Perbedaan Kewajiban Menyerahkan Sebagian Bidang Lahan Kepada Pemerintah Daerah dan Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum

LEGAL OPINION

Question: Bila pemilik tanah bukanlah perusahaan pengembang perumahan (developer), apa ketentuan sekian persen luas lahan harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dengan kriteria “fasilitas umum” dan “fasilitas sosial” (fasos dan fasum) juga diberlakukan? Bagaimana bila tujuannya untuk membangun pabrik perusahaan yang memang sangat luas rencananya disertai mess untuk karyawan?

PHK Karyawan yang Melanggar Prosedur SOP yang Membuat Rugi Perusahaan

LEGAL OPINION

TRIK / STRATEGI HUKUM AGAR UPAH PROSES TIDAK MEMBENGKAK MENCAPAI 6 BULAN: SEGERA AJUKAN GUGATAN PHK SERTA BAYARKAN UPAH SKORSING, DALAM 2 BULAN TERBIT PUTUSAN TANPA RESIKO DIBEBANI PEMBAYARAN UPAH PROSES

Question: Bagi seorang pegawai yang terang-terangan melanggar atau lalai menjalankan prosedur yang telah ditetapkan manajemen, sehingga perusahaan menderita kerugian besar, apa dapat dibenarkan si pegawai menuntut pesangon saat kami pecat?  Apa tidak salah, dirinya bukan takut kami tuntut ganti-rugi, justru berani menggugat perusahan meminta pesangon?

Membeli Tanah dengan Itikad Baik, Dilindungi oleh Hukum (Kepastian Hukum bagi Warga Masyarakat)

LEGAL OPINION

Question: Apa dan bentuk seperti apa perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pertanahan di Indonesia, bila seandainya pihak penjual bersekongkol seolah-olah objek tanah yang kami beli ada “cacat tersembunyi”?

Tagihan Membengkak Akibat Kelalaian Operator Menjual Nomor yang Sama Kepada Dua Pelanggan

LEGAL OPINION

ASPEK HUKUM MEMILIKI NOMOR TELEPON CANTIK OPRERATOR SELULER. WASPADAI MODUS OPERATOR NAKAL PREDATOR PULSA.

Question: Biila ada niat untuk beli nomor seluler yang cantik angkanya, apa nomor itu akan jadi milik kita setelah dibeli untuk seterusnya? Sebenarnya nomor seluler yang dijual operator dalam kartu perdana, itu menjadi milik pembeli atau tetap milik pihak operator? Apa tidak mungkin, ada nomor yang sama tapi oleh operator dijual ke banyak pembeli? Apa pernah terjadi sengketa di pengadilan, satu nomor seluler ternyata benar-benar dijual kepada beberapa pemakai seluler sehingga tagiihan menjadi membengkak?

Pemilik / Penjual yang Sah, Menguasai Fisik Objek Tanah secara Terus-Menerus

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya bagaimana atau apa unsur paling esensial dari seseorang atau suatu pihak yang paling betul-betul dapat dipercaya pengakuannya sebagai pemilik tanah? Sebelum membeli tanah, untuk antisipasi masalah dikemudian hari, tentunya perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan penelitian atau kehati-hatian, agar tidak terjebak dalam sengketa yang rumit dikemudian hari yang bisa jadi merugikan kepentingan pihak pembeli yang notabene pihak ketiga yang beritikad baik.

Aturan Hukum Blokir & Sita Tanah Kantor Pertanahan / BPN

LEGAL OPINION

BLOKIR & SITA TERHADAP TANAH, MAKSIMAL 1 KALI

Question: Apa benar, terhadap satu bidang tanah, hanya boleh diajukan blokir sebanyak satu kali?

KATA SEPAKAT, BUKAN AKHIR DARI SEGALANYA DALAM PERJANJIAN PERDATA

LEGAL OPINION

Question: Bukankah yang namanya jual-beli, tidak boleh dibatalkan oleh satu orang pihak tanpa adanya kesepakatan untuk membatalkan apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya?

Debitor yang Lebih Patut Menggugat Kelalaian Dirinya Sendiri

LEGAL OPINION

Question: Bisa tidak, untuk (maksudnya) membatalkan lelang eksekusi Hak Tanggungan di Kantor Lelang Negara, alasan dalilnya di gugatan nanti berupa keberatan atas nilai harga lelang terhadap agunan kami yang dilelang oleh pihak bank (kreditor pemegang Hak Tanggungan)?

Perbedaan Pidana Denda & Uang Pengganti dalam Tipikor, Tindak Pidana Korupsi

LEGAL OPINION

Akibat Tidak Mengembalikan Uang Hasil Korupsi, Pidana Uang Pengganti Membayangi vonis Terdakwa

Question: Jika uang hasil korup, tidak dikembalikan tersangka ataupun terdakwa sampai hakim Pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi) akan membuat putusan, resiko kemungkinan terburuknya bisa seperti apa saja?

Antara Sita & Blokir Tanah, BPN Mencampur-Adukkan Istilah Catatan, Blokir, dan Sita Pengadilan

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya antara blokir tanah dan sita tanah, itu sama maknanya atau saling berbeda? Kenapa juga bisa sampai terjadi, ada orang bisa seenaknya blokir tanah milik orang lain, padahal tidak pernah ada penetapan sita apapun dari pengadilan?

Perbedaan antara Pidana Pencurian & Penggelapan oleh Pekerja / Pegawai

LEGAL OPINION

Mengambil Barang Tanpa izin Pemiliknya, Pidana Pencurian

Question: Yang namanya, ngambil barang milik kita tanpa pernah kita berikan izin ataupun perintah untuk itu, artinya mencuri, bukan?

Selamat, karena Anda Telah Kalah, Itu Kabar Bagus

ARTIKEL HUKUM

Judul dalam artikel ini tidaklah keliru, dan mata Anda tidak keliru membacanya. Mengapa pelaku kejahatan dapat lolos dari hukuman, dan korban justru kian teraniaya tanpa perlindungan hukum memadai—seolah, keadilan sangatlah jauh, tidak terjangkau, dan seakan hukum dan keadilan hanya eksis untuk melayani segelintir pihak tertentu. Mengapa, dan karena apa? Apa yang salah, dan apakah yang patut kita persalahkan?

Mengapa juga praktik hukum di negeri ini, demikian jauh dari kata “ideal”? Selentingan pendapat secara sinis sekaligus apatis menyebutkan, “kehilangan kambing, menggugat ataupun melapor kepada pihak berwajib, justru akan kehilangan sapi”. Yang benar menjadi salah, yang bersalah kemudian dibenarkan. Serba terbolak-balik. Hukum yang semestinya imperatif, menjelma negosiatif-koruptif. Korban dihukum, dan pelaku kejahatan dibebaskan.

Penetapan PKPU Menjelma Putusan Pailit, Tidak dapat Kasasi

LEGAL OPINION

Question: Apa betul, putusan pailit tidak bisa diajukan kasasi di Pengadilan Niaga?

Gugatan Sebagai Cara Jitu Membuka Aib Pribadi, Gugatan yang Menampar Wajah Sendiri

LEGAL OPINION

Question: Memang dari sejak awal terjadinya masalah hukum, pihak kami sudah memutuskan untuk menggugat. Jadi, kenapa juga kami musti cari dan bayar biaya untuk meminta opini dari konsultan hukum terlebih dahulu, ketimbang untuk langsung cari pengacara untuk menggugat? Maksudnya, apa untungnya meminta pendapat konsultan hukum, bila kami bisa langsung sewa pengacara untuk menggugat?

Kerugian Kecil, Bukan Menjadi Alasan Pemaaf Kesalahan Pidana

LEGAL OPINION

Question: Apa benar, jika kena tipu dibawah nominal Rp500.000;00 maka si pelakunya tidak bisa dilaporkan ke polisi?

Keberatan Nilai Ganti-Rugi Pembebasan Tanah Pasca Penitipan Uang di Pengadilan

LEGAL OPINION

Question: Tanah keluarga kami masuk dalam peta pembebasan tanah proyek pemerintah. Keluarga tidak setuju dengan nilai ganti-rugi pembebasan tanah yang ditetapkan pemerintah, maka kami tidak mau melepas tanah kami saat proses perundingan dan negosiasi pelepasan hak. Kini uang ganti-rugi mereka titipkan ke pengadilan, dan seketika tanah kami diambil-alih sekalipun belum ada kesepakatan harga.

Pertanyaannya, kalau uang ganti-rugi sudah dititipkan oleh tim panitia pengadaan tanah ke pengadilan, apa artinya warga pemilik tanah sudah tidak lagi berhak untuk menggugat atau mengajukan keberatan atas besaran nilai ganti-rugi? Kami merasa, jika tidak diberi kesempatan untuk menolak dan mempertahankan tanah milik kami, itu namanya perampasan dan penyerobotan oleh pemerintah yang otoriter dan tidak demokratis.

Pidana Asusila Kenakalan Remaja yang Telah Saling Memaafkan, Tidak Menghentikan Proses Persidangan

LEGAL OPINION

Question: Bukannya jika antara keluarga korban dan pelaku (pidana), sudah ada bikin damai atau sudah dimaafkan, maka masalah sudah selesai dan tidak ada lagi yang saling tuntut atau merasa dirugikan? Kenapa ini perkara pidananya, masih juga dilanjutkan oleh jaksa dan hakim masih juga menyidangkan?

Pekerja Kontrak Melakukan Pelanggaran Berat, Diputus Hubungan Kerja Tanpa Kompensasi Sisa Masa Kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

LEGAL OPINION

Question: Bila memang hubungan kerja antara perusahaan dan si pekerja kontrak, ialah PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), maka bila terjadi pengakhiran kerja sepihak oleh perusahaan, perusahaan diwajibkan bayar sisa masa kerja dalam PKWT ke si pekerja kontrak. Tapi gimana jika si pekerja kontrak membuat gaduh dan berbagai pelanggaran, apakah bila ia di-PHK juga akan berisiko bagi perusahaan untuk bayar sisa masa kerja dalam kontraknya yang masih tersisa beberapa bulan lagi?

Bebas Sebebas-Bebasnya, Artinya Terpenjara Sekuat-Kuatnya

ARTIKEL HUKUM

Selama ini kita mendambakan kebebasan, mengagung-agungkan kebebasan, dan mendewakan kata “bebas”. Begitupula berbagai instrumen hukum bernama Hak Asasi Manusia lengkap dengan berbagai konvensi hukum internasional yang mengusung tema “kebebasan absolut”. Namun, yang menjadi masalah, apa yang menjadi definisi kita perihal “kebebasan” itu sendiri? Menyatukan persepsi adalah hal yang terpenting, agar “kebebasan” tidak menjelma “ketidak-mampuan untuk mengendalikan diri sendiri”, atau bahkan “kebebasan yang merenggut kebebasan individu pribadi lainnya”.

Perizinan Diterbitkan Bukan untuk Secara Sepihak Dicabut / Dibatalkan oleh Pemerintah

LEGAL OPINION

Question: Perusahaan kami sudah mendapat izin untuk berusaha di sebidang lokasi pada suatu daerah. Tapi tiba-tiba ada informasi bahwa izin kami itu dicabut oleh Pemda, bahkan beredar rumor kalau izin itu kemudian diberikan oleh Pemda kepada perusahaan lain yang selama ini merupakan kompetitor kami. Apa memang boleh seenaknya seperti itu, izin dikasih lalu dicabut seenaknya?

Perusahaan sudah keluar banyak biaya untuk persiapan lahan karena sudah kantungi izin, tapi mendadak izin dicabut, rugi besar bagi kami yang sudah mengeluarkan biaya untuk investasi yang kini tidak dapat digarap, dan pekerja serta alat-alat berat kami jadi menganggur yang tentunya jadi cost tersendiri yang tidak sedikit.

Norma Hukum yang Ideal, Tidak Terlampau Mencampuri Urusan Privat Warga Negaranya

ARTIKEL HUKUM

Betapa menjadi menakutkan sekaligus mimpi buruk, ketika berbagai aturan hukum berupa peraturan perundang-undangan tertulis, kian menjelma gurita yang menyerupai “rimba hutan belantara”. Begitu masifnya peraturan perundang-undangan diproduksi dan direproduksi oleh berbagai lembaga, hingga sampai pada taraf salah-kaprah sebagaimana praktik Mahkamah Agung RI yang sejatinya hanya lembaga yang berwenang mengurus masalah peradilan (Lembaga Yudikatif), kini menjelma lembaga quasi-Legislatif lewat berbagai norma hukum yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan berbagai Peraturan Mahkamah Agung.

Pengemudi Mencuri Bensin Kendaraan Perusahaan, Pidana Penggelapan

LEGAL OPINION

Question: Ada karyawan kantor kami yang selama ini ditugasi sebagai driver mobil kantor. Ternyata baru ketahuan baru-baru ini, selama ini ia diam-diam korupsi bensin dari dalam kendaraan tanpa kami sadari. Apa ini bisa kami pidanakan, atau murni hanya bisa kami pecat saja si pegawai yang tentunya sudah buat rugi dari uang bensin perusahaan?

Antara Menggugat Prosedur dan Menggugat Kepemilikan Tanah dan Sertifikat Tanah

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana mungkin bisa terjadi, tanah yang sudah dibangun rumah selama ini ditempati keluarga kami, tapi secara tiba-tiba ada terbit sertifikat tanah diatas tanah yang kami tempati itu, tapi atas nama orang lain. Kalau sampai terjadi tumpang-tindih sertifikat tanah semacam itu, gugatnya kemana, ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) atau ke Pengadilan Negeri?