ASPEK HUKUM CESSIE DAN SUBROGASI

LEGAL ARTICLE
Pasal 613 ayat 1 KUHPerdata: Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.” (Berarti secara eksplisit hukum perdata memungkingkan cessie dilakukan oleh orang pribadi terhadap orang pribadi non-bank ataupun non badan hukum. Meski badan hukum atau orang pribadi yang membeli cessie bukanlah perbankan, namun dari berbagai putusan pengadilan yang disinggung diakhir modul ini, ternyata pembeli cessie non-bank juga dapat melakukan segala tindakan seperti bank dalam menghadapi debitor. Dasar kewenangannya ialah akta kredit itu sendiri. Oleh sebab Pasal 1338 KUHPerdata mengatur: “Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.”)
Pasal 613 ayat 2 KUHPerdata dapat ditafsirkan, bahwa karena cessie bisa dilaksanakan di luar sepengetahuan debitur (cessus), maka sebelum ada pemberitahuan terjadinya cessie, debitur dengan itikad baik, masih bisa membayar secara sah kepada Kreditor Asal (cedent). Sehubungan dengan perkembangan zaman, kiranya bisa disetujui, bahwa pemberitahuan telah terjadinya cessie kepada debitur cukup dberikan secara tertulis saja, asal pemberitahuan itu sampai pada debitur. (Rachmad Setiawan, J. Satrio, Penjelasan Hukum tentang Cessie, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010)
Cessie merupakan penyerahan tagihan. Yang disebut cessie adalah yang berupa penyerahan tagihan atas nama (bukan atas tunjuk maupun atas order). Sementera Subrogasi, bisa penyerahan tagihan atas nama, atas pembawa, juga atas tunjuk.
Pengalihan cessie (salah satu bentuk surat berharga), yang berklausul “atas pengganti” dilakukan dengan cara endosemen (endosement, endorsement). Endosemen adalah suatu cara penyerahan menurut hukum kepada pihak lain yang berkaitan beralihnya hak milik atas surat berharga tersebut. Setelah surat berharga tersebut diendosemen, surat berharga tersebut diserahkan secara fisik (dari tangan ke tangan) kepada pemegang baru. Dengan perbuatan tersebut, pemegang baru dapat memiliki semua hak yang timbul dari surat berharga tersebut, termasuk hak eksekusi atas agunan kredit.
Ada dua model surat berharga, surat berharga yang dapat dikembalikan kepada penjual surat berharga bila debitor tidak mau membayar (diistilahkan hak regres atau revocable) dan model kedua adalah tipe jual-beli putus, irrevocable.
Pasal 111 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD): “Endosemen itu harus tidak bersyarat. Setiap syarat yang dimuat padanya dianggap tidak ditulis. Endosemen untuk sebagian adalah batal. Endosemen atas-tunjuk berlaku sebagai endosemen dalam blangko.
Pasal 112 KUHD: “Endosemen itu harus diadakan di atas surat wesel itu atau pada lembaran yang dilekatkan padanya (lembaran sambungan). Hal itu harus ditandatangani oleh endosan. Endosemen itu dapat membiarkan pihak yang diendosemenkan tidak disebut, atau endosemen itu terdiri dari tanda tangan belaka dari endosan (endosemen blangko). Dalam hal yang terakhir, agar dapat berlaku sah, endosemen itu harus dibuat di halaman belakang surat wesel itu atau pada lembaran sambungannya.
Pasal 113 KUHD: “Dengan endosemen itu semua hak-hak yang bersumber pada surat wesel itu dipindahkan ke tangan pihak lain.
Pasal 613 KUHPerdata: “Penyerahan setiap piutang karena surat atas pembawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan setiap piutang atas tunjuk dilakukan dengan cara penyerahan surat itu disertai dengan endosemen.”
Pengertian cessie dalam keputusan pengadilan belum seragam. Ada yang menyatakan akta cessie batal, karena penjualan tanah dan bangunan berada jauh di bawah harga pasar (Putusan MA No. 1726/Pdt/1986, ttgl. 31 Mei 1980 tgl. 1 April 2004). Tidak dijelaskan apa kaitannya antara jual-beli tanah dengan cessie.
Dalam peristiwa cessie ada seorang kreditur, yang mengoperkan/menyerahkan “tagihan atas nama” miliknya—terhadap debiturnya—kepada pihak lain, sehingga dalam peristiwa cessie ada pergantian figur kreditur. Kreditur yang mengoperkan tagihannya, dalam doktrin disebut dengan istilah teknis-hukum cedent, sedangkan pihak yang menerima penyerahan—yang dalam hal itu menjadi kreditur-baru—disebut cessionaris, sedangkan dalam peristiwa cessie debiturnya tetap sama, hanya sekarang disebut dengan istilah teknis hukum cessus.
Yang terbanyak muncul dalam praktik adalah penyerahan berdasarkan perjanjian jual-beli tagihan / piutang atau istilah lainnya terkait cessie ataupun subrogasi.
Jadi, bukan seluruh “perjanjian” diserahkan, tetapi hanya benda yang berupa “tagihan atas nama” saja yang dioper oleh cessionaris. Namanya saja “penyerahan tagihan atas nama”, bukan “penyerahan perjanjian” yang melahirkan “tagihan atas nama”.
Ada ketentuan lain tentang penjualan piutang, yaitu Pasal 1533 KUHPerdata, yang mengatakan, bahwa: “Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti penanggungan-penanggungan (borgtochten), hak istimewa dan hipotek-hipotek.” ßjadi, hak tanggungan dan  jaminan fidusia dari kreditur asal pun ikut berpindah pada kreditor baru.
Hak piutang secara hukum dan dari berbagai putusan pengadilan, dianggap telah berpindah pada waktu akta cessie itu dibuat, jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan pada si berutang.
Utang piutang dalam hukum perdata dapat dianggap sebagai barang bergerak yang dapat dialihkan dengan menggunakan cara-cara tertentu sesuai koridor hukum yang berlaku. Salah satu cara ialah dengan membentuk “lembaga pembiayaan” berbentuk perseroan terbatas, yakni perseroan terbatas (PT) yang bergerak dibidang Factoring (anjak piutang) yang kegiatannya meliputi jual-beli piutang dengan diskon. Kelemahannya ialah, wajib berbentuk PT atau koperasi, dan modal pendirian minimum 100 miliar rupiah. Factoring atau anjak piutang adalah variasi dari cessie, novasi, dan subrogasi.
Cara lainnya ialah Subrogasi (pergantian kreditor), novasi (pembaharuan utang), atau cessie (pengalihan piutang). Kelebihan ketiga cara ini, dari berbagai putusan pengadilan, tidak wajib berbadan hukum, bisa orang per orang, jadi usaha perorangan non badan hukum juga diperbolehkan, misal firma, CV, bahkan atas nama pribadi juga diperbolehkan hukum, karena yang berlaku ialah pasal 1338 KUHPerdata, yakni perjanjian kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menyepakatinya.
SUBROGASI
Pasal 1400 KUHPerdata: “Subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.”
Pasal 1401 KUHPerdata: “Perpindahan ini terjadi karena persetujuan: 1.) bila kreditur, dengan menerima pembayaran dari pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikannya dalam menggunakan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotek-hipoteknya terhadap debitur. Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan bersamaan dengan waktu pembayaran. 2.) bila debitur meminjam sejumlah uang untuk melunasi utangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan mengambil-alih hak-hak kreditur; agar subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan, harus dibuat dengan akta otentik, dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi utang tersebut; sedangkan dalam surat tanda pelunasan harus diterangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur baru. Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan kreditur.”

Dari ketentuan diatas, disimpulkan bahwa khusus untuk subrogasi wajib dilakukan dengan akta otentik (notaris) barulah peralihan piutang sah. Mekanisme "take over" terjadi ketika kreditor baru meminjamkan dana pada debitor untuk melunasi hutang pada kreditor lama, sebagaimana diuraikan pada butir ke-2 paragraf diatas.

Pasal 1402 KUHPerdata: “Subrogasi terjadi karena undang-undang: 1.) untuk seorang kreditur yang melunasi utang seorang debitur kepada seorang kreditur lain, yang berdasarkan hak istimewa atau hipoteknya mempunyai suatu hak yang lebih tinggi daripada kreditur tersebut pertama; 2.) untuk seorang pembeli suatu barang tak bergerak, yang memakai uang harga barang tersebut untuk melunasi para kreditur, kepada siapa barang itu diperikatkan dalam hipotek; 3.) untuk seseorang yang terikat untuk melunasi suatu utang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang lain, dan berkepentingan untuk membayar utang itu; 4.) untuk seorang ahli waris yang telah membayar utang-utang warisan dengan uangnya sendiri, sedang ia menerima warisan itu dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalan.
Pasal 1403 KUHPerdata: “Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu terjadi, baik terhadap orang-orang penanggung utang maupun terhadap para debitur; subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi hak-hak kreditur jika ia hanya menerima pembayaran sebagian; dalam hal ini, ia dapat melaksanakan hak-haknya, mengenai apa yang masih harus dibayar kepadanya, lebih dahulu daripada orang yang memberinya suatu pembayaran sebagian.” ß Ketentuan ini menegaskan, pelunasan sebagian hutang debitor hanya mengakibatkan "subrogasi yang tidak sempurna", dalam arti hak atas jaminan kebendaan masih melekat pada kreditor semula.
Perbedaan tipis antara cessie dan subrogasi:
  1. Cessie terjadi hanya karena perjanjian, sedangkan subrogasi dapat terjadi karena perjanjian maupun undang-undang;
  2. Pada Cessie, persetujuan dari debitor tidak diperlukan (cukup diberi tahu). Sedangkan pada subrogasi dapat dilakukan atas inisiatif debitor.
  3. Pada cessie, diwajibkan adanya akta dibawah tangan atau akta otentik (istilah “atau” artinya fakultatif, dapat memilih salah satunya sebagai alternatif). Sedangkan pada subrogasi, bila inisiatif berasal dari debitor, maka dilakukan dengan akta otentik.
Sementara persamaan cessie dan subrogasi, adalah perikatan yang lama tetap ada dan segala hak jaminan yang ada beralih kepada kreditor baru.
Pengadilan juga berpendapat bahwa dengan ditandatanganinya akta cessie oleh cedent (penjual cessie) dan cessionaris (pembeli cessie), maka hak milik atas tagihan telah beralih kepada cessionaris.
Dalam peristiwa cessie, ada kemungkinan bahwa debitur tidak tahu adanya peralihan hak, dari cedent kepada cessionaris, karena cessie bisa dilaksanakan tanpa turut sertanya debitur, maka debitur perlu diberi-tahukan agar ia nantinya membayar kepada kreditur yang benar atau paling tidak kepada orang yang bisa dianggap sebagai krediturnya. Namun debitor pun perlu perlindungan hukum agar tidak membayar pada pihak yang tidak berhak, semisal seseorang mengaku-ngaku sebagai kreditor baru meski senyatanya tidak. Sehingga menurut SHIETRA & PARTNERS, khusus untuk peralihan piutang yang tidak melibatkan debitor, wajib berbentuk akta otentik agar terdapat jaminan bagi pihak debitor ketika hendak melunasi.
Sebaliknya cessionaris juga butuh perlindungan, agar nanti sesudah ia menjadi pemilik tagihan bisa mengikat debitur dan debitor tersebut hanya bisa membayar kewajiban pelunasan utangnya secara sah kepada dirinya.
Pasal 613 ayat 2 KUHPerdata merumuskan berikut ini. “Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu secara resmi diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui atau diakuinya.” (frasa hukum “atau” memiliki arti alternatif, jadi dapat dipilih salah satunya)
Yang dimaksud dengan “si berutang”, yang dalam peristiwa cessie adalah debitur. Selanjutnya dari kata-kata “tiada akibatnya” bisa ditafsirkan bahwa cessie yang telah terjadi antara cedent dan cessionaris, tidak mempunyai akibat hukum terhadap debitur, sebelum ada pemberitahuan kepadanya atau cessie secara tertulis diakui olehnya. “Tiada akibat hukum” di sini artinya bahwa bagi debitur pihak krediturnya masih tetap kreditur-asal, yang dalam peristiwa cessie adalah cedent, dengan konsekuensinya—sebelum ada pemberitahuan (dan di luar persetujuan atau pengakuan secara tertulis)—debitur masih dibenarkan untuk membayar kepada cedent sebagai pembayaran yang sah, dengan akibat utangnya lunas. Jadi, unsur “pemberitahuan” dalam cessie tidak ada pengaruhnya terhadap beralihnya tagihan atas nama yang di-cedeer.
Karena tidak ada keterangan tentang siapa yang harus “memberitahukan” cessie kepada cessus, maka bisa disimpulkan, terdapat pendapat bahwa pemberitahuan itu bisa datang dari cedent dan/ataupun cessionaris, jadi bisa oleh salah satu, atau keduanya atau malahan bisa oleh pihak ketiga. SHIETRA & PARTNERS menilai, demi perlindungan bagi pihak kreditor, pemberitahuan wajib diberikan oleh pihak kreditor asal.
Kesimpulan: Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta cessie itu dibuat; jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan pada si berutang.
Sedangkan isi akta cessie harus memuat: (i) hak tagih yang dialihkan, (ii) nama-nama dari cedent, cessionaris dan debitur/cessus, (iii) keterangan pernyataan dari pihak cedent dan cessionaris atas pengalihan hak tagih, (iv) tanda-tangan dari cedent dan cessionaris. Biasanya dalam akta cessie diatur pula beding (janji-janji) tertentu, hak dan kewajiban masing-masing cedent dan cessionaris. Ditentukan pula siapa yang harus melakukan pemberitahuan kepada debitur/cessus. Dalam hal tidak ditentukan siapanya, maka masing-masing pihak berhak memberitahukan pada debitur/cessus.
Cessie sebagai cara penyerahan tagihan atas nama mempunyai droit de suite tanpa pemberitahuan, dalam arti hak milik atas tagihan yang di-cedeer sudah beralih kepada cessionaris, walaupun belum ada pemberitahuan kepada cessus. Hal ini dikarenakan, dalam praktik pada umumnya orang tidak menghendaki diketahui bahwa ia mempunyai utang, dan karenanya atas dasar itu dan di samping itu juga atas dasar adanya ongkos-ongkos yang perlu dikeluarkan, biasanya tidak dilaksanakan pemberitahuan penjaminan tagihan kepada cessus (menurut teori, pemberitahuan tak perlu lewat juru sita), sampai ada muncul kepailitan atau wanprestasi pada debitur. Pemberitahuan kepada si berutang (cessus) dapat dilakukan kemudian bila telah dianggap perlu oleh bank sebagai kreditur dan cessionaris.
Sahnya cessie adalah sejak penandatanganan akta cessie, sedangkan pemberitahuan (betekening) mengakibatkan saat mulai timbulnya akibat hukum kepada si berutang atas pengalihan piutang itu.
Pasal 19 UU No 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia disebutkan bahwa: pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia akan mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Beralihnya jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), harus didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Bagaimana bila atas hutang-piutang tersebut debitor diikat dengan hak tanggungan? Jawabnya, akta cessie dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan untuk dicatat pada buku tanah.
Pertanyaan berikutnya, bisakah cessie dibeli oleh pihak yang bukan lembaga hukum bank? Jawabnya: BISA!
Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU HT): “Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.” ß Jadi cessie yang dilakukan dapat dibeli oleh orang pribadi.
Pasal 16 UU HT:
(1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru. ß Istilah hukumnya, droit de suite.
(2) Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor Pertanahan.
(3) Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan mencatatnya pada buku tanah Hak Tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat Hak Tanggungan dan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.
(4) Tanggal pencatatan pada buku tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, catatan itu diberi bertanggal hari kerja berikutnya.
(5) Beralihnya Hak Tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada hari tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Penjelasan Resmi Pasal 16 Ayat (1):
Cessie adalah perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan kepada pihak lain.
Subrogasi adalah penggantian kreditor oleh pihak ketiga yang melunasi utang debitor. ß Jadi, jual-beli piutang, bisa dilakukan baik lewat cessie maupun dengan subrogasi. Namun, ketentuan hukum tentang subrogasi lebih tegas menyatakan, bahwa segala hak turunannya, semisal atas agunan jaminan, hak gugat, dsb, beralih pada penerima subrogasi.
Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain adalah hal-hal lain selain yang dirinci pada ayat ini, misalnya dalam hal terjadi pengambilalihan atau penggabungan perusahaan sehingga menyebabkan beralihnya piutang dari perusahaan semula kepada perusahaan yang baru.
Karena beralihnya Hak Tanggungan yang diatur dalam ketentuan ini terjadi karena hukum, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Pencatatan beralihnya Hak Tanggungan ini cukup dilakukan berdasarkan akta yang membuktikan beralihnya piutang yang dijamin kepada kreditor yang baru.” ß penjelasan resmi ini menarik, karena artinya akta jual-beli piutang dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan, karena akta, menurut KUHPerdata dibagi menjadi dua, yakni akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta otentik dibentuk oleh Notaris atau oleh pejabat negara. Sementara yang dimaksud dengan “akta” itu sendiri, ialah suatu bentuk tertulis di atas kertas yang digunakan untuk pembuktian di kemudian hari. Tapi apakah kantor pertanahan bersedia menerima akta selain akta otentik dari notaris? Bolehkan jika berbentuk akta dibawah tangan yang dilegalisir oleh notaris?
Merujuk pada Pasal 617 KUHPerdata: “Semua akta penjualan, penghibahan, pembagian, pembebanan atau pemindahtanganan barang tak bergerak harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalan.” ß Ketentuan ini tidaklah eksplisit mengatur apakah untuk cessie/subrogasi terhadap piutang yang diikat dengan hak tanggungan wajib berbentuk akta otentik atau cukup akta di bawah tangan?
Secara teoretis, cessie dapat dituangkan dalam suatu akta di bawah tangan maupun akta otentik, asal di dalamnya tegas-tegas disebutkan bahwa kreditur lama dengan itu telah menyerahkan hak tagihnya kepada kreditur baru. Namun dalam perkembangannya, cessie masuk ke dalam lembaga jaminan fidusia (bila terdapat hak ikutan berupa agunan yang diikat dengan jaminan fidusia), sehingga merupakan suatu keharusan untuk menuangkan cessie dalam suatu akta otentik. Pertanyaan berikutnya, apakah artinya harus dianalogikan bila agunan debitor diikat dengan hak tanggungan juga harus dengan akta notaris?
Dapat disimpulkan, cessie dengan akta dibawah-tangan bersifat cessie sederhana, dalam arti tagihannya tidak diikat dengan jaminan fidusia. Resiko lainnya, akta dibawah tangan dapat dibantah oleh salah satu pihak di pengadilan, sementara akta notaris / otentik memiliki sifat sebagai alat bukti yang kuat, sekaligus jaminan bagi debitor serta kepastian baginya kepada pihak siapakah hutang itu harus ia lunasi.
Pemberitahuan atas adanya cessie, haruslah dalam bentuk tertulis baik berupa surat atau dokumen tertulis lainnya, tidak harus dalam bentuk atau melalui suatu putusan pengadilan, karena prinsipnya cessus mengetahui adanya cessie kepada cessionaris.
Setelah terjadinya cessie, kedudukan cessionaries menggantikan kedudukan cedent, yang berarti segala hak yang dimiliki oleh cedent terhadap cessus dapat digunakan oleh cessionaries sepenuhnya.
