Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Perbedaan antara Pungli dan Menyuap

ARTIKEL HUKUM
Dalam hukum tindak pidana korupsi, terdapat dua subjek hukum yang saling berinteraksi dan bertransaksi, yakni pihak sipil dan pihak pemegang otoritas pemerintahan. Namun apakah setiap hubungan hukum transaksional diluar koridor hukum, masuk dalam kategori tindak pidana korupsi?
Apa pula beda antara terkena pungungan liar dengan memberi sogokan (alias menyuap)?
Dalam artikel singkat ini SHIETRA & PARTNERS mencoba untuk mengangkat sebuah isu sederhana yang kerap ditanyakan masyarakat dalam praktik. Penulis tidak hendak merujuk pada pasal-pasal hukum yang membuat jengah, bahkan membuat jemu para praktisi hukum itu sendiri. Penulis akan membahas dari sudut pandang falsafah serta konsepsi dasar dari “pungli” dan “suap”.
Dalam konteks terjadi pungutan liar (pungli), kehendak/inisiatif kerap bukan berangkat dari pihak sipil, namun dari pihak aparatur negara. Disini, kedudukan pemberi pungli memiliki daya tawar rendah, sehingga secara dasariahnya pemberi pungli adalah korban.
Sebagai contoh, dalam pengajuan izin ataupun pelayanan publik, mengingat kantor pemerintahan memegang monopoli proses permohonan hingga perizinan dan pelayanan, maka aparatur dalam menerapkan sebuah sistem (yang mereka sebut sebagai prosedur), yang mana bisa jadi dibentuk dengan motif utama untuk membuat sukar publik, sehingga publik terdorong untuk melakukan suatu transaksional berupa biaya “pelicin”.
Mungkin dapat kita jumpai, dalam praktik pada berbagai instansi pemerintahan, seolah inisiatif pemberian pungli adalah dari pihak sipil/swasta. Konstruksi tersebut keliru, karena inisiatif untuk mempersukar bersumber dari pihak aparatur negeri sipil itu sendiri.
Sekali lagi, dalam posisi ini daya tawar pihak sipil amat rendah, sehingga terpojok dalam kondisi “mau tidak mau” harus menawarkan sesuatu, atau setidaknya membuka negosiasi—yang penuh resiko. Penegak hukum terutama penyidik kepolisian ataupun KPK perlu bersikap jeli dan arif terhadap konstruksi hukum demikian yang dapat terjadi
Bukti bahwa upaya prosedur dijadikan instrumen hukum untuk melakukan pemerasan berkedok prosedur ini, ketika uang “pelicin” diberikan, seketika itu juga izin/layanan diberikan. Muncul persepsi dalam benak masyarakat, ternyata terdapat jalur ekspres dan jalus biasa yang ngejelimet. Standar ganda !?
Artinya, antara proses input dan output memang dimanipulasi sedemikian rupa sehingga mengundang niat kalangan sipil/swasta untuk menyerah, kemudian melakukan upaya transaksional, atau setidaknya bernegosiasi.
Bila memang sistem prosedurnya demikian, lantas untuk apa sejak awal “oknum” aparatur negara (meski senyatanya terjadi secara berjemaah) tersebut membuka dan menyambut negosiasi “harga” bila memang tidak lagi mungkin mengintervensi proses prosedur tersebut?
Instansi tersebut itu sendiri yang menciptakan prosedur, sehingga akan sangat heran bila aparatur negeri sipil mengklaim bahwa bukan pihak mereka yang telah mempersukar layanan publik. Contoh, Standar Operation Procedure (SOP) pada instansi Badan Pertanahan Nasional dibentuk serta dirancang oleh BPN itu sendiri, sehingga mulai dari lini regulasi, pemegang monopoli loket, pelayanan, aparaturnya, hingga proses berjalannya dari input hingga output menjadi prerogatif dari instansi bersangkutan. Dengan kata lain, untuk mempermudah atau sebaliknya mempersulit ada pada tangan para aparatur birokrasinya, bagaikan memainkan proses dengan memegang sebuah “remote control”: ON atau OFF.
Bukankah ini luar biasa ?!
Kerap terjadi, prosedur dibuat untuk menjadi dalil sempurna untuk mengundang niat masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik untuk menggunakan jalan pintas atau jalan “tikus” untuk mendapat pelayanan publik secara tidak bertele-tele.
Penulis akui, banyak diantara berbagai aturan yang memang irasional, hanya menjadi celah untuk berbagai pungutan liar demikian. Salah satunya, untuk proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk yang selama ini membutuhkan surat pengantar dari RT RW, yang justru ternyata dapat berjalan lancar setelah prosedur birokrasi demikian dipangkas lewat deregulasi.
Berbeda dengan pungli, dalam konsepsi penyuapan, niat, inisiatif, keaktifan, serta bobot kesalahan terletak pada pundak pelaku penyuap, sementara pelaku penerima suap hanya bertindak pasif sebagai penyalahguna kekuasaan lewat apa yang disebut sebagai kolusi.
Jadi, bila kita berbicara dari sudut pandang falsafah, dalam konteks penyuapan/penyogokan, aparatur negara/negeri sipil tidak selalu pelaku korupsi, karena bisa jadi tiada kerugian atau potensi kerugian negara yang terjadi, namun penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (abuse of power). Semisal secara hukum “tidak dapat”, dapat dibuat menjadi “dapat”, dari “tidak boleh” menjadi “boleh” akibat diskresi yang disalahgunakan.
Kecuali dalam konteks penyuapan tender pengadaan barang dan jasa, pihak peserta tender menyuap pejabat pengadaan, sehingga menunjuk pemenang atau merekayasa proses tender sehingga memenangkan pemberi suap. Kerugian atau potensi kerugian, nyata terjadi, maka selain kolusi, unsur-unsur tindak pidana korupsi pun terpenuhi.
Sementara pelaku penyuapan, yang berangkat dari pihak sipil, adalah pelaku inisiator, alias pelaku utama, sementara sang aparatur negara hanyalah berkedudukan selaku penyerta/pembantu/pelaksana. Kecuali, bila tawaran untuk memenangkan sebuah tender, sebagai contoh, justru berangkat dari pihak aparatur negara, dimana dirinya juga merupakan pelaku penganjur.
Namun agak menjadi sukar untuk kita pilah, ketika peserta tender ditawari kemenangan tender dengan sejumlah biaya. Bila pelaku usaha tidak menuruti keinginan sang “oknum”, maka dirinya merasa pasti tidak akan mendapat proyek, sehingga mau tidak mau memberi sesuai kemauan sang “oknum”. Maka, dalam kasus ini, apakah pelaku pemberi dana merupakan pelaku penyuapan ataukah korban pungli semata? Bagaimana pun ada ancaman terselubung dibaliknya: tidak diberikan, maka tender Anda akan dikalahkan. Terdapat pula unsur keterpaksaan, untuk menang, mau tidak mau harus memberi imbalan.
Oleh sebab itu, penulis berpendirian, bila inisiatif bermula dari pihak aparatur, maka seyogianya pelaku sipil tidak dikriminalisasi oleh sebab perlu menimbang dan mengingat posisi keterpaksaan ini. Dengan kata lain, ada perbedaan pula antara pemerasan dengan penyuapan.
Bila dalam konstruksi hukum penyuapan, pemberi suap adalah pelaku utama atau pelaku turut serta aksi tindak pidana korupsi/kolusi, maka dalam konsepsi pungli, pemberi pungli hanyalah korban—sehingga bila pemberi pungli sekalipun telah memberi sejumlah dana pada aparatur negara, dirinya tak dapat dikriminalisasi, justru dapat menjadi pelapor terhadap pemerasan yang terjadi padanya.
Namun yang sukar ialah pemerasan terselubung prosedur, tentunya, yang tidak pernah kita ketahui secara pasti apakah memang benar demikian atau tidak prosedurnya, karena kerapnya prosedur tertulis dilanggar sendiri oleh aparatur negara pembentuknya.
Inilah yang disebut dengan law as a tool of perfect crime, yakni ketika aparatur negeri memegang posisi monopoli, mau tidak mau pihak sipil/swasta harus berhubungan dengan instansi negeri bersangkutan.
Contoh, mengapa selama ini pihak notaris/PPAT ataupun pihak perbankan, developer property, kerap tidak melaporkan pungli yang mereka hadapi di Kantor Pertanahan, meski senyatanya terjadi secara masif?
Sesederhana menjawab pertanyaan berikut: bila melapor, artinya melawan dan mengikrarkan perang, sehingga tentu pekerjaan dan kepentingan pelapor menjadi terancam dikemudian hari karena selamanya profesi korban pungli mau tidak mau mencari nafkah dengan mengajukan dan mengurus proses sertifikat tanah pada instansi BPN tersebut. Tidak ada pilihan lain, selain meladeni dan tunduk pada pelaku pemerasan terselubung demikian yang dipastikan takkan terjamah hukum—dan terbukti telah berlangsung puluhan tahun dalam praktiknya.
Oleh karenanya, tak semudah pihak kepala negara kita yang menyatakan secara terbuka kepada publik, bahwa bila ada sipil yang terkena pungli, laporkan kepada team “sapu bersih pungli, saber pungli”.
Bukan tidak mau, tapi tidak sanggup, karena melapor sama artinya berperang dengan satu instansi, yang berujung pada terancamnya pelayanan yang sangat dibutuhkan dikemudian hari.
Selama sistem pelayanan publik masih bersifat monopolistik, maka berbagai pungli akan terus ada dan terus hidup. Inilah yang disebut dengan bersikap “rasional”.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan