Aturan Hukum DWANGSOM, Uang Paksa

Uang Paksa (Dwangsom) Tidak Berlaku terhadap Tindakan untuk Membayar Sejumlah Uang

Konsistensi Yurisprudensi DWANGSOM, UANG PAKSA

Question: Apakah semua jenis gugatan perdata di pengadilan, dapat menuntut “uang paksa” agar tergugat yang kalah dalam gugatan dan dihukum oleh hakim di pengadilan, mau patuh untuk cepat laksanakan isi amar putusan hakim sehingga tidak menjadi masalah baru bagi pihak penggugat yang menang gugatan?

Besar Nominal DWANGSOM, Uang Paksa

Objek Sengketa berupa Hak Kekayaan Intelektual, Bisakah Dijatuhi Amar Putusan Penghukuman Membayar DWANGSOM, Uang Paksa?

Question: Sebenarnya berapa besaran nilai “dwangsom” (“uang paksa”) boleh dituntut oleh Penggugat dan dapat dikabulkan oleh Hakim di Pengadilan saat mengajukan gugatan?

Memahami Legalisir Dokumen Publik dengan Apostille, Latar Belakang, Tujuan, dan Contoh

Legalisir Dokumen Publik dengan Apostille, Makna dan Aplikasinya secara Sederhana

Question: Bisakah dijelaskan dan diterangkan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam, apa maksud dan tujuan legalisasi dengan memakai legalisir apostille?

Bisakah MAKSIAT Diberantas dari Muka Bumi dan dari Indonesia? JIka Tidak, mengapa Tidak Dilegalkan?

MAKSIAT, Ilegal namun Tumbuh Subur di Ruang Temaram, Negara Melarang namun Tidak Melindungi Rakyatnya yang Mencandu dan menjadi Pelanggan Tetap MAKSIAT

MAKSIAT, Dibenci namun Dicintai, bahkan Perintah Larangan Tuhan lewat Nabi-Nya pun Gagal Total

Ulasan ini adalah sebuah wacana, namun niscaya meski akan mengundang kontroversi, tanpa bermaksud untuk mempromosikan “maksiat”, dimana konteksnya ialah hanya seputar isu sosial dan isu hukum bernama praktik “perjud!an”, sehingga mohon para pembaca tidak menariknya secara lebih melebar untuk konteks “maksiat-maksiat” lainnya yang lebih ekstrem seperti “lokalisasi” maupun legalisasi barang “madat” sumber candu obat-obatan terlarang—sekalipun “perjud!an” juga “memabukkan” dan “mencandu” akibat adiksi. Saat ulasan ini disusun, “hukum positif” di Indonesia masih menjadikan praktik “perjud!an” sebagai ilegal dan terlarang, berbeda dengan beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang bahkan melegalkan “rumah jud!” bernama “kas!no” ataupun mesin-mesin “jack pot”.

Asas-Asas Hukum saling Berkonflik, Ketidakpastian Hukum dalam Ilmu Perundang-Undangan

Kajian Hukum yang Paling Di-tabu-kan para Akademisi Hukum di Fakultas Hukum : Antar Asas Hukum Saling Tumpang-Tindih, Deadlock dalam Ilmu Peraturan Perundang-Undangan

Question: Apakah mungkin saja terjadi, asas-asas dalam ilmu peraturan perundang-undangan saling berbenturan satu sama lainnya? Entah mengapa saya merasa ada yang luput dari pengamatan dan tidak saya sadari meski dapat saya rasakan ada yang kurang jelas di sini, namun seakan sengaja tidak dibahas oleh dosen saya di kampus hukum.

Makna PROFESIONAL dan PROFESIONALISME

Hubungan antara Profesionalisme dan Otoritatif

Seni Pikir dan Tulis bersama Hery Shietra

Makna profesional bukanlah patuh atau tidaknya suatu pengemban profesi pada Sumpah Jabatan maupun Kode Etik Profesinya, namun melakukan suatu tugas pokok dan fungsi-nya secara optimal dan bertanggung-jawab, kenal maupun tidak kenal terhadap sang warga masyarakat pemakai jasa ataupun sipil ketika memohon pelayanan publik ataupun juga terhadap sesama anggota korps yang bersangkutan—dengan demikian, kata kuncinya ialah “kenal maupun tidak kenal”, tetap bertugas dan melaksanakan kewajibannya secara optimal serta bertanggung-jawab, tanpa tebang pilih, tanpa pilih kasih, tanpa mengistimewakan, juga tanpa menganak-emaskan segelintir pihak dan menganak-tirikan pihak-pihak lainnya.

Manusia ketika Lemah, Jinak. Ketika menjadi Kuat, Ganas dan Buas. ITULAH "NATURE" MANUSIA, Sejarah yang Selalu Berulang

Belum Beradab, Memegang Kekuasaan Kecil sudah Langsung Korup

Lord Acton, “Power tends to corrupt. Absolute power, corrupts absolutely.

Dalam kajian anthropologi pada kesempatan sebelumnya, penulis sempat menguraikan kiat menguji watak asli seseorang, yakni dengan memberikannya kekuasaan. Orang yang lemah tanpa kuasa cenderung pasif dan tidak berdaya, karenanya cenderung menyembunyikan dalam-dalam taring berbisa miliknya dan “play innocent”, pola yang penulis temukan selalu seperti itu. Namun, tatkala bandul berubah dan bergeser, dan dirinya kini memiliki kekuasaan, maka tabiat serta wataknya akan jauh berubah seratus delapan puluh derajat dari semula pendiam menjelma menjadi arogan serta tidak jarang menjurus otoriter. Monster beringas, seganas apapun saat dewasa dikala tubuhnya kuat, adalah menakutkan dan mengerikan. Namun, ibarat seekor harimau cilik, tampak tidak berbahaya dan “kalem” bahkan menggemaskan untuk dijadikan hewan peliharaan dan teman bermain.

Kerugian Moril / Immateriel, Subjektif namun Personal dan Real Sifatnya, hanya saja Tidak Kasat Mata sehingga Sukar Diukur Hakim di Pengadilan

Pengadilan Hanya Mampu Mendekati Keadilan, Tiada Menegakkan Keadilan Setegak-Tegaknya

Hakim di Pengadilan hanya Mengukur “Panjang X Lebar X Tinggi”, Tidak terhadap “Kedalaman” maupun “Bobot”, Rasa, dsb.

Mencari Keadilan, maka Pendekatannya ialah HUKUM KARMA. Mencari Kepuasan Batin Dibalik Pertarungan, maka Pendekatannya ialah HUKUM NEGARA

Baru-baru ini seorang Klien pengguna jasa konsultasi seputar hukum yang penulis selenggarakan, membuat penulis cukup lama merenungkan hakekat lembaga peradilan, terutama perihal pertanyaan “apakah pengadilan sungguh dapat diandalkan untuk menegakkan dan mencari keadilan bagi masyarakat yang mengajukan gugatan perdata?”—hal tersebut juga relevan pertanyaan yang sama dalam konteks perkara pidana bagi korban pelapor. Adakah keadilan di pengadilan? Apakah hakim yang mengadili, identik dengan keadilan?

Belajar HUKUM KARMA, menjadi ARSITEK ATAS HIDUP KITA SENDIRI

NASIB ADA DI TANGAN KITA SENDIRI

Seni Pikir dan Tulis bersama Hery Shietra

Sang Buddha bersabda, “Pendangan keliru adalah tidak percaya pada adanya hukum karma maupun terhadap kelahiran kembali.” Karenanya, sebagian besar Dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, adalah membahas seputar hukum karma alias hukum mengenai konsekuensi sebab-akibat (hukum sebab-akibat, bukan “dogma”) yang dipetakan serta konsekuensi akibatnya (buah karma) ketika seseorang terlahirkan kembali oleh karena adanya sebab yang mendahului (berupa perbuatan) yang notabene mereka tanam sendiri.

Contoh Sempurna Asas RETROAKTIF, Peraturan Bisa Berlaku Surut

Hukum memang Tidak Berlaku Surut, namun Hukum juga Sarat Pengecualian, Akal Sehat menjadi Penentunya

Retroaktif Tidaklah Tabu, namun dapat Diberlakukan secara Limitatif dalam Koridor yang Dimungkinkan oleh Hukum

Asas Non-Retroaktif Tidaklah Absolut, Terutama Konteks Tata Usaha Negara, Kebijakan Boleh Diberlakukan secara Surut (Retroaktif) jika Lebih Berfaedah (Asas Kemanfaatan)

Question: Kebijakan maupun peraturan yang baru yang lebih sempurna pengaturannya, diterbitkan oleh pemerintah untuk menutup berbagai celah hukum yang terbuka kemungkinannya oleh peraturan lama yang sebelumnya berlaku. Pertanyaannya, bisakah peraturan yang baru diberlakukan secara surut untuk memperbaiki permasalahan hukum yang timbul akibat keberlakuan peraturan lama yang belum sempurna? Singkatnya, apakah memang peraturan tidak bisa diberlakukan secara surut ke-belakang (retroaktif), apapun alasannya, sekalipun peraturan yang lampau cukup fatal sehingga membuka ruang “moral hazard”?

Korporasi Profit Oriented Berkedok Yayasan Nirlaba, Urgensi Punahkan Undang-Undang Yayasan

Indonesia Butuh Undang-Undang BADAN HUKUM, Hapus Undang-Undang Koperasi, Yayasan, maupun Perseroan Terbatas

Question: Menyebut diri yayasan, yang konon katanya nirlaba, namun mengapa pengurusnya bisa begitu banjir harta kekayaan? Lihat saja kasus terkuaknya penyelewengan dana Yayasan Aksi Cepat Tanggap, semata karena jurnalis suatu majalah menemukan kejanggalan gaya hidup bermewah-mewah pengurusnya, sementara itu yayasannya menggalang dana dari publik maupun dana CSR perusahaan-perusahaan dengan alasan atau kedok untuk kegiatan donasi dan amal. Mengapa yayasan yang katanya nirlaba, faktanya bisa seperti itu? Apa memang ada yang salah dengan Undang-Undang Yayasan kita di Indonesia.

ETIKA KETIMURAN Bangsa Sopan Santun disaat Konteks Pandemik Wabah Virus Menular Antar Manusia

"If someone takes responsibility without force, that is love." [Radhanath Swami]

Ketika seseorang mengambil tanggung jawab turut menerapkan protokol kesehatan tanpa paksaan dari pihak eksternal diri, itulah cinta. Maka, apakah masyarakat kita benar-benar mencintai bangsa Indonesia ini?

"Loving yourself isn't vanity, it's sanity." [Katrina Mayer]

Mencintai kesehatan dan keselamatan diri sendiri bukanlah sebuah keegoisan, tetapi sebuah kewarasan. Ketika masyarakat bersikap egois terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri dengan menantang dan mencobai Tuhan serta serdadu virus COVID penyebab wabah-Nya, itulah kegilaan.

Apakah pihak Klien (Principal Penggugat) Wajib Hadir saat Persidangan Mediasi di Pengadilan?

PROSEDUR Tertinggi Bukanlah Peraturan Hukum, namun AKAL SEHAT

Question: Apakah betul, saat berlangsung (agenda acara persidangan dalam upaya hukum gugat-menggugat di Pengadilan Negeri) mediasi, pihak pengguna jasa pengacara (principal) diharuskan dan diwajibkan hadir sendiri dengan ataupun tanpa didampingi pengacara (kuasa hukum)? Apa konsekuensinya, bila pihak pengguna jasa pengacara sebagai pihak penggugat tetap tidak pernah hadir saat mediasi?

NEGATIVE THINKING merupakan Warisan Nenek Moyang Hasil SELEKSI SOSIAL untuk SURVIVE

NEGATIVE THINKING adalah Petaka ataukah Berkah? Racun ataukah Penyelamat?

NEGATIVE THINKING merupakan Hak Asasi Manusia. Yang Melarang seorang Warga Menggunakan Apa yang menjadi Hak Asasinya, adalah PENJAHAT

Banyak yang tidak mengetahui, atau bahkan tidak mau mengakui, bahwa ada perbedaan prinsipil antara “seleksi alam” dan “seleksi sosial”. Yang disebut pertama, “seleksi alam”, hasilnya berupa kemampuan “survival of the fittest” yang kini menjadi warisan nenek-moyang kita dalam rangka “survive” dari kerasnya alam. Namun, nenek moyang kita untuk “survive” melangsungkan hidup di tengah alam liar, juga hidup di tengah dunia sosial antar “manusia purba”, mewariskan pula kepada generasi penerusnya apa yang disebut sebagai “negative thinking”, yakni hasil “seleksi sosial”.

Contract in Abstracto Vs. Contract in Concreto, Klausula dalam Perjanjian yang Disimpangi secara Diam-Diam oleh Salah Satu atau Kedua Belah Pihak

Law in Abstracto Vs. Law Concreto, Norma Hukum yang secara Diam-Diam Tidak Diberlakukan

Mengubah / Menyimpangi Isi Surat Perjanjian secara Diam-Diam, namun Minus Konsistensi, Potensi Sengketa Hukum menjadi Resiko Dikemudian Hari

Question: Apa ada resikonya, bila terhadap suatu surat perjanjian, kedua belah pihak cukup simpangi sebagian isinya dengan membiarkan pihak yang satu untuk menyimpangi satu atau lebih pasal-pasal di dalam kontrak? Kami berbaik hati menganggapnya sebagai “toleransi”. Pertanyaannya ialah, apakah mungkin kebaikan kami yang memberi “toleransi” demikian, dapat berbalik menjadi bumerang bagi kepentingan hukum kami itu sendiri dikemudian hari?

Aturan Hukum Perlindungan Konsumen yang Perlu Diketahui Konsumen untuk Membentengi Diri dari Pelaku Usaha yang Tidak Bertangggung Jawab ataupun yang Beritikad Tidak Baik

Konsumen yang Cerdas Membekali Diri dengan Payung Hukum agar Berani Menuntut Apa yang memang menjadi Hak-Hak Konsumen

Sedia Payung Hukum ketika Menghadapi Penjual / Pelaku Usaha yang “Mau Untung Sendiri” dengan Merugikan Konsumennya

Question: Sebagai konsumen, aturan hukum apa yang harus kami pegang dan ketahui ketika berhadapan dengan penyedia barang yang melanggar hak-hak kami selaku konsumen? JIka kami mempersengketakan pihak penjual ke pengadilan, apakah akan sangat merepotkan pihak kami mengingat nilai kerugian yang kami derita selaku konsumen dikhawatirkan tidak sebanding dengan waktu maupun tenaga yang harus kami kerahkan untuk gugat-menggugat?

Adakah yang Lebih Jahat daripada Kejahatan? Kejahatan (yang) TERSELUBUNG

Sifat Kejahatan Dibalik Segala Sesuatu yang Terselubung

Yang Jujur, Terang-Benderang, Transparan dan Akuntabel. Sebaliknya, Ketidakjujuran, Menyelubungi Diri dengan Selubung, Terselubung

Seri Artikel Sosiologi Hukum bersama Hery Shietra

Question: Apakah ada, yang sifatnya lebih jahat daripada kejahatan?

Kiat bagi Konsumen yang Mengeluhkan Kekecewaan Tanpa Berpotensi Resiko Dikriminalisasi Pencemaran Nama Baik

LEGAL OPINION

Semua Gugatan Perdata memang Bersifat Menghina sekaligus Mencemarkan Nama Baik pihak Tergugat

Semua Dakwaan & Tuntutan Pidana pun memang Bersifat Praduga Bersalah terhadap Terdakwa

Question: Sebagai seorang konsumen, saya merasa telah dirugikan oleh pihak developer (perusahaan pengembang dan penjual unit perumahan / real estate) yang sejak awal menawarkan rumah yang mereka bangun dan kembangkan, tidak bersikap jujur dan terbuka kepada calon konsumen atas beberapa informasi yang bersifat penting bagi pembeli produk properti, sehingga saya selaku calon konsumen kemudian tergiur dan masuk dalam perangkap mereka yang tampaknya memang jebakan yang sengaja mereka rancang untuk mengecoh calon konsumen untuk tidak menaruh waspada juga tidak menaruh kecurigaan apapun.

Barulah saya sadari (dikemudian hari), ada hal yang tidak beres dari properti yang mereka tawarkan dan pasarkan, akan tetapi mereka tidak mau mengembalikan uang panjar yang telah saya bayarkan dan mereka nyatakan hangus bila saya batalkan pembelian unit rumah yang mereka pasarkan ini. Namun bila saya hendak mengeluh di media massa, seperti beberapa pemberitaan baru-baru ini, konsumen yang justru dipidana penjara dengan alasan mencemarkan nama baik pihak penjual. Bagaimana ini, apakah ada solusi hukumnya?

Semua orang yang disakiti dan dirugikan, mestinya berhak menjerit dan jeritan kesakitan mana yang sifatnya sopan dan santun? Jangan salahkan asap, asap adalah “akibat”. Salahkan api yang menjadi “penyebab”-nya. Seekor anjing saja boleh dan berhak menjerit kesakitan ketika ekornya diinjak, maka mengapa warga selaku manusia dituntut untuk menyerupai sebongkah mayat yang hanya terbujur kaku dan membisu bungkam seribu bahaya meski disakiti pihak lain?

Rekaman Video / Audio secara Tersembunyi, apakah Valid dan Sah menjadi Alat Bukti di Persidangan?

LEGAL OPINION

Kekuatan Alat Bukti Rekaman Audio maupun Video yang Direkam Tanpa Seizin maupun Sepengetahuan Terdakwa / Tergugat

Alat Bukti PENGGEMBIRA / PELENGKAP Vs. Alat Bukti SUBSTANSIAL

Question: Secara hukum, bagaimana nasib kekuatan pembuktian alat bukti berupa rekaman suara ataupun rekaman video, yang diambil tanpa sepengetahuan seseorang yang kita laporkan ke polisi ataupun yang kita gugat ke pengadilan, apakah akan diterima atau ditolak hakim?

The End of Lawyers, Berakhirnya Era Keemasan Profesi Pengacara

ARTIKEL HUKUM

Disrupsi Teknologi Informasi dan Era Dunia Digital + Kian Terbukanya Akses Peradilan bagi Masyarakat Umum Awam Hukum = Lonceng Kematian Profesi Pengacara

Semakin dibuka lebarnya, membuka diri, dan kian dipermudahnya akses peradilan bagi masyarakat umum oleh Lembaga Yudikatif di bawah Mahkamah Agung RI, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, maupun Pengadilan Niaga, maka kian mendekatkan masyarakat yang sama sekali tidak memiliki gelar kesarjanaan dibidang hukum untuk mandiri dan swadaya menuju ruang peradilan baik secara konvensional tatap-muka maupun secara daring lewat eCourt dan eLitigation. Singkat kata, gugat-menggugat menjadi terjangkau bagi masyarakat, karena aksesnya saat kini kian dipermudah bagi masyarakat pencari keadilan tanpa harus didampingi serta tanpa perlu bergantung pada kuasa hukum semacam pengacara / advokat / lawyer.

Kiat agar Penggugat dapat Sita Eksekusi Harta Tersembunyi Milik Tergugat, Mohonkan Izin untuk Melacak ke dalam Pokok Tuntutan dalam Surat Gugatan

LEGAL OPINION

Hukum yang Ideal Bersifat Elaboratif, Deliberatif, Inovatif, Solutif, serta Akomodatif

Contra Legem dan Hukum yang Futuristik, Terbuka bagi Perubahan sesuai Kebutuhan Masyarakat dan Manfaat yang Lebih Besar

Question: Hukum acara perdata di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan pihak Penggugat yang telah dimenangkan dan dikabulkan gugatannya oleh pengadilan, sehingga kesulitan untuk mengeksekusi penghukuman terhadap pihak Tergugat untuk membayar sejumlah ganti-rugi sesuai amar putusan hakim, terutama tidak pernah transparannya kalangan pihak Tergugat dalam mengungkap harta-harta miliknya untuk dapat diletakkan “sita eksekusi”. Apakah ada solusi, agar potensi “menang diatas kertas” demikian dapat dimitigasi sedemikian rupa sehingga pihak Tergugat yang kalah dan dihukum oleh putusan pengadilan tidak dapat lagi berkelit?

Orang Baik cenderung Disepelekan dan Tidak Dihargai. Karenanya, jadilah Orang Baik tanpa Membuat Kesan bahwa Anda adalah Orang Baik

SENI SOSIAL

Seri Artikel Sosiologi bersama Hery Shietra : Jadilah Orang Baik, namun JANGAN PASANG WAJAH / SIKAP ORANG BAIK

BE A PROFESSIONAL : THINK, DECIDE, & ACT LIKE A PROFESSIONAL

Untuk menjadi Orang Baik, harus Siap untuk Disebut sebagai Bukan Orang Baik, Itulah Seni Paradoks Kehidupan—SI VIS PACEM, PARA BELLUM

Di Balik Layar, jadilah Orang yang Baik. Namun Di Depan Layar, jadilah Orang yang PROFESIONAL kepada Diri Sendiri dan Orang Lain

Question: Mengapa orang baik, kebaikan hatinya (justru) sering dibalas dengan disepelekan, dijahati, dan tidak dihargai oleh orang lain? Mengapa pemberian budi baik dan air susu (kebaikan hati kita), selalu dibalas air tuba oleh orang lain?

Dalil Berkelit untuk Putusan yang SUMIR, Kasasi sebagai JUDEX JURE / JURIS, seolah Teks dapat Dipisahkan dari Konteks

LEGAL OPINION

JUDEX FACTIE Vs. JUDEX JURE / JURIS, Serupa namun Dipaksakan Tidak Sama

Judex Jure / Juris, Alibi Sempurna untuk Berkelit bagi Hakim Agung ketika Harus Memutus Perkara

Question: Ada dipisahkan antara “judex factie” yang memeriksa fakta-fakta hukum serta alat-alat bukti dalam suatu perkara perdata maupun pidana di pengadilan negeri (peradilan umum), serta dikontraskan dengan “judex jure” atau “judex juris” untuk merujuk peradilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Indonesia. Disebutkan, istilah “judex jure” merujuk pada kewenangan Mahkamah Agung yang hanya memeriksa penerapan kaedah-kaedah hukumnya saja, tanpa menyentuh ataupun mempertimbangkan ulang bobot fakta-fakta hukum diseputar peristiwa hukum maupun sengketa keperdaaan tidak terkecuali dalam perkara pidana. Pertanyaannya ialah, mungkinkah seorang hakim dimungkinkan untuk memeriksa penerapan hukumnya saja, tanpa menyelidiki bukti-bukti yang terungkap di persidangan?

PEMERASAN dengan Ancaman PSIKIS, Bisakah Dipidana?

LEGAL OPINION

Tindak Pidana Pemerasan terhadap Pelaku Ancaman Kekerasan PSIKIS

Question: Yang namanya pidana pemerasan, apakah hanya bisa dikenakan kepada orang-orang (pemeras) yang melakukan kekerasan fisik ataupun ancaman kekerasan fisik? Bagaimana dengan pemerasan yang sifatnya bukan mengancam secara fisik, namun secara psikologis yang membuat takut pihak korban, sehingga menuruti apapun kemauan pihak pelaku pemerasan?

Cara BALAS DENDAM oleh Korban kepada Pelaku Kejahatan, ala Buddhisme

SENI PIKIR & TULIS

Semua Orang Jahat adalah Orang yang Tidak Punya Malu dan Dungu

Hanya Sedikit Orang yang Tahu Malu, artinya hanya Ada Sedikit Orang yang (Sungguh-Sungguh) Baik dan Adil secara Otentik, Selebihnya adalah para PENIPU

Terdapat satu jenis manusia yang membuat penulis merasa “alergi”, yakni mereka yang “tidak tahu malu”—sekalipun mereka telah menyakiti, merugikan, ataupun melukai korbannya, masih saja sang pelaku tidak malu saat berjumpa dengan sang korban bahkan menampilkan sikap bak kawan baik, malaikat, baik hati, penolong, pemurah, suciwan. Hal demikian menyurupai sesosok iblis bertopeng malaikat, tersenyum dan tampak ramah serta hangat, namun dibaliknya tersembunyi seringai jahat dengan niat buruk untuk merugikan, melukai, ataupun menyakiti kita.

Don't Give Up, Never Give Up. Jangan Menyerah, Jangan Pernah Menyerah

HERY SHIETRA, Don't Give Up, Never Give Up. Jangan Menyerah, Jangan Pernah Menyerah

Realizing that we always have more than one option to choose from,

And have a free choice to choose,

We can be more empowered,

More optimistic,

As well as being more positive in looking at and responding to life,

No matter how bitter and bitter it is, the reality out there.

Pekerjaan Orang DUNGU memang Memamerkan Kebodohan, Mempertontonkan Kebiadaban, dan Mempermalukan Dirinya Sendiri

SENI PIKIR & TULIS

Ketika terdapat Pihak-Pihak yang Mendiskreditkan Martabat Kita, Jawablah : Saya Tidak Perduli Apa Kata Anda, Saya hanya Perduli dengan Apa Kata Ribuan hingga Jutaan Pembaca Publikasi ini yang menjadi Juri sekaligus Hakimnya

]Itulah yang Dimaksud sebagai Kekuatan Dibalik Warga Media Daring, para Netizen / Warganet yang menjadi Juri Sekaligus Hakimnya

Media Sosial dapat menjadi RUANG PENGADILAN yang Ideal (Fungsi Kontrol Sosial)—Sepanjang Apa yang Kita Ungkap adalah FAKTA, maka Tiada “Pencemaran Nama Baik”, yang Ada ialah Pelaku Tidak Bermoral Itu Sendiri yang telah Menodai Nama dan Citra Dirinya Sendiri

Penulis tidak perduli pada apapun komentar ataupun perkataan orang-orang yang bersikap sinis terhadap prinsip hidup maupun etika profesi penulis selaku individu yang bebas dan merdeka dalam menentukan pilihan hidup serta menetapkan “syarat dan ketentuan layanan” profesi yang penulis bangun dan jalankan. Penulis tidak pernah merugikan orang lain, karenanya penulis memiliki hak moril untuk tidak menolerir pihak manapun yang mencoba merugikan penulis. Karena itulah juga, penulis hanya perduli pada pendapat maupun opini ribuan hingga jutaan pembaca publikasi ini, dimana Anda dan seluruh pembaca lainnya yang menjadi juri sekaligus sebagai hakimnya.

Contoh Rumusan Dakwaan Kombinasi Alternatif-Kumulatif oleh JPU

LEGAL OPINION

Penggelapan terhadap Dana / Uang dengan Nominal Besar, dapat Dipastikan akan Berlanjut pada Episode Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka Menyamarkan Asal-Usul Kekayaannya yang Bersumber dari Perbuatan Ilegal dan Melawan Hukum

Question: Seperti apa contoh bentuk rumusan dakwaan kombinasi antara dakwaan alternatif yang dikombinasikan dengan dakwaan kumulatif oleh pihak JPU (Jaksa Penuntut Umum)?

Mantra Buddhisme untuk Mengatasi Gangguan Makhluk Halus yang Jahat

SENI SOSIAL

Āānāiya Sutta dalam Bahasa Pali dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Question: Apakah di Agama Buddha, ada mantra untuk mengatasi gangguan makhluk jahat yang tidak kasat mata seperti setan atau hantu jahat yang suka mengganggu, menyakiti, bahkan hingga taraf mengancam keselamatan manusia?

Kejujuran Pangkal Hemat, Ketidakjujuran Pangkal Pemborosan Sumber Daya

ARTIKEL HUKUM

Sesukar Itukah, Hidup secara Jujur Apa Adanya dan menjadi Pribadi yang Otentik?

Para koruptor bukan hanya harus dihukum untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti ke kas negara, namun juga harus dihukum untuk mengganti biaya operasional berbagai lembaga penegakan hukum seperti biaya operasional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, maupun Kejaksaan. Betapa tidak, sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran negara yang bersumber dari dana pajak yang dibayarkan oleh rakyat, dialokasikan untuk biaya operasional lembaga-lembaga penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi, tidak murah harganya serta menyedot banyak sumber daya uang maupun personel sepanjang tahunnya dan sudah berjalan selama puluhan tahun lamanya.

Renungan Hari Trisuci Waisak, Siapa Memperbudak Siapa?

Membius Diri Memang Memabukkan, sementara Kesadaran dapat Sangat Menyakitkan. Namun apakah Kita Harus Menipu Diri Sepanjang Waktu dan Lari dari Kenyataan? Mengapa Juga Harus Melarikan Diri dari Kenyataan seolah Realita adalah Musuh, sekalipun Realita Tidak Pernah Memusuhi Kita?
Renungan Hari Trisuci Waisak, Siapa Memperbudak Siapa?

Jangan Bersikap Seolah-Olah Tidak Punya SYARAT, sebuah SENI HIDUP

SENI PIKIR & TULIS

Hanya Manusia Bertipe “Mangsa Empuk” yang Tidak Punya Syarat

Jadilah Pribadi yang Profesional dengan Cara PENUH SYARAT serta memiliki “Syarat & Ketentuan Berlaku”

Selamat datang di Universitas Kehidupan. Bersikap “tanpa syarat” dengan harapan akan dihormati dan dihargai oleh orang lain, itu adalah DELUSI! Tidak terhitung banyaknya pengalaman pahit selama puluhan tahun melangsungkan hidup di Indonesia, telah mengajarkan penulis secara pribadi, bahwa bersikap baik maupun memberikan kepercayaan secara “tanpa syarat”, lantas berharap pihak lain akan menaruh hormat dan menghargai kebaikan hati maupun kepercayaan kita serta membalas “air susu dengan air susu”, akan tetapi realita berbicara lain : selalu berbuah kontraproduktif bagi kepentingan pribadi diri penulis.

Ketentuan Hukum Sertifikat Tanah ELEKTRONIK

LEGAL OPINION

Seluk-Beluk Sertifikat Tanah ELEKTRONIK

Question: Seperti apa nanti yang menjadi dampak paling krusial yang dapat membuat keadaan jauh berbeda dari sebelumnya, zaman sertifikat (hak atas) tanah yang berbentuk analog (konvensional), ketika telah terbit aturan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (paperless)?

Bank BCA Tidak Menghargai Kesehatan ataupun Keselamatan Nasabahnya

Jangan Bersikap Seolah-Olah Tidak Ada Bank Lain selain Bank BCA untuk Kita menjadi Nasabah

Sebagai nasabah lama, penulis mendapati betapa dibalik segala keramahan "artifisial" para pegawai Bank BCA, tersembunyi bentuk-bentuk "arogansi terselubung" dan tiada respek terhadap kepentingan nasabah, terutama faktor kesehatan dan keselamatan nasabah. Loyalitas terhadap nasabah ditunjukkan dalam bentuk kepedulian dan empati, bukan "arogansi terselubung" berkedok SOP.

Gado-Gado Bumbu PESTISIDA, Gado-Gado Carina Sayang Bojong Indah, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat

GERAKAN SELAMATKAN KESEHATAN WARGA BOJONG INDAH, CENGKARENG, JAKARTA BARAT

Gado-Gado Carina JUAL MAHAL NAMUN TIDAK MENGHARGAI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KONSUMENNYA!

Menjual masakan yang sama sekali tidak dicuci, beracun, membahayakan kesehatan konsumen, apakah tergolong HALAL? Makanan beracun adalah HARAM, PENJUALNYA LEBIH HARAM LAGI!

Kupas Tuntas Makna ANCAMAN SERANGAN YANG SANGAT DEKAT sebagai ALASAN PEMAAF yang Menghapus Pemidanaan

LEGAL OPINION

BELA & JAGA DIRI Bukan Bermakna Membiarkan Diri Kita menjadi Objek Sasaran Empuk yang Pasif dan Berdiam Diri dengan Bodohnya Dipukul dan Dianiaya hingga Terluka

Question: DI Undang-Undang seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), ada pasal yang mengatur tentang “hal-hal yang menghapuskan pidana”, salah satunya tentang “pembelaan terpaksa”, dimana ada diatur istilah “ancaman serangan yang sangat dekat”. Namun mengapa selama ini praktik di lembaga penegak hukum semacam kepolisian, selalu yang dipersalahkan ialah pihak yang terlebih dahulu memukul dan ada yang terkena pukulan, terlepas siapapun yang terlebih dulu mengintimidasi dan melakukan ancaman?

