Pidana Kegiatan Penambangan Tanpa Izin dari Pemerintah

LEGAL OPINION
Question: Adakah resiko pidana bila melakukan kegiatan penambangan tanpa izin?
Brief Answer: Terdapat ancaman pidana penjara bagi pelaku usaha pertambangan tanpa izin, tidak terkecuali pertambangan rakyat, maupun usaha pertambangan khusus seperti penampungan dan pengangkutannya.
PEMBAHASAN:
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 158 merumuskan:
“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Dalam putusan Pengadilan Negeri Magetan perkara pidana register Nomor 44/Pid.Sus/2015/PN.MGT tanggal 4 Mei 2015, dimana dalam dakwaannya Jaksa Penuntut menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Terdakwa memiliki Ijin Usaha Pertambangan namun sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 2012, melakukan usaha pertambangan dengan cara melakukan pengerukan dibukit dengan menggunakan excavator, kemudian dari hasil pengerukan tersebut terdakwa memperoleh/mendapatkan hasil berupa mineral berbentuk batu, pasir dan brongkol, selanjutnya terdakwa menjual batu, pasir dan brongkol tersebut kepada masyarakat setempat.
Setelah usaha penambangan tersebut berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Magetan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa tidak dapat menunjukkan Ijin Usaha Pertambangan.
Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, pengertian Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, ekplorasi, studi kelayaan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
Berdasarkan Pasal 34 UU No. 4 Tahun 2009 dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:
a. Mineral radio aktif;
b. Mineral logam;
c. Mineral bukan logam;
d. Batuan;
e. Batubara.
Izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 adalah izin usaha pertambangan (IUP), Izin pertambangan rakyat (IPR) atau izin pertambangan khusus (IUPK) adapun untuk kegiatan penampungan, pemanfaatan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, penjualan hasil tambang sesuai Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 wajib dimiliki izin khusus penjualan dan pengangkutan. Sementara izin khusus pengelolaan dan pemurnian diatur dalam Pasal 36 PP No. 23 Tahun 2010.
Terdakwa pernah mengajukan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ke KPPT Magetan, namun KPPT tidak mengabulkan pengajuan IUP yang diajukan oleh Terdakwa karena adanya surat dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara dan surat edaran dari Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur serta surat dari Bupati Kabupaten Magetan tentang Penghentian Sementara Penerbitan IUP baru sampai ditetapkan Wilayah pertambangan.
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menimbang hal-hal yang memberatkan terdakwa, yakni:
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memerangi illegal mining;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi dapat merusak sumber daya alam.
Terhadap tuntutan Jaksa, pengadilan kemudian membuat amar putusan sebagai berikut:
M E N G A D I L I:
1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Bin PODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan, IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus)”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepertiganya dari pidana yang dijatuhkan.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

[IKLAN] Butuh & Mencari Souvenir Resepsi Pertunangan / Pernikahan? KLIK GAMBAR Temukan Koleksi

Souvenir Impor untuk Resepsi Pernikahan dari Thailand

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Memukau dengan Harga Terjangkau [KLIK GAMBAR Lihat Koleksi]

KLIK GAMBAR untuk menemukan koleksi asesoris dengan harga terjangkau namun berkualitas, toko online anting Jakarta