Buku Tanah yang telah Diikat Sempurna Hak Tanggungan Tidak dapat Dibebani Sita Jaminan oleh Kantor Pertanahan

LEGAL OPINION

Question: Sebagai pemegang jaminan kebendaan berupa hak tanggungan, apakah dapat dibenarkan praktik dalam pengadilan yang membebankan CB (conservatoir beslaag, sita jaminan) terhadap objek yang telah diikat sempurna dengan hak tanggungan maupun jaminan kebendaan lainnya? Hal ini kami pertanyakan, selaku kreditor pemegang jaminan kebendaan yang acapkali teramputasi ketika Kantor Pertanahan mencatat dalam buku tanah adanya CB dan menerima begitu saja berita acara CB oleh pengadilan. Hal demikian dapat menjadi celah hukum bagi debitor nakal dengan sengaja menjadikan dirinya objek gugatan sehingga pengadilan pun meletakkan CB diatas objek yang sebenarnya telah diagunkan kepada kreditor pemegang jaminan kebendaan yang sebelumnya telah diberikan debitor sebagai jaminan hutang.

Kedudukan yang Sama di Hadapan Hukum bagi Warga Negara Keturunan dan Warga Asli Indonesia

Question: Masih terjadi diskriminasi bagi warga negara golongan tertentu, terutama golongan keturunan Tionhua di Indonesia, mulai dari hak untuk memperpanjang Sertifikat tanah HGB yang harus mendapatkan rekomendasi dari gubernur, adanya perbedaan prosedur bagi mereka yang hendak berurusan dengan catatan sipil dan lembaga pemerintah lain. Jika merujuk pada konstitusi, semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Lantas, peraturan apakah yang menjadi dasar pembedaan perlakuan tersebut yang kami rasakan tidak manusiawi selaku warga keturunan?

Harta Bersama Tidak Selamanya Berupa Aset yang Diperoleh selama Perkawinan / Pernikahan

Question: Apakah seluruh harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, maka dengan otomatis akan dikategorikan sebagai harta bersama? Hal tesebut dirasakan kurang adil dalam praktiknya, karena harta yang dibeli saat perkawinan berlangsung bisa jadi diperoleh dari harta bawaan salah satu pihak. Hal ini berdampak dikemudian hari bila terjadi sengketa harta gono-gini maupun sengketa waris. Bisa juga perkawinan berlangsung kurang dari satu tahun, lalu salah satu pihak meninggal, maka apakah adil bila janda / duda tersebut memiliki separuh harta almarhum?

Non Exclusive Jurisdiction Vs. Choise of Forum

LEGAL OPINION

Question: Sebetulnya di pengadilan manakah seseorang berhak untuk mengggugat? Apa juga yang dimaksudkan dengan non exclusive jurisdiction yang biasa terdapat dalam klausul pilihan domisi hukum dan tempat pilihan pengadilan mana yang berwenang mengadili sengketa?

Badan Pertanahan Nasional RI akan Merancang Ketentuan Baru yang Menutup Celah bagi Debitor Nakal, Perlindungan Hukum bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan

_{ARTIKEL HUKUM}

Question: Banyak terjadi penyalahgunaan oleh debitor ketika terhadap agunan yang dahulu diberikan pada kreditor sebagai jaminan bila terjadi kredit macet, namun ketika kredit benar-benar berstatus macet, dan kreditor hendak melakukan lelang eksekusi, debitor justru melakukan gugatan terhadap kreditor-nya sendiri sehingga status hak atas tanah (agunan) oleh kantor pertanahan dinyatakan terblokir. Apakah kreditor pemegang hak tanggungan benar-benar demikian ringkih, ibarat telur di ujung tanduk dimana Sertifikat Hak Tanggungan yang merupakan produk BPN sendiri tidak dapat dipegang kepastian hukumnya?

Dewan Pers Penentu Delik Pidana Umum ataukah Delik Pers

_{LEGAL OPINION}

Question: Sering dikatakan bahwa jurnalis adalah ujung tombak bisnis media. Kepada para jurnalis dan reporternya, media cetak maupun media reportasi elektronik menggantungkan diri untuk mendapatkan sumber yang kredibel, informasi yang berbobot, dan membuat berita terkemas apik serta akurat disamping cepat. Namun, seperti ujung tombak tak berperisai, adakah perlindungan bagi kalangan yang bekerja sebagai peliput berita dari ancaman kekerasan, pemidanaan, hingga perampasan alat peliputan. Sebagaimana kita ketahui, ancaman pidana bersumber dari kegiatan jurnalistik, hal mana merupakan resiko setiap peliput yang tidak dapat dihindari.

Legislasi Otonom, Autonomic Legislation

_{LEGAL OPINION}

Question: Apakah dimungkinkan aturan internal yang dibuat oleh internal suatu organisasi mengikat secara hukum bagi orang-orang dalam lingkungan internal organisasi tersebut?

Pembeli yang Beritikad Baik, Dilindungi oleh Hukum, sehingga Perjanjian Jual-Beli Tidak dapat Dibatalkan, Termasuk bagi Pembeli dalam Konteks Pemenang Lelang

_{LEGAL OPINION}

Question: Apakah risalah lelang dapat dibatalkan? Bagaimana dengan status pemenang lelang dalam suatu lelang eksekusi yang diselenggarakan oleh kantor lelang negara?

Menggugat Tetangga yang Berisik, Polusi Suara adalah Perbuatan Melawan Hukum, Merampas Hak Warga untuk Hidup secara Tenang

_{LEGAL OPINON}

POLUSI SUARA TERMASUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DAPAT DIGUGAT

PERBUATAN MELAWAN HUKUM VS. PERBUATAN MELAWAN UNDANG-UNDANG

Question: Apakah untuk dapat mengajukan gugatan, hanya dapat dilakukan bila tergugat melanggar undang-undang? Bagaimana bila perbuatan buruk tergugat belum diatur dalam undang-undang? Bagaimana dengan seseorang tetangga yang suka melakukan polusi suara alias berisik dengan menjadikan rumah tinggal (daerah pemukiman) kami sebagai pabrik konveksi dengan mesin jahit yang berisik 24 jam atau pabrik furniture dengan bunyi mesin pemotong triplek yang sangat berisik?

Pencabutan Pengaduan / Tuntutan Pidana oleh Korban yang Melampaui Waktu

_{RESTORATIVE JUSTICE}

Question: Apakah korban pelapor penipuan atau penggelapan dalam hukum acara pidana, dimungkinkan untuk menarik/mencabut laporan pengaduannya kembali setiap waktu, dalam arti ketika terdakwa sudah dalam tahap persidangan sekalipun?

Perbedaan Kasasi yang Ditolak & Mengabulkan Permohonan Kasasi Namun Kemudian Hakim Agung Menolak Gugatan

_{LEGAL OPINION}

Putusan Kasasi tidak Selalu Meringankan Hukuman Terpidana Meski Menerima Permohonan Kasasi Pihak Terpidana. Selalu Terkandung Resiko di Dalam Setiap Aksi Upaya Hukum.

Question: Apakah perbedaan antara putusan hakim agung dalam putusan kasasinya yang dalam amar putusan menyatakan: “MENGADILI: menolak permohonan kasasi” dengan “MENGADILI: Menerima permohonan kasasi. Mengadili sendiri: menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.” Keduanya sama-sama menolak, lantas apakah beda konsekuensi hukum atas putusan kasasi semacam itu?

Antara Gugatan Konpensi dan Rekonpensi (Gugatan Balik oleh Tergugat kepada Penggugat)

_{LEGAL OPINION}

Question: Apakah jika gugatan lawan dinyatakan “tidak dapat diterima” otomatis hakim juga akan menyatakan “tidak dapat diterima” (niet onvantkelijk verklaard, atau yang biasa diistilahkan dengan N-O) rekonpensi dari tergugat?

Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Belum Tentu berarti Berlaku Seumur Hidup

LEGAL OPINION

Question: Apakah yang perlu diperhatikan oleh setiap calon pembeli satuan unit rumah susun (sarusun)? Mengapa kami mendengar bahwa masih ada pemilik unit rumah susun yang dimintakan biaya perpanjangan hak atas "tanah bersama" terhadap sarusun mereka jika mereka memiliki SHMSRS atas unit tersebut?

Hak Ahli Waris atas Rekening Almarhum Pewaris

_{LEGAL OPINION}

Question: Apakah ahli waris berhak mengakses arus transaksi dari rekening almarhum pewaris? Apakah bank berhak menolak dengan alasan “rahasia nasabah”? Apa langkah pertama yang harus diambil ahli waris ketika almarhum pewaris meninggal dunia?

Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita Pengadilan

_{LEGAL REVIEW}

Question: Apakah terdapat peraturan tertentu yang mengatur perilaku dari panitera maupun juru sita dari suatu pengadilan?

Jangka Waktu Proses Beracara di Pengadilan

ARTIKEL HUKUM

Question: Sebenarnya berapa lamakah proses beracara di pengadilan agar suatu perkara selesai diputus oleh hakim demi kepastian hukum?

Rahasia Bank dan Rahasia Nasabah, Tidak Berlaku Mutlak. Informasi Seputar Nasabah Debitor Bukanlah Rahasia Bank, Kecuali Data Privasi Mutlak Milik sang Debitor

_{LEGAL OPINION}

Question: Bila kreditor menyampaikan pada pihak luar mengenai keadaan fasilitas kredit yang diterima oleh debitor, seperti jumlah hutangnya, nilai hak tanggungan, nama debitor, lokasi agunan, apakah hal tersebut dapat dikategorikan pelanggaran terhadap Rahasia Bank dan Rahasia Nasabah?

Status Perkawinan Tanpa Anak, Bukan Dikategorikan sebagai Ahli Waris, Hanya Berhak atas Separuh Harta Gono-Gini, Tidak Mendapat Hak atas Harta Bawaan

_{LEGAL OPINION}

Question: Bila seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, sementara istri alias janda tersebut tidak memiliki keturunan, maka apakah janda tersebut kemudian berstatus sebagai ahli waris? Sebagai informasi, mereka tidak tunduk pada KHI maupun hukum adat.

Tata Cara Pembebasan Bersyarat Narapidana

_{LEGAL OPINION}

Question: Bagaimanakah mekanisme pembebasan bersyarat bagi seorang terpidana?

Answer: Pada prinsipnya seorang binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) perlu untuk mengikuti program pembinanaan Lapas bersangkutan, seperti mengikuti program kegiatan agama, seni, olahraga, dsb. Hal ini penting agar mendapat surat rekomendasi dari kepala Lapas. Untuk itu juga dipersyaratkannya terpidana telah menjalani 2/3 masa tahanan dan minimum telah menjalani 9 bulan.

Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, Tidak Mengenal Akhir / Batasan, PK diatas PK, Tiada Kepastian Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

_{LEGAL OPINION}

PERMASALAHAN : Kapan suatu putusan benar-benar berkekuatan hukum tetap dalam pidana? Dapatkah terpidana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) setelah Mahkamah Agung memutuskan PK sebelumnya, alias PK diatas PK? Berapa kali-kah batasan bagi terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan PK?

Segala Putusan Bebas dalam Pemidanaan, Bebas Murni maupun Tidak Murni, dapat Diajukan Kasasi

_{LEGAL OPINION}

Permasalahan: Banyak kita temui putusan bebas atas seorang terdakwa dari tuntutan jaksa di tingkat Pengadilan Negeri (PN). Putusan bebas tersebut dalam kasus tertentu bisa jadi merupakan putusan yang melenceng dari kaidah hukum. Apakah Mahkamah Agung akan menolak kasasi yang dimohonkan oleh jaksa penuntut umum?

SIUP, Tidak Hanya Berlaku untuk Perdagangan Barang. Perdagangan Jasa Selama Sifatnya Komersiel, Wajib Memiliki SIUP

_{LEGAL OPINION}

Permasalahan: Apakah bidang usaha yang bergerak dibidang jasa dapat memiliki SIUP?

Kreditor Separatis yang Menjelma menjadi Kreditor Konkuren, Mitigasi, dan Strategi Hukum Menangani Debitor Nakal

_{LEGAL OPINION}

Question: Kami memiliki piutang sebesar Lima Miliar Rupiah, dan atas agunan debitor, telah dilakukan lelang eksekusi, yang kemudian terjual dalam harga terbentuk lelang Enam Miliar Rupiah, sementara nilai hak tanggungan atas SHT yang kami pegang hanya sebesar Empat Miliar Rupiah. Pertanyaannya, apakah kami dapat langsung mendebet hasil terjual dalam lelang eksekusi sebesar Lima Miliar Rupiah, dan memberikan sisanya sebesar Satu Miliar Rupiah pada debitor/penjamin tersebut?

Tindak Pidana Korporasi yang Bermutasi menjadi Tindak Pidana Perorangan (Pengurus Perusahaan)

ARTIKEL HUKUM

Permasalahan: Modus operandi tindak pidana bersifat multifaset, artinya kian beragam, dimana salah satu modus tercanggih ialah dengan menyalahgunakan suatu badan hukum untuk kepentingan seseorang pengurus maupun organ dari badan hukum tersebut. Ancaman pidana bagi tindak pidana korporasi paling jauh hanya sebatas denda atau sanksi administratif seperti pencabutan izin, bukan pemenjaraan terhadap organ badan hukum (kecuali undang-undang menentukan lain). Berbeda dengan tindak pidana perorangan, maka dapat dikenakan ancaman hukum penjara. Nah, karakteristik pembeda antara tindak pidana korporasi dan tindak pidana perorangan inilah yang acapkali membuat orang-orang yang bertikad buruk untuk menyalahgunakan badan hukum tanpa terancam oleh hukuman penjara. Sementara sanksi denda terhadap korporasi hanya sebatas kekayaan badan hukum, dan bila izin operasional dicabut, dapat didirikan badan hukum baru dengan demikian mudahnya di Indonesia dengan cukup bermodalkan kurang dari belasan juta rupiah telah dapat memiliki badan hukum Perseroan Terbatas. Itulah mengapa, prinsip piercing the corporate veil semestinya dan sepatutnya tidak hanya diterapkan dalam hukum perdata, namun juga hukum pidana, sehingga seorang direksi, komisaris, maupun pemegang saham, tidak dapat menyalahgunakan badan hukum tempatnya menjadi organ, sehingga sanksi terhadap tindak pidana korporasi dapat pula terhadap pidana penjara terhadap organ-organnya yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan atau melampaui wewenangnya.

Choise of Forum yang Dinistakan Hakim Pengadilan Negeri hingga Hakim Agung

_{ARTIKEL HUKUM}

Permasalahan : Sering kita dengar bagaimana kotornya lembaga peradilan, bahkan Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan yang bergelar agung pun dapat kita buktikan bahwa para “hakim agung” tidak seagung gelar untuk sebutan mereka. Bukti tak terbantahkan ialah lewat eksaminasi terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung. Penyimpangan secara vulgar, alias pemerkosaan terhadap hukum, dan satu julukan yang dapat kita berikan untuk praktik peradilan di Indonesia: peradilan yang sesat.

Salah Kaprah “CATATAN” dalam Buku Pertanahan oleh Pejabat Kantor Pertanahan yang Diartikan Identik dengan “BLOKIR”

_{LEGAL OPINION}

Salah Kaprah “CATATAN” oleh Pejabat Kantor Pertanahan yang Diartikan Identik dengan “BLOKIR”

PERMASALAHAN: Tanpa pandang bulu, bila terdapat gugatan, entah itu gugatan dari pihak ketiga maupun dari debitor pemberi hak tanggungan, ataupun dari penjamin pemberi agunan yang dijaminkan pada kreditor, bila kreditor pemegang hak tanggungan digugat oleh debitor/penjamin tersebut, otomatis kantor pertanahan mencatatnya dalam buku tanah maupun Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebagai “Terblokir” yang berkonsekuensi logis menjadi surutnya pemenang lelang.

Aspek Hukum Blokir dalam Sengketa Pertanahan oleh BPN

_{LEGAL OPINION}

BLOKIR TERHADAP SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

Question: Apa yang dapat menyebabkan hak atas tanah suatu pihak dapat diblokir oleh badan pertanahan? Apa kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah tersebut? Bagaimana upaya yang dapat kami lakukan untuk mencabut blokir tersebut?

Debitor yang Mengagunkan Jaminan Tanah, ketika Terjadi Kredit Macet justru Menggugat Kreditor yang Hendak Melelang Eksekusi, dapat Dipidanakan Penggelapan

_{LEGAL OPINION}

Question: Akibat ulah debitor nakal yang terus menggugat kami, kreditor pemegang hak tanggungan, akibatnya kredit macet debitor semakin membengkak yang mengakibatkan NPL kami menjadi akut. Calon pembeli lelang pun enggan menawar ataupun membeli karena status tanah yang akan dilelang dalam status blokir oleh kantor pertanahan akibat adanya gugatan debitor atau si penjamin tersebut. Apakah terhadap penyalahgunaan hukum yang dilakukan debitor tersebut, dapat dilakukan upaya hukum perlawanan agar debitor nakal tersebut jera?

Penipuan dalam Bisnis Perdagangan

_{LEGAL OPINION}

Question: Kami adalah pedagang yang secara kulakan berdagang barang secara grosir. Pertanyaan kami, ketika kami mencoba untuk memberi barang dagangan, untuk kami jual kembali, ternyata kami mendapati bahwa barang yang kami beli dalam partai besar tersebut berbeda dengan jenis barang yang dahulu saya minati. Bila pihak penjual tidak mau menarik barang tersebut untuk diberikan apa yang dahulu kami tunjuk untuk kami beli, atau bila penjual tidak mau mengembalikan uang pembelian yang telah kami setorkan, dapatkah atas kejadian yang kami alami maka kami melaporkan perbuatan penjual tersebut kepada pihak berwajib?

Hubungan antara Tanggung Jawab Direksi terhadap Harta Kekayaan suatu Perseroan Terbatas

_{LEGAL OPINION}

Question: Bila seorang direksi atau direktur dinyatakan bersalah karena menyalahi jabatannya, maka tanggung jawab renteng yang menjadi bebannya apakah juga membebani harta kakayaan perseroan terbatas dalam arti akibat hukum dari tindakan direksi yang menyalahi aturan maka yang dapat dituntut adalah harta kekayaan pribadi si pelaku bukan perseroan terbatas tempatnya menjabat?

Penangguhan / Stay 90 Hari dalam Pailit Tidak Berlaku Mutlak

_{LEGAL OPINION}

Question: Apakah masa tangguh (stay) dalam kepailitan mutlak 90 hari?

Nilai Hak Tanggungan (Idealnya) Jauh Melampaui Nilai Pokok Piutang, untuk Meng-cover Proyeksi Bunga dan Denda Tertunggak

_{LEGAL OPINION}

HAL PENTING YANG PATUT DIPERHATIKAN OLEH KREDITOR PERORANGAN

Question: Apa saja yang patut diperhatikan dalam kaitannya dengan status kami selaku calon kreditor perorangan atas kredit yang hendak kami kucurkan, selain perhatian terhadap akta perjanjian kredit?

Pelunasan Sebagian Objek Agunan Hak Tanggungan oleh Debitor

_{LEGAL OPINION}

Question: Apakah debitor dapat / berhak meminta atau menuntut agar sebagian aset tertentu yang ia pilih untuk dilunasi agar dapat terbebas dari ikatan jaminan Hak Tanggungan?

Perbedaan Leasing dan Kredit Kendaraan / Mesin Fidusia

_{LEGAL OPINION}

Question: Sebetulnya apakah leasor selaku lembaga pembiayaan berupa leasing kendaraan bermotor wajib untuk mengikat sempurna surat kuasa mengikat fidusia untuk menjadi akta yang kemudian didaftarkan pada Kementerian Hukum agar dituangkan dalam sertifikat fidusia? Hal ini penting agar kami dapat menarik kembali objek fidusia kami dari penguasaan debitor yang menunggak.

Sewa-Menyewa Tanpa Batas Waktu, Ilegal dan Berkonsekuensi Gugatan Hukum Perdata

_{LEGAL OPINION}

Question: Suatu pihak menyewa rumah kami untuk batas waktu yang belum kami tentukan pada saat penandatanganan perjanjian, apakah kami selaku pemilik rumah berhak memutuskan perjanjian sewa tersebut sewaktu-waktu? Untuk kasus lainnya, apakah dapat dibenarkan bila penyewa memperpanjang sewa secara sepihak dengan cara menyetorkan atau mentransfer sejumlah dana yang diklaimnya sebagai uang sewa ke rekening pemilik rumah sebagai dalil perpanjangan sewa secara sepihak?

Rumah Objek Sewa yang Musnah dan Akibatnya pada Hubungan Sewa-Menyewa

_{LEGAL OPINION}

Question: Kami menyewa sebuah rumah, dan atas rumah yang kami sewa tersebut masih belum habis masa berlakunya, namun kemudian terjadi bencana alam sehingga rumah yang kami sewa terbakar hangus sama sekali. Apakah kami dapat menuntut pengembalian uang atas sisa masa sewa yang belum berakhir dan belum kami nikmati?

Rumah Sewa Berdiri Diatas Tanah Milik Pihak Ketiga

_{LEGAL OPINION}

Question: Kami baru mengetahui bahwa rumah yang kami sewa berdiri di atas tanah pihak ketiga, dalam arti antara rumah dan tanah bukan dimiliki orang yang sama. Pemberi sewa hanya memiliki rumah sementara pemilik tanah baru kami ketahui dikemudian hari. Maka bagaimanakah kepastian hukum kami selaku penyewa? Apakah kami harus membayar sewa kepada pemberi sewa ataukah kepada pemilik tanah?

Melawan Seorang Pejabat yang sedang Menjalankan Tugas yang Sah, Dipidanakan

_{LEGAL OPINION}

PERBEDAAN PASAL 211 KUHP DAN PASAL 212 KUHP

Question: Seseorang yang mengaku lawyer/pengacara mengganggu jalannya lelang eksekusi benda jaminan yang sebelumnya diagunkan debitor, dimana debitor tersebut adalah klien dari pengacara yang mengganggu jalannya lelang eksekusi, maka atas tindakannya melawan pejabat lelang selaku aparatur negara adalah merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 211 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ataukah Pasal 212 KUHP?

Merusak Barang Milik Sendiri dapat Dipidana selama Mengganggu Ketertiban Umum

_{LEGAL OPINION}

PERBEDAAN PASAL 170 KUHP DAN PASAL 406 KUHP

Question: Apa perbedaan antara Pasal 170 KUHP dan Pasal 406 KUHP bila keduanya sama-sama dapat menjerat perusak benda/barang/hewan namun ancaman hukum yang jauh berbeda?

Korban Pembiusan Termasuk Korban Kekerasan, Pelaku Dipidana

_{LEGAL OPINION}

DEFINISI KEKERASAN DALAM HUKUM PIDANA

Question: Apa yang menjadi kriteria suatu “kekerasan” dalam hukum pidana? Apakah seseorang yang melakukan pembiusan atau hipnotis termasuk dalam kategori kekerasan yang dapat dipidanakan?

Penghuni Bukan oleh Penyewa yang Menjelma Ilegal

_{LEGAL OPINION}

Question: Seorang pihak ketiga kini menempati rumah milik kami, namun pihak ketiga tersebut adalah pihak atau orang yang berbeda dengan pihak penyewa, maka apakah kami dapat berkeberatan atas hal tersebut? Dan apakah diperbolehkan penyewa yang kembali menyewakan hak sewanya? Jika hal demikian adalah ilegal, maka langkah hukum yang dapat kami tempuh, apakah hanya lewat gugatan pengosongan?

Kompetensi Relatif Yurisdiksi Pengadilan

_{LEGAL OPINION}

Question: Bila kami hendak menggugat suatu pihak, dimana objek sengketa terletak di Bandung sementara domisili tergugat adalah di Jakarta Utara, maka ke hadapan pengadilan manakah kami dapat mengajukan gugatan?

Mendebet Rekening Debitor Kredit Macet oleh Kredtor

_{LEGAL OPINION}

Question: Dapatkan kreditor (bank) berhak untuk seketika mendebet deposito debitor bila dikemudian hari terjadi wanprestasi?

Menggugat suatu Konsorsium

_{LEGAL OPINION}

Question: Apakah dimungkinkan menggugat suatu konsorsium?

Perbedaan antara Kontrak / Perjanjian dengan Memorandum of Understanding

_{LEGAL OPINION}

Question: Apakah terdapat perbedaan antara MOU dengan kontrak? Bukankah keduanya sama-sama bentuk kesepakatan atau mengandung suatu kesepakatan?

Perkawinan WNA yang Dilakukan di Indonesia dapat Dicatatkan pada Dinas Catatan Sipil Indonesia

_{LEGAL OPINION}

Question: apakah perkawinan Warga Negara Asing (WNA) yang dilakukan di Indonesia dapat dicatatkan pada Dinas Catatan Sipil Indonesia?

Konsekuensi Hukum Tidak dapat Dibalik-Namakan Sertifikat Kepemilikan dalam Perjanjian Jual Beli yang Telah Ditanda-Tangani

_{LEGAL OPINION}

Question: Bila kami telah mengikat diri dalam kontrak jual beli atas suatu rumah atau tanah, lantas ternyata atas objek jual-beli tersebut tidak dapat diurus balik-nama, maka apakah kemudian kontrak atau perjanjian tersebut gugur dengan sendirinya? Bagaimana dengan hukum beban pembuktian atas kasus jual-beli tanah / rumah?

Menjadi Wali bagi Anak Dibawah Umur, apakah Bersifat Otomatis akibat Keberlakuan Hukum?

_{LEGAL OPINION}

Question: Bila anak kami masih belum dewasa, apakah dengan sendirinya kami selaku orangtua memiliki kewenangan hukum sebagai wali anak-anak kami secara hukum?

Pihak yang Memiliki Hak untuk Membatalkan Perjanjian atas Alasan Tidak Cakap Hukum

_{LEGAL OPINION}

Question: Bila salah satu pihak ternyata belum cakap hukum dalam mengikat diri dalam kontrak, siapakah diantara pihak itu yang berhak menuntut pembatalan kontrak?

Kapan Seseorang dapat Disebut Cakap Hukum untuk Melakukan Hubungan Hukum?

_{LEGAL OPINION}

Question: Sebenarnya berapakah cakap hukumnya seseorang untuk menandatangani suatu kontrak atau perjanjian? Apakah UU Perkawinan telah mengesampingkan ketentuan cakap hukum 21 tahun dalam KUHPerdata?

Pencabutan Surat Kuasa, Hak Prerogatif Pemberi Kuasa

_{LEGAL OPINION}

Question: Apa sajakah hal-hal penting yang harus dicantumkan pada suatu pencabutan surat kuasa? Apakah didalamnya harus disebutkan alasan pencabutan? Apa saja tips dan kiat yang dapat dilakukan untuk mencabut surat kuasa? Apakah surat kuasa dapat dicabut tanpa syarat dan kapan saja?

Badan Hukum Yayasan Bebas dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah, maupun Pajak Penghasilan atas Hibah yang Diterimanya

Question: Apakah terhadap tanah hibah yang diterima oleh badan hukum berupa yayasan yang bergerak dibidang keagamaan maupun sosial dan kemanusiaan dikenakan berbagai beban pajak mulai dari pajak bumi dan bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) atas hibah yang diterimanya maupun Bea Perolehan Hak Atas Tanah dari hibah sebidang tanah dan bangunan tersebut?

Tindak Pidana Ringan, Implementasi dan Penyesuaian Hukum Pidana Indonesia

Question: Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana ringan dalam hukum pidana di Indonesia? Apakah benar para hakim dan jaksa masih memakai patokan nilai nominal yang tersebut dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Apa konsekuensi serta perbedaan antara pencurian biasa dengan tindak pidana pencurian ringan?

Ada Hak, Maka Ada Kewajiban, ASAS RESIPROSITAS

_{PRESS RELEASE}

Berani Bermain Api, Berani Terbakar

Question: Mengapa SHIETRA & PARTNERS tidak lagi menyediakan jasa konsultasi hukum tanpa dibebani tarif?

Kreditor Memiliki Hak Menolak Permohonan Debitor untuk Menebus Sebagian Agunan Tertentu Saja

Question: Bila debitor hanya berkehendak untuk menebus agunan tertentu saja yang hanya bernilai ekonomis bagi ia sementara agunan lainnya tidak marketable, dapatkah kreditor menolaknya?

Kupas Tuntas Hukum CESSIE dan SUBROGASI, Peralihan Piutang / Hak Tagih

LEGAL OPINION

Peran Pemberitahuan Terjadinya Peralihan Piutang, kepada Debitor melalui / olehJurusita Pengadilan, serta Perbedaan antara “Akta Cessie Bipartit” dan “Akta Cessie Tripartit”

Question: Jika hendak membeli piutang dari suatu kreditor, apakah cukup memberitahukan kepada si debitor bahwa sudah ada terjadi cessie, ataukah perlu juga bantuan juru-sita di pengadilan untuk memberitahukan kepada debitor? Apakah Cessie ataupun Subrogasi, butuh mendapatkan izin dari debitor dari piutang yang dialihkan atau dibeli? Lalu, apakah bisa piutang atau hak tagih ini, dibeli oleh calon kreditor orang-perorangan yang bukan perbankan (pembeli piutang adalah orang pribadi)?

Menggugat Kantor Cabang suatu Perusahaan secara Perdata

_{LEGAL OPINION}

Question: Apakah kantor cabang dapat digugat? Domisili kami sangat jauh dari kantor pusat suatu perusahaan yang hendak kami gugat secara perdata. Adakah dimungkinkan bila kami menggugat kantor cabang perusahaan tersebut sebagai alternatif menggugat perusahaan tersebut? Bagaimana pula dengan kantor perwakilan? Sebaliknya, apakah kantor perwakilan maupun kantor cabang dapat menggugat?

CV maupun Firma Bukanlah Badan Hukum, namun Badan Usaha

_{LEGAL OPINION}

Question: Bila kami selaku pengurus ataupun pendiri CV atau firma, dapatkah CV atau firma kami sebagai pemilik SHM ataupun SHGB?

Blangko Kosong dan Aspek Hukumnya, Eksekusi Agunan Jaminan Hutang secara Main Hakim Sendiri

_{LEGAL OPINION}

Question: Bila kami selaku debitor, mengalami kesulitan dalam mengembalikan dana fasilitas kredit, sementara kreditor meminta kami untuk menandatangani blangko penjualan kosong atas kendaraan kredit, yang kemudian mereka pegang untuk sewaktu-waktu mereka alihkan kepada pihak ketiga, apakah tindakan kreditor yang kemudian mengisi blangko kosong itu sendiri kemudian dapat dibenarkan secara hukum?

Sita Jaminan Dicabut bila Gugatan Ditolak, Beda Putusan Sela dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri

Question: Bila dalam proses gugat-menggugat, permohonan sita jaminan oleh penggugat dikabulkan hakim dalam putusan sela / provisionil, lantas gugatannya itu sendiri kemudian oleh hakim dinyatakan ditolak, bagaimana dengan sita jaminan yang telah diletakkan?

Hak Tanggungan Turut Mengikat Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Question: Bila atas agunan yang dilelang parate eksekusi terdapat pengontrak di dalamnya yang bersedia mengosongkan diri, akan tetapi di dalamnya masih terdapat AC dan furniture dan lemari milik debitor, apa yang bila dilakukan pemenang lelang terhadap benda-benda tersebut?

Konsekuensi Hukum Akta Perubahan CV yang Tidak Didaftarkan pada Pengadilan Negeri (kini Menjadi Kewenangan Kementerian Hukum)

Question: Bila salah seorang persero dalam CV mengundurkan diri, lantas akta perubahan tersebut tidak didaftarkan ke pengadilan, apakah terdapat konsekuensi hukum? Bila seorang persero pasif yang dalam Anggaran Dasar disebutkan berperan semata menyetorkan inbreng, kemudian melakukan pengurusan aktif atas CV tersebut, apakah ia hanya bertanggung jawab sebatas pada modal inbrengnya saja jika terdapat sengketa dengan pihak ketiga dikemudian hari? Bagaimanakah caranya agar pihak ketiga yang hendak menjadi rekanan CV tersebut mengetahui siapa yang berwenang atas CV tersebut?

Perbuatan Tidak Menyenangkan, Pasal Karet yang Telah Diamputasi Separuh Isi Pasalnya oleh MK RI

Question: Mengapa kami masih dapat dijerat oleh Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang setahu kami sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2013? Bila kami mencoba untuk berdamai dengan pihak pelapor, dapatkah perkara pidana ini ditiadakan?

Pencabutan Surat Kuasa dan Bersidang untuk dan Atas Nama Diri Sendiri

Question: Bila kami hendak mencabut surat kuasa kami dari kuasa hukum, apakah hal tersebut hak prerogarif kami selaku pemberi kuasa yang dapat melakukannya sewaktu-waktu tanpa syarat apapun dalam arti penerima kuasa wajib menyerahkan kembali kuasa seketika dan sekaligus? Benarkah bahwa warga sipil tidak dapat beracara seorang diri atau mewakili dirinya sendiri di persidangan, sebab kuasa hukum saya menakuti saya dengan berkata bahwa beracara di pengadilan adalah domain eksklusif seorang pengacara?

Akta Perdamaian di Pengadilan (Acta Van Dading) Bersifat Inkracht, Seketika Berkekuatan Hukum Tetap

Question: Bila kami selaku para pihak dalam sengketa gugatan perdata, lantas bersepakat untuk membuat dan tunduk pada akta perdamaian, apakah dikemudian hari dapat diajukan banding atau upaya hukum lainnya terhadap akta perdamaian tersebut? Adakah kelebihan lainnya dari akta perdamaian?

Sekelumit Tidak Kompetennya para Pejabat Negara yang Memiliki Kewenangan serta Kekuasaan untuk Memutus

ARTIKEL HUKUM

Dalam artikel ini, penulis hendak mengangkat fakta lapangan, bagaimana hakim seringkali tidak mengerti hukum acara, meski mereka telah berpuluh tahun berkecimpung dalam dunia peradilan tentunya.

Hal yang sama juga seringkali penulis temui dalam mengurus perijinan yang notabene tidak bersangkut paut dengan hukum litigasi. Contoh, belum lama ini penulis mengurus izin legalitas perusahaan. Pihak dari suku dinas (Sudin), menyatakan bahwa dokumen prasyarat yang saya ajukan tidak lengkap, bahkan juga menyatakan bahwa permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk kantor perwakilan perusahaan yang saya ajukan ditolak, dengan alasan bahwa kantor perwakilan hanya berlaku untuk perusahaan asing.

SHIETRA & PARTNERS Has been Re-Activated

SHIETRA & PARTNERS Telah Kembali Aktif !

Kami putuskan untuk mengaktifkan kembali publikasi dalam situs ini. Kami ucapkan pula kepada banyak pihak yang telah memberi dukungan kepada kami.

Banyak kami alami manis pahit sebagai konsultan hukum yang mengasuh situs ini. Meski sebelumnya kami nyatakan tidak aktif, namun masih saja banyak yang meminta konsultasi hukum kepada pihak kami.

Arogansi Intelektual Mereka yang Mengaku Sarjana Hukum

Akhir kata, terimakasih atas segala perhatian pengunjung situs ini, dan pada akhirnya penulis putuskan untuk tidak melanjutkan berbagi artikel hukum dalam publikasi ini.

Biaya Pencabutan Sita Jaminan Ditanggung Siapa? Seyogianya Panjar Sita Jaminan 2 Kali Biaya Sita untuk Cover Biaya Pencabutan

Question: Bila terjadi, debitor suatu bank yang aset agunannya telah beralih kepada pemenang lelang karena telah dieksekusi oleh kantor lelang negara (KPKNL), namun kemudian debitor tersebut menggugat bank dan pengadilan kemudian menjatuhkan sita jaminan (CB) kepada agunan yang telah balik-nama secara de jure kepada nama pemenang lelang, untuk mencabut sita jaminan tersebut karena ternyata penggugat mencabut gugatannya, siapakah yang akan dibebani biaya pencabutan sita oleh pengadilan dan kantor pertanahan?

Pembeli atau Pemenang Lelang Tidak Perlu Mengajukan Gugatan Biasa untuk Pengosongan Objek Tanah yang Telah Terjual Lelang Eksekusi

Question: Dalam hal eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara apabila barang yang telah dilelang itu tidak dengan sukarela diserahkan kepada pembeli atau pemenang lelang, maka apakah pihak pembeli lelang dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar Pengadilan Negeri melakukan pengosongan terhadap obyek yang telah dilelang tersebut tanpa perlu mengajukan gugatan biasa?

Kedudukan Hukum Pembeli Tanah dalam Lelang Eksekusi Agunan di Kantor Lelang Negara

Question: Bagaimana posisi hukum pembeli dalam hukum? Bagaimana pula dengan pembeli dalam hal dilakukan dalam pelelangan umum? Bila terdapat perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali, selama penjual belum menggunakan hal membeli kembali barangnya, apakah pembeli oleh hukum diperlakukan seperti pemilik sejati yang dapat menyewakan, meminjamkan bahkan dapat menjual lagi barangnya selama penjual belum memajukan tuntutannya untuk membeli kembali di dalam tenggang yang telah ditetapkan?