Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Menggugat agar Diizinkan Pensiun, Tanpa Disertakan Program Jaminan Hari Tua maka Pekerja Berhak atas Pesangon Dua Kali Ketentuan

LEGAL OPINION
Question: Saudara kami sedang menghadapi masalah pelik. Dirinya terbilang sudah sangat lanjut usia, namun pihak pengusaha belum juga mau membuat keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) usia pensiun yang kelihatannya memang disengaja untuk tidak memberi saudara kami pesangon yang memang sudah menjadi haknya. Apa yang bisa saudara kami atau kami lakukan agar beliau dapat dinyatakan pensiun disertai kompensasi pesangon? Lebih rumit lagi, karena saudara kami selama puluhan tahun bekerja pada pengusaha tersebut sama sekali tidak disertakan pada program jaminan hari tua maupun pensiun. Sebenarnya apakah ada aturan hukum mengenai kapan seorang pegawai swasta wajib dinyatakan pensiun?
Brief Answer: Sistem hubungan ketenagakerjaan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Swasta agak berbeda. Sistem pensiun dalam hubungan kerja Pegawai Swasta dilandasi kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Ketika baik Peraturan Perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama tidak mengatur hal tersebut secara spesifik, maka ketentuan pensiun mengenai batas umur pensiun PNS dapat diterapkan secara analogi ketika pekerja hendak pensiun.
Bila pengusaha tidak bersedia memutus hubungan kerja, pekerja yang telah lanjut usia dapat mengajukan gugatan terhadap pemberi kerja ke hadapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) agar dinyatakan “putus” hubungan kerja saat putusan dibacakan hakim disertai hak-hak normatifnya.
Yang perlu dipahami, baik oleh pihak pengusaha maupun pekerja, ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur, dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan.
PEMBAHASAN:
Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya sengketa hubungan industrial register Nomor 37/G/2016/PHI Sby tanggal 13 Juni 2016, antara:
- SUPARNO alias GIMIN, sebagai Penggugat; melawan
- PT LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk Unit II, sebagai Tergugat.
Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 1976 sebagai tenaga Teknik, sementara Penggugat lahir tahun 1952 sehingga sudah sangat wajar apabila kondisi kesehatan sangat menurun dikarenakan usia yang sudah lanjut dan banyaknya tenaga yang telah di-forsir puluhan tahun untuk mengabdi bagi Perusahaan Tergugat.
Dengan menurunnya daya tahan tubuh, lemahnya tenaga, kurangnya pendengaran, dan yang paling menjadi masalah adalah kurangnya daya penglihatan, sehingga berakibat seringnya yang bersangkutan mengalami kecelakaan terutama pada waktu berkendara di jalan raya sebagaimana pada tahun 2015 pernah mengalami 2 (dua) kali kecelakaan.
Sebenarnya kondisi penggugat sudah diketahui oleh pihak Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak lagi diberi tugas khusus dan pekerjaan yang semula dipercayakan oleh penggugat atau sudah diserahkan kepada pekerja/buruh yang lain.
Melihat usia penggugat sudah hampir 64 tahun dan mengabdi bagi perusahaan selama 40 tahun sehingga wajar dan manusiawi apabila yang bersangkutan hendak istirahat untuk rmenikmati hasil jerih payahnya selama puluhan tahun bekerja.
Mengingat kondisi penggugat yang sekiranya sudah tidak memungkinkan untuk dipaksakan bekerja maka demi menjaga keselamatan jiwa dan keamanan perusahaan serta untuk menghindiri hal-hal yang tidak diinginkan atau kejadian yang lebih fatal maka Penggugat memohon kepada Pimpinan Perusahaan untuk Pensiun.
Pada akhir tahun 2015 Penggugat lewat Serikat Pekerja mengajukan permohonan pensiun kepada Tergugat akan tetapi tidak mendapat tanggapan. Karena sudah dua kali mengajukan Permohonan perundingan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat, maka Penggugat mengajukan Permohonan Percatatan Perselisihan Hubungan Industrial ke hadapan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kab. Sidoarjo.
Setelah dilakukan mediasi selanjutnya Disnaker menerbitkan anjuran, yang berbunyi sebagai berikut:
1. Pengusaha PT.Langgeng Makmur Industri Tbk dan Pekerja (Sdr. Suparno), agar sepakat mengakhiri hubungan kerja karena memasuki usia pensiun terhitung mulai 31 Januari 2016;
2. Atas Pengakhiran Hubungan kerja Sebagaimana Point 1 (satu) di atas pengusaha PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk agar membayar Hak Hak pekerja (Sdr. Suparno), sebagaimana ketentuan pasal 167 ayat 5 Undang-undang no.13 tahun 2003;
3. Pengusaha PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk dan pekerja (Sdr.Suparno) agar memberikan jawaban atas anjuran selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima anjuran ini;
4. Apabila Kedua belah pihak menyetujui anjuran tertulis, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak anjuran tertulis disetujui, para pihak menghadap mediator Hubungan Industrial untuk dibuatkan perjanjian bersama;
5. Apabila para pihak tidak memberikan jawaban dalam batas waktu tersebut di atas, dianggap menolak anjuran, dan para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian Perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya.
Penggugat menerima isi anjuran tetapi Tergugat menolak Anjuran. Adapun bantahan pihak Tergugat, meski agak terdengar “kelewatan”:
- Tergugat menolak kalau kondisi kesehatan Penggugat menurun, karena Tegugat menyaksikan sendiri kalau Penggugat setiap hari masuk kerja dan menjalankan pekerjaanya dengan baik tanpa ada kendala, walaupun dibantu oleh beberapa orang anak buahnya dibagian teknik dan Penggugat masih sangat dibutuhkan keahliannya;
- Tergugat menyatakan menolak keinginan Penggugat untuk pensiun karena masih dibutuhkan keahliannya, dan adalah hak Tergugat untuk memutuskan apakah pekerja ini layak dipensiunkan atau masih dapat dipertahankan untuk bekerja.
Terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum sebelum tiba pada amar putusannya sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat serta keterangan saksi Penggugat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa di perusahaan Tergugat belum ada ketentuan yang mengatur tentang batasan usia pensiun pekerjanya, baik yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun dalam Peraturan Perusahaan (PP);
“Menimbang, bahwa oleh karena batasan usia pensiun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ataupun dalam Peraturan Perusahaan (PP) tersebut, maka ketentuan usia pesiun dapat merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun, yang pada pokoknya mengatur bahwa usia pensiun normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun dan apabila yang bersangkutan tetap dipekerjakan maka paling lama 3 (tiga) tahun setelah usia pensiun tersebut, sehingga batas usia pensiun maksimum menjadi 59 (lima puluh sembilan) tahun;
“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 serta keterangan saksi bernama Ahmad Agus Mustofa dan Zuhdi Ratmoko diperoleh fakta bahwa Penggugat lahir di Sidoarjo pada tanggal 04 Juli 1952, dengan demikian usia Penggugat sampai saat ini 63 tahun 11 bulan dan kondisi fisik Penggugat sudah menurun baik penglihatan maupun pendengarannya;
“Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Penggugat sudah berusia 63 tahun 11 bulan dimana telah melebihi batas maksimum usia pensiun yang ditentukan, serta mengingat kondisi fisik Penggugat sudah menurun, maka merujuk Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Penggugat berhak mengajukan pensiun dari pekerjaannya;
“Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim telah cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut, dengan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena usia pensiun terhitung sejak putusan ini diucapkan, dan mewajibkan Tergugat membayarkan hak Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
“Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hak-hak yang harus diterima Penggugat dengan masa kerja 39 (tiga puluh sembilan) tahun lebih dan upah terakhir sebesar Rp.4.620.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), adalah sebagai berikut :
a) Uang pesangon (UP) 2 x 9 (bulan) x Rp.4.620.000,00 = Rp.83.160.000,00
b) Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 1 x 10 (bulan) x Rp.4.620.000,00 = Rp. 46.200.000,00
c) Uang penggantian hak (UPH) 15 % x Rp.129.360.000,00 = Rp. 19.404.000,00
Total keseluruhan - Rp.148.764.000,00.
 “Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat maupun sanggahan dari Tergugat, yang secara substansial telah tercakup dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, maka tidak perlu diberikan pertimbangan lagi secara khusus dan sendiri-sendiri;
“Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
M E N G A D I L I :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena usia pensiun terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai sebesar Rp.148.764.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan