31 Desember, 2016

ALAS HAK Versus HAK ATAS TANAH

LEGAL OPINION
Question: Bukankah aturan hukum mengatakan jika sudah garap tanah selama puluhan tahun, maka penggarapnya dianggap sebagai pemilik yang sah sehingga tak boleh lagi aparat mengusir penggarap yang sudah lama menempati tanah? Kami punya bukti bayar PBB.
Brief Answer: Inilah salah kaprah yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Dalam konsepsi hukum pertanahan nasional, pengusaan fisik dan pengelolaan secara damai dan tenteram, selama dua puluh atau tiga puluh tahun, baru sebatas memberi “alas hak” bagi sang penggarap.
“Alas hak” dengan “hak atas tanah” adalah dua hal yang berbeda. “Alas hak” merupakan salah satu syarat bagi warga negara untuk mengajukan permohonan “hak atas tanah”, seperti jual-beli, hibah, waris, atau penguasaan fisik selama puluhan tahun. Namun “alas hak” itu sendiri bukanlah “hak atas tanah”. Yang disebut “hak atas tanah” ialah pendaftaran hubungan hukum kepemilikan tanah antara subjek hukum dengan objek hukum, yang dicatat pejabat pertanahan pada buku tanah yang menjadi dasar terbitnya sertifikat hak atas tanah, sebagai tanda bukti kepemilikan yang kuat.
Contoh, sekalipun seorang keluarga secara turun-temurun / generasi ke generasi selama puluhan tahun menguasai sebidang tanah negara, namun berdasarkan tata ruang wilayah regional bidang tanah tersebut masuk dalam kawasan ruang terbuka hijau, sampai kapanpun menggarap tanah tersebut tidak akan melahirkan hak atas tanah. Sementara Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah tanpa bukti kepemilikan hak atas tanah.
PEMBAHASAN:
Sebagai ilustrasi, SHIETRA & PARTNERS mengangkat contoh kasus putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sengketa tata usaha negara register Nomor 14/G/2008/PTUN-JKT. tanggal 15 Juli 2008, perkara antara:
- 42 orang warga penggarap tanah, sebagai Penggugat; melawan
- CAMAT CEMPAKA PUTIH, selaku Tergugat.
Yang menjadi Objek Gugatan ialah Surat Perintah Bongkar Camat Cempaka Putih terhadap Bangunan Rumah Tinggal, Kios Rotan dan Kios Keramik di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Terhadap gugatan para penggarap, Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah pemilik tanah yang sah dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2008 dengan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan para Penggugat telah memenuhi kewajibannya berupa pembayaran SPPT dan PBB;
“Menimbang, bahwa menurut para Penggugat dengan telah membayar kewajiban-kewajiban tersebut diatas selama 20 tahun maka para Penggugat menganggap mereka berhak dan telah memenuhi syarat sebagai pemilik hak atas tanah yang sah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
“Menimbang, bahwa lebih lanjut para Penggugat mendalilkan walaupun para Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut diatas namun Tergugat tetap mengeluarkan Surat Keputusan a quo yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat;
“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti P-1 sampai dengan P- 42 maka diperoleh fakta hukum bahwa para Penggugat menempati tanah di kawasan Cempaka Putih sejak Tahun 1969 sampai dengan Tahun 2007 dan para Penggugat menguasai secara fisik tanah tersebut berdasarkan pembayaran Ipeda atau SPPT dan PBB saja;
“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum berupa pengakuan dari para Penggugat yang menggunakan tanah garapan/tanah Negara yang diperoleh dari penggarap sebelumnya, sehingga para Penggugat dapat dikatakan pihak yang menggarap atau menggunakan tanah diatas tanah milik Negara dan bukti hak kepemilikan atas tanah yang dimiliki para Penggugat hanyalah berupa SPPT dan PBB sedangkan SPPT dan PBB bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah melainkan merupakan kewajiban para Penggugat kepada Negara berupa membayar Pajak Bumi dan Bangunan;
“Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T- 11 A sampai dengan T-61 B Majelis Hakim mencermati bahwa para Penggugat telah menerima uang kerohiman dari Tergugat dan para Penggugat juga telah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan mencabut kuasa kepada kuasa hukumnya dalam hal ini PALMER SITUMORANG & PARTNERS, dengan dicabutnya pemberian kuasa hukum oleh para Penggugat dan para Penggugat juga menyatakan tidak akan menggugat Tergugat di Pengadilan;
"Menimbang, bahwa dalam surat pernyataan para Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa para Penggugat akan membongkar sendiri bangunan/kiosnya dan apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan para Penggugat belum membongkar bangunan/kiosnya maka para Penggugat menyatakan bersedia dibongkar bangunan/kiosnya oleh Tim Penertiban Terpadu dengan segala resikonya;
“Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan bukti P-43 sampai dengan P- 45 = T- 8 sampai dengan T-10 berupa obyek sengketa a quo jika dihubungkan dengan bukti T-11 A sampai dengan T-61 B Majelis Hakim tidak melihat adanya unsur kepentingan yang telah berakibat hukum bagi para Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, karena jalan Jendral Ahmad Yani adalah tanah yang difungsikan untuk Ruang Terbuka Hijau atau yang peruntukkannya merupakan jalur hijau, taman dan fasilitas umum, sehingga obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat yang memutuskan untuk melakukan Perintah Bongkar atas bangunan/kios disepan jang jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat nyata-nyata tidak berakibat hukum bagi para Penggugat;
“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan terhadap obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber laku dan karena tidak adanya bukti kepemilikan yang sah yang dimiliki oleh para Penggugat diatas tanah yang tersebut dalam obyek sengketa maka para Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa tersebut atau para Penggugat tidak memiliki kualitas dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat mengenai para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan perkara a quo dinyatakan diterima, maka terhadap gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang para Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan perkara a quo telah diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;
M E N G A D I L I :
Dalam Eksepsi:
- Menerima eksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung website.

Syarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASIHANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi"). Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan Shietra. Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.com, hery.shietra@gmail.com

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM