Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

1 Hari Mogok Kerja Tidak Sah Berujung PHK

LEGAL OPINION
Question: Ada sebagian dari karyawan kami yang mogok di pabrik, tidak sah pula. Mereka mogok memang hanya selama satu hari lamanya, tapi bisakah mereka dipecat karena mogok kerja tak sah, tanpa pesangon apapun?
Brief Answer: Mogok kerja yang hanya selama 1 (satu) hari kerja, bukanlah sebentuk aksi mogok kerja yang sama sekali fatal, meski dilakukan secara tidak sah. Cukup terapkan kebijakan no work no paid, selama aksi mogok kerja para pekerja/buruh besangkutan.
Kecuali, Anda selaku pihak pengusaha memang telah tidak mau melanjutkan hubungan industrial dengan para pekerja pelaku aksi mogok kerja tidak sah tersebut, dapat diajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)—namun dengan resiko akan dikualifikasi sebagai PHK akibat disharmoni dengan beban kompensasi berupa 2 (dua) kali ketentuan pesangon normal yang wajib diberikan oleh pengusaha.
Atau, alternatif lainnya ialah cukup terapkan PHK terhadap pekerja/buruh yang menjadi provokator, sementara terhadap pekerja lain yang hanya sekedar mengikuti ajakan mogok, cukup diberlakukan peringatan sekaligus kebijakan no work no paid.
Yang harus diperhatikan pengusaha, pemutusan hubungan kerja ini baru sah setelah terbit putusan dari PHI, lewat mekanisme gugatan—bukan sekadar “PHK secara politis”, disamping uang proses bila skoorsing diterapkan.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah kasus serupa yang dapat dijadikan rujukan, yakni putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 378 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 31 Mei 2016, perkara antara:
- PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat; melawan
- 1. SAEFUDIN; 2. IRWANTO; dan 3. HENDRA GUNAWAN, selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat.
Para Tergugat merupakan karyawan Penggugat. Perselisihan mengenai PHK yang dijatuhkan Penggugat terhadap Para Tergugat, telah menempuh upaya mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jakarta Timur. Mediator menerbitkan anjuran yang mengatakan bahwa hubungan kerja Para Tergugat putus dan menganjurkan Para Tergugat untuk menerima kompensasi uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Terhadap surat anjuran tersebut Para Tergugat menolak, sehingga Penggugat meneruskan perkara ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta.
Tampaknya pihak pengusaha sudah lagi berniat untuk menyimpan “api dalam sekam”, sehingga memilih untuk mengajukan permohonan PHK para Tergugat. Dengan elegan, Penggugat menggunakan tata bahasa berikut dalam gugatannya:
“Penggugat mengajukan gugatan ini supaya perselisihan PHK ini segera mendapat kepastian hukum. Dengan terbitnya putusan atas perselisihan ini akan membuka peluang dan kesempatan Para Tergugat untuk berkarier di perusahaan lain, sekaligus menciptakan ketenangan bekerja di lingkungan Penggugat.”
Penggugat mengajukan gugatan didasarkan pada dalil sebagai berikut:
a. Para Tergugat telah bertindak arogan dan secara sengaja melanggar ketentuan PKB dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni menghimbau atau mengajak atau membujuk para karyawan yang merupakan rekan kerjanya untuk turut melakukan mogok kerja yang tidak sah;
b. Atas bujukan atau ajakan Para Tergugat, para karyawan Penggugat melakukan mogok kerja pada tanggal 17 Desember 2014;
c. Kesalahan yang tidak dapat ditolerir dari tindakan Para Tergugat adalah mengajak rekan kerja melakukan mogok kerja dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 137 dan Pasal 140 UU No. 13 tahun 2003. Mogok yang berlangsung tidak memenuhi syarat sahnya mogok kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 137 dan Pasal 140 UU No. 13 Tahun 2003. Pasal 137 UU No. 13 Tahun 2003 mengatur bahwa mogok kerja dapat dilakukan sebagai akibat gagalnya perundingan. Sebelum mogok dilaksanakan, Para Tergugat dan karyawan lainnya, tidak sedang merundingkan sesuatu dengan Penggugat yang berujung deadlock, sehingga tidak terdapat kondisi yang tepat untuk dijadikan alasan melakukan mogok kerja;
d. Pasal 140 UU No. 13 Tahun 2003 mengatur teknis dan mekanisme mogok kerja yang wajib dipenuhi sebelum melakukan mogok kerja. Ketentuan itu mengatur sebagai berikut:
(1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat;
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. Waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;
b. Tempat mogok kerja;
c. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan
d. Tanda-tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung-jawab mogok kerja.
Akibat mogok kerja tidak sah tersebut, Penggugat mengklaim mengalami kerugian yang timbul akibat tidak berputarnya roda produksi sebagaimana semestinya (potential loss).
Oleh karena dalam pengakhiran hubungan kerja ini Penggugat menjatuhkan skorsing, dan upah skorsing Para Tergugat tetap dibayar setiap bulan sampai gugatan berjalan, maka Para Tergugat tidak berhak lagi menerima upah skorsing ataupun upah proses PHK.
Penggugat menutup gugatannya dengan bahasa yang elegan, dengan kutipan sebagai berikut:
“Gugatan Penggugat ini membuktikan bahwa Penggugat menghormati hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, sekaligus kecewa terhadap Para Tergugat—sebab dengan cara arogan Para Tergugat tidak menghargai dan menghormati ketentuan perundang-undangan terkait pelaksanaan mogok kerja.
“Fakta itu mempertontonkan bahwa Para Tergugat sendiri telah menodai hubungan kerja yang selama ini berlangsung harmonis. Sikap arogan dari Para Tergugat itu sungguh-sungguh bertentangan dengan kaidah pada alinea ketiga Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kaidah itu dikutip sebagai berikut :
‘Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis.’”
Terhadap gugatan tersebut PHI Jakarta telah memberi putusan Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST, tanggal 4 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:
MENGADILI:
Dalam Pokok Perkara:
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.”
Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Desember 2015, dihubungkan dengan pertimbangan judex facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa tidak terbukti Para Termohon kasasi / Pekerja membujuk teman kerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 88 ayat (2) huruf g PKB 2013-2015, melainkan terbukti mogok kerja pada tanggal 17 Desember 2014 secara spontan sekitar pukul 10.00 WIB pada saat proses produksi berlangsung di unit Cakung;
2. Bahwa mogok kerja tidak sesuai ketentuan Pasal 137, 140 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 4 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003, yang merupakan hak dasar pekerja namun harus dilakukan secara sah, tertib dan damai, akibat dari gagalnya perundingan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 142 merupakan mogok tidak sah;
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mogok kerja adalah tindakan Pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh Serikat Pekerja untuk menghentikan, atau memperlambat pekerjaan;
4. Menimbang bahwa pekerja melakukan mogok tidak memenuhi tata cara dalam ketentuan perundang-undangan maka perbuatan Pekerja tidak dibenarkan, oleh karenanya tidak beralasan hukum hubungan kerja terus berlanjut;
5. Bahwa sekalipun demikian, menimbang mogok kerja hanya 1 hari yaitu tanggal 17 Desember 2014 hubungan kerja berkeadilan hanya dapat dinyatakan putus dengan alasan disharmonis, dan Para Termohon kasasi/Pekerja berhak atas uang kompensasi 2 kali Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Penggantian Hak (UPH), tanpa upah proses karena dikenai surat skorsing sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan perhitungan sebagai berikut: ...
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.SUZUKI INDOMOBIL MOTOR tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST tanggal 4 November 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
 “M E N G A D I L I
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.SUZUKI INDOMOBIL MOTOR tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST tanggal 4 November 2015;
MENGADILI SENDIRI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak putusan Judex Juris diucapkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Tergugat masing-masing:
a. Tergugat I (Saefudin) sejumlah Rp76.400.338,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
b. Tergugat II (Irwanto) sejumlah Rp75.109.375,00 (tujuh puluh lima juta seratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
c. Tergugat III (Hendra Gunawan) sejumlah Rp147.803.318,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan