Pidana Jaminan Bank Garansi Palsu

LEGAL OPINION

Question: Apa hukumannya bila ada mitra bisnis yang ternyata menggunakan jaminan seperti bank garansi yang ternyata bodong?

Ketika Homologasi Menjadi Bumerang bagi Kreditor

LEGAL OPINION

Question: Jika debitor dinyatakan PKPU temporer oleh pangadilan selama 45 hari, maka selanjutnya akan ada proposal rencana perdamaian untuk disepakati dengan pihak para kreditor. Lalu, jika kami selaku kreditor menyetujui proposal perdamaian tersebut, bila nantinya debitor ingkar janji lagi atas proposal perdamaian yang telah disepakati ini, apa artinya kreditor berhak sewaktu-waktu batalkan perdamaian sehingga debitor seketika langsung jatuh pailit?

Tewasnya Korban Perampokan, Dipidana Seumur Hidup

LEGAL OPINION

Question: Apa hukumannya bila perampok membuat korbannya sampai tewas?

Ketika Klausul Kontrak yang Overdosis menjadi Bumerang

LEGAL OPINION

Question: Kalau melihat style kontrak-kontrak yang dibuat rekanan asing dari luar negeri, tebalnya minta ampun, bacanya saja bisa berhari-hari. Apa memang begitu, kontrak yang baik itu harus tebal dan menjemukan bahkan membuat orang yang membacanya alih-alih menjadi paham malah justru makin dibuat bingung?

Membantah Tanda Tangan dalam Kuitansi Utang

LEGAL OPINION

Question: Apa bisa, debitor mendalilkan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani surat hutang, ketika akhirnya digugat oleh kreditor, dirinya bersikukuh tidak berhutang, dan mendalilkan dirinya sedang melaporkan pidana pemalsuan tanda-tangan terhadap kreditor? Maksudnya, apa mungkin hakim akan menolak gugatan kreditor, hanya karena debitor menolak kebenaran tanda tangannya sendiri?

Salah Kaprah SAKIT sebagai Alasan Penghapus Kesalahan Pidana

ARTIKEL HUKUM

Baik berbagai artikel para akademisi hukum maupun praktik peradilan, patut kita prihatin karena telah secara melenceng dari falsafah dasar ‘alasan pemaaf’ pemidanaan. Bila kita kembali pada konsep dasar asas hukum pidana, ‘alasan pemaaf’ maupun ‘alasan pembenar’ baru dapat diakui validitasnya ketika terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf tersebut saat suatu tindak pidana terjadi (tempus delicti)—bukan pada saat si pelaku dihadapkan ke persidangan.

DISKRESI Versus KOLUSI JABATAN

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya bagaimana cara membedakan antara diskresi dengan kolusi? jangan-jangan nanti seorang pejabat menggunakan diskresinya lalu dikatakan kolusi. Apa hukum telah merinci parameternya?

Koridor Perlindungan Hak Berserikat bagi Pekerja

LEGAL OPINION

Question: Saya (pengusaha) bukannya tidak bermaksud untuk mengakomodir kehendak pekerja untuk berserikat. Namun yang tidak berkenan bagi saya, pekerja ini hendak menggunakan jam kerja untuk berorganisasi pada serikat pekerja yang tidak ada sangkut-paut dengan bidang usaha perusahaan saya. Bagaimana ini, apa harus tetap saya biarkan praktik yang saya nilai telah melenceng ini? Kalau dibiarkan, bisa seenaknya pekerja ini mangkir. Nanti jika semua pekerja begitu, gimana jadinya produksi kami?

Tindak Pidana Kepengurusan dan Penyalahgunaan Korporasi Giri Jaladhi Wana

LEGAL OPINION

Question: Dalam konteks tuntutan korupsi, yang dapat dipidana adalah salah satunya, pengurusnya atau perusahaan, ataukah keduanya?

Penggelapan Donasi Konsumen Berkedok CSR

ARTIKEL HUKUM

Alfamart, salah satu minimarket yang menjamur bagaikan cendawan di musim penghujan, menggugat konsumennya sendiri yang mempertanyakan penggunakan dan alokasi sumbangan yang diberikan para konsumen Alfamart setiap kali membayar belanjaan. Sebelumnya, Komisi Informasi Pusat (KIP) pada akhir tahun 2016 telah mengabulkan gugatan sang konsumen, namun management Alfamart ‘kebakaran jenggot’ sehingga menggugat KIP dan sang konsumen yang kritis ke hadapan pengadilan.

‘Ought to Know’ sebagai Prinsip Itikad Baik Kepengurusan BUMN/D

LEGAL OPINION

Question: Mismanagement suatu entitas bisnis milik negara, apa resiko terburuknya di mata pengadilan, dan pengelolaan usaha seperti apa yang berisiko mengancam posisi hukum direksi suatu badan usaha milik negara?

Beli Tunai Diproses Kredit, Melawan Hukum

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana hukumnya, bila beli kendaraan secara tunai, tapi kok bisa, oleh pihak penjual transaksi saya justru dijadikan sistem kredit?

Larangan Alih-Sewa Kendaraan Rental

LEGAL OPINION

Question: Kontrakkan rumah tidak boleh dialih-sewakan kepada orang lain. Bagaimana dengan mobil yang disewa dari rental, apa juga adalah larangan serupa?

Pengadilan Niaga Tidak Tunduk Pada Kontrak Arbitrase

LEGAL OPINION

Ketika Cessie / Subrogasi Menjadi Alat Efektif ‘Penyelundupan’ Hukum Guna Memenuhi Syarat Minimum Jumlah Kreditor Permohonan Pailit

Question: Ada rekanan yang menunggak dan terus mengelak dari tanggung jawab, sampai akhirnya saya bulatkan tekad untuk mempailitkan saja dirinya. Namun setelah mengamati kontrak pembagian hasil kami, ternyata ada aturan di dalamnya yang menyebutkan kalau pengadilan yang berwenang mengadili adalah arbitrase. Memang arbitrase berwenang untuk putuskan gugatan pailit? Apa pengadilan niaga setempat jadinya tidak bisa? Masalah kedua, saya tak tahu apa pihak seberang memiliki hutang pada kreditor lain atau tidak, karena kabarnya untuk mengajukan pailit butuh dua kreditor.

Tanggung Jawab Pidana Sekaligus Perdata antara Pekerja dan Majikan

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) mengatakan bila tanggung jawab pidana adalah bersifat individu. Lalu, bagaimana dengan dana saya yang tidak kunjung dikembalikan oleh sebuah perbankan, dimana pihak bank itu beralasan dana saya tak pernah tercatat dalam sistem pembukuan bank, beralasan digelapkan oleh pegawai tellernya, dan alasan lainnya.

Pegawainya memang benar kemudian dipidana penjara karena laporan saya. Pak Hery mengatakan masih boleh menggugat perdata juga meski pelaku telah dipidana. Tapi masalahnya, yang dapat saya gugat apakah berarti juga hanya oknum pegawai bank itu? Kan, yang berhasil saya pidana kemudian cuma pegawai bank itu saja?

Tiada Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Jabatan

LEGAL OPINION

Ketika Kepatuhan Secara Membuta Berujung Pidana

Question: Di perdata kan, ada yang namanya tanggung jawab majikan. Nah, jika dalam pidana (konteks) jabatan, apa prinsip tanggung jawab atasan ini juga berlaku?

Rekomendasi Komnas HAM Vs. Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Tenagakerja

LEGAL OPINION

Question: Ada karyawan pabrik kami bersama sejumlah pengurus SP, mengancam akan melaporkan kami pada Komnas HAM. Memang dahulu kami pernah membayar upah dibawah UMS, namun kini kami sudah kooperatif dan sesuai aturan. Apakah keputusan Komnas HAM itu mengikat jika nantinya ada diterbitkan?

Status Kendaraan yang Tersangkut Perkara Pidana

LEGAL OPINION

Question: Ada seseorang yang meminjam kendaraan milik saya. Namun kemudian tersiar kabar bahwa orang yang meminjam mobil saya tersebut kedapatan membawa benda terlarang, saat ia sedang bersama kendaraan saya. Lalu bagaimana nasib kendaraan milik saya ini?

Preseden / Yurisprudensi sebagai Jaminan Kepastian Hukum Pilar Negara Berkeadilan

ARTIKEL HUKUM

Isu yang relevan untuk kita angkat, bukanlah lagi preseden / yurisprudensi hakim pada putusan sebelumnya mengikat hakim lain ketika dihadapkan pada perkara serupa atau tidaknya, akan tetapi apakah karakter kasus dalam putusan sebelumnya mendekati / menyerupai atau tidak, dengan keunikan kasus serta fakta-fakta hukum yang melingkupi suatu perkara yang saat ini dihadapkan pada sang hakim yang akan memeriksa dan menjatuhkan putusan.

Penerbit Promissory Note Tunduk pada UU Perbankan

LEGAL OPINION

Question: Jika perusahaan berencana untuk himpun dana masyarakat dalam bentuk promissory note ataupun MTN, apakah artinya perusahaan harus mengikuti pengaturan pada undang-undang perbankan?

Asas Pemisahan Horizontal dalam Konteks Ganti-Rugi Pengadaan Tanah

LEGAL OPINION

Question: Saat ini tersiar kabar, bahwa Pemda rencananya akan menggandeng pihak swasta untuk membuat proyek jalan tol yang akan melintasi ladang para petani setempat. Memang kami, para petani, bukanlah pemilik tanah. Tapi jika proyek jalan tol tersebut benar-benar jadi dilakukan, apa tanaman-tanaman kebun kami akan dapat ganti rugi dari pemerintah?

Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur

LEGAL OPINION

Question: Eksploitasi terhadap anak-anak untuk dipekerjakan apa ada ancaman sanksi pidananya?

Dilematika Ancaman Sanksi Pidana Minimum

LEGAL OPINION

Question: Di undang-undang (terkait) pidana kan, ada dicantum sanksi penjara minimum. Jikalau perbuatan yang rasanya tak begitu substansial kesalahannya, lantas dijatuhi hukuman, meski ancaman minimum dalam undang-undang itu, rasanya kok tidak adil gitu. Karena ancaman sanksi paling dikit di undang-undang itu ialah hitungan tahun, apa artinya perbuatan salah sekecil apapun, lantas akan dipenjara tahunan? Ngak salah ini hukum punya negara?

Tanggung Renteng Pidana Eksportir / Importir dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan

LEGAL OPINION

Question: Saat ini saya punya rekan bisnis sedang penjajakan, nah rekanan saya ini mau memakai nama badan hukum PT milik saya untuk usaha dia, jadi kop surat maupun cap perusahaan juga dia pinjam untuk itu. Apa resiko terburuknya untuk PT saya?

Hukum Mencegah Kerugian, Bukan Menunggu Kerugian Terjadi

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) sempat menyinggung perihal diamputasinya frasa “dapat merugikan keuangan negara” pada UU Tipikor oleh MK (Mahkamah Konstitusi), nah lalu bagaimana bila praktik hukum perdata, semisal suatu pihak hendak menggugat pihak lain namun belum ada kerugian yang dapat dibuktikan?

Vonis KPPU atas Tender Manipulatif

LEGAL OPINION

Question: Memang apa saja kemungkinan terburuk bila membuat persero-persero boneka rekaan untuk menjadi para peserta tender proyek pemerintah?

Mangkir dalam Mogok Kerja yang Dikualifikasi Mengundurkan Diri

LEGAL OPINION

Question: Apa rambu-rambunya ketika perusahaan secara hukum berhak menyatakan pekerja yang melakukan mogok kerja telah masuk dalam kategori mengundurkan diri?

Syarat Minimum Kriteria Pemberli Tanah yang Beritikad Baik

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya apa syarat paling minimum agar membeli tanah dapat tenang tanpa ada perasaan khawatir ada terjadi apa-apa di kemudian hari dengan tanah yang dibeli?

Peninjauan Kembali yang Diajukan Ahli Waris Terpidana

LEGAL OPINION

Question: Selaku anak, kami hendak mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang mempidana orang tua kami. Tapi orang tua kami yang dipidana itu sendiri menolak untuk mengajukan PK. Pertanyaannya, bisakah kami selaku anak mengajukan PK untuk orang tua kami itu meski tanpa izin dari orang tua kami itu?

Potential Loss dalam Konteks Korupsi

ARTIKEL HUKUM

Meski secara kontradiktif, konsepsi penindakan terhadap “potential loss” telah diamputasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi RI pada awal tahun 2017, sebagaimana MK RI telah mengeliminir pula konsepsi “perbuatan melawan hukum secara materiil fungsi positif” sebagaimana Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006—kedua putusan mana menjadi cermin ketidakberpihakan MK RI terhadap upaya dan itikad baik KPK bersama pembentuk undang-undang dalam memberantas Tipikor. Namun mendiskusikan perihal “potential loss” tidaklah lekang oleh waktu.

Masa Kerja dan Pesangon saling Komplomenter

LEGAL OPINION

Question: Bila seorang pegawai sering mangkir, sehingga terus-menerus melanggar surat peringatan, apa dapat diberhentikan tanpa pesangon karena tetap melanggar surat peringatan ketiga dari manajemen?

Upaya Hukum Kasasi Perkara Kepailitan

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) mengatakan bahwa buruh yang belum digaji, tak boleh serta merta mengajukan pailit pada perusahaan. Tapi faktanya, pernah terjadi, ada pengusaha yang dipailitkan oleh pengadilan. Bagaimana ini?

Penyelundupan Hukum Tanah Lewat Akta Hibah

LEGAL OPINION

Question: Jika diberikan hibah tanah, dan bentuknya akta hibah di hadapan seorang notaris, apakah artinya hibah baru sah terjadi bila tanah saya balik-namakan ke nama saya, atau hibah itu telah terjadi sempurna saat akta hibah ditanda-tangani oleh pemberi hibah?

Jangan Salahkan Anjing yang Menyalak

ARTIKEL HUKUM

Tak ada yang perlu dibanggakan dengan menjadi seorang penindas. Menindas itu nikmat, namun disaat bersamaan membodohi diri sendiri seakan dirinya tak akan dapat menjadi objek penindasan dikemudian hari. Seakan, dirinya sendiri bahagia ditindas sehingga hanya paham untuk memberi penindasan. Tampaknya, warga masyarakat di Indonesia berkeberatan disebut sebagai bangsa “penindas”.

Baiklah, jika demikian kita juluki saja sebagai bangsa “tukang bully”—julukan ini tak dapat lagi dipungkiri, dimana berbagai pemberitaan surat kabar kian mengukuhkan asumsi tersebut—fakta mana dapat kita afirmasi lewat kehidupan sehari-hari yang kita rasakan sendiri.

Besaran Kompensasi PHK Tanpa Kesalahan Pekerja

LEGAL OPINION

Question: Sebagai karyawan tetap, bila kemudian diberhentikan oleh perusahaan secara sepihak, dan bila karyawan mampu buktikan di-PHK tanpa adanya kesalahan dari pihak karyawan, maka berapa besar kompensasi pesangon yang dapat dituntut jika karyawan mengajukan gugatan terhadap perusahaan akibat PHK itu?

Tunggakan Gaji, Buruh Hendak Mempailitkan Pengusaha

LEGAL OPINION

Question: Saya dan beberapa kawan yang upahnya tidak kunjung dibayar oleh perusahaan, sudah putus asa dengan keadaan ini. Apa bisa kami pailitkan saja perusahaan ini?

Badan Usaha CV dapat Digugat di PHI

LEGAL OPINION

Question: Apakah badan usaha dengan jenis CV, dapat dijadikan pihak tergugat oleh karyawan perusahaan CV di hadapan PHI?

Ketika Ketua Rukun Tetangga Menggugat Lurah

LEGAL OPINION

Question: Apakah lurah adalah termasuk pejabat yang dapat digugat ke PTUN?

Kontrak Investasi yang Tidak Mencantumkan Jatuh Tempo

LEGAL OPINION

Question: Saya ada menanam dana investasi pada pada sebuah instrumen obligasi. Ketika beberapa saat kemudian saya tagih, pihak obligor dengan berbagai alasan berkelit dari tanggung jawab untuk mengembalikan dana investasi saya. Barulah saat itu saya sadari, dalam perjanjian investasi ini tidak dicantumkan kapan pihak obligor harus mengembalikan dana saya, karena saya saat itu hanya berfokus pada besaran bunga per bulan investasi. Bagaimana ini, apa artinya dana saya tak bisa diminta kembali?

Tanggung Jawab Kreditor atas Objek Gadai

LEGAL OPINION

Question: Meminjam uang dengan gadai maka jaminan harus dititipkan pada pihak penyelenggara gadai. Nah, jika saat ditebus ternyata barang yang kami jaminkan rusak, apa bisa minta tanggung jawab perdata kepada mereka?

Akses Jalan sebagai Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

LEGAL OPINION

Question: Sering didengung-dengungkan bahwa tanah punya fungsi sosial. Sebenarnya maksudnya apa yang diartikan sebagai fungsi sosial ini?

Alam Batin Seorang Hakim

ARTIKEL HUKUM

Beberapa kalangan menyebutkan, menjadi seorang hakim adalah perkara sukar. Bahwa tidak semua orang mampu menjadi seorang hakim di pengadilan. Namun, benarkah demikian?

Dalam ilmu neurosains sebagaimana telah dibuktikan dalam beberapa jurnal internasional, otak kiri manusia memiliki suatu keterampilan agak ‘nakal’ dan agak kurang sehat, yang bernama ‘daya rasionalisasi’ dan ‘pembenaran diri’. Perbuatan yang salah seperti apapun dan buruk sekalipun, tetap dapat ditemukan justifikasinya. Itulah perilaku paling mendasar dari manusia yang amat kreatif mencari pembenaran diri dan justifikasi atas setiap perilakunya.

Kerancuan Wanprestasi Vs. Perbuatan Melawan Hukum

ARTIKEL HUKUM

Sebagaimana telah kita ketahui, hubungan hukum sewa-meyewa tanah/rumah/kios adalah hubungan hukum perdata kontraktual, yang bila salah satu atau lebih klausul di dalamnya dilanggar, maka pihak pelanggar disebut telah melakukan “wanprestasi” alias ingkar janji.

Namun bagaimana jika setelah masa berlaku perjanjian sewa berakhir, pihak penyewa tidak memiliki itikad baik untuk mengosongkan diri dari objek sewa, maka apakah konstruksi hukum yang terjadi demikian adalah “wanprestasi” ataukah “perbuatan melawan hukum”?

P3K Pekerja / Buruh yang Terkena PHK

LEGAL OPINION

Question: Saya baru saja mendapat ancaman pemecatan. Apa yang harus saya lakukan bila seandainya saya benar-benar dipecat untuk langkah mitigasi agar hak-hak saya tidak terpotong?

Hak Umum Vs. Hak Pribadi, Konteks Pembebasan Tanah

LEGAL OPINION

Question: Ini ada orang dari dinas pekerjaan umum mau mengambil lahan kami, katanya untuk kepentingan umum. Apa bisa dinas pekerjaan umum ini kami gugat karena kami tak bersedia?

Wanprestasi Serah Terima Tanah, Pembuktian Hutang yang Tidak Sederhana untuk Pailit

LEGAL OPINION

Question: Saya dan beberapa pembeli lain telah membayar lunas unit kios yang kami beli dari pihak pengembang. Namun hingga kini belum terjadi serah terima. Apa bisa kami pailitkan saja pengembang yang ingkar janji ini?

Tanggung Jawab Perdata Kecelakaan Pada Jalan Perlintasan Kereta Api

LEGAL OPINION

Question: Penjagaan perlintasan rel kereta api itu sebenarnya tanggung jawab siapa? Maksud saya, bila kemudian terjadi kecelakaan terkait kereta api di perlintasan jalan, maka itu menjadi tanggung jawab perusahaan kereta api ataupun Pemda setempat?

Tanggung Jawab Organisasi Atas Keselamatan Atlet yang Diabaikan

LEGAL OPINION

Question: Salah seorang saudara kami adalah seorang atlet. Ketika sedang mengadakan latihan untuk menghadapi kompetisi, saudara kami mengalami cedera. Namun dari pihak penyelenggara acara, saudara kami tidak segera diperiksa oleh tenaga medis profesional untuk mengetahui tingkat kerusakan atau keparahan cedera.

Di belakang hari kami baru tahu cedera saudara kami tersebut serius, dan kini mengancam kondisi fisiknya hingga lumpuh, akibat mana tidak perlu terjadi seandainya pihak penyelenggara segera memberi penangangan medis pada saat cedera terjadi. Kami selaku keluarga menyayangkan sikap meremehkan dari panitia, mengapa tidak memerhatikan keselamatan atlet. Apa bisa mereka lepas tanggung jawab begitu saja?

Kadaluarsa SHGB, Bekas Pemegang Hak Atas Tanah Tidak Berhak Menuntut Kompensasi Ganti Rugi

LEGAL OPINION

Question: SHGB yang akan berakhir masa berlakunya, namun tidak kami perpanjang, tidak membawa resiko bagi kami karena tiada pihak ketiga yang dapat mengajukan permohonan hak atas tanah di atas tanah HGB kami yang (sekalipun) telah kadaluarsa. Apakah benar-benar tiada resiko apapun bila kami tetap biarkan tidak kami perpanjang ataupun perbaharui hak atas tanah kami ini? Hingga saat ini fisik tanah masih kami kuasai.

Satu Orang Saksi Bukanlah Alat Bukti

LEGAL OPINION

Question: Apa mungkin kita dapat dikriminalisasi oleh satu orang yang mengaku sebagai saksi dan menuduh kita melakukan kejahatan?

Hak Gugat Derivatif bagi Pemegang Saham

ARTIKEL HUKUM

Konsep hukum masih dan sedang terus berkembang. Bukan saatnya kita berpikir bahwa hukum telah sempurna—faktanya ialah masih jauh dari sempurna. Konsepsi hukum negara-negara maju kini telah melangkah lebih modern dengan memperkenalkan konsep hukum korporasi “shareholder’s derivative suit”, dikenal juga dengan istilah “derivative action” atau “derivative claim”.

Hakim Konstitusi yang Pemalas, Begitu Mudahnya Menolak ataupun Mengabulkan, dengan Meremehkan Substansi Permohonan Uji Materiil demi Mengejar Kuantitas Putusan, Bukan Kualitas

ARTIKEL HUKUM

Mahkamah Konstitusi RI Membiarkan Praktik Penyelundupan Hukum Ketenagakerjaan

Untuk dapat mengajukan uji materiil terhadap undang-undang terkait kepresidenan, apakah artinya pemohon uji materiil harus menjadi seorang presiden terlebih dahulu baru dinyatakan berhak untuk menguji materiil?

Karena setiap orang berhak untuk mengajukan dirinya menjadi presiden, maka pada prinsipnya setiap Warga Negara Indoensia berhak untuk mengajukan uji materiil (judicial review) undang-undang terkait kepresidenan ke hadapan Mahkamah Konstitusi.

Business Judgment Rule Direksi Korporasi Persero

LEGAL OPINION

Question: Apa ada bedanya antara tanggung jawab kepengurusan direksi suatu perusahaan perseroan biasa dengan persero?

Tanggung Jawab Perdata antara Pejabat dan Jabatan Komisaris Perseroan

LEGAL OPINION

Question: Selaku seorang komisaris pada suatu perusahaan, dalam menjalankan fungsi saya tersebut kemudian membekukan seorang direksi yang dibawah pengawasan saya, apakah nantinya saya bisa digugat oleh direksi yang saya non-aktifkan tersebut?

Kasasi Tidak Memeriksa Ulang Berat Ringannya Sanksi Pidana

LEGAL OPINION

Question: Apa boleh jaksa melakukan kasasi untuk menuntut agar sanksi pidana yang dijatuhkan pada terpidana agar diberatkan?

Tiada Direksi Tanpa Pengesahan Badan Hukum Perseroan

LEGAL OPINION

Question: Bila tiba-tiba ada perseroan yang memiliki nama badan hukum yang sama dengan nama perseroan kami, maka yang paling patut digugat ialah perseroan yang mencatut nama perseroan milik kami tersebut ataukah kementerian hukum yang paling pantas untuk digugat karena mengesahkan pendirian perseroan yang memakai nama perseroan yang mencatut atau menyerupai nama kami?

Pidana Ancaman dengan Kekerasan, Aksi Premanisme Dijerat Pasal 335 KUHP

LEGAL OPINION

Question: Apa benar, pidana perbuatan tidak menyenangkan sudah dihapus jadi tidak ada pasal itu lagi? Saya dengar, mengancam untuk memukul tak ada resiko dipidana, apa betul?

Kelemahan Kredit Sindikasi, Kaku dan Prosedural

LEGAL OPINION

Question: Jika kami para kreditor menerapkan sistem kredit sindikasi, dimana salah satu pihak kreditor menjadi pihak koordinator, apakah sudah pasti akan lebih baik demikian atau masing-masing kreditor lebih baik berdiri sendiri?

Resiko Agunan yang Tidak Diikat Sempurna Jaminan Kebendaan

LEGAL OPINION

Question: Bila debitor adalah suatu badan hukum perseroan, sebelumnya merupakan dua entitas badan hukum yang kemudian saling merger, lantas entah bagaimana dikemudian hari batal merger, apakah dibenarkan bila salah satu pelaku merger meminta agunan miliknya kembali tanpa melunasi kredit yang telah kami berikan pada debitor?

Mutasi Tempat Kerja yang Tidak Patut

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya mutasi tempat kerja itu boleh dilakukan seketika esok harinya itu juga atau bagaimana ketentuannya?

Fenomena Penipu yang Tidak Bersedia Tertipu

ARTIKEL HUKUM

Selama beberapa tahun terakhir berpraktik sebagai seorang konsultan hukum, penulis menemukan keganjilan fenomena / anomali sosial yang terjadi secara masif, namun sukar untuk dijelaskan. Artikel sederhana ini mungkin dapat memberi gambaran sosiologi alam berpikir masyarakat Indonesia (meski tidak bermaksud untuk meng-generalisir).

Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Terkait Jabatan dalam Perspektif Tipikor

LEGAL OPINION

Question: Apa parameter penyalahgunaan yang dapat berisiko dinyatakan pidana seperti dugaan korupsi?