Terhadap permasalahan: Apakah agar cessus terikat untuk tidak membayar kepada cedent mutlak harus ada pemberitahuan melalui exploit juru sita? Menurut perkembangan jaman, tidak wajib pemberitahuan oleh juru sita. Solusinya lainnya, dalam akta jual-beli piutang, dapat dibuat klausul bahwa bila kreditor asal kemudian hari mendapat pelunasan dari debitor, maka kreditor asal wajib seketika itu juga memberitahu dan menyerahkan dana pelunasan tersebut pada kreditor baru.
Konsekuensi dari pengalihan piutang dalam cessie, memberikan hak bagi penerima cessie (cessionaris) sebagai kreditur baru bagi debitur (cessus), sehingga hubungan selanjutnya antara kreditur baru dengan debitur dan segala akibat dari peralihan piutang itu memberikan hak bagi kreditur baru untuk mengajukan gugatan kepada debitur.
Yurisprudensi
·       Putusan MA No. 1809 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 àUtang debitur akan tetap ada meskipun kreditur telah mengalihkan kembali piutang secara cessie kepada pihak lain.”
·       Putusan MA No. 2403 K/Pdt/2000 tanggal 13 Juli 2007àPenanggungan (Bortocht) tidak memerlukan bentuk tertentu, hanya dipersyaratkan pernyataan yang tegas. Legalitas penanggungan cukup dibuktikan dengan adanya pernyataan tegas dari penanggung. Tanggung jawab cessus (debitur) untuk membayar hutang kepada cessionaris yang terbaru.”
·       Putusan MA No. 48 K/Pdt/2000 tanggal 18 Oktober 2002àDalam jual-beli piutang tidak ada aturan yang mengatur atau mengharuskan para pihak yang terlibat jual-beli piutang untuk memberitahukan kepada debitur bahwa utangnya telah dialihkan/dijual.” ß Maksudnya, legalitas peralihan hak piutang memang beralih seketika saat akta cessie di ttd, namun untuk mengikat pihak debitor agar melunasi pada pihak pembeli cessie, maka pemberitahuan itu menjadi bersifat wajib.

Pertanyaan selanjutnya: DAPATKAH ORANG PRIBADI MEMBELI CESSIE YANG MEMILIKI IKATAN TURUNAN BERUPA JAMINAN HAK TANGGUNGAN?
Jawabnya: BISA!
Penjelasan:
Hukum perdata tidak melarang kemungkinan orang perorangan ataupun badan usaha non-bank untuk membeli cessie yang diikat hak tanggungan demikian, oleh karena UU HT itu sendiri memungkinkan orang perorangan memegang hak tanggungan.
Untuk lebih jelasnya, mengenai seluk-beluk cessie dalam hukum, akan diangkat studi kasus terhadap tiga buah putusan pengadilan, sebagaimana penulis uraikan dalam bentuk resume di bawah ini:
### PUTUSAN NOMOR :157/PDT.G/2013/PN.BTM yang diputus pada tanggal 26 September 2013 .
Pengadilan Negeri Batam mengadili dan memutus perkara gugatan perdata yang diajukan oleh seorang penggugat, yakni orang pribadi (bukan badan usaha dan juga badan hukum) melawan seorang tergugat (yang juga atas nama orang perorangan).
Yang menjadi duduk perkaranya, semula pada tanggal 2008, Tergugat menandatangani perjanjian kredit bawah tangan dengan PT. Bank Niaga, Tbk. dengan fasilitas kredit sebesar 216.380.000 dan berturut-turut menandatangani Akta Jual Beli dan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.
Fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Bank Niaga berupa sebidang tanah bangunan diatasnya yang terletak di Kota Batam yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
Karena Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban pembayaran fasiltas kredit atau/macet, maka pada 2012 Bank Niaga telah melakukan akta pengalihan (cessie) piutang kepada PT. BOMA SUMBER ANUGAREH.
Bahwa setelah akta pengalihan (cessie) piutang beralih kepada PT. BOMA, diberitahukanlah perihal tersebut kepada Tergugat namun tidak ada jawaban, dilanjutkan dengan dilayangkannya tiga buah surat peringatan oleh PT. BOMA pada debitor.
Oleh karena domisili PT. BOMA berkedudukan di Jakarta, sehingga sangat kesulitan untuk melakukan pengurusan lebih lanjut, maka pada tahun yang sama, telah menandatangani perjanjian pengalihan (cessie) piutang kepada Penggugat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Setelah akte perjanjian pengalihan (Cessie) piutang beralih kepada Penggugat, Tergugat tetap berstatus lalai / kredit macet.
Keunikan perkara ini, ialah agar proses balik nama sertifikat atas nama Tergugat kepada Penggugat di Kantor Pertanahan Kota Batam dapat diproses balik namanya, maka berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan telah disetujui oleh Tergugat untuk dialihkan jika terjadi kelalaian/macet pembayaran fasiltas kredit tersebut, sehingga Penggugat meminta hakim agar proses balik nama tersebut dikabulkan. (Note: Hal ini dalam hukum perdata diistilahkan sebagai “milik beding”. UU Hak tanggungan Pasal 12: “Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.”)
Bunyi dari pertimbangan hakim: “Menimbang, bahwa oleh karena inti dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana di dalam petitum No 2 maka sudah seharusnya pula petitum point 4 yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Batam Kepulauan Riau, untuk diproses balik nama dari Tergugat ke atas nama Penggugat harus pula dikabulkan.
Amar putusan berbunyi:
“3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
4. Menyatakan Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban pembayaran fasilitas kridit sehingga beralasan hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi.
5. Menyatakan perjanjian pengalihan hutang dari PT. BOMA SUMBER ANUGERAH kepada Penggugat adalah sah dan berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam Kepulauan Riau untuk diproses balik nama Penggugat.”  

Putusan diatas adalah kasus yang menyimpangi hukum, sehingga tidak dapat dibenarkan untuk kembali berulang.

### Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/TUN/2013
Penggugat adalah atas nama orang perorangan pribadi (bukan badan hukum dan bukan badan usaha), begitupula dengan Tergugat II (ahli waris debitor), sementara Tergugat I adalah Kantor Pertanahan. Gugatan diajukan ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Dalam perkara ini, yang menjadi objek sengketa adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Perihal Pencatatan Akta Cessie. Penggugat menggugat Kantor Pertanahan karena menolak pencatatan akta cessie.
Penggugat adalah Pembeli Hak Piutang (Cessionaries) atas piutang (Cessie) dari PT. Bank Swadesi, Tbk, Penjual Hak Piutang (Cedent) hal mana sesuai dengan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie).
Piutang dimaksud adalah seluruh hak tagih, manfaat dan kepentingan lainnya yang dimiliki oleh PT. Bank Swadesi, Tbk, termasuk di dalamnya adalah Hak Tanggungan atas 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi agunan jaminan kepada kreditor atas perjanjian hutang-piutang.
Penggugat kemudian bermaksud mendaftarkan Akta Cessie tersebut, guna dicatatkan dalam Buku Tanah Sertipikat.
Pasal 94 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan : “Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan / atau data yuridis obyek pendaftaran tanah, yang telah terdaftar dengan mencatatanya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini”.
Pasal 94 ayat (2) huruf (e) Perturan Menteri diatas menyatakan : “Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud adalah peralihan hak tanggungan”.
Pasal 121 ayat (1) menyatakan : “Permohonan pendaftaran peralihan hak tanggungan diajukan oleh kreditur baru sebagai pemegang hak tanggungan yang baru dengan menyatakan:
a Sertipikat Hak Tanggungan ;
b Surat Tanda Bukti Beralihnya Piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan berupa: (1) Akta Cessie atau Akta Otentik yang menyatakan adanya Cessie tersebut. (2). Akta Subrogasi atau Akta Otentik yang menyatakan Subrogasi tersebut. … (Note: Frasa “atau” menjadi jawaban pertanyaan sebelumnya, akta cessie yang terkait jaminan hak tanggungan dapat dilakukan dalam bentuk akta dibawah tangan ataupun akta otentik yang dibuat oleh notaris.)
c Identitas Pemohon dan / atau Surat Kuasa tertulis apabila permohonan pendaftaran tersebut diajukan oleh pihak lain ;
Penggugat selaku pembeli cessie kemudian menulis surat permohonan pencatatan akta cessie, namun lewat surat jawabannya, kantor pertanahan menolak permohonan tersebut, dengan alasan sedang dipersengketakan oleh Tergugat II.
