Kaedah Hukum Rumusan Mahkamah Agung RI 2018

ARTIKEL HUKUM

Pada tanggal 16 Novmber 2018, Mahkamah Agung RI kembali menerbitkan regulasi yang bersifat quasi-legislatif yang diberi judul “Surat Edaran” namun diberlakukan secara umum layaknya sebuah undang-undang yang mengikat publik pencari keadilan, yang kian membuat norma hukum menjelma “rimba belantara” yang menggurita dan terkesan tumpang-tindih, mengingat pengalaman kurang menyenangkan dari berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebelum-sebelumnya—dimana juga terkesan kurang matangnya rumusan kaedah yang digodok dalam rapat para Hakim Agung MA RI, bahkan terlihat secara eksplisit bersifat semata diterbitkan untuk memperbaiki “kecelakaan” dalam SEMA-SEMA sebelumnya.

Wajah Ganda Kontrak Jasa Konstruksi dengan Pemerintah sebagai Pengguna Jasa, Mengandung Ancaman Pidana dan Perdata

LEGAL OPINION

Question: Kalau uang jasa konstruksi sudah kami terima dan gunakan, tapi proyek belum juga kami jalankan selaku kontraktor (penyedia jasa konstruksi) karena ada kendala internal perusahaan, itu artinya hanya sebatas tanggung jawab perdata, kan? Disebut sebagai wanprestasi saja, kan, resikonya?

Disparitas Vonis antar Pelaku Tindak Pidana, Kontribusi Peran Masing-Masing Terdakwa

LEGAL OPINION

Question: Koq bisa, cuma ikutin perintah atasan, tapi dipenjara sama beratnya dengan hukuman yang dijatuhkan hakim ke si atasan yang beri perintah? Tidak laksanakan perintah itu, bisa dipecat. Serba salah.

Hak Opsi dalam Gugatan Wanprestasi untuk Membatalkan Perikatan Perdata

LEGAL OPINION

Question: Sudah diberi uang muka, tapi si pembeli tidak juga mau lunasi harga jual-beli rumah. Masalahnya sekarang ini, rumah yang kami jual saat ini sudah ditempati oleh si pembeli yang ternyata tidak mau melunasi harga jual-beli. Apa bisa atau masih memungkinkan, jual-beli ini sebagai penjual saya batalkan saja?

Uang Pisah sebagai Substitusi Uang Pesangon

LEGAL OPINION

Perjanjian Bersama dapat Menjelma Bumerang, Daya Ikatnya Mutlak

Question: Dulu pernah ada buat Perjanjian Bersama dengan pihak perusahaan, dan sudah didaftar ke pengadilan. Tapi setelah beberapa waktu dipikir-pikir dan direnungkan, rasanya saya sendiri yang merugi sebagai pekerja, isi Perjanjian Bersama itu lebih menguntungkan pihak perusahaan. Apa masih ada langkah hukum yang dapat ditempuh?

Sertifikat Hak Atas Tanah Bersifat Inheren Bersyarat Batal

LEGAL OPINION

Question: Kok bisa, yang namanya tanah sudah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan, tapi masih juga dibatalkan dikemudian hari. Bukannya selama ini bila kita mau beli tanah, patokannya hanya dapat mengandalkan dan memercayai keterangan dalam sertifikat tanah yang diterbitkan negara, tapi mengapa bisa dibatalkan itu sertifikat?

Sukarnya Mempidana Debitor Nakal sebagai Penipuan

LEGAL OPINION

Question: Orang yang minjam uang ke saya sudah berbohong, katanya mau dikembalikan setelah beberapa bulan, akan dicicil seperti kesepakatan, akan diberikan laporan bulanan pembukuan usahanya, tapi sampai sekarang sudah lewat bertahun-tahun, belum ada realisasinya. Jadi itu janji palsu semua, ternyata, yang tujuannya hanya untuk mengecoh dan menipu. Kalau dari awal saya tahu bahwa janji-janjinya hanya palsu, tidak akan dia diberi pinjaman. Bisa dia dipenjara karena sudah nipu?

Digugat Perdata Sekaligus Dipidana Penjara akibat Pinjam Hutang dengan Itikad Buruk Tanpa Dilunasi

LEGAL OPINION

Question: Sudah dikasih pinjam hutang dua ratus juta rupiah, katanya untuk dia pakai buat beli bahan bangunan untuk bangun rumah. Setelah rumahnya selesai dibangun, si debitor ini lalu jual rumahnya itu ke orang lain. Anehnya, hutangnya tidak juga dia bayar ataupun lunasi ke saya selaku pemberi pinjaman uang. Harga rumah dan berikut tanah yang kemudian dijualnya, pasti harganya jauh diatas biaya pembangunan yang dibiayai dari dana pinjaman saya. Jika sampai sekarang ia masih juga tidak mau lunasi, apa bisa digugat sekaligus dipenjarakan?

Gugatan Perdata Kumulatif Wanprestasi & Perbuatan Melawan Hukum

LEGAL OPINION

Membayar dengan Cek Kosong, Perbuatan Melawan Hukum.

TELAAH KASUS GUGATAN YANG TIDAK TAHU MALU, BERUJUNG GUGATAN BALIK (Bahaya Termakan Angin Surga Kalangan Pengacara)

Question: Membuat bingung, hutang tak bayar itu namanya ingkar janji, wanprestasi. Tapi jika dibayar pakai cek yang ternyata kosong isinya, tidak bisa dicairkan, apa juga termasuk perbuatan melanggar hukum, jadinya berbentuk gugatan perbuatan melawan hukum?

Korupsi Maupun Kolusi Sama-Sama Menimbulkan Kerugian

ARTIKEL HUKUM

Bila korupsi, mengakibatkan perbuatan melawan hukum pelakunya (koruptor) terjadinya kerugian keuangan negara secara langsung (dan mengakibatkan kerugian bagi rakyat secara tidak langsung), maka dalam konteks kolusi, pelaku tindak pidana kolusi mengakibatkan kerugian bagi rakyat maupun kerugian bagi kompetitor peserta tender, secara langsung (dan merugikan reputasi pemerintahan secara tidak langsung).

ZAMAN EDAN, yang Benar Dipersalahkan, yang Salah Dibenarkan

ARTIKEL HUKUM

Baru-baru ini penulis ketika hendak menuju loket pada stasiun kereta, seseorang penumpang lainnya menyerobot antrian sehingga penulis berseru: “Hei, bisa ngantri tidak?!” Luar biasanya, pihak yang ditegur justru lebih galak dan kemudian memaki-maki penulis. Zaman edan, pelaku pelanggar justru lebih galak ketimbang warga yang ingin agar semua pihak taat hukum. Ditegur pun, memberi respon dengan sikap seolah warga lain tidak berhak menegur dirinya. Seakan, negara ini adalah negara preman, tanpa hukum dan tanpa ada aturan.

Perihal antri, itu bukanlah domain hukum negara, tapi hukum kebiasaan sopan santun, sehingga semua warga berhak menegur warga yang menyimpang dari norma sosial demikian (setiap warga negara merupakan stakeholder norma sosial. Contoh, mencibir warga lain yang melanggar asusila bukan menjadi monopoli petugas atau kepolisian). Tidaklah harus seorang petugas atau polisi, yang berhak menegur dan mengingatkan warga yang menyimpang dari norma sosial. Sebagai contoh, seorang warga menegur tetangganya yang melakukan praktik “kumpul kebo” di lingkungan perumahannya, adalah sah dan dapat dibenarkan secara moril.

Pidana Menerobos Rumah Orang Lain Tanpa Izin, antara Pidana Murni dan Sengketa Perdata Kepemilikan

LEGAL OPINION

Question: Bukannya semua kasus penyerobotan tanah ataupun perebutan rumah, selalu merupakan sengketa perdata (sengketa kepemilikan tanah)? Maksudnya, kapan penyerobotan tanah baru dapat benar-benar dapat disebut bukan sengketa perdata, namun merupakan pidana murni?

Kalau memang bisa begitu, semua orang dapat saja asal mengklaim sebagai pemilik rumah, tunjuk rumah ini lalu tunjuk rumah itu sebagai miliknya pakai dokumen yang tidak jelas, lalu apa bisa dibenarkan menyerobot begitu saja tanpa ancaman pidana bagi pelakunya yang asal mengklaim itu?

Ambiguitas & Salah Kaprah Suami-Istri Pailit Akibat Personal Guarantee

LEGAL OPINION

Question: Suami pernah kasih personal guarantee ke kreditor, lalu debitornya nunggak ngak bayar hutang ke kreditor itu. Kini kreditornya mau pailitkan si debitor dan pihak pemberi personal guarantee. Apa istri dari pemberi personal guarantee, juga terancam kena pailit? Maksudnya, jadinya suami-istri kena pailit, atau hanya si suami saja yang dulu pernah kasih personal guarantee? Tidak ada perjanjian perkawinan pisah harta antara kami sebagai suami-istri.

Syarat Novum dalam Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

LEGAL OPINION

Question: Sebetulnya yang namanya novum itu, seperti apa? Maksudnya kriterianya itu seperti apa? Kalau ada berkas penting yang selama ini disembunyikan oleh pihak lawan, terlepas apakah kami sudah mengetahuinya ataukah belum mengetahui keberadaan dokumen tersebut, lalu apa masih bisa dijadikan alasan untuk mengajukan PK (upaya hukum Peninjauan Kembali) kalau nantinya berkas itu berhasil kami temukan?

Membiarkan Dianggap Diam-Diam Melepaskan Hak, Kadaluarsa Mengakibatkan Penelantaran Objek Tanah

LEGAL OPINION

Question: Yang namanya hak milik, bukannya artinya tanah itu selamanya menjadi milik pemiliknya?

Putusan & Perdamaian Van Dading yang Tidak dapat Dieksekusi (Amar Non Executable), Menang Diatas Kerta

LEGAL OPINIONs

Question: Rencananya para pihak yang terlibat sengketa gugat-menggugat ini, akan berdamai dengan membuat akta van dading (akta perdamaian yang dikukuhkan oleh Majelis Hakim pengadilan sehingga seketika berkekuatan hukum tetap). Apa saja yang perlu diperhatikan, agar tidak terjebak dalam keadaan putusan yang non executable?

Rehabilitasi tidak Menjadi Justifikasi Pemakaian Obat Terlarang

LEGAL OPINION

Question: Jika sedang rehab ketergantungan obat terlarang, lalu kemudian pihak dokter di rumah sakit berikan rawat jalan, namun masih juga punya simpanan obat terlarang untuk dikonsumsi sendiri karena masih belum sepenuhnya dapat lepas dari ketergantungan, apa bisa kena ancaman pidana? Kan, ini sudah sejak beberapa waktu lamanya dalam proses rehab dibawah pengawasan rumah sakit, kenapa masih ditangkap dan dipidana juga? Bukannya yang mestinya ditangkap itu, para pemakai yang tidak mau secara sukarela ikut program rehab?

Delegasi Kewenangan Terkait Tanggung Jawab Hukum Administrasi Pemerintahan

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya yang namanya mendelegasikan tugas atau kewenangan, itu apa artinya si pemberi delegasi sudah tidak lagi punya kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang didelegasikan kepada pihak lain? Apa betul bahkan seorang presiden sekaiipun tidak lagi bisa memberikan izin usaha ke rakyat, hanya karena kewenangan itu telah didelegasikan kepada para menterinya?

Mengapa yang disebut dengan mendelegasikan, selalu dimaknai sebagai melimpahkan seluruh kewenangan itu sampai-sampai kehilangan kewenangannya sendiri secara sepenuhnya? Analoginya seorang direksi perseroan terbatas, sekalipun mendelegasikan masing-masing bidang tugas pada manajernya, namun bukan berarti sang direktur tidak bisa untuk secara langsung bertindak dalam segala hal terkait pengurusan perseraon.

Syarat Mutlak Legalitas Pendirian Serikat Buruh/Pekerja

LEGAL OPINION

Serikat Pekerja yang Ilegal, Tidak Berwenang Mewakili Pekerja

Question: Apa bisa, ada beberapa karyawan yang mengaku-ngaku sebagai pengurus serikat pekerja, mencoba minta berunding dengan manajemen mengatas-namakan para pekerja pabrik kami, tapi hingga kini perusahaan tidak pernah tahu adanya pendirian yang sah dari serikat pekerja itu?

Nilai Total Akuisisi yang Wajib Dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

LEGAL OPINION

Question: Memang kami tahu ada aturan yang wajibkan perusahaan hasil merger dan akuisisi untuk melaporkan kegiatan pra atau pasca merger dan akuisisi jika nilai aset total hasil penggabungan itu mencapai suatu limit tertentu. Maksud dari nilai total aset kekayaan perseroan yang saling meleburkan, diambil-alih, atau digabungkan, itu artinya nilai-nilai aset masing-masing badan hukum yang saling merger, bukan?

Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi atas Kegagalan Bangunan

LEGAL OPINION

MASA PERTANGGUNGAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TERHADAP KEGAGALAN BANGUNAN PASCA PEMBANGUNAN DAN SERAH TERIMA

Question: Kami adalah penyedia jasa konstruksi suatu jembatan penyeberangan. Dalam kontrak jasa konstruksi yang ditetapkan sepihak oleh penyelia tender, disebutkan bahwa tanggung jawab kegagalan konstruksi ada pada beban kami selama 15 tahun. Bagaimana jika seandainya terjadi kegagalan konstruksi pada tahun ke-15 tersebut, sementara undang-undang mengatakan bahwa tanggung jawab kami hanya sebatas 10 tahun sejak serah-terima?

Panggilan Kembali Masuk Kerja lewat Telepon, Panggilan yang Tidak Patut

LEGAL OPINION

Question: Pegawai yang mangkir ngak masuk kerja, sudah staf HRD kami panggil untuk masuk kerja lewat telepon, tapi ternyata kemudian ngak juga masuk kerja, itu artinya mangkir yang dikategorikan mengundurkan diri, kan? Berarti putus hubungan kerja tanpa ada kewajiban kami untuk bayar pesangon ke dia, kan?

Terdakwa Tidak Mengakui Perbuatannya di Hadapan Hakim, sebagai Faktor Pemberat Pidana

LEGAL OPINION

Question: Kalau seorang tersangka tetap bersikukuh ngak bersalah di pengadilan, apa itu bisa jadi bumerang bagi tersangka di kemudian ahri? Kalo memang ngak salah, kenapa musti ngaku salah?

Pidana Menyalahgunakan Korporasi yang Merugikan Keuangan Negara

LEGAL OPINION

Question: Maksudnya apa, korupsi yang merugikan keuangan negara secara terselubung lapis kedua? Seperti apa itu yang dimaksud dengan lapis kedua?

Pelanggaran Pegawai yang Tidak Menyetor Uang Hasil Penjualan ke Rekening Perusahaan

LEGAL OPINION

PERIHAL KADALUARSA / MASA BERLAKU HAK PEMBATALAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Question: Staf bagian penagihan pembayaran dari para pelanggan, ternyata tidak meyetorkan dana pembayaran itu ke kas atau rekening perusahaan. Itu termasuk pelanggaran berat kan, bisa dipecat langsung karyawan yang melakukan pelanggaran begitu?