Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Akibat Membuka Ruang / Celah Kesalahan

LEGAL OPINION
Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) menyebutkan agar tidak membuka ruang kesalahan. Maksudnya apa?
Brief Answer: Celah ruang kesalahan yang kita buka atau buat sendiri, dapat sewaktu-waktu menjadi bumerang bagi diri kita. Untuk itu, pastikan setiap warga negara menghormati hak-hak warga negara lain, tidak merugikan baik secara moril maupun materiel, serta telah menaati seluruh kaidah hukum negara yang berlaku.
PEMBAHASAN:
Untuk lebih memperjelas, mungkin lewat beberapa ilustrasi berikut akan dapat memberi gambaran. Seorang pemilik rumah membongkar rumahnya hingga kerangka beton dirubuhkan sepenuhnya. Kegiatan tersebut membuat kegaduhan bagi tetangga yang berbatasan dengan rumah yang dibongkar. Alhasil, aktivitas bongkar bangun rumah menimbulkan ketidaknyamanan bagi tetangganya.
Namun, pelaku renovasi rumah tidak pernah sebelumnya mengkomunikasikan rencana ataupun tindakannya pada sang tetangga. Kegiatan roboh dan bangun rumah dilakukan, dan sepanjang itu pula berbagai kerusakan dan kekotoran dialami kediaman sang tetangga.
Merasa dizolimi, sang tetangga menegur aktivitas bongkar bangun yang gaduh menimbulkan kerusakan pada tembok serta property milik sang tetangga ini. Namun tetap saja yang pelaku bongkar bangun rumah bersikap masak bodoh, bahkan dengan arogan bersikap menjadi-jadi.
Kesalahan pertama telah diciptakan sendiri oleh sang pelaku: rencana hingga aktivitas bongkar bangun rumah dilakukan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan dan tanpa seizin dari sang tetangga.
Kesalahan kedua yang terjadi: sang pelaku bongkar bangun rumah tidak memiliki Izin Mendirikan bangunan (IMB). Namun, sang pelaku merasa hebat, merasa selalu benar, merasa tidak tersentuh hukum, kebal oleh kekuatan materi yang dimilikinya, alhasil terus melakukan bongkar bangun dengan sikap pongahnya.
Sang tetangga hanya mampu bersikap pasrah menghadapi arogansi pelaku bongkar muat yang semakin besar kepala. Sang tetangga mencoba melaporkan kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Daerah setempat, namun tidak ditanggapi sebagaimana mestinya. Kultur aparatur birokrasi pegawai negeri di Indonesia masih bersifat “makan gaji buta”, alias digaji hanya untuk memeras dan memungli warga pembayar pajak yang seharusnya mereka layani.
Bukan hanya terjadi kesalahan kedua, namun pelaku kesalahan pun menjadi berganda: sang pelaku bongkar muat, sekaligus tersangkut pula sikap abai atau absennya peran negara dalam memberi perlindungan terhadap warga negaranya.
Jika sang tetangga berkonsultasi kepada seorang sarjana hukum: Apakah bisa sang pelaku bongkar bangun rumah tersebut digugat?
Jawabnya: Bisa, dan dipastikan menang, bila mengingat fakta hukum yang terjadi lengkap dengan dua kesalahan yang tak dapat lagi dipungkiri sebagaimana telah diurai diatas.
Struktur gugatan yang kemudian disusun, ialah menjadikan pihak sang pelaku bongkar-bangun rumah sebagai tergugat, disertakan pula pihak Pemda cq. Dinas Perumahan dan Pemukiman, karena telah lalai menjalankan tugas amanat dan perannya menertibkan serta untuk memberi perlindungan disamping pengayoman bagi warga negaranya.
Bila pengadilan mendapati fakta hukum, bahwa: aktivitas terjadi tanpa komunikasi apapun terhadap para tetangganya, juga tanpa mengantungi IMB, maka sang pelaku bongkar-bangun tak lagi dapat berkelit. Perbuatan melawan hukum bukan hanya merupakan jenis pelanggaran hukum keperdataan yang bersifat materiel semata, kerugian moril seperti kegaduhan yang menimbulkan hilangnya kedamaian dan ketenangan hidup, dapat diminta sebentuk ganti-rugi kepada pengadilan. Bongkar bangun rumah bukanlah urusan sepele semacam renovasi belaka. Disini terjadi pengabaian komunikasi etis serta sikap congkak yang merasa kebal hukum.
Pelaku pelanggar kedua, tidak lain ialah pihak Pemda cq. Dinas Perumahan dan Pemukiman itu sendiri, yang karena lalai dan abai, dapat dihukum untuk diperintahkan agar memerintahkan pembongkaran secara paksa bangunan ilegal tersebut. Bahkan Penggugat dapat meminta majelis hakim agar melarang “pemutihan” proses pembangunan secara melawan hukum tersebut. Kemenangan semacam ini sudah dapat diprediksi akan dikabulkan oleh Majelis Hakim.
Karena pihak tergugat itu sendiri yang membuka ruang kesalahan—Inilah salah satu kelebihan utama hidup di negara hukum. Masalahnya, ialah kembali pada perihal penegakan hukum, apakah konsisten atau tidak ditegakkan oleh aparatur yang berwenang. Itu yang menjadi masalah utama, yakni budaya hukum yang sakit.
Sekadar memberi gambaran contoh lain, sebagaimana kerap SHIETRA & PARTNERS jumpai dalam praktik, ialah sebuah grub usaha yang memekerjakan seorang / para pegawainya pada berbagai anak usaha miliknya, bahkan tak jarang terjadi dibebankan tanggung jawab untuk puluhan anak usaha miliknya, sementara sang pegawai hanya tercatat dan mendapat upah dari satu badan hukum perseroan terbatas.
Praktik pemerasan sumber daya manusia seperti contoh kasus diatas, marak terjadi, akibat lemahnya pengawasan Dinas Tenaga Kerja. Pada prinsipnya, satu badan hukum adalah satu entitas hukum yang berdiri sendiri, sehingga karyawan pada badan hukum tersebut berhak menolak bila diberi tanggung jawab untuk berbagai badan hukum lainnya. Grub usaha bukanlah badan hukum.
Karyawan / pegawai yang menolak untuk dibeban-tugaskan secara tidak manusia demikian, diancam akan dipecat bila tak menuruti perintah pemilik sang grub usaha. Ketika dirinya benar-benar di-putus hubungan kerja (PHK), dengan alasan melawan perintah atasan, maka sang pekerja/buruh berhak menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan kompensasi sebesar 2 (dua) kali ketentuan pesangon normal—hal ini sudah dapat diprediksi sebagai sebentuk kepastian putusan lembaga pengadilan atas sengketa hubungan industrial dengan karakter jenis eksploitasi sumber daya manusia tersebut.
Atau, pada contoh lain, pihak pengusaha dengan seenaknya memutasi karyawannya dari satu badan hukum ke badan hukum lain, dengan alasan: masih satu grub usaha. Perbuatan sewenang-wenang demikian, menimbulkan hak bagi pekerja yang berkeberatan dimutasi untuk menggugat dan meminta pesangon 2 (dua) kali ketentuan normal. Hal ini sudah dapat diprediksi sebagai suatu kepastian hukum yang timbul akibat perbuatan sewenang-wenang yang tidak dilandasi kesepakatan maupun itikad baik dari pihak pengusaha.
Selama suatu pihak membuka ruang kesalahan, tidak dapat pula pihak tersebut meminta pertanggungjawaban pihak lain ketika pihak lain kemudian turut melakukan kesalahan sebagai reaksinya. Asas resiprositas/resiprokal berlaku dalam setiap sendi negara berhukum.
Contoh, dua pihak saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan kontraktual. Ketika satu pihak sebagai pengguna jasa, tak juga membayar sejumlah biaya atas jasa layanan sebagaimana disepakati sebelumnya, maka tak menimbulkan kewajiban apapun bagi pihak pemberi layanan jasa untuk merahasiakan data terkait sang klien. Sang klien selaku pengguna jasa yang wanprestasi, tak dapat menggugat sang pemberi jasa dengan alasan telah membocorkan rahasia dirinya. Ruang kesalahan yang dibuka dan diciptakan sendiri, sejatinya menutup hak dirinya untuk menuntut prestasi ataupun penghormatan dari pihak lain. Bahkan dapat disebutkan sebagai menutup haknya sendiri untuk mengajukan gugatan, karena sama artinya akan membuka “aib/borok” dirinya sendiri.
Warga negara yang baik hendaknya saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing satu sama lain. Warga negara yang baik menyadari, bahkan bukan hanya dirinya yang berhak atas hidup yang baik, namun setiap warga negara berhak atas hidup yang baik pula sebagaimana dirinya sendiri berekspektasi untuk memiliki hidup yang baik.
Seorang pemilik tempat usaha, tidaklah dilarang berusaha, sepanjang usahanya tidak mengganggu ataupun merugikan pengguna jalan, penduduk setempat, ataupun pihak lainnya yang terkait kegiatan usaha tersebut.
Alangkah indahnya SHIETRA & PARTNERS mengutip ketentuan yang tercantum dalam ketentuan UUD RI 1945 berikut guna sebagai pengingat kembali bagi kita untuk bersikap mawas diri, menghindari diri dari membuat / membuka celah kesalahan. Hendaknya kita tidak lagi mengagungkan hak asasi manusia yang telah cenderung kebla-blasan, namun kewajiban asasi manusia, sebagaimana tersirat dalam kaidah berikut dibawah ini:
Pasal 28J UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945
1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokaratis.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan