Pidana akibat Melawan Juru Sita Eksekusi Pengosongan Tanah

LEGAL OPINION

Question: Bila penghuni tanah menolak untuk mengosongkan diri baik-baik dari objek tanah/rumah, lantas melakukan perlawanan dengan memasang badan bahkan melawan petugas eksekusi, apa hukumnya?

Mogok Kerja Tidak Sah hanya Dikategorikan Mangkir Kerja, Bukan Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Adanya Panggilan Kembali Masuk Kerja oleh Pengusaha

LEGAL OPINION

Question: Bila buruh kami mogok kerja, yang mana dilakukan secara tidak sah, apakah artinya seketika memberi hak bagi perusahaan untuk memecat mereka?

Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Ditanggung Pengusaha Bukan Objek PPh 21

LEGAL OPINION

Question: Ini ada orang kantor pajak bilang perusahaan kami harus mengenakan PPh 21 terhadap iuran keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung pengusaha. Bukannya PPh 21 hanya dikenakan terhadap upah pekerja? Sekarang ini perusahaan mendapat surat ketetapan kurang bayar pajak untuk tahun-tahun pajak sebelumnya. Bagaimana kemungkinannya bila kami mengajukan keberatan serta banding ke Pengadilan Pajak?

Restrukturisasi Kredit Menutup Hak Mengajukan PKPU / Pailit terhadap Debitor

LEGAL OPINION

Question: Saya merupakan debitor, baru mendapat somasi dari kreditor saya yang mengancam akan mempailitkan saya. Nah, padahal baru saja saya dengan pihak kreditor tersebut melakukan rescheduling (penjadwalan kembali) kredit. Apakah ancaman tersebut dapat direalisasi terhadap posisi hukum saya?

Perusahaan Asuransi Jiwa yang Berkelit terhadap Klaim Pemegang Polis

LEGAL OPINION

Question: Ini koq, perusahaan asuransi (swasta) berkelit membayar klaim ahli waris sanak keluarga saya yang meninggal, dengan alasan pembeli polis (tertanggung) mengisi riwayat penyakit secara tidak benar pada form pembukaan polis. Koq gitu? Bagaimana ini hukumnya?

Rekam Medis Dimusnahkan Rumah Sakit, Perbuatan Melawan Hukum atas Hak Keperdataan Pasien

LEGAL OPINION

Question: Rasanya aneh, untuk dokumen perkantoran, hukum mewajibkan pengurusnya untuk disimpan puluhan tahun. Tapi kok, keluaga saya kemarin ada meminta rekam medik pada dokter, tapi rumah sakit bilang rekam mediknya sudah tidak ada lagi. Bagaimana ini, bukankah katanya rekam medik adalah hak pasien?

Pekerja yang Kooperatif terhadap Pengusaha yang Solutif, sebagai Prinsip Emas Hubungan Industrial

LEGAL OPINION

Question: Ketika perusahaan sudah bersikap solutif dan memberi toleransi, dengan membatalkan surat PHK para pegawai, namun pegawai kami tidak kooperatif untuk kembali bekerja, maka apa hukumnya?

Pidana Penggelapan dalam Jabatan

LEGAL OPINION

Question: Seorang staf keuangan terbukti mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Selain saya pecat, bisakah karyawan ini saya dipidana?

Akibat Hukum Mogok Kerja Spontan

LEGAL OPINION

Question: Apa resikonya bila kami, para pekerja, kemudian melakukan mogok kerja secara spontan akibat tekanan manajemen yang melukai perasaan kami?

Penelantaran sebagai Bentuk Pelepasan Hak atas Tanah

LEGAL OPINION

Question: Keluarga kami memiliki tanah di kampung, tapi belum pernah dibuatkan sertifikat, hanya diolah turun-temurun untuk kebun. Apa ada resikonya, bila tanah tersebut tidak kami buatkan sertifikat tanah?

Penyalahgunaan Nark0tika, antara Ancaman Sanksi Pidana Penjara dan Rehabilitasi

LEGAL OPINION

Question: Salah seorang kerabat saya tertangkap aparat dengan tuduhan memakai nark0ba. Mengapa pemakai nark0ba yang merupakan korban, kemudian dituntut dipidana penjara di pengadilan? Bukankah undang-undang menyatakan bahwa korban nark0ba cukup menjalani rehabilitasi sebagai sanksinya?

Antara Izin Land Clearing Usaha Perkebunan dan SHGU

LEGAL OPINION

Question: Perusahaan kami baru saja mendapat SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha) dari BPN. Nah, yang hendak kami tanyakan, apakah HGU kami yang seluas 10.000 hektar itu praktis dapat kami tanami kebun buah seluas 10.000 hektar secara total? Maksudnya, apakah ukuran luas hak tanah itu efektif seluas luas yang tercantum dalam SHGU kami itu?

Mogok Kerja yang Tertib dan Damai sebagai Syarat Mutlak Mogok Kerja yang Sah

LEGAL OPINION

Question: Bila rencana mogok kerja telah sesuai prosedur hukum, juga rencana mogok ini merupakan hasil dari gagalnya perundingan bipartit, adakah lagi yang perlu diperhatikan kalangan pekerja agar tidak dapat dinyatakan sebagai mogok kerja yang tidak sah? Bolehkah menghalangi pekerja lain yang hendak tetap bekerja di pabrik?

Menerima Pesangon artinya Membenarkan PHK

LEGAL OPINION

Question: Saat ini kami dan rekan-rekan pekerja sedang bersengketa dengan manajemen perusahaan. Kami berencana memperkarakan pengusaha yang telah memutus hubungan kerja kami secara sepihak ini. Tapi manajemen menawarkan untuk memberi kami uang kompensasi pemecatan saat ini juga. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kami, apa ada resiko bagi kami bila kami mengambil uang kompensasi tersebut?

Menggugat Tata Ruang Wilayah oleh Warga

LEGAL OPINION

Question: Saat ini kami dan rekan-rekan pengusaha di daerah kami sedang resah. Pemkot hendak menggusur kami dengan cara mengubah peruntukan penggunaan tanah dalam rencana tata ruang kota, dari yang sebelumnya dapat berdiri usaha dagang, diubah menjadi kawasan non usaha dagang; sehingga dengan kata lain kami digusur dengan peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah. Bila kami dilawan dengan instrumen hukum bernama Perda demikian, adakah peluang kami menang dengan mengajukan pembatalan Perda tersebut lewat uji materiil? Saat ini kami mulai kesulitan berusaha, karena Pemkot menolak menerbitkan izin domisili usaha karena tempat usaha kami berdiri bertentangan dengan Perda mereka ini.

Salah Kaprah Hak Subrogasi dalam Asuransi

LEGAL OPINION

Question: Kami dari perusahaan asuransi. Bagaimana jika antara nasabah pemegang polis selaku tertanggung, ada bersekongkol dengan pihak pengangkut, yang menyatakan kontrak kerjasama pengangkutan antara keduanya bahwa pengangkut tak bertanggung jawab kerusakan barang yang diangkut, apa artinya kami selaku penanggung yang membayar klaim kerugian pihak tertanggung atas kerusakan barang selama di tangan perusahaan ekspedisi, tak dapat menggunakan hak tagih terhadap pelaku usaha pengiriman tersebut dengan hak subrogasi yang kami miliki?

Buruh Debitor Pailit hanya Berhak Menuntut Pembayaran Upah Tertunggak dari Boedel Pailit

LEGAL OPINION

Question: Apakah buruh dari debitor pailit berhak untuk menggugat kreditor separatis yang sedang dalam rangka melelang eksekusi jaminan kebendaan dalam masa insolvensi?

Penentuan Nilai Limit Lelang Eksekusi menjadi Hak Prerogatif Pemegang Hak Tanggungan Berdasarkan Kuasa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya apa dibenarkan secara hukum bila nilai limit lelang eksekusi atas agunan ditentukan sepihak oleh kreditor? Bukankah objek agunan milik debitor?

Penyalahgunaan Hak (Misbruik Van Recht), telaah Kasus Penguasaan Tanah

LEGAL OPINION

Question: Model bidang tanah yang kami beli adalah model kluster pemukiman kecil, dimana para penghuni kluster ini adalah orang-orang yang saling memiliki hubungan keluarga. Saya membeli salah satu bidang rumah pada kluster ini, lalu dikerjai oleh para pemilik bidang tanah lain dalam kluster dengan saling bersekongkol untuk mendirikan gedung baru di tanah yang selama ini menjadi akses keluar rumah saya, sehingga menyulitkan keluarga saya untuk keluar-masuk rumah karena praktis semua jalan dalam kluster memang dikuasai oleh sertifikat tanah milik para penghuni kluster yang menjadi tetangga saya, meski mestinya ada fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa jalan yang diserahkan kepada pemerintah oleh pihak pengembang. Bagaimana ini?

Fungsi Sosial Tanah Hak Milik

LEGAL OPINION

Question: Ada sebidang tanah, yang selama ini menjadi akses keluar-masuk warga setempat kompleks perumahan. Seorang pemilik sertifikat tanah yang berupa rumah dan tanah akses jalan itu dialihkan kepada pihak ketiga, lantas pihak ketiga yang membelinya mem-blokade akses jalan itu sehingga para warga setempat menjadi kesulitan keluar-masuk kompleks perumahan kami. Memang kami tahu tanah itu milik yang punya sertifikat, tapi apa iya sebegitu mutlaknya sertifikat hak milik sehingga kami para penduduk jadi tak dapat mengakses jalan keluar kompleks?

Konsekuensi Hukum Kontrak Kerja yang Diputus Sepihak oleh Pengusaha

LEGAL OPINION

Question: Apa yang akan menjadi pandangan hakim jika PKWT ditengah jalan kemudian dihentikan sepihak oleh perusahaan terhadap pegawai kontraknya ini?

Pemerintah Menempati Lahan tanpa Pembebasan Tanah adalah Perbuatan Melawan Hukum

LEGAL OPINION

Question: Saat ini ada bidang tanah kami yang digunakan proyek pemerintah dengan alasan demi kepentingan umum. Hanya saja selama ini pemerintah daerah ini tak pernah memberi kami ganti-rugi apapun atas tanah sah milik kami yang digunakan. Bagaimana hukum melihat hal ini?

Tanah Ex-HGB adalah SHM secara Quasi Yuridis

LEGAL OPINION

Question: Katanya bila SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) sudah habis masa berlakunya, tanpa diperpanjang ataupun diperbaharui haknya, maka tanah jatuh ke dalam kekuasaan negara. Benarkah demikian? Bagaimana praktiknya di peradilan dan kecondongan pandangan hakim mengenai tanah eks-HGB?

Klaim Asuransi Objek Leasing yang Musnah

LEGAL OPINION

Question: Apa boleh, perusahaan pembiayaan seketika mengambil uang hasil klaim pertanggungan asuransi ketika objek kendaraan kredit yang diasuransikan mengalami kehilangan? Sementara itu disisi lain, debitor berpendirian bahwa dirinya yang berhak atas dana klaim asuransi karena dirinya yang membayar polis asuransi, dimana uang hasil klaim asuransi digunakan untuk kembali berusaha guna membayar cicilan kreditnya kepada perusahaan pembiayaan.

Hukum Outsourcing / Alih Daya Tenaga Kerja dan Pemborongan Pekerjaan

LEGAL OPINION

Question: Apa yang menjadi aturan hukum outsourcing maupun kegiatan pemborongan usaha di Indonesia semisal bermitra dengan perusahaan pengemasan, distribusi, pemasaran, dsb?

Hubungan Hukum Tenaga Kerja Outsource dengan Perusahaan Penyedia Tenaga Outsourcing

LEGAL OPINION

Question: Perusahaan menggunakan tenaga security di pabrik perusahaan kami kepada perusahaan outsourcing. Nah, ketika perjanjian kerjasama antara manajemen perusahaan kami dengan pihak perusahaan outsourcing sudah habis jangka berlakunya, sebagian pegawai keamanan yang tidak kami rekrut sebagai pegawai perusahaan kami tersebut lalu menuntut agar kami memberi mereka pesangon. Apa dapat dibenarkan begitu menurut hukum?

Ketika Sang Iblis Menggugat Manusia

ARTIKEL HUKUM

Alkisah, suatu sosok berpenampilan aneh, berjubah hitam dan kerkerudung hitam, sorot mata memancarkan bara api, dan nafasnya mengepulkan asap panas, bertandang pada suatu kantor hukum di suatu sudut kota yang cukup ramai.

“Selamat pagi, Pak Pengacara,” ujar sang tamu. “Mohon perkenalkan, nama saya Iblis, biasa juga kadang-kadang dipanggil setan. Saya ingin menggugat, Pak!”

“Hoh?!” sang pengacara terhenyak, mengamati penampilan sang Iblis yang aneh nan nyentrik, lengkap dengan sepasang tanduk di atas kepalanya ketika tamunya itu menanggalkan jubahnya. “Sebaiknya saya memanggil Anda apa, Pak Iblis, Mas Iblis, Bu Iblis, Om Iblis, atau apa?”

Musnahnya Objek Fidusia Tidak Menghapus Kewajiban Hutang

LEGAL OPINION

Question: Bila objek jaminan fidusia yang merupakan kendaraan fasilitas kredit pembelian kendaraan bermotor, hilang atau rusak karena suatu bencana, maka apa diartikan tanggung-jawab nasabah debitor atas kewajiban melunasi kreditnya menjadi turut hapus secara sendirinya?

Menggugat Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Negara bagi Korban Sipil

LEGAL OPINION

Question: Apakah dimungkinkan menggugat POLRI? Maksudnya menggugat secara perdata untuk meminta ganti-rugi akibat perbuatan anggota POLRI yang sudah membikin rugi seorang warga?

Perbuatan Curang Pemegang Saham terhadap Pelaku Akuisisi Perseroan

LEGAL OPINION

Question: Perusahaan kami membeli saham suatu perseroan terbatas, namun belakang hari baru ketahuan bahwa pemilik perseroan yang kami beli tersebut dahulu saat proses penawaran harga akuisisi, ternyata telah mengelabui pihak kami dengan menutup data mengenai liability pihak perseroan sehingga alhasil, kini alih-alih mencetak laba, justru kami menderita kerugian demi kerugian karena muncul berbagai beban kewajiban perseroan yang harus ditanggung oleh perseroan yang kami beli ini. Apa yang bisa kami lakukan terhadap para mantan pemilik perseroan yang telah mengecoh kami tersebut?

Relevansi Pekerjaan Borongan dan Pekerja Kontrak PKWT

LEGAL OPINION

Question: Perusahaan kami bergerak dibidang subkontrak jasa konstruksi, yang mana kerjaan baru ada bila ada order atau pesanan dari pemakai jasa perusahaan kami. Apa boleh kami merekrut tenaga kerja dengan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) untuk mengerjakan pekerjaan proyek borongan itu? Terkadang kami banjir orderan, tapi tak jarang juga sepi orderan. Jadi ada atau tidaknya kerjaan tidaklah tetap adanya sepanjang tahun. Frekuensinya tergantung pesanan.

Agen Asuransi Bukan sebagai Pegawai Perusahaan Asuransi

LEGAL OPINION

Question: Apakah agen asuransi dikategorikan sebagai pekerja dari pihak perusahaan asuransi sehingga berhak menuntut pesangon dan hak normatif lainnya dari perusahaan asuransi?

Pemegang Saham Tidak Bertanggung Jawab secara Pribadi atas Perikatan yang Dibuat atas Nama Perseroan

LEGAL OPINION

Question: Apakah pemegang saham dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan terhadap pihak ketiga? Maksudnya, apabila terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh wanprestasinya atau adanya perbuatan melawan hukum oleh suatu peseroan terbatas, apakah lantas pihak pemegang saham dapat diseret serta untuk dimintai pertanggung-jawaban?

Rasionalisasi Choice of Law dalam Hubungan Kontraktual dan Wewenang Mengadili Pengadilan Negeri

LEGAL OPINION

Question: Apakah SHIETRA & PARTERS dapat memberi gambaran, terhadap masalah hukum yang sedang dihadapi perusahaan kami, dimana dalam hubungan kontraktual ini pihak kami telah dirugikan, hanya saja yang menjadi kendala ketika kami berencana untuk menggugat pihak rekan bisnis kami tersebut, ialah adanya pasal dalam kontrak yang berbunyi bahwa hukum yang mengatur substansi kontrak ini adalah hukum Negara Singapura.

Nah, kami hendak mengajukan gugatan di Indonesia, apakah hakim di Pengadilan Negeri di Indonesia mengerti hukum di Singapura? Bukan pihak kami yang meminta demikian, karena pihak kami hanya bisa menerima saja untuk menandatangani kontrak demikian. Apa pengadilan di Indonesia bisa mengabulkan gugatan kami ini?

Pekerja Berhak Mendaftarkan Sendiri Program Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan atas Tanggungan Pengusaha yang Lalai Menyertakan

LEGAL OPINION

Question: Saya dan kawan-kawan selaku pekerja tak mendapat pogram jaminan tenaga kerja ataupun disertakan pada program jaminan hari tua maupun jaminan pensiun. Apa yang dapat kami lakukan, sementara jaminan hari tua sangat penting bagi kami selaku pekerja tak selamanya sanggup bekerja bila telah memasuki usia pensiun?

Pasca PHK Sepihak, Pengusaha Tidak Lagi Berhak Memanggil Pekerja agar Kembali Bekerja

LEGAL OPINION

Question: Saat ini ada modus baru dari pihak pengusaha, yakni memberi surat PHK kepada pegawainya tanpa alasan yang jelas, lalu memberi surat panggilan masuk kerja kembali pada karyawan yang di-PHK-nya secara sepihak, dimana bila pegawainya ini tidak masuk lantas menjadi dalil sempurna bagi pengusaha untuk menyatakan bahwa pegawainya ini telah mengundurkan diri karena mangkir terhadap panggilan kerja. Apa yang akan terjadi bila seandainya pegawai benar-benar tidak menghiraukan panggilan masuk kerja kembali dan justru menggugat pengusaha ke PHI? Apa pegawai tetap akan dinyatakan berhak atas pesangon?

Beban Pembuktian Terbalik bagi Pihak dalam Posisi Dominan

LEGAL OPINION

Question: Apakah tidak ada kalangan hukum yang merasa aneh, bila seorang karyawan yang menggugat pengusaha, lantas hanya karena karyawan yang berposisi sebagai penggugat, maka karyawan bersangkutan yang diwajibkan membuktikan semuanya.

Logikanya, perusahaan selama ini mana mau mengeluarkan terlebih memberikan bukti bagi pekerjanya yang mana bisa menjadi alat bukti bagi pekerja bila sewaktu-waktu pengusaha bersikap buruk terhadap pegawainya.

Perusahaan ada dipihak yang kuat, masa pekerja yang berada di pihak lemah dipaksa untuk membuktian. Vonis mati ini namanya, bila hukum tidak memihak pihak yang lemah dengan beban pembuktian terbalik bagi pihak yang memiliki posisi kuat.

Perjanjian kerja saya tak diberikan karena perusahaan hanya membuat satu rangkap untuk dipegang oleh pengusaha, slip gaji pun tak dapat, bukti absensi apalagi. Praktis pekerja sama sekali tak punya bukti, sementara disisi lain pihak pengusaha memiliki segala kekuatan. Kontras sekali. Jika pengusaha tak memiliki itikad baik, matilah pekerja.

Perbuatan Curang Pegawai yang Merugikan Pemilik Usaha Dipidana Penjara

LEGAL OPINION 

Question: Pegawai saya menjual kepada para pembeli dengan memakai nota perusahaan, namun ternyata barang yang dijual bukan berasal dari perusahaan, namun ia beli dari luar lalu dijual kepada pembeli sehingga perusahaan bisa dibilang menjadi merugi akibat perbuatan pegawai ini. Adakah tindakan pegawai yang seperti itu bisa dipidana?

Makna Penyalahgunaan Nark0tika, dan Ancaman Pidana bagi Pemakainya

LEGAL OPINION

Question: Apakah menyimpan nark*tika untuk dipakai sendiri, apa benar tetap dapat dipidana? Tidak untuk dijual, yang disimpan pun cuma sedikit, hanya untuk konsumsi sendiri.

Aspek Formal dan Substansi Mogok Kerja yang Sah

LEGAL OPINION

Question: Setelah rencana aksi mogok kami persiapkan dengan baik sesuai tata cara dan prosedur yang diatur undang-undang, adakah lagi yang harus kami antisipasi agar aksi mogok kerja kami tidak berpotensi menjadi bumerang bagi pihak pekerja?

Perusahaan Menggelapkan Surat Keterangan Dokter yang Menerangkan Keadaan Sakit Pekerja

LEGAL OPINION

Question: Saya jatuh sakit cukup lama, namun saya punya surat keterangan sakit dari dokter yang menerangkan saya memang tak dapat masuk kerja selama saya dirawat. Saat ini perusahaan meminta asli dari surat keterangan berobat dari dokter. Apa tidak akan ada masalah, bila saya berikan saja, sebagai bukti bahwa saya memang tak memungkinkan masuk kerja cukup lama saat itu?

Target Kerja Tidak Tercapai, Bukan Alasan untuk Memutus Hubungan Kerja Karyawan

LEGAL OPINION

Question: Apa dapat dibenarkan, perusahaan memecat pegawainya hanya karena alasan tidak memenuhi target yang telah ditentukan oleh perusahaan? Kinerja sebaik apapun bila target yang ditentukan perusahaan tidak proporsional dan juga tidak rasional, berarti pengusaha bisa seenaknya mem-PHK karyawannya. Jika nasi sudah jadi bubur, apa hak-hak yang dapat dituntut oleh pihak karyawan terhadap pengusaha yang seperti demikian? Rasanya, apa yang disebut sebagai target kerja adalah hal yang sangat subjektif, terlebih ditentukan sepihak oleh perusahaan.

Alat Angkut Perbuatan Ilegal Dirampas untuk Negara, Siapapun Pemilik Sah Kendaraan Tersebut

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya bila kendaraan milik kita dipinjam atau disewa oleh suatu pihak, kemudian kendaraan tersebut ternyata digunakan untuk mengangkut barang-barang yang oleh pengadilan dikatakan sebagai kegiatan ilegal, apakah kendaraan itu akan dikembalikan kepada kami sebagai pemiliknya bila kasus pidana telah diputus oleh pengadilan?

Korelasi Upah Proses dengan Larangan Pengusaha bagi Pekerja untuk Bekerja

LEGAL OPINION

Question: Kemarin atasan melarang masuk kerja dengan alasan hubungan kerja saya telah diputus, tidak jelas juga apa alasannya, sehingga terhitung sejak tanggal hari ini saya dilarang masuk ke kantor. Apa yang harus saya lakukan saat ini, untuk mempersiapkan gugatan terhadap perusahaan karena telah memecat seenaknya?

Hak atas Tanah bagi Pedagang Kaki Lima, yang dapat Dijadikan Agunan Fasilitas Kredit

LEGAL OPINION

Question: Kami sebagai perbankan, mendapati pemohon fasilitas kredit. Yang agak mengherankan, calon debitor ini memberikan kami agunan berupa sertifikat hak guna bangunan atas tanah, namun yang tidak lazim ialah SHGB tersebut hanya memiliki masa berlaku 5 tahun. Bukankah SHGB masa berlakunya 30 tahun?

Hukum yang Justru Merenggut Nafas Warga Negara yang Diaturnya

ARTIKEL HUKUM

Mungkinkah kita berharap bahwa warga negara akan patuh membayar pajak bila pelayanan publik masih kerap diwarnai berbagai pungutan liar, penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan sipil, penelantaran oleh aparatur penegak hukum, pemborosan anggaran oleh berbagai pegawai negeri sipil yang tidak jelas pekerjaannya, berbagai aksi korup dan kolusi, tiada tansparansi terlebih akuntabilitas?

