LAHAN HGU TERBAKAR DICABUT HAK ATAS TANAHNYA

LEGAL OPINION
Question: Apakah terdapat ancaman sanksi perdata bila Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan kami terbakar?
Brief Answer: Pemegang SHGU memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan dalam teritori HGU, serta terancam dicabutnya hak atas tanah tersebut. Atas lahan HGU yang terbakar:
a. apabila kurang dari atau sama dengan 50 % (lima puluh persen) dari luas lahan, maka HGU dibatalkan seluas lahan yang terbakar; atau
b. apabila lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari luas lahan, maka pemegang HGU membayar melalui kas Negara ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000;- (satu miliar Rupiah) per hektar lahan yang terbakar, atau dibatalkan seluruh Hak Guna Usaha atau Hak Pakainya.
PEMBAHASAN:
Dalam praktik, dapat dijumpai berbagai pemegang hak atas tanah SHGU yang secara sengaja maupun karena lalainya, tidak menjaga dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang hak atas tanah sehingga lahannya rusak atau terbakar.
Terdapat beberapa pengaturan penting terkait HGU dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan Atau Pembatalan Hak Guna Usaha Atau Hak Pakai Pada Lahan Yang Terbakar, antara lain:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati sesuatu hak atas tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
2. Hak Guna Usaha ataupun Hak Pakai adalah Hak Guna Usaha atau Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang merupakan kewenangan yang timbul dari hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan tanah, khususnya dengan peruntukan pertanian, peternakan, dan perikanan yang dimiliki oleh Badan Hukum.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria / pertanahan dan Tata Ruang.
Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap pelepasan atau pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, akibat lahan yang terbakar.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pada lahan yang terbakar, yang dilepaskan atau dibatalkan, menjadi Tanah Negara.
Pasal 3
Selain kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, setiap pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai juga mempunyai kewajiban untuk:
a. memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan, menyediakan sumber daya air dan melakukan tindakan pencegahan, membuat pusat krisis pemadaman dan penanganan setelah kebakaran di lahan tanah yang diberikan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai termasuk pada lahan masyarakat sekitar;
c. melakukan tata kelola air secara baik dan benar untuk menjaga lahan gambut tetap basah dan tidak mudah terbakar;
d. melakukan pembukaan lahan dan pekarangan yang tidak menimbulkan bencana atau kerugian secara materiil dan sosiologis terhadap Negara;
e. membangun serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam lahan tersebut;
f. memfasilitasi monitoring terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
g. menanggung segala akibat yang timbul karena pemberian Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, termasuk tidak terpenuhinya kewajiban yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e atas tindakan penguasaan tanah serta penggunaan dan pemanfaatannya.
Pasal 4
Terhadap lahan yang terbakar:
a. dalam hal masih pada tahap pengajuan permohonan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, maka pengajuan permohonan ditunda sampai diselesaikan penanganannya; atau
b. dalam hal sudah terdapat Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, maka pada lahan yang terbakar dimaksud haknya dilepaskan oleh pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, atau dibatalkan Hak Guna Usaha atau Hak Pakainya.
Pasal 5
Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada lahan yang terbakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dengan ketentuan:
a. apabila kurang dari atau sama dengan 50 % (lima puluh persen) dari luas lahan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, maka Hak Guna Usaha atau Hak Pakai dilepaskan oleh pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, atau dibatalkan seluas lahan yang terbakar; atau
b. apabila lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari luas lahan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, maka pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai membayar melalui kas Negara ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000;- (satu miliar Rupiah) per hektar lahan yang terbakar atau dibatalkan seluruh Hak Guna Usaha atau Hak Pakainya.
Pasal 6
Pada lahan yang terbakar yang terdapat Hak Guna Usaha atau Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan:
a. identifikasi dan inventarisasi;
b. tinjauan lapangan/verifikasi;
c. pengkajian;
d. pemberitahuan; dan
e. pelepasan dan pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai.
Pasal 10
(1) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setelah menerima laporan hasil kajian, melakukan:
a. dalam hal tidak adanya pelanggaran terhadap kewajiban pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai dan/atau tidak terdapat unsur kesengajaan yang menimbulkan kebakaran lahan yang dilakukan oleh pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), pelepasan atau pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai diproses lebih lanjut.
b. dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai dan/atau terdapat unsur kesengajaan yang menimbulkan kebakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional:
1. menyampaikan pemberitahuan kepada pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai mengenai pelanggaran tersebut; dan
2. meminta kepada pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai untuk melepaskan sebagian maupun keseluruhan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai dan mengembalikan tanahnya kepada Negara.
(2) Pemberitahuan kepada pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditembuskan kepada Menteri.
Pasal 11
(1) Dalam hal pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai bersedia untuk melepaskan atau mengembalikan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai kepada Negara, maka tata cara pelepasan hak dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan, keberatan untuk melepaskan atau mengembalikan tanahnya kepada Negara, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional mengajukan usulan pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai kepada Menteri.
(3) Setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menetapkan diterima atau ditolak usulan pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai dimaksud.
(4) Dalam hal Menteri menerima usulan pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, maka diterbitkan Keputusan pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai.
(5) Dalam hal usulan pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai ditolak, maka Menteri mengembalikan dokumen usulan pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional disertai dengan rekomendasi bagi pemegang Hak Guna Usaha atau Hak Pakai untuk memanfaatkan, menggunakan, dan menjaga tanah agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak menimbulkan kerugian.
Pasal 12
(1) Tanah yang telah dilepaskan atau dibatalkan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4), tanahnya menjadi Tanah Negara.
(2) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.
Pasal 13
Pemanfaatan dan penggunakan tanah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dialokasikan secara nasional untuk kepentingan masyarakat dan Negara melalui:
a. reforma agraria;
b. program strategis negara; dan/atau
c. cadangan negara lainnya.
Hak selalu diiringi dengan pembebanan kewajiban, oleh sebab itu pemegang HGU memiliki tanggung jawab hukum baik terhadap Negara maupun terhadap warga masyarakat.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

[IKLAN] Butuh & Mencari Souvenir Resepsi Pertunangan / Pernikahan? KLIK GAMBAR Temukan Koleksi

Souvenir Impor untuk Resepsi Pernikahan dari Thailand

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Memukau dengan Harga Terjangkau [KLIK GAMBAR Lihat Koleksi]

KLIK GAMBAR untuk menemukan koleksi asesoris dengan harga terjangkau namun berkualitas, toko online anting Jakarta