Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Class Action Warga di Pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN

LEGAL OPINION
Question: Apakah Class Action (gugatan massal) dapat diajukan untuk kasus sengketa tata usaha negara di PTUN?
Brief Answer: Dimungkinkan bagi warga negara untuk mengajukan class action / citizen lawsuit di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun perlu dicermati dengan baik prosedur serta syarat-syarat mengajukan class action sebelum mengajukan gugatan.
PEMBAHASAN:
Gugatan sekelompok masyarakat luas terhadap otoritas negara dikenal dalam terminologi hukum, dengan istilah “citizen lawsuit”. Sementara itu bila sekelompok masyarakat umum menggugat pihak sipil lainnya, maka dikenal dengan istilah “class action” yang mana subtansi, prinsip serta prosedur pengajuan antara keduanya sama saja.
Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi ialah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sengketa tata usaha negara register Nomor 41/G/2012/PTUN-MDN tanggal 27 Desember 2012, perkara antara:
- Sebuah Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penggugat; melawan
- Berbagai Bupati dan Walikota di Sumatera Utara, selaku Para Tergugat.
Memang, secara eksplisit istilah 'sekelompok warga masyarakat' tidak dinyatakan secara tegas disinggung dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya menyatakan:
Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah.”
Teori hukum acara mengenal adagium “Point d’interest, point d’action” (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang / badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke PTUN apabila terdapat kerugian kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negera yang menjadi objek gugatan, serta adanya hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan warga masyarakat yang menggugat tersebut dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (causal verband).
Harus terdapat hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut.
Dalam perkara ini, Penggugat hendak mengajukan pembatalan atas berbagai izin toko-toko ritel, dimana atas gugatan class action yang diajukan para warga selaku Penggugat, Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:
“Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan dimaksud secara limitatif telah ditentukan pihak-pihak yang dapat menjadi penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya merasa dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara.
“Kepentingan kerugian yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sifatnya adalah kepentingan yang bersifat pribadi yang secara langsung diderita atau dirugikan atas penerbitan surat keputusan yang merugikan tersebut, jadi kepentingan kerugian di sini tidak bersifat derivatif;
“Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak gugat warga negara (Citizen Law Suit) sebagai bentuk hak partipasi masyarakat mempunyai kesamaan dengan jenis gugatan legal standing dan gugatan class action yaitu sama-sama terkait dengan kepentingan umum / publik / masyarakat luas. Citizen law suit juga dikenal dengan sebutan actio popularis yaitu sebagai bentuk hak partipasi masyarakat, dan terhadap tata cara gugatan dimaksud telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang pada intinya menegaskan bahwa Gugatan perwakilan (class actions) adalah gugatan dari sekelompok masyarakat dalam jumlah besar yang mempunyai kesamaan kepentingan (interest) yang dirugikan atas suatu persoalan hukum, yang diwakili oleh seorang atau sekelompok untuk bertindak atas diri mereka dan mewakili kepentingan dari kelompok masyarakat lainnya (class members), maka oleh karenanya kepentingan yang dimaksud dalam gugatan perwakilan (class actions) kepentingan yang dirugikan disini tidak bersifat individual atau telah lebih condong kepentingan publik atau masyarakat orang banyak, apalagi misi kepentingan dalam kepastian hak gugat organisasi (legal standing/ius standi) misi kepentingannya bukan kepentingan pribadi secara langsung, melainkan kepentingan objek alam atau kepentingan masyarakat yang menurut visi anggaran dasar atau rumah tangganya mengatur untuk itu;
“Menimbang, bahwa Prosedur pemeriksaan gugatan perwakilan (class actions) dalam pengadilan tata usaha negara pada prinsipnya sama seperti pemeriksaan gugatan perwakilan (class actions) di pengadilan perdata asalkan objek yang dipermasalahkannya tersebut merupakan pelanggaran terhadap kaedah hukum administrasi negara/tata usaha negara.
“Yang terpenting dalam pengajuan gugatan perwakilan ini ada suatu permohonan untuk pemeriksaan gugatan atas dasar asas-asas yang terdapat dalam class actions, adanya uji kelayakan menjadi perwakilan kelas (prelminary certification test) yang dilakukan dengan cara notification (pemberitahuan, pengumuman), dan pemberian kesempatan untuk masuk (opt in) atau keluar dari suatu gugatan (opt out);
“Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa kapasitasnya dalam mengajukan gugatan adalah menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakat dengan bermaksud membela kepantingan pedagang tradisonal oleh karena keberadaan perusahaan ritel indomaret cenderung kepada system perekonomian liberalisme, dan kapitalisme, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya syarat-syarat pengajuan hak gugat warga negara sebagai bentuk hak partipasi masyarakat yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan hubungan hukum terkait kepentingannya dalam megajukan gugatan in-litis, baik selaku Direktur Lembaga Advokasi Sumatera Utara, Advokat / Pengacara, maupun sebagai Lembaga yang menjalankan fungsi hak partisipasi masyarakatnya, maka dengan demikan Eksepsi para Tergugat tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan tidak adanya kepentingan terkait hubungan hukum dengan objek sengketa adalah beralasan hukum oleh karenannya patut dan adil untuk dikabulkan.”
Sementara itu sebagai contoh ilustrasi lainnya dalam perkara terpisah, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi perkara gugatan perdata register Nomor 1300 K/Pdt/2004 tanggal 4 Januari 2008, Majelis Hakim Agung membuat pertimbangan hukum secara tegas, berbunyi sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;
- bahwa mengenai mekanisme opt in atau opt out, pihak Penggugat telah mengetahui sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, tetapi Penggugat tidak melaksanakan mekanisme tersebut, karena Penggugat beranggapan bahwa masyarakat Kota Sibolga secara umum sudah tahu tanah yang dikuasai Tergugat adalah tanah Negara;
- bahwa mekanisme opt in atau opt out adalah wajib dilakukan dalam gugatan Class Action yang dapat dilakukan melalui media cetak dan atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti Kecamatan, Kelurahan, Desa, Pengadilan atau secara langsung kepada anggota kelompok;
- bahwa mekanisme tersebut secara jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2002 Pasal 7;
- bahwa karena mekanisme tersebut adalah “wajibmaka harus dipenuhi terlebih dahulu.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan