Non Retroaktif Tindak Pidana Anak

LEGAL OPINION

Question: Saya dengar, anak yang belum mencapai umur 12 tahun, tak dapat dipidana. Masalahnya, jika saat terjadinya pelanggaran hukum, anak itu dibawah 12 tahun, namun saat mulai diperiksa polisi lalu dibawa ke pengadilan, sudah lebih dari umur 12 tahun. Ini gimana?

Retreat, antara Mundur dan Introspektif

ARTIKEL HUKUM

Hukum dikenal sebagai instrumen yang keras, imperatif, memaksa, dan kadang menyakitkan. Bila melihat dari sudut pandang demikian, akan membuat warga negara frustasi dan merasa terbebani. Ujungnya, hukum akan dipandang sebagai musuh atau “pihak luar”, bukan sebagai kawan ataupun rekan seperjalanan kehidupan peradaban.

Jeruk Makan Jeruk, Hakim Mengadili Hakim

ARTIKEL HUKUM

Kemanakah, bila masyarakat / warga negara hendak menguji materiil (judicial review) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA)?

Penetapan Wali Anak Dibawah Umur oleh Orang Tua Terkait Hak Atas Tanah

LEGAL OPINION

Question: Ada sertifikat tanah yang tercatat atas nama anak kami. Namun bank menolak untuk dijadikan agunan, dengan alasan anak dibawah umur belum dapat melakukan perbuatan hukum, dan juga tak bisa diwakili meski oleh orang tuanya sendiri. Bank meminta penetapan wali dari pengadilan. Bukankah orang tua kandung merupakan wali dari anak kandung?

Agen Asuransi Nakal, Tanggung-Jawab Vicarious Liability

LEGAL OPINION

Question: Klaim asuransi ditolak perusahaan asuransi dengan alasan yang kurang saya pahami. Kelihatannya agen asuransi yang menawarkan produk pada saya dahulu telah tidak jujur atau berbohong saat menjual produk. Apa agen yang tak jujur macam itu dibenarkan jadi alasan bagi perusahaan asuransi untuk berkilah? Bagaimana sih hukumnya?

Akibat Hukum Kelalaian Mencatatkan Peralihan Hak atas Tanah

LEGAL OPINION

Question: Ini ada tanah yang sudah kami bebaskan dari para pemiliknya, agar dapat dijadikan jalan keluar masuk pekerja dan kendaraan areal pabrik kami. Nah, apakah cukup begitu saja, berupa akta pembebasan lahan?

Lelang Eksekusi yang Belum Dijalankan, dapat Dibatalkan

LEGAL OPINION

Question: Dalam dunia lelang eksekusi jaminan kebendaan seperti Hak Tanggungan dan Fidusia, terdapat istilah, lelang yang sudah dijalankan tak dapat dibatalkan. Apa yang dimaksud dengan lelang yang sudah dijalankan ini?

Delik Aduan Penghinaan terhadap Presiden dan Pejabat Negara

ARTIKEL HUKUM

Dalam stelsel pemidanaan di Indonesia, dikenal dua konsep mengenai siapa yang berhak melaporkan suatu dugaan tindak pidana, yakni delik umum dan delik aduan. Delik umum, diartikan sebagai setiap warga negara berhak melaporkan suatu tindak pidana yang ia ketahui, sekalipun sang pelapor bukanlah korban dari tindak pidana tersebut.

Buruh Meng-Eksekusi Pengusaha

LEGAL OPINION

Question: Sudah keluar putusan pengadilan, dan sudah pula berkekuatan hukum tetap, bahwa perusahaan dihukum membayar sejumlah gaji yang menjadi hak saya yang hingga kini belum diberikan pada saya. Nah, apa yang selanjutnya dapat saya lakukan, karena hingga kini pihak pengusaha belum juga mematuhi isi putusan?

Campur Aduk Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, Tidak Selamanya Diartikan Gugatan “Kabur”

LEGAL OPINION

Question: Teori dalam teks ilmu hukum memisahkan antara gugatan PMH dan gugatan wanprestasi. Apa yang akan terjadi bila gugatan salah merumuskan konstruksi hukum, dari gugatan wanprestasi menjadi gugatan PMH, apakah akan otomatis gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena obscuure libel?

Perang Dingin dalam Hubungan Industrial, antara Otak dan Emosi

LEGAL OPINION

Question: Saya sebagai seorang pegawai suatu perusahaan, dipecat secara sepihak, namun saya tentang. Setelah saya lawan, saya kembali dipanggil masuk kerja. Tapi saya tak diberi pekerjaan apapun dan semua pekerja lainnya menjadi bersikap dingin terhadap saya. Bagaimana ini? Bagaimana sikap saya agar posisi hukum saya benar?

Contoh Homologasi Akta Perdamaian dalam PKPU

LEGAL OPINION

Question: Seperti apa bentuk akta perdamaian rencana perdamaian antara debitor (dalam PKPU) dan para kreditornya?

Pidana terhadap Pengusaha yang Tidak Membayar Upah, Tidak Menghilangkan Hak Pekerja atas Upahnya

LEGAL OPINION

Question: Tidak membayar upah proses, apakah dapat dipidana? Sekalipun ternyata dapat dipidana, apakah artinya hak kami atas gaji yang belum dibayarkan pengusaha tersebut lantas diartikan sebagai hangus?

Perbedaan antara Baik, Benar, dan Bagus

ARTIKEL HUKUM

Apakah ada bedanya, antara bagus, baik, dan benar? Kedua kata ini kerap kita jumpai dalam keseharian. Perihal “bagus”, tiada faedah untuk dibahas, karena sifatnya sangat subjektif karena terkait dengan selera masing-masing individu yang tentunya saling berbeda (sebagai contoh: tiada makanan yang betul-betul enak / bagus, karena masing-masing lidah memiliki seleranya sendiri), Baru-baru ini penulis menyimak seorang tokoh, mengungkapkan terdapat perbedaan antara “baik” dan “benar”.

Perbedaan antara Pungli dan Menyuap

ARTIKEL HUKUM

Dalam hukum tindak pidana korupsi, terdapat dua subjek hukum yang saling berinteraksi dan bertransaksi, yakni pihak sipil dan pihak pemegang otoritas pemerintahan. Namun apakah setiap hubungan hukum transaksional diluar koridor hukum, masuk dalam kategori tindak pidana korupsi?

Apa pula beda antara terkena pungungan liar dengan memberi sogokan (alias menyuap)?

BUMN/D yang Memfasilitasi Praktik Monopoli Swasta

LEGAL OPINION

Question: Kami dari salah satu penyedia jasa layanan angkutan penumpang, merasa adanya diskriminasi dari pihak pengelola bandara, dalam hal ini notabene BUMN Persero. Kami dikatakan taksi plat hitam, jadi tak boleh beroperasi menaikkan penumpang di bandara oleh pihak otoritas bandara. Anehnya, ada sebuah perusahaan taksi konvensional kompetitor kami, yang selama ini boleh menaikkan dan menurunkan penumpang serta menerima order pesanan di bandara, secara terang-terangan, meski kendaraan roda empat mereka berplat nomor hitam dengan jenis mobil lux milik mereka. Apa mungkin, BUMN PT Persero tersebut kami laporkan telah melakukan diskriminasi terhadap kami karena telah menciptakan aksi monopoli usaha?

Seleksi yang Terganjal Tembok Tebal Administratif

ARTIKEL HUKUM

Belum lama ini penulis berminat untuk mencoba mengajukan diri sebagai tenaga di Komisi Pemberantasan Korupsi, atau yang lebih kita kenal dengan nama singkatan bekennya, KPK.

Melamar untuk berkarya, bahasa diplomatisnya.

Belum masuk tahap seleksi, belum juga masuk tahap tes, untuk tahap melihat persyaratan yang memberatkan karena sangat teknis, membuat penulis langsung mengurungkan niat. Momen yang telah lama ditunggu-tunggu, menjadi antiklimaks seketika itu juga.

ALIBI, Apakah IIu?

LEGAL OPINION

Question: Sering terdengar penyebutan kata “Alibi” dalam istilah hukum. terutama dalam suatu perkara pidana. Sebenarnya apa maksudnya dan bagaimana implementasinya?

Masyarakat Adat Berhak Menggugat

LEGAL OPINION

Question: Apakah masyarakat adat yang bersifat komunal warga setempat, dapat menjadi pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan?

Direksi Perseroan Menuntut Hak di Pangadilan Umum, Bukan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial

LEGAL OPINION

Question: Jika ada hak seorang direktur suatu perusahaan, lantas belum dibayar oleh perusahaan, maka untuk menuntut hak tersebut apakah di Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Hubungan Industrial?

Hak Guna Air atas Tanah, Akses Air sebagai Barang Publik

LEGAL OPINION

Question: Bidang usaha saya sangat bergantung pada pasokan air dari sungai. Sementara itu tidak terdapat bentangan alami alam yang membuat air sungai memasuki tanah saya. Apa yang bisa saya lakukan?

Rasionalisasi Pekerja yang Disikapi Mogok Kerja Tidak Sah

LEGAL OPINION

Question: Apa resiko terburuk, bila perusahaan melakukan rasionalisasi, lantas karyawan yang akan terkena rencana pemecatan akibat rasionalisasi manajemen, disikapi oleh pekerja dengan mogok kerja spontan menolak rencana rasionalisasi ini?

Penyerobotan Tanah oleh Negara Berkedok demi Kepentingan Umum

LEGAL OPINION

Question: Ini ada developer property yang tampaknya sengaja berkolusi dengan pejabat Pemda, dimana pemerintah membangun jalan di atas tanah saya, dengan alasan untuk kepentingan umum, yang mana saya tahu benar tujuan utamanya untuk kepentingan developer yang sedang membuat proyek property melewati lahan saya. Bagaimana jika penyerobotan lahan ini justru dilakukan oleh pihak pemerintah, benar atau tidaknya dugaan saya perihal kongkalikong itu?

Class Action Warga di Pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN

LEGAL OPINION

Question: Apakah Class Action (gugatan massal) dapat diajukan untuk kasus sengketa tata usaha negara di PTUN?

Hukum yang Berbicara, Bukan Hakim yang Menentukan

LEGAL OPINION

Question: Bila tidak diatur dalam kontrak, atau tidak disertakan dalam amar putusan, apakah dapat diasumsikan bahwa hukum negara yang mengatur menjadi tidak diberlakukan pada subjek hukum yang terlibat tersebut?

Tumpang-Tindih Sertifikat Tanah

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya apakah mungkin, sertifikat tanah dibatalkan pengadilan dengan alasan adanya ketidakcocokan antara lokasi persil tanah atau antara data dalam sertifikat dan objek bidang tanah di lapangan? Jikalau pun terjadi tumpang-tindih, sertifikat tanah siapa yang akan dimenangkan pengadilan pada akhirnya?

Sengketa Tanah di PTUN Wajib Bersifat Sederhana Pembuktiannya

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) mengatakan jika ada sengketa sertifikat tanah di PTUN melawan BPN, maka sifat sengketanya musti sederhana. Maksudnya apa?

Antara Nasionalisme Vs. Kebutuhan Hidup

ARTIKEL HUKUM

Cintai produk Indonesia, produk dalam negeri, buatan anak bangsa, dan slogan-slogan sejenis kerap kita dengar, dengungkan, namun terbukti ampuh sebagai penyedap telinga semata.

Dalam artikel ini, penulis mencoba mempostulasikan, bahwasannya kebutuhan dasar hidup masyarakat yang bila telah dipenuhi / difasilitasi oleh negara, maka barulah bangsanya akan memikirkan perihal nasionalisme. Ketika perut memekik lapar, nasionalisme akan ditanggalkan. Ini merupakan hukum alamiah kehidupan. Dan memang tidak ada yang salah mengenai hal itu. Bahkan seekor hewan pun akan mencari majikan lain ketika ditelantarkan.

Rumah yang Sedang dalam Sengketa Tidak dapat Disewakan

LEGAL OPINION

Question: Katanya jual-beli rumah tak memutus hubungan sewa penyewa terhadap pemilik rumah lama yang tetap berlanjut terhadap pemilik rumah baru sampai masa sewanya berakhir. Nah, ini ada hal terjadi, ketika objek tanah saya persengketakan, dan akhirnya saya menangkan lewat pengadilan yang menjadikan saya sebagai pemilik sah atas rumah, mendadak ada pihak-pihak yang muncul dan mengaku sebagai penyewa. Saya curiga ini orang komplotan pemilik rumah sebelumnya yang kalah melawan saya di pengadilan. Tak tanggung-tanggung, masa sewa yang diklaim 20 tahun. Masa saya musti tunggu selama itu baru dapat menempati rumah yang saya beli?

Syarat Diterimanya Rencana Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana syaratnya nanti saat rapat para kreditor agar rencana perdamaian yang diajukan debitor dalam PKPU dapat diterima dan disahkan hakim Pengadilan Niaga?

Sewa-Menyewa Rumah Secara Lisan, Dimaknai Maksimum Masa Sewa 3 (Tiga) Tahun, dan Tidak Menghalangi Hak Pemiliknya untuk Menjual Objek Sewa

LEGAL OPINION

Question: Dahulu keluarga kami pernah memberi sewa tempat tinggal pada sebuah penyewa, namun tidak ada hitam diatas putih. Masa sewa ini sudah berjalan sekitar sepuluh tahun, yang mana kini keluarga kami hendak menempati kembali kediaman tersebut, namun pihak penyewa keberatan untuk meninggalkan objek sewa, dengan alasan mereka boleh menyewa sepanjang mereka mau. Apa artinya seumur hidup mereka akan menahan properti kami? Bahkan kami dilarang untuk menjual rumah kami sendiri itu.

Debitor dan Pemberi Personal Guarantee Dinyatakan PKPU secara Bersama-Sama

LEGAL OPINION

Question: Bila terhadap hutang debitor, ada pihak-pihak yang menjadi pemberi jaminan perorangan (borgtocht / personal guarantee), apakah artinya hanya debitor dahulu yang dapat di-PKPU, atau debitor bersama-sama pemberi jaminan perseorangan ini dapat sekaligus dijatuhkan ke dalam keadaan PKPU seketika dan sekaligus? Pemberi borgtocht dari pihak perusahaan kami selaku debitor, adalah para pemegang sahamnya sendiri.

Pencabutan Sepihak Berita Acara Pemeriksaan oleh Terdakwa di Persidangan Tanpa Alasan yang Patut

LEGAL OPINION

Question: Saya dengar keterangan di BAP polisi yang sebelumnya diberikan, dapat sewaktu-waktu dicabut oleh tersangka ataupun terdakwa saat persidangan di depan hakim, apa benar begitu?

Melakukan Praktik Farmasi, Tanpa Memiliki Keahlian dan Kewenangan Kefarmasian

LEGAL OPINION

Question: Apa resikonya melakukan praktik farmasi namun tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang obat-obatan ataupun kimia?

Tirani Serikat Pekerja Mayoritas dalam Pembentukan Perjanjian Kerja Bersama

ARTIKEL HUKUM

KETIKA MAHKAMAH KONSTITUSI MENGOREKSI “KECELAKAAN HUKUM” PUTUSAN HAKIM KONSTITUSI SEBELUMNYA

Tidak tertutup kemungkinan dalam sebuah perusahaan terdapat lebih dari satu Serikat Pekerja (SP), yang berisi SP yang murni merepresentasikan aspirasi dan kepentingan anggotanya, namun kerap juga terdapat SP “boneka” bentukan yang disponsori pihak pengusaha atau yang disusupi orang-orang pihak pengusaha sebagai suatu “SP tandingan”.

Isu mengenai majemuknya SP dalam satu perusahaan, barulah menjadi isu sensitif ketika masuk dalam pembahasan pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kepentingan pengusaha pun “bermain” dalam “air keruh”.

Pidana Kegiatan Penambangan Tanpa Izin dari Pemerintah

LEGAL OPINION

Question: Adakah resiko pidana bila melakukan kegiatan penambangan tanpa izin?

Memaksakan Aturan Main Sendiri, Buat Negara Sendiri Saja

ARTIKEL HUKUM

Selama warga negara hidup dalam teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka yang berlaku ialah “hukum positif” Republik Indonesia. Prinsip kedaulatan teritori ini berlaku di semua negara, sebagai bagian dari asas teritori hukum serta asas legalitas. Warga Negara Asing yang berpijak di teritori Indonesia pun tak dapat memakai aturan di negara asalnya.

Yang dimaksud dengan “hukum positif”, ialah suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, baik bersifat tertulis maupun yang dibentuk lewat praktik peradilan (preseden / yurisprudensi), yang berlaku pada suatu waktu, sepanjang belum dirubah, diganti, ataupun dibatalkan oleh regulator, parlemen, ataupun oleh Mahkamah Agung / Konstitusi RI.

Mangkir Kerja sebagai Ekspresi Menolak Demosi dan Mutasi Terselubung, Pekerja Tidak dapat Di-PHK dengan Alasan Mengundurkan Diri

LEGAL OPINION

Question: Jika seandainya buruh menolak kebijakan perusahaan untuk menurunkan jabatan dan fungsi kerjanya, lantas buruh ini tidak masuk kerja setelah sekian lama, apa bisa dikategorikan mengundurkan diri sehingga perusahaan tak lagi berwajib memberi konpensasi pesangon?

Menerbitkan Sertifikat Tanah secara Tumpang Tindih, Kantor Pertanahan Melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik

LEGAL OPINION

Question: Apakah BPN bisa digugat karena telah membuat seritifikat ganda sehingga kini terjadi sengketa soal hak milik tanah antara saya dengan pihak lain yang juga punya sertifikat tanah atas bidang lahan yang sama?

Aturan PPJB Rumah yang Masih Proses Pembangunan

LEGAL OPINION

Question: Apa saja pengaturan perihal penjualan rumah yang masih dalam bentuk rencana proyek, maksudnya pemukiman belum dibangun, namun sudah dilakukan penjualan secara perdana lewat PPJB? Bagaimana juga bila setelah dilakukan serah-terima kepada pembeli, ternyata gedung ruko yang dijual pihak pengembang, ternyata menyalahi rencana tata ruang kota? Lalu juga mengenai fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial), bagaimana pengaturannya?

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil terkait Hak Rumah Dinas

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya penghuni rumah dinas itu apakah memang wajib hukumnya dikembalikan kepada instansi pemerintah ketika PNS mencapai usia pensiun?

Hak atas Tanah Teramputasi Perubahan Rencana Tata Ruang Kota

LEGAL OPINION

Question: Apa saja yang menjadi alasan yang dapat dibenarkan hukum bagi pihak Pemda untuk menertibkan bangunan seperti perintah untuk membongkar bangunan bagi pemilik gedung?

Melawan PHK Sepihak, Pekerja Menggugat Kurator Pengusaha dalam Pailit

LEGAL OPINION

Question: Saya dan beberapa kawan-kawan di-PHK sepihak oleh manajemen. Ketika kami memutuskan untuk menggugat, mendadak mendapat info bahwa perusahaan telah pailit, bagaimana ini? Apakah masih ada peluang menuntut pesangon yang menjadi hak kami?

Pidana Kekerasan Psikis & Penelantaran dalam Rumah Tangga

LEGAL OPINION

Question: Saya sudah pernah dengar bahwa kekerasan fisik oleh pasangan suami atau istri dapat dipidana penjara. Tapi bagaimana jika kekerasan yang diterima berupa kekerasan psikis?

Pemilik Bangunan Berbeda dengan Pemilik Tanah, Kendala Asas Pemisahan Horizontal Hukum Pertanahan Nasional

LEGAL OPINION

Question: Ini koq, ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah, sementara saya kan merupakan pemilik bangunan ini. Jadinya seperti tumpang tindih kepemilikan. Sebenarnya bagaimana hukumnya? Jika sudah demikian, maka siapa yang paling berhak? Apakah sertifikat tanah lawan dapat saya bantah?

Actor Sequitur Forum Rei Vs. Forum Rei Sitae, dalam Konteks Sengketa Tanah

LEGAL OPINION

Question: Kami dengar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, boleh memilih, apakah hendak mengajukan gugatan ke pengadilan yang terletak pada tempat tergugat tinggal sehari-hari, atau secara fakultatif dapat memilih mengajukan gugatan ke tempat dimana objek sengketa terletak. Sebaiknya bagaimana bila objek yang akan kami sengketakan adalah tanah yang lokasinya berbeda dengan daerah tempat tinggal orang yang akan digugat?

Perjanjian Kerja yang Tidak Tertulis / Lisan

LEGAL OPINION

PUTUSAN PHI DAN MA RI TERBURUK DALAM SEJARAH SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL

Question: Bila dahulu saat pertama kali masuk kerja, tidak ada pernyataan bahwa saya selaku pekerja diikat secara kontrak atau apapun. Tidak juga menandatangani perjanjian kerja. Mendadak dipecat dengan alasan kontrak kerja telah berakhir. Sebenarnya siapa yang salah?

Pengumuman Bukanlah Panggilan Masuk Kerja yang Patut

LEGAL OPINION

Question: Untuk memanggil kembali buruh kami pasca dirumahkan atau pasca aksi mogok, bisakah lewat menempelkan pengumuman di depan pabrik kami agar para buruh kami tersebut masuk kerja kembali?

Pekerjaan Tetap dalam Kemasan Pekerja Harian

LEGAL OPINION

Question: Kawan-kawan kami digaji sebagai pekerja harian. Namun yang membuat kami heran, jenis pekerjaan kami sifatnya tetap, dan juga dicampur dengan pekerja lain. Ini bagaimana di mata hukum?

Pekerja Lolos dari Perjanjian Bersama Perihal PHK Massal

LEGAL OPINION

Question: Bila pengurus Serikat Pekerja menandatangani Perjanjian Bersama dengan pihak pengusaha mengenai PHK masal pekerja, apakah langkah yang dapat ditempuh bagi buruh yang menolak Perjanjian Bersama itu? Bagaimana jika pekerja merupakan anggota Serikat Pekerja yang menyepakati Perjanjian Bersama itu?

Kewajaran Hak Pengabdian Pekarangan (Servituut)

LEGAL OPINION

Question: Ada sebuah keluarga, yang selama ini kami beri akses jalan melewati tanah kami dari kediaman mereka ke jalan umum. Ketika kami saat kini hendak mengurangi sedikit lebar jalan untuk mereka, namun tetap bisa dilewati mobil, kepala keluarga tersebut marah-marah pada saya. Padahal itu tanah milik saya yang mereka lewati dan telah dengan berbesar hati selama ini kami biarkan tanah tersebut menjadi jalan mereka. Bagaimana ini hukumnya?

Fungsi Sosial Hak Milik atas Tanah, Sebagian Hak Milik Menjelma Tanah Akses Jalan Bersama

LEGAL OPINION

Question: Dahulu sekali, saya ada buat kesepakatan lisan dengan tetangga pemilik tanah depan rumah kami untuk membiarkan penghuni rumah kami untuk keluar masuk lewat jalan yang berada di tanah milik tetangga kami itu. Selama bertahun-tahun kami diizinkan melewati jalan diatas tanahnya, karena memang itu satu-satunya akses keluar masuk saya ke jalan umum. Nah, sekarang ada kabar bahwa tetangga kami telah menjual tanahnya kepada pihak lain, maka apakah jual-beli tanah tersebut dapat membuat saya dan keluarga saya ini terkurung bila pemilik baru tanah tidak mengizinkan kami lewat?

“Dapat” Merugikan Keuangan Negara, sebagai Delik Formil Tindak Pidana Korupsi

LEGAL OPINION

Question: Bila saya mampu membuktikan tiada keuangan negara yang telah saya rugikan pada akhirnya dalam pelaksanaan proyek pemerintah yang memang bersumber dari anggaran negara, apakah artinya sudah dapat dipastikan dakwaan jaksa penuntut akan ditolak oleh pengadilan Tipikor?

Surat Perintah Bongkar yang Bersinggungan dengan Sengketa Tanah

LEGAL OPINION

Question: Ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik rumah keluarga kami. Tapi kami sanggah karena kami juga punya bukti kepemilikan yang sahih. Hingga saat ini pun pihak pengadilan belum ada putusan yang telah inkracht yang menyatakan bahwa sertifikat tanah saya tidak sah. Tapi mendadak orang Pemda memberikan kami surat perintah pembongkaran bangunan berdasarkan permohonan pihak lawan kami. Apa boleh Pemda perintahkan kami untuk bongkar rumah tempat tinggal kami sekeluarga, padahal belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat tanah milik siapa yang sah?

Perjanjian Pra-Nikah dan Pasca-Nikah, Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perkawinan Nasional Indonesia

ARTIKEL HUKUM

Sebelumnya kita hanya mengenal istilah Perjanjian Pra-Nikah, dengan tujuan untuk tidak tercampurnya harta kekayaaan bersama (gono-gini) antara pasangan suami-istri (pasutri). Dirasakan kurang akomodatif terhadap tuntutan zaman, Mahkamah Konstitusi melakukan rasionalisasi terhadap kaedah normatif tersebut, sehingga Perjanjian Perkawinan kini sepenuhnya tunduk pada asas pacta sunt servanda Pasal 1338 KUHPerdata.