29 Desember, 2016

CACAT PROSEDURAL PENGUKURAN OBJEK TANAH TERKAIT TANAH HAK MILIK YANG SALING BERBATASAN

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya ketika pihak tetangga akan mengajukan pengukuran dalam rangka membuat sertifikat tanah, apakah pemilik tanah yang saling bertetangga harus dilibatkan?
Brief Answer: Wajib dengan sepengetahuan para pemilik tanah yang saling berbatasan, guna menghindari penyelundupan hukum oleh petugas ukur “oknum” kantor pertanahan yang berkolusi dengan pihak lain yang mengajukan permohonan hak atas tanah yang berbatasan dengan hak atas tanah Anda.
PEMBAHASAN:
Dalam putusan Mahkamah Agung RI sengketa tata usaha negara register Nomor 659 K/TUN/2015 tanggal 24 Februari 2016, perkara antara:
- LIA SAKINA SARI, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II Intervensi; melawan
- N. NURWAT, S.P., M.Si, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat; dan
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN, selaku Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat.
Adapun yang menjadi Objek Gugatan/Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Surat Ukur tahun 2013 seluas 4.005 m², atas nama pemegang hak Lia Sakina Sari. Akibatnya, tanah milik Penggugat seluas 1.825 m², beralih hak kepemilikannya kepada orang lain.
Penggugat baru mengetahui keberadaan Objek Sengketa terhitung semenjak tanggal 26 September 2014, yaitu ketika Penggugat melakukan klarifikasi ke Penyidik Kepolisian Resort Banyuasin, sehubungan informasi bahwa Penggugat dilaporkan oleh Lia Sakina Sari atas dugaan penyerobotan lahan. Pada saat itu Objek Sengketa diperlihatkan kepada Penggugat, dan Penggugat mencatat identitas Objek sengketa.
Sejak itulah Penggugat mengetahui dan merasakan kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa, oleh karenanya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.
Penggugat menguasai dan mengusahakan bidang tanah seluas 1.825 m² dengan cara membeli dari pemilik sebelumnya pada tahun 2008, sebagaimana Akta Pengoperan Hak tahun 2008 yang dibuat di hadapan Camat sebagai PPAT, seluas 1.825 m².
Penguasaan Penggugat terhadap bidang tanah, dengan cara diberi tanda-tanda berupa patok kayu di setiap sudut bidang tanahnya, sejak tahun 2008 disewakan kepada Cindari untuk dijadikan tempat pertukangan kayu, hingga tahun 2013.
Semenjak dalam penguasaan para pemilik tanah sebelumnya, hingga menjadi kepemilikan Penggugat, terhadap bidang tanah tersebut tidak pernah ada sanggahan maupun klaim dari pihak lain. Penggugat tidak pernah menjual atau memindahtangankan bidang tanah miliknya tersebut kepada pihak lain. Sejak dibeli, Penggugat mengelola tanah secara tenteram dan aman.
Penerbitan Objek Sengketa melanggar Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan,  dimana Pasal 9 ayat (2) angka 2 mengatur:
“Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
a. Dasar penguasaan atau alas hak, dapat berupa sertipikat, girik, surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan hak lainnya;
b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur disebutkan tanggal dan nomornya).”
Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, mengatur:
“Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidak dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Tergugat tidak mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 pada intinya menyebutkan bahwa tanah yang dimohonkan untuk didaftar harus dalam penguasaan (fisik secara efektif) pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah.
Faktanya, diatas lahan seluas 1.825 m² milik Penggugat, tidak pernah dikuasai oleh Lia Sakina Sari sebagai pemohon Objek Sengketa. Demikian pula Objek Sengketa tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang mengatur:
“Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan tanah hak yang bersangkutan.”
Perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, adalah juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain:
a. Asas Kepastian Hukum, dimana Tergugat telah menghilangkan kepastian hukum bagi Penggugat selaku pemilik bidang tanah.
b. Asas Kecermatan, dimana Tergugat tidak cermat dalam memeriksa kelengkapan berkas terutama yang berkaitan dengan alas hak yang diajukan oleh pemohon hak dalam Objek Sengketa serta verifikasi data fisik yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga patut diduga data fisik dan yuridis tidak sesuai alias hasil rekayasa.
Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 54/G/2014/PTUN-PLG, tanggal 10 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:
MENGADILI:
DALAM POKOK SENGKETA:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 08301/Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin tanggal 12 Februari 2014 Surat Ukur Nomor 328/Sukamoro/2013 tanggal 21 November 2013 Luas 4.005 m² atas nama Lia Sakina Sari;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 08301/Kelurahan Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin tanggal 12 Februari 2014 Surat Ukur Nomor 328/Sukamoro/2013 tanggal 21 November 2013 Luas 4.005 m² atas nama Lia Sakina Sari.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 89/B/2015/PTTUN.MDN, tanggal 18 Agustus 2015.
Tergugat II Intervensi mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Bahwa ketika dilakukan pengukuran tanah a quo tidak disaksikan oleh pemilik tanah sempadan sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan dari pengukuran tanah disaksikan oleh pemilik tanah sempadan adalah untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau penggelapan hak;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti adanya cacat prosedural dalam penerbitan sertipikat objek sengketa, oleh karena itu, putusan Judex Facti harus dikuatkan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: LIA SAKINA SARI tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LIA SAKINA SARI, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM