Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Bahasa Hukum Tidak dapat Diasumsikan telah Sempurna

ARTIKEL HUKUM
Bahasa memiliki keterbatasannya sendiri, baik bahasa dalam komunikasi lisan/verbal/isyarat maupun komunikasi tertulis. Tak ada bahasa yang sempurna, sehingga tiada pula wadah komunikasi yang dapat diasumsikan telah sempurna sejak semula.
Sebaik apapun bahasa tertulis, terdapat satu elemen yang teralienasi tanpa terhindarkan, yakni gestur atau bahasa tubuh sang penutur. Dalam hasil sebuah penelitian, disebutkan bahwasannya bahasa tubuh menyumbang komunikasi verbal yang efektif dan signifikan terlebih bagi mereka yang merupakan tipe manusia yang lebih dominan menangkap gambaran atau menerjemahkan dunia luarnya lewat penglihatan (tipe visual).
Dalam ilmu psikologi, dikenal setidaknya tiga jenis tipe manusia. Mereka yang lebih dominan dengan indera pendengaran mereka, akan cukup sukar memahami komunikasi non verbal. Sebaliknya, mereka yang dominan tipe kinestetik, lebih mudah memahami bahasa verbal yang disertai gestur sang pembicara.
Hukum yang notabene tulisan diatas kertas, secara lebih mengerikan, mengedepankan aturan tertulis yang mengatur para manusia hidup, yang penuh dengan dinamika yang besar kemungkinan belum terpikirkan oleh regulator pembentuknya.
Apakah artinya zaman hendak di-rem kemajuannya oleh produk hukum yang ketinggalan zaman?
Keterbatasan bahasa bahkan sudah “separuh resmi” menjelma komoditas, yang dimainkan dan digunakan secara apik dalam kemasan penuh tragedi oleh kalangan konsultan hukum, pejabat, jaksa, hakim, maupun pengacara, tidak terkecuali oleh seorang terdakwa. Orang awam hanya disisakan “gigit jari”, praktis tersisihkan dan hanya menjadi penonton atau pasar belaka.
Contoh, ketika seorang pengacara hendak mem-photo dengan kamera suatu surat kuasa milik pengacara lawan, pihak panitera pengadilan melarang, dengan alasan tak ada aturan yang membolehkan surat kuasa di-foto. Mereka juga berkilah, bahwa aturan perdata produk kolonial Hindia Belanda ini saat dahulu kala belum ada barang semacam kamera digital.
Anehnya, sang panitera sehari-hari mengerjakan berkas perkara menggunakan laptop, yang notabene tak ada pernyataan dibolehkan untuk menggunakan laptor dalam hukum acara perdata yang saat ini masih dipakai di Indonesia. Saat Hindia Belanda menjejakkan kaki di Bumi Pertiwi, belum dikenal alat canggih bernama komputer.
Bahasa memiliki keterbatasan, karena tak ada bahasa yang sempurna. Tidak terkecuali bahasa hukum, tiada yang dapat diasumsikan telah sempurna. Adalah Hakim Konstitusi maupun Hakim Agung yang berbahaya yang menganggap tiada aturan normatif hukum yang tidak multitafsir.
Sebuah aturan tertulis, selalu memiliki karakter biasnya sendiri, karena memang bahasa tertulis juga tidak sempurna. Sebuah klausul hukum selalu mengandung dua jenis penafsiran secara laten inheren, yakni dapat diinterpretasi secara luas dan sebaliknya, juga disaat bersamaan dapat ditafsirkan secara sempit. Tergantung kepentingan orang yang memutus.
Contoh, konstitusi yang sama di Amerika Serikat, ketika dibaca dan dimaknai oleh seorang Hakim Agung pada suatu zaman, ditafsirkan sebagai larangan untuk hukuman mati. Ketika zaman berganti, dan sang Hakim Agung yang menafsirkan kemudian diganti oleh Hakim Agung baru, konstitusi yang sama, masih dengan rumusan redaksional pasal yang sama, dibaca dan dimaknai sebagai kebolehan untuk hukuman mati.
Dua sudut pandang melahirkan dua gambaran dan pemahaman yang berbeda, meski objeknya sama, hukumnya sama. Terlebih bila seseorang memakai kacamata legalistis atau yang lebih bebas menafsirkan, berbeda pula pendapat dan pendiriannya, meski aturan hukumnya sama. Tiga sarjana hukum berdebat, lahir empat jenis penafsiran.
Hukum itu sendiri notabene benda mati, bisu. Sama dungunya dengan batu kali yang teronggok di sungai. Namun kaum manusia selama beribu-ribu tahun telah dibuat heboh olehnya, berbagai bencana kemanusiaan terjadi.
Inilah dagelan dunia hukum.
Sebagai ilustrasi, betapa “gilanya” aturan hukum, ialah perdebatan klise perihal asas legalitas: bila tak diatur suatu larangan, berarti merupakan suatu kebolehan. Jika tak dilarang, berarti boleh, katanya.
Namun benarkah demikian?
Adalah bagi sudut pandang pihak lain, adalah sah-sah saja justru berpendapat: Apa dasar hukumnya perbuatan tersebut dilakukan, memang adakah aturan yang membolehkan itu untuk dilakukan?
Lihat, bukankah hukum demikian membingungkan? Rancu, ambigu, bias, dan membuat frustasi siapapun warga negara yang diikatnya.
Jangankan masyarakat umum yang awam hukum, sarjana hukum pun kerap dibuat heran oleh “ulah” hukum tertulis ini. Padahal, katanya, hukum adalah ilmu tentang prediksi. Namun apa yang dapat diprediksi bila disaat bersamaan hukum menyimpan bahaya laten berupa cacat alias tidak sempurnanya bahasa komunikasi sebagai kodrat bahasa, terutama bahasa tertulis.
Bahasa tertulis sama cacatnya dengan bahasa isyarat.
Tanpa dasar hukum suatu perbuatan kita lakukan, kita dipersalahkan. Namun disaat bersamaan hukum menganut standar ganda yang menyatakan, selama tidak dilarang maka artinya suatu kebolehan.
Jadi mana yang sebetulnya boleh dan mana yang dilarang? Perdebatan ini terus berdialektika, sejak dahulu kala hingga saat ini. Penulis skeptis satu abad mendatang masalah ini akan dapat dicarikan solusi. Aturan hukum telah dibuat demikian masifnya, dengan harapan dapat menutupi kelemahan aturan tertulis. Namun justru kemudian membuka masalah baru lainnya.
Hidup di tengah rimba belantara hukum, bagai meraba-raba. Pernyataan penulis bukan eufemisme, bukan pula suatu istilah melankolis, tapi fakta di lapangan. Meraba-raba. Terkadang harus terbentur dahulu, sebelum tahu benar bahwa suatu perbuatan lebih baik dihindari.
Oleh karenanya, belajar dari pengalaman, tetap lebih baik. Oleh karenanya juga, sistem pembelajaran versi case study ala sistem keluarga hukum Anglo Saxon / common law, jauh lebih efektif dan lebih efesien ketimbang sistem keluar hukum Eropa Kontinental.
Seorang hakim yang berkuasa untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan uji materiil dari masyarakat, adalah menjadi musuh bersama rakyat ketika ia memiliki prinsip “destruktif”: bahwasannya suatu aturan hukum sudah sangat jelas “dari sananya”.
Contoh, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pengusaha harus memperlakukan pekerjanya secara tanpa diskriminasi.
Apakah klausa “tanpa diskriminasi” diatas adalah telah jelas? Benar-benar jelas sejelas-jelasnya?
Yakin?
Hanya seorang hakim pemalas yang berasumsi demikian.
Dalam rezim UU Ketenagakerjaan, diadopsi standar ganda yang bernama pekerja kontrak, pekerja harian, pekerja borongan, pekerja tetap, dsb. Masing-masing diperlakukan berbeda, hak berbeda, dan perlindungan hukum berbeda, meski tanggung jawab dan bobot kerja mereka bisa jadi sama satu sama lain. Hanya kemasannya saja yang berbeda. Apalah bedanya pekerja outsourcing dengan pekerja tetap? Ini merupakan pembodohan pemerintah terhadap warga negaranya.
Dimana letak “tanpa diskriminasi” sebagaimana dinyatakan undang-undang tersebut bila disaat bersamaan rezim undang-undang bersangkutan mengadopsi standar ganda?
Lihat ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa Sertifikat sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah memiliki kapasitas pembuktian kepemilikan yang “kuat”. Apakah frasa “kuat” tersebut lantas dapat diartikan telah memberi perlindungan hukum serta kepastian bagi para pemegangnya?
Kemudian terbitlah regulasi separuh “sinting” yang bernama Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang gaibnya, mengamputasi produk hukum bernama undang-undang.
Peraturan Pemerintah ini menyatakan, betul bahwa sertifikat hak atas tanah adalah “kuat”, tapi tidak “mutlak”. Artinya, masih boleh dibatalkan.
Dalam praktik, pejabat Kantor Pertanahan kerap berkelit lebih menghebat lagi: benar jika sertifikat telah berumur lebih dari 5 (lima) tahun akan menjadi “mutlak” kekuatan pembuktiannya. Tapi tidak “sempurna”.
Bahasa hukum tidak sempurna, oleh sebab itu rawan dipelintir, terutama oleh oknum yang berkepentingan, hendak mencari aman, atau bahkan menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang.
Mereka-mereka yang tidak bertanggung-jawab sangat peka terhadap hal ini, untuk kemudian memanfaatkan kelemahan hukum tertulis untuk dijadikan barang komoditas jualan.
Jualan hukum.
Seorang terpidana dihukum sanksi pidana berupa denda. Korbannya besorak: “Horeee, akhirnya dihukum juga si brengsek itu.”
Tapi ia lupa, sanksi pidana denda ini oleh pelaku kemudian dibayarkan dari uang penggelapan yang ia dapatkan dari sang korban. Artinya, si korban mensubsidi sang pelaku.
Bagaimana, Anda sudah merasa frustasi?
Sama.
Hukum terkadang membodohi warga negara yang menjadi pengemban hukum. Lihatlah bagaimana Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan telah diuji materiil tanpa berkesudahan. Tidak terhitung lagi pasal demi pasal dipereteli. Masih akan menyusul beberapa uji materiel terhadap undang-undang tersebut tahun ini.
Sejatinya setiap pasal dalam produk hukum dapat dan berpotensi diuji materiil. Mengapa? Karena memang tiada yang sudah sempurna “sejak dari sananya”.
Dari “orok” sudah bermasalah.
Sekali lagi, adalah berbahaya seorang hakim konstitusi yang berasumsi bahwa suatu aturan hukum sudah sangat jelas. Hanya dua kemungkinan dari hakim jenis ini: matanya rabun karena meski belum uzur benar, atau bisa jadi “buta warna”. Jika sudah demikian, kita hanya dapat mengelus dada dan mengharap keajaiban terjadi.
Seorang pengajar di bangku pendidikan tinggi hukum sempat berpesan pada para peserta didiknya: “Jika dipikir-pikir, hukum itu bukannya pintar, tapi justru bikin sinting.”
Lebih gilanya lagi, sang penutur yang membuat aturan tertulis itu bisa jadi sudah meninggal dunia. Artinya, kita masyarakat modern ini, masih diatur dan meminta petunjuk dari mereka yang telah almarhum.
Jadi, kepada siapa kita hendak bertanya, apa maksud ia membuat aturan “sinting” semacam itu yang kini sudah masa bodoh dengan dunia manusia. Maaf telah membuat para pembaca separuh “sinting” akibat membaca artikel “sinting” ini.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan