Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Makna Pidana Denda dengan Kurungan Pengganti

LEGAL OPINION
Question: Apa yang dimaksud dengan pidana kurungan pengganti?
Brief Answer: Pidana kurungan pengganti merupakan “sanksi tambahan” dalam hukum pidana, yang dijatuhkan oleh pengadilan, dengan suatu sifat fakultatif, dalam arti terdapat alternatif bagi terpidana untuk memilih, apakah akan membayar sejumlah sanksi denda atau akan diganti dengan hukuman kurungan bila denda tersebut tidak dibayarkan. Lamanya kurungan pengganti ditentukan oleh Majelis Hakim dalam rumusan amar putusannya.
Meski demikian, terdapat kontradiktif dalam stelsel pemidanaan “denda dengan hukuman pengganti” ini. Disatu sisi, tujuan denda dengan pidana pengganti ini bertujuan untuk membuat efek jera, namun untuk kasus seperti korupsi maupun penggelapan, sering terjadi bahwa terpidana membayar pidana denda dengan dana yang justru didapatkan olehnya bersumber dari hasil korupsi ataupun penggelapan, bukan dari kekayaan pribadi sang pelaku.
Khusus untuk Tindak Pidana Korupsi (Korupsi), sudah selayaknya sanksi “denda dengan kurungan pengganti” ini dihapus, dan hanya dibolehkan pidana tambahan berupa hukuman untuk mengembalikan dana hasil korupsi. Sanksi tambahan berupa pengembalian dana hasil korupsi, bukanlah jenis pidana kurungan pengganti, karena terpidana yang tidak bersedia mengembalikan dana hasil korupsi tidak mendapat keistimewaan berupa kurungan pengganti, namun “dimiskinkan” secara tanggung renteng.
PEMBAHASAN:
Salah satu ilustrasi sanksi tambahan “denda dengan kurungan pengganti” akan SHIETRA & PARTNERS angkat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku register Nomor 08/PID.TIPIKOR/2013/PT.MAL tanggal 03 April 2013, dimana dalam Dakwaan Primair terdakwa dituntut telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dalam Dakwaan Subsidair, Jaksa menuntut bahwa terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK J.M ORAPLEAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HENDRIK J.M ORAPLEAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) TAHUN dan 4 (empat) BULAN dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) BULAN;
3. Menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menghukum terdakwa HENDRIK J.M ORAPLEAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.148.500.000.- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) BULAN.”
Terdakwa mengajukan upaya hukum banding, dimana terhadapnya Pengadilan Tinggi membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
 “Menimbang, bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Oktober 2012, Nomor: 505/Pid.B/2011/PN.AB dan Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi tidak sependapat dengan cara mempertimbangkan bentuk dakwaan subsidaritas dari pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut, dan dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini:
“Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:
- Dakwaan Primair; melanggar pasal 2 (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.
- Dakwaan Subsidair; melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.
“Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan dalam bentuk subsidaritas, maka dakwaan primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu, jika tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang harus dibuktikan, dan sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.
“Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang membaca dan mempertimbangkan dakwaan Subsidaritas sebagai dakwaan Alternatif, karena telah menyalahi hukum acara pembuktian Surat dakwaan.
“Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan primair telah terpenuhi, maka haruslah dibuktikan semua unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan.
“Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 2 (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang mana salah satu unsur yang esensial dari pasal 2 ayat 1 tersebut yaitu Unsur Melawan Hukum.
“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang mana terdakwa HENDRIK J.M.ORAPLEAN selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak tepat dibuktikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi yang lebih tepat dan terbukti adalah unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa HENDRIK J.M. ORAPLEAN selaku Anggota DPRD.
“Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka haruslah terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.
“Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama pertimbangan dari Putusan pengadilan tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tentang perbuatan terdakwa yang telah terbukti dalam perkara aquo, sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil-alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh majelis hakim Pengadilan tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding.
“Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat jika yang terbukti adalah dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.
“Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan, akan menjadi adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
“Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lainnya agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa.
“Menimbang, bahwa, terdakwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang seharusnya memperjuangkan kepentingan/kesejahteraan rakyat di daerahnya, tetapi terdakwa justru sebaliknya yaitu melakukan korupsi, yang berakibat dapat menyengsarakan kehidupan rakyat.
“Menimbang, bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa adalah termasuk kejahatan luar biasa, yang mendapat perhatian khusus dari masyarakat dan pemerintah, sehingga perlu dijatuhi hukuman yang membuat efek jera bagi pelakunya.
“Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dan adil sesuai dengan perbuatannya.
“Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Oktober 2012 Nomor: 505/Pid.B/2011/PN.AB, dapat dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dan amar putusan yang selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini.
M E N G A D I L I
“Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
“Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 9 Oktober 2012, Nomor 505/Pid.B/2011/PN.AB, mengenai amar putusannya, sehingga selengkapnya sebagai berikut;
MENGADILI SENDIRI :
1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK J.M.ORAPLEAN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HENDRIK J.M.ORAPLEAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan agar masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa HENDRIK J.M.ORAPLEAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 148.500.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan di lelang untuk menutupi uang pengganti, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.”
Bila melihat rumusan amar putusan diatas, sejatinya menjadi sumir, antara perbedaan “denda” dengan “uang pengganti” yang sama-sama dilekati embel-embel “pengganti kurungan/penjara”. Absurb, serta membingungkan.
Namun yang paling menarik dari kasus ini, upaya banding yang diajukan terdakwa justru berbuah pahit dan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Perlu dipahami oleh setiap terpidana, tidak selamanya upaya hukum dalam kasus pemidanaan akan ditafsirkan memihak kepada pihak yang mengajukan banding ataupun kasasi.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan