HAK ATAS TANAH BAGI PEDAGANG KAKI LIMA, YANG DAPAT DIJADIKAN AGUNAN FASILITAS KREDIT

LEGAL OPINION
Question: Kami sebagai perbankan, mendapati pemohon fasilitas kredit. Yang agak mengherankan, calon debitor ini memberikan kami agunan berupa sertifikat hak guna bangunan atas tanah, namun yang tidak lazim ialah SHGB tersebut hanya memiliki masa berlaku 5 tahun. Bukankah SHGB masa berlakunya 30 tahun?
Brief Answer: Kemungkinan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut diberikan kepada masyarakat pedagang kecil oleh otoritas dibidang pertanahan, namun SHGB tersebut sah dapat diikat sebagai jaminan kebendaan dengan dibebani hak tanggungan. Hanya saja, SHGB bagi PKL dengan jangka masa berlaku 5 tahun, adalah SHGB bagi PKl diatas “lokasi sementara”, yang tidak dapat diperpanjang dan tidak dapat diperbaharui, sehingga hanya cocok bagi agunan fasilitas kredit jangka pendek.
PEMBAHASAN:
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG
PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati suatu Hak atas Tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara.
2. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
3. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL.
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pasal 3
(1) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilakukan di atas:
a. Tanah Negara;
b. Tanah Hak Pengelolaan;
C. Tanah Kas Desa atau nama lain yang sejenis;
d. tanah yang terdaftar sebagai aset Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
e. tanah lainnya, yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
(2) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada lokasi binaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peruntukannya, terdiri dan:
a. lokasi permanen; clan
b. lokasi sementara.
Pasal 4
(1) Dalam hal lokasi penataan dan pemberdayaan PKL ditetapkan di atas Tanah Negara atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan lokasi permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dapat diberikan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang serta diperbaharui.
(2) Tanah yang dapat diberikan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk luas sampai dengan 100 (seratus) meter persegi.
(3) Dalam hal Hak Milik diberikan di atas tanah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh pemegang Hak Pengelolaan.
(4) Perpanjangan dan pembaharuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
(1) Dalam hal lokasi penataan dan pemberdayaan PKL ditetapkan di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan merupakan lokasi sementara sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dapat diberikan Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. [Note SHIETRA & PARTNERS: tidak tercantum keterangan bahwa HGB diatas “lokasi sementara” ini dapat diperpanjang ataupun diperbaharui seperti halnya PKL diatas “lokasi permanen”.]
(2) Tanah yang dapat diberikan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk luas sampai dengan 100 (seratus) meter.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Hak Guna Bangunan hapus dan tanah dikuasai langsung oleh Negara atau pemegang hak atas tanah.
(4) Dalam hal Hak Guna Bangunan hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PKL yang bersangkutan tidak dapat menuntut ganti kerugian atau tuntutan dalam bentuk lainnya.
Pasal 6
(1) Pemberian Hak Milik atau Hak Guna Bangunan untuk PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dilakukan secara langsung atau melalui Koperasi PKL.
(2) Pemberian Hak Milik atau Hak Guna Bangunan untuk PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3a) Dalam hal Hak Guna Bangunan untuk PKL diberikan di atas Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Kas Desa atau nama lain yang sejenis, atau tanah yang terdaftar sebagai aset Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, diberikan berdasarkan perjanjian tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberian Hak Milik atau Hak Guna Bangunan untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku tanah dan sertipikat.
Pasal 7
(1) Hak Milik atau Hak Guna Bangunan untuk PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.
(2) Hak Guna Bangunan untuk PKL yang diberikan diatas Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Kas Desa atau nama lain yang sejenis, atau tanah yang terdaftar sebagai aset Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan, dengan persetujuan tertulis dan pemegang hak.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

[IKLAN] Butuh & Mencari Souvenir Resepsi Pertunangan / Pernikahan? KLIK GAMBAR Temukan Koleksi

Souvenir Impor untuk Resepsi Pernikahan dari Thailand

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Memukau dengan Harga Terjangkau [KLIK GAMBAR Lihat Koleksi]

KLIK GAMBAR untuk menemukan koleksi asesoris dengan harga terjangkau namun berkualitas, toko online anting Jakarta