapat menuntut seluruh pelunasan hutang kepada satu debitor tersebut? Sementara dalam perjanjanjian tanggung-renteng/tanggung-menanggung, bila terdapat lebih dari satu kreditor terhadap seorang debitor, apakah pelunasan yang dilakukan debitor terhadap seorang kreditor membebaskannya dari tanggung-jawab terhadap kreditor lainnya?

Percobaan, Pencurian, dan Perampokan dalam Hukum Tindak Pidana Indonesia

Question: Apakah terdapat perbedaan antara perampokan dan pencurian dalam hukum pidana Indonesia? Terhadap percobaan pencurian, dapatkah dihukum pidana? Semisal seseorang yang tidak dikenal memasuki pekarangan rumah tanpa izin, kemudian karena dipergoki tuan rumah, orang tersebut melarikan diri tanpa berhasil merampas benda apapun dari rumah.

Kantor Cabang dan/atau Kantor Perwakilan Perusahaan Wajib Memiliki Tanda Daftar Perusahaan

Question: Apakah terhadap kantor cabang perusahaan maupun kantor perwakilan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk masing-masing kantor cabang dan/atau kantor perwakilan tersebut? Apabila terjadi pengalihan pemilikan atau pengurusan atas perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu, agen dan perwakilannya, apakah diwajibkan mengajukan laporan perubahan TDP? Bila perusahaan ditutup suatu ketika, apakah atas penutupan usaha demikian juga wajib dilaporkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan penerbit TDP?

Perusahaan yang Wajib Memiliki Tanda Daftar Perusahaan, Tidak Terkecuali bagi Badan Usaha Berbentuk Koperasi, Firma, Maupun CV

Question: Apakah perusahaan yang berbentuk firma atau persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) diwajibkan melakukan pendaftaran perusahaan? Kapankah Wajib Daftar Perusahaan paling lambat harus dilakukan? Tanda Daftar Perusahaan (TDP) demikian berlaku untuk berapa tahun sebelum kemudian diperbaharui atau diperpanjang kembali? Seandainya bila telah memperoleh TDP, lantas terjadi pemekaran wilayah tempat perusahaan berdomisili, haruskah dilakukan perubahan/pembaharuan TDP?

Verifikasi dan Klarifikasi Data Perseroan, Daftar Perseroan, Status Badan Hukum, dan Substansi Anggaran Dasar, adalah Unsur Pertama Due Legal Dilligence, sebelum Meng-Cross-Cek Kebenaran Izin Teknis Calon Rekan Bisnis dalam Dunia Niaga terhadap Badan Hukum yang Terdaftar secara Sah pada Kementerian Hukum dan HAM c.q. Dirjen Administrasi Hukum Umum

LEGAL OPINION

Question: Dapatkah kita menelusuri kebenaran suatu badan hukum yang akan menjadi rekan bisnis kami atau yang akan kami akuisisi atau joint venture, apakah benar telah berstatus sebagai badan hukum, keabsahan akta pendirian serta perubahannya? Atau dapatkah masyarakat mendapatkan salinan akta pendirian suatu perseoran terbatas maupun yayasan maupun akta perubahannya, berikut salinan SK Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian dan perubahan Anggaran Dasar PT? Apakah yang paling penting yang perlu kami perhatikan?

Pembatalan dan Pemulihan Hak atas Produk Keputusan Tata Usaha Negara yang Cacat Formil Tidak Harus Lewat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Question: Apakah untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang diterbitkan secara tidak sah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara?

Somasi Kedua dan Ketiga hanya dapat Diterbitkan bila Ditengah Perjalanan Hubungan Kontraktual Tidak terdapat Pemenuhan Perikatan sebagaimana Mestinya

Question: Bagaimanakah melihat parameter dapat atau tidaknya menerbitkan somasi atau surat teguran kedua dan ketiga agar somasi demikian menjadi bersifat valid?

Somasi dan Wanprestasi (Ingkar-Janji) dalam Hukum Perdata

Question: Apakah untuk terpenuhinya kriteria cidera janji (wanprestasi, default ) dalam suatu hubungan kontraktual dipersyaratkan adanya somasi atau surat teguran untuk itu?

Cakap Hukum Seseorang Warga Negara alias Umur Kedewasaan menurut Hukum Indonesia

Question: Berapakah umur seseorang sehingga dinilai cakap hukum atau dewasa menurut hukum?

Kriteria Wanprestasi Tidak Harus Selalu Berupa Ingkar Janji atas Seluruh Isi Kesepakatan atau Perikatan dalam Perjanjian

Question: Kapankah salah satu pihak dalam kontrak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi?

Sita diatas Sita, Sita diatas Agunan, dan Sita Pidana Versus Sita Perdata

Question: Apakah atas objek yang sama dapat dibebankan sita lebih dari satu kali disatu waktu yang bersamaan?

Pemulihan Hak Tergugat terkait Putusan Serta-Merta yang Keliru Diputus oleh Hakim Pengadilan Sebelumnya

Question: Bagaimana langkah hukum (pemulihan hak) yang dapat ditempuh bila putusan serta-merta pihak penggugat dikabulkan dan telah dieksekusi, namun pada akhirnya putusan serta-merta tersebut dibatalkan?

Arbitrase Memiliki Kompetensi Absolut untuk Mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Para Pihak yang Tunduk dalam Perjanjian Arbitrase

Question: Apakah dalam suatu perjanjian yang di dalamnya tertuang arbitrase sebagai pilihan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul hanya berlaku untuk sengketa yang didasarkan pada sengketa wanprestasi ataukah juga ketentuan yurisdiksi arbitrase berlaku pula bagi gugatan “Perbuatan Melawan Hukum” (PMH) bagi pihak dalam perjanjian tersebut?

Gugur atau Batalnya Putusan Provisionil akibat Gugatan Dinyatakan DITOLAK

Question: Apakah atas suatu putusan provisional yang dahulu pernah dikabulkan hakim Pengadilan Negeri (PN), putusan provisional tersebut masih mengikat secara hukum bila hakim PN dalam amar putusannya menyatakan GUGATAN DITOLAK? Semisal contoh debitor pemberi agunan yang telah berstatus kredit macet mengajukan gugatan provisi, dan hakim membuat putusan sela untuk menunda lelang eksekusi atas agunan. Jika dalam amar putusan akhirnya gugatan dinyatakan ditolak, maka apakah proses lelang eksekusi dapat terus dilanjutkan?

Sertifikat Tanah yang Invalid dapat Diajukan Pembatalan Tanpa Melalui Mekanisme Gugatan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara

Question: Apakah atas suatu Sertifikat hak atas tanah yang terbit karena suatu sebab yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan tersebut hanya dapat membatalkannya lewat gugatan ke pengadilan?

Motor Gede (Moge) yang Membuat Polusi Suara dan Mengganggu Ketertiban Umum

Question: Apakah pengendara motor gede (moge) yang memasang bunyi keras atau knalpot yang menyemburkan tekanan gas ke arah wajah pejalan kaki atau karena bunyinya yang mengganggu ketenangan penghuni rumah sekitar, sehingga mengganggu tertib lalu lintas dapat dipidanakan?

Contoh Surat Kuasa Khusus bagi Karyawan yang Hendak Mewakili Perusahaan di Persidangan atau Pengadilan

Question:  Bagaimanakan aspek legal penyusunan sebuah Surat Kuasa (SK) yang baik dan benar menurut hukum dalam teori dan praktiknya? (red: pertanyaan ini mewakili banyaknya permohonan Q & A terkait masalah SK baik dalam konsep hukum maupun praktik di peradilan.)

Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi atas Muatan yang Diangkutnya terhadap Kerugian Pemberi Tugas

Question: : Apakah jika terjadi kerusakan pada barang yang dikirim oleh suatu perusahaan ekspedisi, dengan alasan kecelakaan, tanggung jawab perusahaan ekspedisi tersebut hanya sebatas biaya pengiriman sebagaimana sering terjadi dalam tanda bayar ekspedisi? Bagaimana jika sebagai penumpang kendaraan umum, terjadi kerusakan pada barang bawaan?

Tanggung Jawab Hukum akibat Terjadinya Kecelakaan Lalu-Lintas

Question: Apakah jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, atau bahkan korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas, siapa yang akan bertanggung jawab, dan apakah dengan diberikannya uang pengobatan akan menghapus jalannya proses pidana atas kecelakaan tersebut?

Hak Retensi Perusahaan Angkutan Umum

Question: Apakah Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan?

Hak Korban Kecelakaan karena Kerusakan Permukaan Jalan alias Ketidaklaikan Kondisi Permukaan Jalan

Question: Apakah pengendara yang menjadi korban kecelakaan akibat ketidaklaikan jalan tol dapat menggugat ganti rugi atau bahkan tuntutan pidana terhadap pengelola tol?

Hak Buruh atas Gaji Perusahaan Pailit Vs. Hak Kreditor Separatis

KREDITUR SEPARATIS VS. HAK NORMATIF BURUH

(UU HAK TANGGUNGAN VS. UU KETENAGAKERJAAN)

Question: Bila buruh menuntut pesangon dari perusahaan yang gagal bayar, sementara aset perusahaan tersebut telah diikat dengan hak jaminan kebendaan (hak tanggungan ataupun fidusia), maka kedudukan siapakah yang didahulukan oleh hukum di Indonesia?

Somasi bagi Debitor yang Menghambat Appraisal dalam Rangka Eksekusi Hak Tanggungan

FORMAT SOMASI BILA DEBITOR MENGHAMBAT PROSES APPRAISAL GUNA MELELANG AGUNAN ATAS KREDIT MACET

PERTANYAAN: Bagaimanakah menyusun somasi jika debitor wanprestasi tidak kooperatif ketika appraisal hendak melakukan proses appraisal atas aset agunan yang akan dilelang eksekusi?

Undang-Undang Kepailitan yang Mengamputasi Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia

LEGAL OPINION KEPAILITAN DAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PERMASALAHAN: 

Bagaimanakah kedudukan kreditor separatis pemegang hak jaminan yang diagunkan terhadap debitor pailit?

Debitor yang Menghalangi Appraisal dalam Rangka Kepentingan Lelang Kreditor Pemegang Hak Tanggungan

PERTANYAAN:  Bila aset jaminan debitor hendak dilelang, dimana ketentuan hukum lelang mensyaratkan adanya appraisal untuk nilai limit tertentu, namun debitor tersebut menghalang-halangi proses appraisal, sehingga petugas appraisal tidak dapat melaksanakan tugasnya, bagaimanakah posisi hukum kreditor?

Tracking System Terpidana / Narapidana di Indonesia

Dapatkah kita melacak / menelusuri status / posisi / keberadaan dari seorang terpidana?

Psychology Law Point of Review (MK Sample Case, Akil Mochtar Affairs)

This article tried to analyze the psychology of a judge products in court. Constitutional Court affairs by its chairman, Akil Mochtar, is a good example to examine. Enjoy this logical based research and this article open to any comment.

Karyawan Perusahaan dapat Beracara di Persidangan meski Bukan seorang Advokat, Legal Mandatory Undang-Undang Perseroan Terbatas

Question: Apakah karyawan dari suatu badan hukum dapat mewakili perusahaan bersidang di pengadilan meskipun bukan seorang advokat?

Tanggung Jawab Para Pemberi dan Para Penerima Surat Kuasa

QUESTION:  Bagaimana tanggung jawab Para Penerima Kuasa yang abai/lalai terhadap kewenangan maupun urusan yang diberikan kuasa terhadapnya, apakah bersifat tanggung jawab renteng atau dapat dibebankan secara individual salah seorang Penerima Kuasa? Bagaimana juga tanggung jawab sebaliknya, bila jumlah Pemberi Kuasa lebih dari satu pihak?

Hak Gugat tetap Melekat Pasca Merger maupun Konsolidasi

QUESTION:  Apakah perusahaan yang digabungkan atau dileburkan masih dapat memiliki hak menggugat pihak ketiga yang sebelum proses merger atau konsolidasi tekah melakukan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bari perusahaan yang sebelumnya digabungkan atau dileburkan?

Surat Pemusatan NPWP PPn

QUESTION:  Apakah faktur pajak dapat dikeluarkan dengan NPWP PPn kantor pusat, sementara transaksi jual beli dilakukan oleh kantor cabang?

BRIEF OF ANSWER: Dapat dilakukan sepanjang memiliki surat sentralisasi / pemusatan NPWP PPn dari kantor pajak.

Tanggung Jawab Pemberi Kuasa Substitusi terhadap Perbuatan yang Dilakukan oleh Penerima Surat Kuasa Substitusi

QUESTION:  Apakah penerima kuasa yang melimpahkan kuasa kepada pihak ketiga dalam kaitan suatu Surat Kuasa (SK) Substitusi, bertanggung jawab atas setiap tindakan, baik kesengajaan atau lalainya, seorang penerima kuasa substitusi? Apa konsekuensi menandatangani SK yang mencantumkan lebih dari seorang penerima kuasa?

Sewa-Menyewa Rumah dan Aspek Hukumnya antara Penyewa dan Pemilik Rumah

QUESTION:  Apakah sebuah rumah yang berdiri di atas tanah hak milik pihak lain dapat disewakan oleh pemilik rumah kepada pihak ketiga tanpa seizin pihak pemilik tanah? Apakah rumah yang sedang dalam sengketa dapat disewakan, dan jika telah dihuni penyewa, apakah status sewa-menyewa harus diakhiri? Siapa yang menanggung biaya perbaikan dan perawatan rumah selama masa sewa berlangsung? Bagaimana status para penyewa bila rumah mengalami bencana alam? Bagaimana status penyewa bila hak atas rumah beralih pada pihak ketiga? Siapakah yang berwenang mengadili sengketaa sewa-menyewa rumah dengan penghuninya?

Direktur Tidak Membutuhkan Surat Kuasa dari Presiden Direktur / Direktur Utama

QUESTION:  Apakah seorang “direktur biasa” membutuhkan surat kuasa dari Presiden Direktur/Direktur Utama sebelum melakukan perbuatan hukum? Bagaimana dengan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum bagi kepala kantor cabang atau kantor representatif?

Nebis In Idem Tidak Berlaku Mutlak

QUESTION:  Apakah suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berlaku untuk seumur hidup tanpa dapat diganggu-gugat kembali selain dengan upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK)?

Serikat Buruh Tidak Memerlukan Surat Kuasa dari Anggotanya dalam Melakukan Perjanjian Bersama dengan Perusahaan

QUESTION:  Was the Union (of Labor) need to take any Power of Attorney (PoA) from its member to sign the Collateral Agreement about layoff?

BRIEF OF ANSWER: Unfortunately, no definite answer, very dependently which Industrial Labor Court (PHI) jurisdiction domain of the company/factory. PHI Jakarta requires such PoA, but PHI Bandung (West Java) didn’t requires such a thing. There is grey area in labor law. Technical institution usually derogate the general provision that regulated by government.