Ambiguitas “Bekerja Dimana?”, Konteks PKWT & Outsourcing

LEGAL OPINION

Question: Saya sudah bekerja belasan tahun di tempat yang sama, terus-menerus. Tapi status saya tetap saja sebagai pekerja kontrakan. Selama tiga tahun sekali, perjanjian kerja kontrak saya dibuat baru oleh perusahaan outsource yang saling berbeda. Padahal saya tahu, pemilik dan manajemennya sama, orang-orang itu saja. Kok aneh rasanya, gimana hukum mengaturnya? Masa selamanya sampai saya tua nanti status saya cuma sebagai pekerja kontrak? Gimana nanti dengan hari tua saya karena tiada pesangon yang dapat saya peroleh saat pensiun karena sifatnya kontrak, yang jika habis masa kontrak, selesai sudah.

Pidana Pendanaan Ter*risme

LEGAL OPINION

Question: Memang benar-benar ada ancaman pidana bagi pemberi dana organisasi ter*risme? Apa tidak bahaya, bila sewaktu-waktu seseorang memberi donasi, namun ternyata disalahgunakan penerima donasi untuk melakukan tindakan ilegal, apa donatur kena juga?

Pengusaha Menyalahgunakan Surat Pernyataan Pekerja

LEGAL OPINION

Question: Biasanya saat melamar kerja, calon pegawai merasa terpaksa harus mau tidak mau menuruti apa kemauan pemberi kerja, untuk tanda tangan ini dan tanda tangan itu, buat surat pernyataan ini itu yang hanya mementingkan pihak pemberi kerja, bahkan tanda tangan surat perjanjian kerja yang hanya satu rangkap dan itupun dipegang pihak pengusaha tanpa diberikan salinan apapun pada pihak pegawai. Apa bisa, pihak pengusaha lalu merugikan pihak pegawai dengan berbagai surat pernyataan yang biasa ditanda-tangani calon pegawai saat mengisi formulir lamaran kerja?

Pidana Informan Pelaku Perampokan

LEGAL OPINION

Question: Semisal seseorang tidak melakukan perampokan, tapi hanya menjadi seorang pemantau keadaan rumah korban, dan orang lainnya yang memiliki peran melakukan perampokan, apa si informan ini juga bisa dipenjara?

Hak Prerogatif Pengusaha untuk Mengangkat Pekerja Tetap

LEGAL OPINION

Question: Management pabrik sedang merencanakan, karena buruh-buruh kontrak kami akan segera habis masa kerja kontraknya, ada beberapa atau sebagian saja yang hendak dilanjutkan atau diangkat sebagai pekerja tetap. Apa tidak akan ada masalah, bila sebagian atau beberapa saja dari mereka yang kemudian ditetapkan melanjutkan kerja, sementara sisanya putus karena habis masa kerja?

Pekerja Mem-Pailitkan Pengusaha

LEGAL OPINION

Question: Bila selama ini perusahaan belum juga membayar upah buruh, apa mungkin perusahaan bisa dipailitkan buruhnya sendiri?

Pidana Menyimpan Rupiah Palsu

LEGAL OPINION

Question: Saat ini banyak beredar uang palsu. Sukar untuk selalu mencermati keaslian uang ketika kita sehari-hari masih perlu bertransaksi secara tunai, terlebih dalam jumlah yang bersar. Menjual barang atau menerima uang kembalian, kadang terselip uang palsu yang kita terima. Nah, kalau kita kemudian menyadari ada uang rupiah yang palsu namun tetap kita simpan, apa bisa dikriminalisasi?

Lebih Lama Umur Sertifikat Tanah, Lebih Aman

LEGAL OPINION

Question: Saat ini saya hendak membeli tanah untuk membuka kantor cabang sekaligus sebagai pabrik perusahaan. Ada beberapa bidang tanah yang menarik minat untuk saya beli salah satunya. Setelah dilakukan prospek, tanah yang satu lebih strategis, namun ketika ditanyakan, dirinya memiliki sertifikat tanah yang terbit baru-baru ini. Sementara itu tanah yang satunya lagi, agak jauh masuk ke dalam, tapi sudah puluhan tahun si pemilik tanah memiliki sertifikat hak milik. Kira-kira mana yang paling aman dari segi hukum? Jika dari segi bisnis, jelas lebih prefer tanah yang di depan jalan raya, meski memang lebih mahal.

Hukum Tanpa Prediksi = Ber-Ju-di

ARTIKEL HUKUM

Dalam satu kesempatan, penulis merasakan miris ketika mendapati salah seorang tokoh ternama yang telah malang-melintang melakukan uji materiil Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, berinisial M. Hafidz, secara arogan menyatakan, dirinya mengajukan uji materiil “tidak pakai prediksi segala dan hakim boleh pakai standar putusan ganda sesuka hatinya. Saya sudah pengalaman uji materiil di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008, jadi saya paling pandai soal uji materiil dan kini hendak menulis buku soal hukum.”

Hukum Adat dalam Gugatan di Pengadilan Negeri

LEGAL OPINION

Question: Di kampung kami masih dipakai hukum adat. Lalu, apa hukum adat ini hanya dapat dipakai untuk sidang komunitas adat kami, atau boleh juga kami mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan dasar hukum yakni hukum adat kami ini? Maksudnya, apa di pengadilan negeri yang dapat menjadi dasar gugatan hanyalah hukum milik negara semata, tidak bisa mendasarkan gugatan dengan hukum adat?

Upah Lembur Versus Insentif

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya antara Upah Lembur dengan insentif kerja diluar jam kantor, itu sama atau beda secara hukum?

Hukum itu Murni, Namun Tidaklah Naif

ARTIKEL HUKUM

Tidak setuju, bila jasa transportasi pemesanan via daring / online harus di-represi, baik secara regulasi maupun oleh pelaku usaha transportasi konvensional, demikian penulis menyatakan. Kesan ini terbit, akibat fakta lapangan, dimana dapat juga dirasakan langsung oleh setiap anggota masyarakat, terutama pada zaman sebelum dikenalnya kemajuan teknologi pemesanan transportasi via daring.

Keadaan Palsu dalam Unsur Pidana Penipuan

LEGAL OPINION

Question: DI pasal KUHP tentang penipuan, ada tercantum frasa ‘keadaan palsu’, maksudnya apa? Seperti apa pula implementasinya di pengadilan?

Pelaku Pasif Konteks Pidana Pencucian Uang TPPU

LEGAL OPINION

Question: Di undang-undang TPPU ada kata-kata menerima penempatan dana, nah maksudnya itu menerima untuk memiliki atau menerima penitipan saja sekalipun bisa kena ancaman TPPU?

Mogok Kerja Tidak Identik PHK

LEGAL OPINION

Question: Memang, kami dan kawan-kawan mengakui telah melakukan mogok kerja spontan. Namun mendadak kami dinyatakan perusahaan telah mengundurkan diri. Padahal, selama mogok beberapa hari ini kami tidak pernah dapat panggilan kerja apapun. Apa memang begitu hukumnya?

Pelanggaran Fundamental Konteks Ketenagakerjaan

LEGAL OPINION

Question: Ini kok aneh, bila direktur sebuah bank BUMN atau BUMD yang secara sengaja membuat rugi perseroan, bisa dituntut pidana korupsi karena tersangkut-paut keuangan negara pada saham persero. Tapi jika pegawai bank bagian Analis Dokumen Kredit, sebagai contoh, meng-acc permohonan fasilitas kredit tanpa mengikuti pedoman SOP seperti mendalami profil calon debitor sebelum dibuat persetujuan kredit, lalu di-PHK karena para debitor tersebut kemudian berstatus kredit macet, ini pegawai malah minta pesangon. Bukannya takut dipidana korup uang negara, koq malah minta pesangon?

Kekerasan dalam Rangka Pembelaan Diri, Tidak Dipidana

LEGAL OPINION

Question: Apa benar, kita bisa dipenjara bila main hakim sendiri? Apapun konteksnya? Kalau saya diam saja, bisa mati saya, panggil polisi ngak bakal datang itu petugas, kalaupun datang pasti terlambat. Kalau saya diam, saya bisa mati. Apa salah, jika saya putuskan untuk lawan dan lumpuhkan orang yang mengancam nyawa saya?

WNA dan WNI Dianggap Tahu Hukum Indonesia

LEGAL OPINION

Question: Apa bisa, seorang warga asing mengklaim tidak mengerti hukum Indonesia sehingga dibebaskan dari tanggung jawab hukum baik secara perdata maupun pidana?

Ketika Pekerja Balik Menggugat Gugatan Pengusaha

LEGAL OPINION

Question: Saya digugat perusahaan, agar saya dipecat. Tapi saya yakin tak akan kalah. Maling teriak maling. Masalahnya, sekalipun jika benar saya tidak dikalahkan pengadilan, masak iya, bisa kerasan bekerja pada perusahaan yang menggugat pegawainya sendiri. Sebagai seorang pegawai, musti bagaimana?

Double Job yang Ilegal

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya apa undang-undang ada melarang seorang pegawai untuk memiliki pekerjaan lain disaat bersamaan?

Hukum Tanpa Sosialisasi, Menjerat Secara Sewenang-Wenang

LEGAL OPINION

Question: Apa mungkin, dari sesuatu yang sah, terbit sesuatu hal yang dapat dinyatakan sebagai melanggar hukum?

Pengurus Dipenjara & Korporasi Divonis Pidana Denda

LEGAL OPINION

Question: Kalau salah satunya, misal direkturnya sudah dipidana dan dikenakan vonis, atau bila perusahaan yang dijatuhi hukuman sanksi pidana denda, apa artinya salah satunya saja yang menanggung resiko konsekuensi pidana? Atau apa mungkin bisa kena keduanya?

Hakim sebagai Seorang Pembaca Pikiran

DLEGAL OPINION

Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) pernah bilang, kalau hubungan perdata kontraktual bisa menjurus pidana bila diindikasikan adanya itikad buruk dari pelaku saat mengadakan suatu perjanjian dengan para korbannya. Contoh kasus konkretnya bagaimana, masak hakim dituntut untuk jadi ahli nujum?

Salah Kaprah Inbreng Agunan

LEGAL OPINION

Question: Saat ini pabrik bangkrut dan pailit. Apa boleh, kami dan kawan-kawan buruh, menuntut kurator agar langsung eksekusi tanah pabrik sehingga upah kami bisa segera diberikan?

Vonis Pidana yang Berlanjut Gugatan Perdata

LEGAL OPINION

Question: Awalnya, saya kira dengan melaporkan karyawan saya yang melakukan manipulasi keuangan perusahaan, setelah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, maka uang perusahaan yang digelapkan olehnya akan dikembalikan ke perusahaan. Ternyata saat ini saya baru tahu, kalau sanksi hukuman penjara plus denda dalam perkara pidana itu masuk ke rekening negara. Aneh sekali. Lantas kira-kira apa masih ada cara, agar uang perusahaan kami dapat dipulihkan dari mantan karyawan kami ini?

Identitas Hukum Perseroan dalam Gugatan Perdata

LEGAL OPINION

Question: Dalam menyusun surat gugatan, apakah penting atau dipersyaratkan pengadilan untuk mencantumkan nama direksi sebuah PT (Perseroan terbatas), bila yang menjadi pihak penggugat atau tergugatnya adalah sebuah PT ?

Dilematika Sita Jaminan yang Membekukan Bidang Tanah

LEGAL OPINION

Question: Sertifikat tanah saya dibatalkan oleh pengadilan, karena digugat oleh pihak lain dengan alasan adanya sengketa harta gono-gini. Padahal tanah saya beli dari penjual berupa tanah inbreng yang dimiliki suatu PT, jadi tak ada kaitan dengan harta gono-gini. Sertifikat itu kini sudah gugur statusnya di BPN.

Nah, pertanyaannya, kebetulan yang dibatalkan oleh pengadilan hanyalah sertifikat tanahnya saja, kan AJB (akta jual-beli) tetap sah berlaku karena tak turut dibatalkan pengadilan. Artinya, saya selaku pembeli dapat dong, kembali mengajukan sertifikat baru atas dasar AJB itu? Toh, yang dibatalkan hanya sertifikat lama, dan AJB masih sah sehingga dapat kembali minta diterbitkan sertifikat baru.

Mengundurkan Diri (Semestinya) Berhak Pesangon

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) pernah bilang kalau mengundurkan diri dari pekerjaan, maka semestinya tetap diberi pesangon. Memang apa bukti logika hukumnya? Faktanya, selama ini kalau kawan-kawan pegawai mengundurkan diri, tak pernah ada diberikan apapun dari kantor.

Surat Peringatan Kolektif, Konteks Ketenagakerjaan

LEGAL OPINION

Question: Apa hukum memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan surat peringatan secara kolektif kepada karyawannya sehingga bentuknya seperti semacam pengumuman yang ditempelkan di pabrik tempat karyawan bekerja?

Uji Prosedur Bukan Monopoli Praperadilan

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) mengatakan bahwa untuk protes terhadap prosedur penyidikan yang keliru, tidak perlu praperadilan, tapi bisa diajukan keberatan saat perkara dakwaan jaksa dimajukan ke persidangan. Adakah contoh kasus konkretnya sebelum ini, untuk meyakinkan saya bahwa terdakwa memang punya hak bisa begitu?

Penuntutan Pidana Terganjal Praperadilan

LEGAL OPINION

Question: Kalau tersangka kemudian benar-benar dimajukan oleh polisi sebagai pesakitan di pengadilan, apa masih boleh mengajukan praperadilan?

Modus Tingkat Tinggi Pelaku Kartel Harga Layanan Seluler

ARTIKEL HUKUM

Ragamnya pelaku usaha, tidak identik dengan mekanisme pasar yang berlangsung secara fair. Tidak selamanya pula persepsi awam yang memandang secara naif, bahwa kian beragamnya pelaku usaha yang saling bersaling di pasar, maka konsumen yang paling akan diuntungkan. Konsumen bukanlah raja dan ratu, namun ‘sapi perahan’—itulah persepsi dari pandangan ‘kacamata’ kalangan pelaku usaha.

Tahukah Anda, di Indonesia terdapat ratusan merek produsen plastik kemasan pembungkus makanan, namun ratusan merek tersebut dimiliki oleh satu pemilik yang sama alias satu pelaku usaha yang sama, dengan tujuan untuk mematikan produsen pesaingnya?

Badan Hukum PPPRS Digugat oleh Pekerja

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya apa dimungkinkan, pekerja yang ditunjuk oleh Ketua PPRS (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun) sebagai karyawan, kemudian dipecat sepihak, menggugat PPRS ke PHI?

Menggugat Hak Komisi Penjualan

LEGAL OPINION

Question: Sebagai staf marketing yang menjual dan mempromosikan produk yang dijual perusahaan, gaji pokok saya sangat kecil. Saya selama ini mengandalkan komisi hasil penjualan atas setiap produk yang berhasil saya tawarkan dan jual pada konsumen. Tapi setelah ditunggu-tunggu selama sekian lama, komisi saya tak kunjung dibayar. Dengan itikad baik, saya terus bekerja, dengan harapan pada nantinya seluruh komisi saya akan diberikan. Ternyata harapan saya tidak terealisasi. Apa bisa, nantinya saat pihak perusahaan bermasalah dengan saya, barulah saat itu nantinya secara kumulatif saya gugat hak-hak komisi saya?

Ketidakpatuhan Berujung Pidana, Konteks Militer

LEGAL OPINION

Question: Saya sebagai anggota kesatuan (tentara nasional), memang dilatih untuk patuh perintah komando. Memangnya, apa benar ada, aturan yang mengancam pidana bila anggota kesatuan tidak patuh pada perintah komandan?

Pidana Penipuan Skena Ponzi

LEGAL OPINION

Question: Apa bisa, pelaku skema ponzi dihukum pidana penjara penipuan?

Pelanggaran Peraturan Perusahaan, Tidak Menghapus Pesangon

LEGAL OPINION

Question: Saya akui pernah khilaf melanggar peraturan perusahaan. Tapi jika karena pelanggaran saya itu, lantas saya di-PHK, tanpa diberi kompensasi pesangon, dimana perusahaan berkilah dengan alasan karena saya telah melanggar peraturan perusahaan maka di-PHK tanpa pesangon, apa benar begitu hukumnya?

Surat Pengalaman Kerja adalah Hak Normatif Pekerja

LEGAL OPINION

Question: Memangnya ada, aturan yang mewajibkan pihak perusahaan untuk memberikan surat pengalaman kerja bagi karyawannya yang mengundurkan diri atau bahkan yang dipecat? SOP perusahaan kami biasanya tak akan memberi surat pengalaman kerja bila karyawan belum punya pengalaman genap dua tahun bekerja di perusahaan kami.

Pembatalan Pemenang Tender Pemerintah

LEGAL OPINION

Question: Perusahaan kami sebenarnya sudah ditunjuk sebagai pemenang tender. Kami mengikuti proses tender pengadaan jasa pemerintah ini dengan jujur dan beritikad baik. Tidak pake kolusi atau akal bulus segala. Tapi mendadak pemerintah membatalkan keputusan pemenang tender. Pemerintah batalkan sepihak. Apa bisa, pihak pemerintah ini saya gugat? PHP banget ...

Sengketa Tanah, Dahulukan Perdata

LEGAL OPINION

Question: Saya dulu memang ada berhutang pada seseorang, dimana saya berikan pada dia beberapa sertifikat tanah sebagai jaminan pelunasan utang saya. Setelah beberapa tahu berjalan, saya memang ada kendala melunasi, tapi sudah disepakati ‘tukar guling’ dimana hutang saya dinyatakan lunas dengan saya biarkan beberapa diantara sertifikat tanah itu jadi milik dia. Tapi hingga kini sertifikat tanah lain tetap di tangan ia, dan tidak mau dikembalikan meski semestinya kan, hutang saya telah lunas sejak kesepakatan ‘tukar guling’. Apa bisa ia dipenjarakan saja?

Keterbukan Informasi Dokumen Lingkungan Hidup

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya segala hal yang bersinggungan dengan kelestarian lingkungan, terutama bagi masyarakat lokal setempat yang terancam kesehatannya oleh aktivitas perusahaan, apakah merupakan dokumen yang memang dirahasiakan oleh pihak Pemda? Padahal kan, kami punya kepentingan atas lingkungan tempat tinggal kami.

Lembaga Gugatan yang Kerap Disalahgunakan

LEGAL OPINION

Question: Sungguh perbuatan yang tidak menyenangkan, bila seseorang menggugat orang lain seenaknya tanpa dasar. Memangnya apakah seseorang benar-benar berhak untuk menjadikan orang lain sebagai pesakitan di persidangan, sehingga orang lain dibuatnya harus repot-repot menjadi tergugat, meladeni gugatan ngawur itu untuk membatahnya? Emang kurang kerjaan apa orang digugat-gugat?

Alas Hak Artinya Dasar Keberadaan

LEGAL OPINION

Sebuah Studi “Jungkir-Balik” Logika Hukum

Question: Dalam teks ilmu hukum, dikenal istilah ‘Alas Hak’, maksudnya apa sebenarnya? Dosen saya diperguruan tinggi hukum sering menyebut ‘alas hak’ ‘alas hak’ ‘alas hak’, tapi tak pernah benar-benar mampu menjelaskan pada para mahasiswanya, apa itu ‘alas hak’. Bikin bingung aja. jangan-jangan dosen saya sendiri tidak ngerti.

Antara Suap, Korporasi, dan Kekuasaan

ARTIKEL HUKUM

Bila peserta tender lain yang ditunjuk sebagai pemenang tender program pengadaan barang dan jasa pemerintah, lalu terbukti melakukan pidana penyuapan sehingga peserta tender tersebut dijatuhi vonis tindak pidana korupsi (Tipikor) oleh Pengadilan Tipikor, maka bisakah peserta tender yang dikalahkan dalam tender menggugat peserta tender yang menang namun kemudian terbukti melakukan pidana penyuapan terhadap panitia tender?

Psikologi Hukum dalam Dakwaan Pidana

LEGAL OPINION

Question: Apakah disiplin ilmu mengenai ‘psikologi hukum’ diterapkan dalam praktik pidana oleh hakim di pengadilan?

Ketika Pemegang Saham “by-pass” Kewenangan Direksi

LEGAL OPINION

Question: Perusahaan yang saya dirikan (berbentuk Perseroan Terbatas) sebelumnya telah meminjamkan aset kepada seorang penyewa, namun hingga berakhir masa sewa, aset perusahaan tidak kunjung dikembalikan. Saya kebetulan hanya seorang pemegang saham minoritas. Direktur perusahaan tidak mau bersikap tegas terhadap pihak penyewa, karena pihak penyewa adalah afiliasi dari pemegang saham mayoritas. Apa boleh, bila saya mengajukan gugatan terhadap si peminjam aset perusahaan saya? Aset tanah itu dulu saya inbreng-kan pada perusahaan saat pertama kali kami dirikan.

Falsafah Hukum Mengembalikan Uang Hasil Korupsi

ARTIKEL HUKUM

Apakah mengembalikan dana hasil perbuatan korup, akan membuat si pelaku atau pihak-pihak yang turut serta menikmati dana hasil korupsi, akan bebas dari jeratan ancaman Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)?

Dalam artikel singkat dan sederhana ini, kita akan meninjaunya dalam konsepsi falsafah, sehingga penulis tidak akan mengutip pasal atau ayat-ayat peraturan yang kadang irasional, motif pembentuk regulasi yang tidak jelas maksud dan tujuannya, disamping (tentunya) membuat jemu.

CV adalah Pengusaha dalam Kacamata Hubungan Industrial

LEGAL OPINION

Question: Kata Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS), CV itu bukan badan hukum, tapi cuma badan usaha yang tidak memikul hak dan kewajiban terpisah dari para sekutunya. Artinya, CV tak bisa dijadikan subjek dalam gugatan ataupun digugat?

PHK terhadap Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara

LEGAL OPINION

Question: Apakah hukum yang mengatur karyawan pemerintah dengan karyawan swasta adalah sama, semisal jika di-PHK maka bisa gugat ke PHI?

Tidak Diatur, artinya Boleh atau Dilarang?

ARTIKEL HUKUM

Dalam konsep dan teori peraturan perundang-undangan, norma kaedah hukum tertulis berupa rangkaian kata pembentuk kalimat dalam suatu pasal ataupun ayat, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peaturan menteri, dsb, dapat memuat kandungan normatif berupa:

- Larangan;

- Perintah; dan/atau

- Kebolehan.

Surat Peringatan III Tidak Identik PHK

LEGAL OPINION

Question: Masih merasa sedikit rancu dengan aturan perihal SP. Jika buruh sudah dapat melanggar SP ke-2, lalu mengulangi pelanggaran, apa artinya SP ke-3 adalah PHk atau bagaimana dalam kacamata pengadilan?

Korban Memaafkan Terdakwa Penganiaya

LEGAL OPINION

Question: Jika terbukti menganiaya, namun pelaku sudah meminta maaf atas kelakuannya dan korban pun telah memaafkan karena korban pun punya kontribusi kesalahan sehingga terjadi penganiayaan, apakah pelaku dapat dibebaskan?

Pembeli Lelang Eksekusi Menggugat Balik Debitor

LEGAL OPINION

Question: Saya adalah pemenang lelang eksekusi agunan tanah di kantor lelang negara, namun kemudian pihak debitor menggugat pihak bank, meminta hakim agar menyatakan proses lelang tak sah. Sebagai pembeli lelang yang sah dan telah membayar harga terbentuk lelang, namun hingga kini saya belum berhasil tempati objek tanah dan rumah, sebaiknya apa yang dapat saya lakukan?

Gugat Perseroan, Bukan Gugat Direksi Perseroan

LEGAL OPINION

Question: Secara perdata, apakah pejabat pada Organ Perseroan dapat digugat oleh karyawan ataupun oleh pihak ketiga?

Kesalahan Direksi Beralih pada Ahli Waris

LEGAL OPINION

Question: Apakah kesalahan yang dilakukan oleh seorang direksi (suatu perseroan) tanggung jawabnya dapat beralih kepada ahli warisnya jika pejabat direksi yang bersalah sehingga merugikan perseroan tersebut kemudian meninggal dunia sebelum mengganti-rugi kerugian perseroan?

Pidana Koperasi Menyaru Lembaga Perbankan

LEGAL OPINION

Question: Apa boleh, koperasi melakukan kegiatan terselubung layaknya lembaga keuangan yang menerbitkan layanan deposito berjangka semacam medium term note kepada publik?

Telaah Korporasi 3 Subjek Hukum dalam Perikatan Kredit

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya apa diperkenankan oleh hukum, seorang pejabat pada perseroan, memberikan jaminan harta milik pribadinya untuk fasilitas kredit yang diajukan oleh perusahaan kepada bank, lalu menuntut agar agunan dikembalikan kepada dirinya jikalau suatu waktu RUPS memberhentikan dirinya sebagai pejabat organ perseroan?

Dipidana Korupsi karena Mengabaikan

LEGAL OPINION

Question: Apa mungkin, sikap diamnya seorang pejabat dapat berisiko dipidana korupsi karena diamnya itu?

PKWT Tidak Mengenal Skoorsing = Tanpa Upah Proses

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) mengatakan bahwa pekerja kontrak tidak akan mendapat upah proses jika bersengketa dengan pengusaha sekalipun jenis pekerjaannya adalah tetap, memang apa penyebabnya?