Tidak logis rasanya, mengapa kita harus dan hanya boleh diam dengan pasif berdiri mematung dan menjadi sasaran empuk orang yang jelas-jelas punya niat tidak baik hendak menyakiti (menganiaya) diri kita? Kita diberi Tuhan kaki dan tangan bukan untuk diam saja menunggu disakiti, bukan kodrat kaki dan tangan ini untuk diam menghadapi ancaman sedekat itu. Itu namanya bukan “bela diri”, tapi dengan konyolnya membiarkan diri terluka.

Yang namanya “bela diri”, jelas tidak membiarkan diri kita terluka ataupun dilukai. Guru “martial arts” mana, yang mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi patung? Semua guru bela diri akan berkata pada murid-muridnya, “Kamu bukan patung ataupun ‘wooden doll’ yang hanya bisa berdiri diam saja ketika lawan menyerang!” Jika kita yang terlebih dahulu sanggup menangkis serangan atau menghindari pukulan ataupun tendangan lawan, lantas balik menyerang dan berhasil memukul lawan terlebih dahulu bahkan sampai akhir pertarungan, maka apakah artinya kita yang justru akan dipersalahkan oleh polisi? Jika antara pukulan kami, meski ia yang memulai melancarkan pukulan terlebih dahulu, namun semata karena pukulan gerak refleks saya yang lebih cepat, sehingga ia yang telah ternyata terkena pukulan lebih dahulu, apa saya juga yang dipersalahkan oleh hukum pidana di Indonesia? Salahkan dirinya sendiri, yang pukulannya lamban tidak terlatih.

4 Hal yang Paling Merepotkan ketika Menghadapi Orang Dungu

SENI SOSIAL

IQ memang Bukan Segalanya, namun Segalanya Membutuhkan IQ

IQ Bukanlah Sumber Kejahatan, justru Kekurangan IQ yang Selama Ini menjadi Sumber Kejahatan

Question: Apa maksudnya, ketika Bapak Hery Shietra menyatakan bahwa untuk bisa memiliki EQ, maka IQ-nya harus memadai. Apakah memang terdapat korelasi yang linear antara IQ (kecerdasan intelektual) dan EQ (kecerdasan emosional)?

Percuma Belajar Ilmu Hukum walau Seribu Tahun, bila Tidak Memahami HUKUM KARMA

ARTIKEL HUKUM

Hukum yang Tertinggi, Lebih Tinggi daripada Hukum yang Paling Tinggi, itulah HUKUM KARMA

Sungguh disayangkan bila terdapat orang-orang yang memandang dirinya para pakar hukum, profesor dibidang hukum, ataupun mereka dengan bangga menyandang gelar sarjana hukum, menghabiskan seluruh hidupnya untuk memelajari dan mendalami ilmu hukum, membaca tidak terhitung jumlahnya pasal peraturan perundang-undangan yang setiap tahunnya terus diterbitkan, diubah, atau diganti secara demikian masifnya menjelma “rimba belantara hukum” yang tiada habis-habisnya, memenangkan ribuan gugatan, namun telah ternyata sangat buta alias tidak melek perihal apa yang disebut sebagai Hukum Karma, alias hukum perihal sebab-akibat, hukum yang paling egaliter dan paling mengedepankan prinsip meritokrasi, dimana kita sendiri masing-masing yang paling bertanggung-jawab atas hidup, nasib, sebagai buah dari perbuatan kita sendiri.

Makna PENIPUAN dalam Perspektif Hukum Pidana maupun Nalar Orang Awam

LEGAL OPINION

Jangan Buat Akta Perdamaian ketika Perkara Pidana sudah Berproses di Pengadilan

Question: Aturan pidana untuk perbuatan curang ada di Pasal 378 KUHP, “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Untuk bahasa mudah dan sederhananya bagi orang awam, pidana penipuan itu terjadi karena atau bilamana terjadi kejadian semacam apakah?

Perspektif Pribadi sebagai Preferensi dalam Memandang dan Merespons Dunia Luar Eksternal Diri

SENI SOSIAL

Ambivalensi antara Subjektivitas dan Sikap Objektif, sebuah PARADOKS

Mungkinkah seseorang Mampu Bersikap Objektif dengan Melepaskan Diri dari Perspektif Pribadi yang Berangkat dari Latar Belakang Pengalaman Pribadi yang Personal Sifatnya dan Berbeda antar Individu?

Question: Maksudnya apa, ketika ada orang yang meminta kita untuk bersikap objektif?

JAGA & BELA DIRI merupakan Hak Asasi KORBAN

LEGAL OPINION

Hak untuk Membela Diri merupakan “AKIBAT”, bukan “SEBAB”

ASAS KESEIMBANGAN dalam Konteks BELA / JAGA DIRI, Korban Tidak dapat Dikriminalisasi bila Pelaku Kejahatan justru Balik Terluka atau bahkan Tewas oleh Perlawanan Korban

Question: Seorang diri, disantroni atau disergap para “begal” (pelaku aksi perampokan, yang biasanya disertai ancaman kekerasan fisik maupun ancaman senjata tajam sehingga tidak segan menganiaya ataupun melukai korbannya), korban sekadar bela diri, dan pelaku “begal” yang justru tewas seketika di tempat karena faktor refleks yang baik dari korban ketika menjaga dirinya dan melakukan perlawanan balik, dimana tekanan jiwa begitu hebatnya ketika dihadapkan dua pilihan sukar (mati dibunuh atau balik menyerang pelaku aksi yang mengancam akan membunuh, semisal karena disertai ancaman berupa senjata tajam) tanpa ada waktu untuk membaca situasi ataupun untuk melarikan diri, sehingga pilihan satu-satunya ialah melawan sebagai opsi paling rasional ketika dituntut untuk berpikir cepat tatkala dalam kondisi kritis dan genting, mengapa korban yang kemudian justru dikriminalisasi oleh negara sebagai tersangka kasus pembunuhan?

