KONSULTAN, TRAINER, ANALIS, PENULIS ILMU PENGETAHUAN ILMIAH HUKUM RESMI

Konsultasi Hukum Pidana, Perdata, Bisnis, dan Korporasi. Prediktif, Efektif, serta Aplikatif. Syarat dan Ketentuan Layanan Berlaku

Batas Usia Minimum di Bidang Pertanahan seperti Melakukan Perbuatan Hukum Jual-Beli, Pemberian Hak Tanggungan, dsb

LEGAL OPINION
Question: Berapa usia minimum seseorang dapat melakukan jual-beli atas tanah miliknya? Ada kesimpang-siuran informasi. Ada yang menyatakan 18 tahun sudah boleh, tapi ada juga yang mengatakan bahwa 21 tahun baru boleh. Mana yang benar?

Ketentuan Pidana terkait Kegiatan Impor Komoditas Pertanian

LEGAL OPINION
Question: Apakah terdapat pasal pemidanaan bagi pelaku importir komoditas pangan? Apakah terdapat ketentuan penting yang perlu dan wajib diketahui kalangan pelaku usaha terkait bisnis impor pangan?

Kajian Reforma Agraria Kontemporer

LEGAL OPINION
Question: Apakah reforma agraria (land reform) di Indonesia telah berjalan?

Perihal Perjanjian Bersyarat Batal yang Mengandung Ketentuan yang Melanggar Kepatutan

LEGAL OPINION
Question: Perusahaan kami meminjam sejumlah dana modal kerja pada sebuah perusahaan lain. Ketika kami hendak melunasi, pihak kreditor tersebut menolak dengan alasan bunga yang wajib kami lunasi ialah sebesar 2% per bulan masa peminjaman, sementara kami hanya menyanggupi 1% per bulannya. Memang, dalam perjanjian pinjam-meminjam / hutang-piutang tersebut pada mulanya disepakati 24% bunga per tahunnya. Namun kami merasa hal tersebut terlampau memberatkan, dan tetap merasa 12% per tahun adalah cukup patut. Kami urgent melunasi, karena membutuhkan objek agunan berupa pabrik yang saat ini hendak kami sewakan kepada pihak ketiga. Bagaimana hukum Indonesia melihat hal demikian?

Tiada Pengaturan Sanksi dalam Kontrak / Perjanjian, Bukan Alasan Pemaaf ataupun Alasan Pembenar untuk Melanggar Kontrak maupun Kelaziman dalam Dunia Niaga

LEGAL OPINION
Question: Apakah benar pandangan banyak kalangan sarjana hukum yang menyatakan bahwa jika terdapat pengaturan dalam kontrak / perjanjian, maka salah satu pihak dalam kontrak tersebut dapat berbuat sesukanya tanpa konsekuensi hukum? Bagaimana juga jika terdapat pengaturan dalam kontrak, namun tiada disertai klausul mengenai sanksi bila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap perikatan dalam kontrak yang tidak bersanksi tersebut?

Menuju Era Pajak Progresif Hak atas Tanah

ARTIKEL
Question: Saat ini banyak bidang tanah yang dikuasai oleh para cukong dan mafia, alias orang-orang tertentu saja yang menguasai berbagai hak atas tanah. Sebagaimana kita ketahui bersama, investasi yang paling menguntungkan ialah investasi pada bidang tanah. Imbal balik (return) investasi pada tanah melampaui keuntungan investasi pada logam mulia emas terlebih deposito. Apakah  tidak ada pengaturan pemerintah yang pro rakyat, sehingga terhadap permukaan bumi ini tidak hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja, dan bisa diakses oleh semua warga negara?

Penggabungan Dua Gugatan menjadi Satu Gugatan Tunggal yang Sah dalam Hukum Acara Perdata

LEGAL OPINION
Question: Apakah boleh, bila dua pihak yang hendak kami gugat karena berhutang pada kami, dijadikan satu gugatan tunggal dimana kedua debitor tersebut akan diposisikan sebagai Tergugat Pertama dan Tergugat Kedua?

Sudut Pandang Sosial-Yuridis Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Pengupahan

LEGAL OPINION
Question: Upah Minimum Regional dan Sektoral (UMR dan UMS) diberlakukan terhadap karyawan yang bekerja kurang dari 1 (satu) tahun. Sebetulnya pengaturan pemerintah demikian dibentuk untuk kepentingan siapa, buruh atau pelaku usaha?