Mungkinkah warga negara dengan senang hati tergerak membayar pajak bila respek masyarakat terhadap otoritas negara berada pada titik nadir?

Antara Demosi dan Tunjangan Jabatan

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya perihal tunjangan jabatan apakah dapat menjadi objek sengketa di PHI? Semisal bila karyawan di-demosi, sehingga tidak lagi menjabat jabatan yang memiliki keistimewaan berupa diberikannya tunjangan jabatan, apakah bisa bila karyawan tersebut menggugat perusahaan karena demosi sehingga tidak lagi diberikannya tunjangan jabatan?

Pekerja Menunda Gugatan, Hak atas Upah Proses Berpotensi Gugur

LEGAL OPINION

Question: Pasal UU Ketenagakerjaan yang mengatur kadaluarsa hak gugat atas pesangon maupun upah yang belum dibayarkan, sudah dihapus oleh MK (Mahkamah Konstitusi). Jadi, apakah ada resiko bila gugatan terhadap pengusaha baru diajukan oleh karyawan setelah dua atau tiga tahun di-PHK sepihak oleh perusahaan?

Ambivalensi Pemecatan Direksi, telaah Kasus Karyawan yang Kemudian Ditunjuk / Diangkat RUPS sebagai Direktur Perseroan Terbatas

LEGAL OPINION

Question: Apa benar, meski telah bekerja hampir sepuluh tahun sebagai seorang direktur perseroan, seorang direksi tidak berhak menuntut pesangon ketika diberhentikan oleh perusahaan? Bagaimana sebelum menjabat sebagai direktur, dirinya memang telah bekerja sebagai karyawan perusahaan yang sama?

Bebas Visa Kunjungan Berdasar Asas Resiprositas

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana pengaturan perihal visa bebas kunjungan di Indonesia? Apakah untuk tujuan peliputan juga mendapat kebebasan visa untuk berkunjung ini?

Melawan Petugas dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian

LEGAL OPINION

Question: Bila seorang petugas, yang lagi menjalankan tugasnya, lalu dianiaya hingga tewas sebagai perlawanan terhadap petugas tersebut, apakah yang menjadi ancaman hukumannya?

Pemanggilan Masuk Kerja yang Patut dan Layak

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya cara pemanggilan untuk kembali masuk kerja terhadap karyawan yang seperti apa bentuknya, yang baru dapat disebut mangkir kerja bila tak masuk sesuai perintah panggilan masuk kerja? Bisakah via pos saja sudah cukup?

PHK Kualifikasi Mangkir, Tidak Disyaratkan Penetapan / Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

LEGAL OPINION

Question: Untuk memutus hubungan kerja karena karyawan dinilai mangkir kerja tanpa hadir meski telah dipanggil sesuai undang-undang, apa tetap perlu lewat putusan PHI?

Penundaan Kenaikan Upah Bukan Berarti Menghapus Kewajiban yang Ditunda, Hanya Tertunda, telaah Hak Normatif Buruh/Pekerja

ARTIKEL HUKUM

Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya register perkara Nomor 72/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2016 telah menguji materiil (judicial review) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh dua orang ketua umum serikat pekerja.

Yang menjadi sorotan pihak Pemohon, ialah ketentuan Pasal 90 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.”

Menggugat Upah Lembur yang Tidak Dibayar Pengusaha

LEGAL OPINION

Question: Kami dan kawan-kawan pekerja sudah berbulan-bulan ini bekerja lembur di pabrik. Tapi janji pembayaran uang lembur tak juga diberikan hingga kini. Apa saja tahapan langkah hukum yang dapat kami lakukan agar hak kami atas uang lembur ini dapat kami terima? Masalah berikutnya, ialah pengusaha tidak pernah memberi kami bukti lembur berupa surat perintah lembur. Bagaimana ceritanya buruh yang berada di pihak lemah menuntut surat perintah lembur demikian? Jika tak ada bukti surat perintah lembur tersebut, apa artinya pekerja tak bisa menuntut uang lembur ke PHI?

Membeli Objek Lelang Eksekusi Rampasan Negara

LEGAL OPINION

Question: Apakah aman, maksudnya apa ada perlindungan hukum bagi pihak yang membeli barang lelangan negara dari hasil rampasan tindak pidana? Apakah ada kepastian hukum pembeli lelang eksekusi demikian akan dilindungi oleh hukum?

Ketika Rumah Tangga Organisasi Diintervensi Pemerintah, Sipil Menggugat Otoritas Negara

LEGAL OPINION

Question: Saat ini terdapat desakan kepada regulator, agar pihak yang berwenang menerbitkan sertifikasi ataupun perizinan profesi berada di tangan pemerintah, ketimbang harus dimonopoli lembaga swasta. Sebenarnya apa masih relevan, dalil bahwa perizinan profesi tidak di tangan pemerintah untuk menghindari tekanan dan represi terhadap publik terutama pada kalangan profesi?

Petitum Gugatan yang Sumir, Menghasilkan Putusan Pengadilan yang Non-Executeable

LEGAL OPINION

Question: Ada pegawai kami yang melanggar peraturan dan berbuat melanggar kepatutan yang merugikan perusahaan. Apa cukup, untuk mem-PHK pegawai tersebut dalam gugatan kami nyatakan saja agar di-PHK disertai kompensasi yang tidak kami rincikan besaran kompensasinya dalam gugatan, toh pegawai tersebut telah banyak sekali membuat perusahaan merugi akibat kesengajaannya.

Sistem Publikasi Putusan KPPU dan Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan ke Pengadilan

LEGAL ARTICLE

Rezim hukum yang baik akan menguatkan sendi-sendi lembaga anti kecurangan seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang tak kalah penting dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). SHIETRA & PARTNERS menilai, KPPU perlu diperkuat dari segi kelembagaan, sumber daya manusia serta kewenangannya, yang harus dibuat superbody setara KPK. Mengapa?

Mutasi Tanpa Difasilitasi, artinya Pemecatan Terselubung / PHK

LEGAL OPINION

Question: Aneh, perusahaan menerbitkan keputusan untuk memindahkan saya ke kantor cabang di daerah lain, tapi tanpa ada akomodasi, tanpa ada kompensasi perpindahan, dan tanpa ada perundingan terlebih dahulu dengan saya selaku karyawan. Apa saya hanya bisa pasrah tanpa daya? Apa ada opsi lainnya bagi saya secara hukum menghadapi sikap perusahaan yang menurut saya sewenang-wenang demikian? Tujuan saya bekerja adalah untuk mencari nafkah untuk keluarga, bukan gaji saya habis untuk biaya mutasi tempat kerja. Masak, karyawan yang harus mensubsidi program mutasi perusahaan? Jadi begini, perlakuan dan balasan pengusaha terhadap dedikasi, perhatian, dan keringat karyawan selama ini?

Sita Persamaan Otomatis Gugur saat Hak Tanggungan Dieksekusi untuk Melindungi Pembeli Lelang yang Beritikad Baik

LEGAL OPINION      

Question: Kami hendak membeli tanah yang kami minati pada lelang eksekusi hak tanggungan di kantor lelang negara. Hanya saja berdasarkan informasi, objek tanah yang akan dilelang eksekusi tersebut dibebani pula dengan sita persamaan disamping hak tanggungan. Apakah aman, membeli objek lelang eksekusi yang terdapat beban sita persamaan demikian?

Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers

LEGAL OPINION

Question: Kerap terjadi seorang wartawan membuat berita yang berisi fitnah, nah sebenarnya apa sih aturan main kalangan profesi wartawan itu? Apa yang bisa warga negara lakukan ketika dirinya telah diberitakan secara tidak benar oleh wartawan tersebut? Banyak media massa terutama koran yang dalam praktek fungsinya seperti hanya menjadi agen penyebar kebohongan dan pemerasan belaka, atau sekedar menyebar sensasi demi terjualnya oplah, yang saya sinyalir dikendalikan suatu jaringan mafioso yang memiliki kepentingan tertentu dalam memobiliasi opini publik serta dijadikan alat pemeras.

Hukum yang Baik Membatasi Fungsi Uang, Bahaya Dibalik Simbolisasi dan Reduksi Makna Alat Tukar Bernama Uang

ARTIKEL HUKUM

Masyarakat modern hidup dalam simbolisasi dan reduksi makna. Salah satunya ialah “uang” yang telah melenceng/bergeser jauh dari fungsi utamanya sebagai alat tukar / barter.

Zaman ketika alat tukar masih bersifat sederhana, atau belum terdapatnya lembaga seperti perbankan untuk menampung kekayaan, hanya sekedar terdapat celengan kendi, pemerataan kekayaan terjadi mendekati ideal. Kesenjangan ekonomi pun tidak demikian kontras. Namun ketika pemusatan dan penimbunan kekayaan dimungkinkan dalam negara modern, reduksi makna dan simbolisasi menjadi demikian kentara.

Kita Tidak dapat Mencurangi Hidup, Hukum Karma Mengikat Setiap Makhluk sebagai Pewaris dari Perbuatannya Sendiri

ARTIKEL HUKUM

Sebenarnya adalah mengherankan adanya orang-orang yang bersikap curang, terlebih mencurangi, menipu, menyakiti, merugikan, ataupun menculasi makhluk atau manusia lainnya. Apapun motifnya, baik dilandasi keterpaksaan, ketamakan, keusilan, kesenangan bodoh belaka.

Contoh Permohonan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi / Judicial Review (Hak Cipta HERY SHIETRA Dilindungi oleh Undang-Undang)

Jakarta, 04 Oktober 2016

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA

Di tempat

Hal:   Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aturan Main PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan)

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya apa yang menjadi aturan main PPATK? Semisal bila yang dimintainya adalah rahasia nasabah, bagaimana? Bagaimana juga dengan pihak penyelenggara jasa yang kemudian memberi informasi sensitif tersebut pada PPATK, adakah resiko hukum dari nasabah yang dapat dialamatkan kepada pihak kami? Hal ini penting untuk kami ketahui demi kepastian hukum kami sendiri yang terjepit berada di pihak tengah-tengah antara PPATK dan pengguna jasa kami.

Magna Culpa Dolus Est, Great Fault (or Gross Negligence) Is Equivalent to Fraud

ARTIKEL HUKUM

Fenomena unik kerap terjadi dalam dinamika masyarakat. Hartawan yang telah memiliki kekayaan ratusan miliar Rupiah tetap tergiur untuk terjebak modus penipuan seorang yang mengaku memiliki kekuatan supernatural yang mampu melipat-gandakan harta. Alhasil, korban bergelimpangan. Apakah ini lebih tepat disebut sebagai tragedi, ironi, ataukah dagelan?

Hak Prioritas Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk Mendapat Izin Produksi dan Perlindungan dari Tumpang-Tindih Perizinan

LEGAL OPINION

Question: Kami adalah korporasi yang memiliki izin eksplorasi tambang. Kami sudah keluar modal dan tenaga serta waktu, saat ini sudah separuh jalan menuju kegiatan penambangan. Mendadak permohonan izin produksi ditolak, dan izin justru diberikan pada perusahaan tambang lain oleh pemerintah. Adakah langkah hukum yang terbuka untuk ditempuh? Kami sudah sampai pada titik point no return, karena kami telah mengerjakan tahap persiapan dan pendahuluan produksi sesuai izin namun tiba-tiba semua itu diputuskan begitu saja oleh pemerintah. Belakangan kami baru tahu kalau izin eksploitasi diberikan pada perusahaan tambang lain.

Menghidupkan Kembali Pasal yang Dibatalkan, Terhindar dari Resiko Nebis In Idem dalam Persepsi Uji Materil di Mahkamah Konstitusi

LEGAL OPINION

Question: Benarkah bila sudah pernah diputus oleh hakim, maka perkara bersangkutan tidak lagi dapat diajukan ulang untuk diperiksa dan diputus oleh pengadilan? Bagaimana bila di MK?

Tampilnya PIHAK TERKAIT yang Berkepentingan terhadap Pengujian Undang-Undang di Hadapan Mahkamah Konstitusi

LEGAL OPINION

Question: Sering terjadi, suatu pihak mengajukan permohonan uji materiil. Pemohon tersebut secara beruntun menyerang suatu undang-undang dengan sudut pandang dan persepsi mereka sendiri, yang bisa jadi merugikan pihak berkepentingan lain bila permohonan uji materil dikabulkan sehingga suatu ketentuan pada undang-undang dibatalkan. Belum lagi sering terjadi argumentasi dari pihak pemerintah maupun DPR kurang memadai dan terkesan defensif sekenanya. Nah, selaku pihak yang berpentingan atas ketentuan suatu undang-undang, apakah kami hanya dapat pasrah menjadi penonton saja dengan takut-takut cemas Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan uji materil pihak Pemohon tersebut?

Hukum Paten terhadap Proses Produksi

LEGAL OPINION

Question: Apakah sekarang ini cara untuk memproses input suatu rangkaian produksi dalam menghasilkan output produk ataupun suatu rangkaian proses jasa, sudah dapat diajukan paten di Indonesia? Berapa lama masa perlindungan paten ini jika dimungkinkan?

Penjajakan Produk Baru dengan Karyawan PKWT, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

LEGAL OPINION

Question: Katanya untuk penjajakan pengembangan produk baru, boleh menggunakan pegawai PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Memang apa yang menjadi kriteria hukum di Indonesia untuk suatu produk baru yang masih dalam tahap penjajakan usaha ini?

Hukum Outsourcing Menurut Mahkamah Konstitusi

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana ketentuan mengenai hukum alih daya tenaga kerja (outsourcing) di Indonesia?

Hak Prerogatif Tidak dapat Dikungkung oleh Norma yang Lebih Rendah dari Norma yang Memberi Mandat Hak Prerogatif tersebut

ARTIKEL HUKUM

Apa yang dimaksud dengan “hak prerogatif”?

Mungkin tepat sekiranya dijawab dengan sebentuk ilustrasi kasus, perihal aplikasi “hak prerogatif”. Pada tanggal 15 Juni 2016 dalam amar putusannya perkara pengujian undang-undang (judicial review) register Nomor 107/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi RI telah memutuskan bahwa grasi dapat diajukan terpidana tanpa batasan waktu kadaluarsa.

Kemendesakan apa yang menjadikan Mahkamah Konstitusi tetap membatalkan ketentuan yang membatasi hak terpidana dalam mengajukan grasi, meski legal stansding Pemohon dinyatakan tidak terpenuhi?