Itu sama artinya negara lewat aparatur penegak hukumnya tidak mendidik masyarakat umum sekaligu memberi “karpet merah” bagi kalangan penjahat manapun, dimana hanya memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk “besar kepala”, karena korban selalu dalam posisi sukar, lemah, tidak berdaya, tidak punya daya tawar, serba salah, terpojok, terjepit, tertekan secara psikis, takut, serta masih pula menghadapi ancaman dikriminalisasi oleh negara semata karena melakukan apa yang namanya mempertahankan hidup.

Alih-alih korban diberi insentif oleh negara, justru dipojokkan dan terjebak dalam kondisi “serba salah” seorang diri menghadapi penjahat yang selalu lebih unggul dari segi jumlah maupun senjata ataupun fisik. Tiada ada penjahat yang sebodoh itu mencari calon sasaran korban yang setara atau “equal” dengan mereka, sehingga semua kasus kejahatan pasti terjadi ketimpangan posisi antara pelaku dan korban, sehingga korban yang memilih untuk memberanikan diri melakukan perlawanan, semestinya diapresiasi oleh negara semisal karena berani seorang diri melawan lebih dari satu pelaku kejahatan sekalipun timpang kondisinya. Bukankah hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi negara kita (Undang-Undang Dasar), sehingga bukankah juga itu bermakna bahwa membela diri dalam rangka mempertahankan hak untuk hidup adalah juga hak asasi manusia?

Antara Nasionalisme, Pancasilais, Komun!stik, dan Uang Sogokan bernama Gaji / Upah

ARTIKEL HUKUM

Makna NASIONALIS, Mudah untuk Diucapkan dan Mengaku-Ngaku, namun Tidak Semua Warga Sanggup Menjalankannya : Tidak Menyakiti dan Tidak Merugikan Sesama Anak Bangsa

Masyarakat Indonesia dewasa ini ramai-ramai mengutuk dan mengecam ideologi, pengikut, anggota, maupun simpatisan komun!sme sebagai musuh bersama yang dinilai merongrong ideologi dan persatuan bangsa maupun negara. Namun, seolah tidak konsisten dan ber-“standar ganda”, tidak sedikit diantara rakyat kita yang justru mendukung dan membela tindakan Rusia (negara komun!s) dalam menjajah berbagai wilayah Ukraina sejak bertahun-tahun lampau dan kembali menjajah saat kini—saat ulasan ini disusun, sedang berkecamuk perang antara Rusia dan Ukraina—dan disaat bersamaan pula menjadi pelanggan setia waralaba asal Amerika Serikat (sang l!beralis).

Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), GIMMICK yang Mengecoh dan Menjebak Masyarakat

LEGAL OPINION

Otoritas Jasa Keuangan Mengawasi Lembaga Keuangan dan Pembiayaan? Itu kata Undang-Undang, Iming-Iming yang Meninabobokan, Tidak Mendidik, dan Menjebak Masyarakat

Otoritas Mengawasi, namun Sejauh apa dan Seberapa Efektif? Itu Masalahnya

Question: Apa yang perlu dan paling harus kami waspadai sebagai calon pengguna jasa, saat akan menghadap marketing pihak bank ataupun asuransi di kantor cabang mereka?

NEGATIVE THINKING merupakan Hak Asasi Manusia, Dunia ini Tidak Pernah Kekurangan Orang-Orang yang Suka Ingkar Janji

LEGAL OPINION

Ini adalah Dunia Manusia dimana Manusia menjadi Serigala bagi Sesamanya, bukan Surga yang Penghuninya Baik Semua

Vaksin Korban Keadaan Memakan atau Dimakan, NEGATIVE THINKING sebagai suatu Keharusan

Bela dan Jaga Diri merupakan Hak setiap Warganegara, yakni Hak untuk ber-NEGATIVE THINKING itu sendiri

Question: Ada sebagian orang, yang justru mengkritik dan menghakimi kita karena protektif menjaga diri, disebut sebagai berpikiran negatif (negative thinking) yang lalu menggurui atau bahkan mendikte kita untuk berpikiran positif (positive thinking). Sebenarnya bagaimana, pandangan yang benar atau cara menghadapi tekanan sosial semacam itu?

Ambiguitas Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik Kepolisian kepada Kejaksaan

ARTIKEL HUKUM

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) semestinya Bukan hanya Tidak Wajib, namun juga Tidak Perlu Disampaikan Penyidik Kepolisian kepada Institusi Kejaksaan

Seorang Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, bernama Jaya Surya, pernah membuat putusan dengan kalimat yang sangat tegas serta tepat mengena pada jantung masalah yang kerap dihadapkan kepada pengadilan untuk diputuskan, yakni : “Akal sehat ialah SOP tertinggi.”—yang mana bila kita elaborasi secara lebih progresif, “Akal sehat ialah hukum acara tertinggi” bila kita berbicara konteks prosedur penegakan hukum, baik perdata maupun pidana.