ALAS HAK Versus HAK ATAS TANAH

LEGAL OPINION

Question: Bukankah aturan hukum mengatakan jika sudah garap tanah selama puluhan tahun, maka penggarapnya dianggap sebagai pemilik yang sah sehingga tak boleh lagi aparat mengusir penggarap yang sudah lama menempati tanah? Kami punya bukti bayar PBB.

Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI 2016

ARTIKEL HUKUM

Mahkamah Agung kembali menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung, perihal rumusan kaidah hukum quasi legislatif, yang sebetulnya merupakan domain / ranah parlemen sebagai pembentuk undang-undang. Pada tanggal 9 Desember 2016, Ketua Mahkamah Agung RI melalui suratnya Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tentang Surat Edaran MA RI Nomor 4 Tahun 2016, telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh jajaran Hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Tinggi seluruh Indonesia.

Banyak terdapat terobosan serta pembaharuan paradigma hukum kontemporer dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini—bahkan dapat kita sebut sebagai sudut pandang baru yang baru sama sekali, terutama oleh Hakim Agung Kamar TUN. Adapun beberapa kaidah menarik yang akan SHIETRA & PARTNERS kemukakan dari SEMA tersebut, sebagai berikut:

KEADILAN HUKUM Versus KEADILAN SANUBARI

ARTIKEL HUKUM

Pernah terjadi (meski sebenarnya jamak terjadi), seorang tenaga kerja dipekerjakan pada sebuah pengusaha selama hampir belasan tahun, dengan diikat sebagai pekerja kontrak. Menjelang tahun berikutnya, pekerja di-putus hubungan kerjanya (PHK), dengan alasan habis masa berlaku kontrak kerja. Alhasil, bahkan pengadilan menolak gugatan permintaan pesangon sang pekerja.

Dilematika Penyelundupan Hukum PKWT terkait Jenis Pekerjaan Tetap

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya untuk pekerja satpam, itu jenis pekerjaan tetap ataukah boleh berdasarkan PKWT? Semisal petugas satpam sebuah pergudangan. Selama gudang itu ada, maka tentunya pekerja pengamanan pasti diperlukan, tidak mungkin tidak, meski pengusaha memiliki bidang usaha ekspedisi barang. Seperti sikat gigi, gimana jadinya tanpa odol?

Cacat Prosedural Pengukuran Objek Tanah terkait Tanah Hak Milik yang Saling Berbatasan

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya ketika pihak tetangga akan mengajukan pengukuran dalam rangka membuat sertifikat tanah, apakah pemilik tanah yang saling bertetangga harus dilibatkan?

Hak Kreditor atas Objek Agunan Ketika Hak Tanah Dicabut Pemerintah karena Terlantar

LEGAL OPINION 

Question: Selaku kreditor, kami sangat cemas sekali bila agunan sertifikat yang diberikan debitor sampai hapus hak atas tanahnya. Apakah mungkin, bila sertifikat tanah debitor yang menjadi agunan di tangan kami, lantas tanpa sepengetahuan kami kemudian dicabut oleh pemerintah dengan alasan ditelantarkan oleh pemegang hak?

Mengundurkan Diri tanpa Hitam Diatas Putih, Tidak Sah

LEGAL OPINION

Question: Atasan pernah menjanjikan nominal pesangon bila saya bersedia mengundurkan diri. Namun ternyata pengusaha ini ingkar janji. Untung saya mengundurkan diri tanpa ada bukti tertulis. Bisakah saya nyatakan bahwa saya masih sebagai pegawai, bila baru sebatas menyatakan mengundurkan diri secara lisan?

Pidana Kekayaan Negara yang Dipisahkan Pada BUMN/D

LEGAL OPINION

Question: Apa benar, pejabat pada badan usaha milik negara, dapat dikriminalisasi dengan alasan terjadi kerugian usaha? Namanya juga bisnis, bisa untung ya bisa juga merugi.

1 Hari Mogok Kerja Tidak Sah Berujung PHK

LEGAL OPINION

Question: Ada sebagian dari karyawan kami yang mogok di pabrik, tidak sah pula. Mereka mogok memang hanya selama satu hari lamanya, tapi bisakah mereka dipecat karena mogok kerja tak sah, tanpa pesangon apapun?

MALA IN SE Versus MALA PROHIBITA

ARTIKEL HUKUM

Sesuatu disebut “jahat”, karena ia memang berkarakter “jahat” secara natural-iahnya, atau “jahat” karena hukum negara mengaturnya sebagai perbuatan “jahat”? Demikian kerap kali celah hukum dijadikan sebagai isu klasik yang tak henti diperdebatkan. Hukum menjadi panglima, diluar hukum berarti adalah suatu kebolehan sekalipun tak lolos uji moril.

Meski hukum memiliki asas fiksi berbunyi: semua orang dianggap tahu hukum, namun secara rasional asas hukum demikian adalah absurb adanya. Bahkan seorang hakim dan sarjana hukum tak mampu mengetahui segala hukum positif yang berlaku di suatu negara.

Pidana Penyiaran Tanpa Izin dari Pemerintah

LEGAL OPINION

Question: Perusahaan kami adalah penyelenggara layanan televisi parabola berlangganan. Ada suatu pihak yang telah menyadap siaran kami, lalu mengkomersialkannya. Dari informasi, ia tidak memiliki izin penyiaran. Bisakah orang itu dituntut pidana?

Alat Bukti Keterangan Saksi yang Dicabut di Persidangan, sebagai Variabel Bebas yang Tidak Mengikat Hakim

LEGAL OPINION

Question: Seorang tersangka dijadikan terdakwa di persidangan, akibat buntut dari laporan polisi seorang pelapor yang mengaku sebagai korban. Pertanyaannya, bisakah kemudian korban tersebut mencabut keterangannya di polisi tempo hari, agar tuntutan jaksa menjadi gugur?

Intimidasi Pengusaha yang Mendesak Pekerja agar Mengundurkan Diri, Menjadi Bomerang

LEGAL OPINION

Question: Bila posisi saya selaku pejabat tertentu pada sebuah lembaga swasta, mendadak meja kerja saya diberikan pada pekerja lain, maka artinya sikap perusahaan terhadap saya diartikan sebagai apa? Bila PHK, tiada surat PHK resmi yang saya terima. Tapi kini saya tak ada ruang kerja juga tak ada sesuatu yang dapat saya lakukan di perusahaan itu. Akses saya pun tidak dapat lagi. Saya sudah tidak tahan. Saya musti gimana?

Pemberi Sewa Lahan yang Jatuh Pailit Versus Kepastian Hukum bagi Penyewa

LEGAL OPINION

Question: Bukankah untuk buat perjanjian sewa tempat usaha, cukup dengan akta sewa-menyewa dibawah tangan? Memangnya mengapa SHIETRA & PARTNERS merekomendasikan untuk menuangkan perjanjian sewa ini dalam bentuk akta notaris?

RES IPSA LOQUITUR, Intuisi Hakim

ARTIKEL HUKUM

Dalam terminologi hukum, terdapat sebuah terminologi yang cukup ‘eksotis’, dikenal dengan istilah “Res Ipsa Loquitur”, yang kerap dimaknai secara harafiah sebagai “alat bukti itu sendiri yang telah mengungkapkan faktanya”. Alat bukti bisa jadi adalah benda mati yang dihadapkan jaksa atau penggugat di persidangan. Benda mati tersebut seperti belati yang memiliki bercak darah, atau dokumen palsu, sebenarnya tidak berbicara apa-apa—namanya juga benda mati, keterangan ahli bisa khilaf, dan saksi pun bisa berdusta.

Opinio Juris Sive Necessitatis

LEGAL OPINION

Question: Dari beberapa putusan pengadilan dalam dan luar negeri, hakim ketika membuat pertimbangan hukum ada menyebutkan perihal istilah opinio necessitatis. Maksudnya apa?

Otoritatif Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

LEGAL OPINION

Question: Memang apa akibatnya, bila nota pegawai pengawas tenagakerja tak dihiraukan pihak pengusaha?

Akibat Membuka Ruang / Celah Kesalahan

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) menyebutkan agar tidak membuka ruang kesalahan. Maksudnya apa?

PKWT, Dilema Jenis Pekerjaan Tetap dalam Proyek

LEGAL OPINION

Question: Untuk pekerjaan suatu proyek yang akan selesai suatu waktu nantinya, tak akan ada masalah kan, pakai PKWT?

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

ARTIKEL HUKUM

Dalam dunia digital, data pribadi menjadi objek riskan yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab. Oleh karenanya hukum merasa perlu untuk mengatur perihal pengamanan data pribadi terkait sistem transaksi elektronik. Kini telah hadir peraturan teknis perihal perlindungan data pribadi dalam sistem transaksi secara daring.

Dipecat Jauh Setelah Masa Kerja Kontrak Berakhir, Berhak Pesangon 2 Kali Ketentuan

LEGAL OPINION 

Question: Saya ada kontrak kerja, namun sudah lama habis masa berlakunya. Tiba-tiba sekarang bos suruh saya tidak lagi masuk kerja, katanya sudah habis masa kontrak saya. Lha, kontrak itu sudah lama habis jangka waktunya, kok baru sekarang diberhentikan seenaknya. Kira-kira seperti apa bila permasalahkan ini diproses secara hukum?

Pembuatan Akta Perdamaian di Luar Pengadilan

LEGAL OPINION

Question: Apakah ada aturan baku untuk membuat akta perdamaian di luar proses peradilan?

Sama-Sama Salah = Sama-Sama Benar, Tiada dapat Disengketakan

ARTIKEL HUKUM

Dalam dunia kode pemograman, dikenal istilah “logika biner”. Hanya dikenal dua istilah dalam dunia digital: angka O atau angka 1. “True” or “false”. Namun, dalam sistem digital modern di masa mendatang, logika biner ini akan mulai digantikan dengan logika majemuk, bahkan dikenal pula “fuzzie logic” yang sarat alogaritma dan turut menautkan berbagai variabel bebas serta variabel terikat yang berjumlah masif.

Makna Hukum sebagai sebuah Sistem

ARTIKEL HUKUM

Tentu, kita sering mendengar atau bahkan mengucapkan istilah “sistem”. Namun, apakah yang dimaksud dengan sistem? Apa pula korelasinya antara “sistem” dengan “hukum”?

Dalam dunia digital, seorang programer ketika menyusun sebuah aplikasi komputer, menciptakan serangkaian alogaritma yang terdiri dari kumpulan perintah-perintah. Perintah-perintah berupa bahasa pemograman yang sejatinya tidak berbeda dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum negara yang disusun oleh ahli peraturan perundang-undangan. CIri khas sistem: adanya pola.

Putusan Provisi oleh Mahkamah Konstitusi

LEGAL OPINION

Question: Apa Mahkamah Konstitusi dapat diminta untuk mengabulkan permohonan putusan provisionis?

Cara Membaca UUD (Undang-Undang Dasar)

ARTIKEL HUKUM

Bagaimana cara membaca UUD RI 1945 atau yang dikenal dengan istilah hukum sebagai “Konstitusi Republik Indonesia”?

Jawabnya: tidak ada.

Namun sebagai pedoman, masih terdapat garis petunjuk yang secara samar-samar masih dapat penulis berikan sebagai suatu tata cara atau panduan sederhana dalam memahami dan membaca spirit suatu Konstitusi.

Akibat Perusahaan Outsource Tidak Berbadan Hukum

LEGAL OPINION

Question: Apa boleh, saya buka perusahaan outsource namun bentuknya CV?

Menggugat Badan Usaha CV

LEGAL OPINION

Question: Apa betul, jika ingin gugat sebuah CV, harus cari tahu dulu siapa pengurusnya untuk disebut namanya dalam surat gugatan kami ke CV itu sebagai pihak tergugat? Maksudnya, apa betul, CV tak bisa digugat?

Hukum dalam Etika Komunikasi

ARTIKEL HUKUM

Dalam sudut pandang kehidupan sehari-hari, hukum dapat dimaknai sebagai “wajah” etika komunikasi. Dalam kesempatan ini penulis akan mengangkat topik sederhana mengenai hukum dalam perspektif etika komunikasi, yang kerap kali bersinggungan dalam setiap sendi aktivitas kita, yang mana besar kemungkinan tidak kita sadari, sedari mulai melangkah keluar dari kediaman kita, hingga kita kembali ke peraduan.

Bahasa Hukum Tidak dapat Diasumsikan telah Sempurna

ARTIKEL HUKUM

Bahasa memiliki keterbatasannya sendiri, baik bahasa dalam komunikasi lisan/verbal/isyarat maupun komunikasi tertulis. Tak ada bahasa yang sempurna, sehingga tiada pula wadah komunikasi yang dapat diasumsikan telah sempurna sejak semula.

Makna Pidana Denda dengan Kurungan Pengganti

LEGAL OPINION

Question: Apa yang dimaksud dengan pidana kurungan pengganti?

Sengketa PHK Kadaluarsa 1 Tahun, Belenggu Skoorsing

LEGAL OPINION

Question: Katanya untuk bisa menggugat ke pengadilan terkait karyawan yang dipecat seenaknya oleh atasan, boleh diajukan kapan saja. Apa benar begitu?

Akibat Agunan Boedel Pailit yang Disita Pidana

LEGAL OPINION

Question: Ada beberapa harta debitor (dalam pailit) yang disita oleh polisi untuk kepentingan penyidikan serta penuntutan pidana, katanya. Untuk melawan penyitaan tersebut, karena yang pastinya merugikan boedel pailit yang menjadi hak pelunasan para kreditor, kemana atau pengadilan manakah yang paling berwenang memutus? Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Niaga?

Surat Ukur Sertifikat Tanah yang Tumpang Tindih

LEGAL OPINION

Question: Saat ini saya sedang bersitegang dengan pihak lain yang mengklaim juga memiliki sertifikat tanah atas bidang lahan yang sama. Sertifikat mana yang lebih benar di mata hukum, yang lebih dahulu terbitnya atau sertifikat yang baru belakangan terbit?

Hangusnya Uang Sisa Kerja Kontrak

LEGAL OPINION

Question: Saya dipecat secara sepihak oleh manajemen. Saya ini pegawai kontrak. Saya protes dan mengadukan ini pada pihak otoritas ketenagakerjaan. Lantas atas teguran Disnaker, kemudian perusahaan memanggil saya untuk kembali masuk kerja. Apabila saya pilih untuk tak kembali ke perusahaan itu, apakah saya berhak menuntut sisa upah saya dari jangka waktu kontrak yang tersisa ke PHI?

Freelance Tanpa Perjanjian Tertulis, Menjelma PKWTT Demi Hukum

LEGAL OPINION

Question: Saya dan beberapa kawan marketing lainnya dikatakan bos kami sebagai freelance, jadi tak bisa minta pesangon ketika diberhentikan. Apa benar begitu aturannya? Kami sudah lama bekerja pada bos kami itu. Dan sampai sekarang tak ada perjanjian kerja apapun.

Pidana Skema Piramida Investasi Keuangan

LEGAL OPINION

Question: Saat ini saya ada menaruh investasi kepada satu lembaga keuangan non bank. Tapi dana saya tak bisa dicairkan meski sudah jatuh tempo, dengan alasan perusahaan mereka belum mendapat nasabah baru. Apakah ini bisa dipidanakan? Apa pula hubungannya antara dana saya yang tak kunjung dicairkan dengan belum ada investor baru.

Pekerja Lansia yang Menggugat PHK dengan Alasan Pensiun meski Baru Dipekerjakan saat Pekerja telah Lanjut Usia

LEGAL OPINION 

Question: Demi alasan kemanusiaan, perusahaan saya ada mempekerjakan seorang pegawai lanjut usia. Mendadak, beberapa waktu kemudian, pegawai ini minta di-PHK dengan alasan sudah pensiun, disertai tuntutan pesangon pula. Padahal, saat kami pekerjakan umurnya sudah lebih dari 57 tahun. Apa yang jadi hukumnya ini?

Masa Jabatan Pengurus Koperasi Habis, Hapusnya Legal Standing

LEGAL OPINION

Question: Bila masa jabatan pengurus koperasi telah melampaui masa jabatan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi, apa masih boleh mengurus koperasi dengan alasan belum ada ditunjuk pengurus baru?

Pencemaran Nama Debitor oleh Perbankan

LEGAL OPINION

TAK MACET, DEBITOR DI-BLACKLIST SISTEM INFORMASI DEBITOR, BANK DIHUKUM 1 MILIAR RUPIAH

Question: Baru-baru ini saya mengajukan fasilitas kredit ke sebuah lembaga keuangan, namun ditolak dengan alasan yang sangat mengejutkan, yakni hanya karena kebetulan jabatan profesi kerja saya ialah selaku direktur sebuah perseroan terbatas yang jatuh dalam status kredit macet. Saya baru menjabat direksi pada perusahaan yang sudah lama berstatus tak sehat dari segi keuangan ini. Bagaimana ini?

Dinas Perumahan & Perintah Pengosongan

LEGAL OPINION

Question: Apa benar, dinas perumahan punya kewenangan untuk diminta warga pemilik rumah untuk menerbitkan perintah pengosongan pada penghuni yang tidak berhak?

Jalan Umum Tidak dapat Diajukan Sertifikat Tanah

LEGAL OPINION

Question: Apakah jalan umum yang selama ini menjadi akses jalan keluar masuk warga setempat, dapat diajukan sertifikat tanah oleh suatu pihak?

Kepastian Hukum bagi Pemilik Sertifikat Tanah

LEGAL OPINION

Question: Pihak kami membeli tanah dari seorang warga setempat, dan kini sudah dibalik-nama keatas nama kami. Mendadak, suami dari pihak penjual, mengklaim tanah miliknya telah digelapkan oleh sang istri. Bila pihak tersebut menggugat kami ini, apakah sertifikat tanah kami ini berisiko dibatalkan? Bukankah absurb, klaim-klaim semacam itu? Dimana bentuk perlindungan hukum oleh negara yang telah menerbitkan sertifikat ini?

Asas Legalitas Pidana Anak

ARTIKEL HUKUM

Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak register Nomor 1/PUU- VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011, dirumuskan tiga permasalahan yang hendak dijawab:

1. Apakah batas usia anak sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun merupakan batas usia yang terlalu rendah sehingga dapat melanggar hak-hak konstitusional anak dan bertentangan dengan UUD 1945?

2. Apakah penerapan hukum melalui peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat merupakan ketentuan yang bertentangan dengan asas legalitas hukum pidana dan bertentangan dengan UUD 1945?

3. Apakah klausul Anak Nakal dapat dipidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan tindakan yang melanggar hak konstitusional anak yang bertentangan dengan UUD 1945?