Gugatan perdata yang telah diajukan oleh ahli waris debitor dalam nomor perkara gugatan lain tersebut dahulu telah diputus yang amar pokoknya menyatakan bahwa menolak gugatan tersebut. (Putusan telah berkekuatan hukum tetap, inkracht)
Meski telah inkracht, ahli waris debitor tersebut kembali menggugat dan diputuskan oleh pengadilan bahwa gugatan ahli waris ditolak karena nebis in idem, alias telah diputus dengan berkekuatan hukum tetap sebelumnya sehingga tak dapat digugat ulang.
Setelah itu Penggugat dalam nomor perkara kini, kembali mengajukan pencatatan akta cessie pada kantor pertanahan. Namun kantor pertanahan kembali menolak pencatatan dengan alasan yang sama, yakni akta cessie tersebut sedang dipersengketakan di pengadilan.
Gugatan ulang atas putusan yang telah inkracht membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh ahli waris debitor hanyalah upaya rekayasa hukum untuk menghalangi atau menunda-nunda permohonan pencatatan atas Akta Cessie.
Untuk itu penggugat kemudian lewat gugatannya memerintahkan agar kantor pertanahan membatalkan atau mencabut surat penolakan tersebut, dan memerintahkannya untuk mencatat Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie)
Yang menjadi putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ialah: mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal surat penolakan pencatatan akta cessie dan memerintahkan Kantor Pertanahan untuk mencatat Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) dalam buku tanah. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung. Ahli waris debitor kemudian mengajukan peninjauan kembali yang juga tentunya ditolak oleh Mahkamah Agung.

### Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 32/Pdt.G/2013/PN.Prob tanggal 21 November 2013
Seorang pribadi orang perorangan selaku Penggugat melawan Tergugat sepasang suami-istri.
Tergugat telah mengadakan Perjanjian Kredit, dengan PT BANK DUTA, berdasarkan Akta Pengakuan Hutang. Terhadap kredit tersebut, Tergugat menjaminkan tanah sebagai agunan (dahulu bernama hipotik). Karena kemudian terjadi kredit macet, maka kreditor menyerahkannya pada BPPN, berdasarkan akta jual beli dan penyerahan piutang. Karena masih terjadi pula kredit macet, maka BPPN mengalihkan piutang pada Bank Danamon berdasarkan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan.
Kredit macet terjadi sejak tahun 1991/1992, hingga pada tahun 2006, Bank Danamon menklaim bahwa total tunggakan debitor sebesar 400 juta rupiah, sementara pokok hutang awalnya hanya 40 juta rupiah.
Namun kredit masih berstatus macet, sehingga karenanya piutang Bank Danamon dan dialihkan (cessie) kepada Penggugat, berdasarkan Akta Notariel Perjanjian Pengalihan Piutang.
Oleh karenanya posisi kreditur atas hutang Tergugat telah berpindah dari Bank Danamon kepada Penggugat, dengan demikian segala hak piutang yang dimiliki oleh Bank Danamon atas Tergugat beralih kepada Penggugat dengan segala konsekuensi yuridisnya.
Dengan beralihnya hak piutang tersebut kepada Penggugat, diklaim oleh Penggugat bahwa secara hukum Penggugat berwenang untuk melakukan penagihan kepada Tergugat selaku debitur, atas segala kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikannya akibat dari hutang-hutang/kredit macet tersebut, dan Penggugat juga berwenang untuk melakukan segala upaya-upaya hukum lainnya sehingga Tergugat dapat menyelesaikan segala kewajibannya selaku debitur ataupun penjamin yang bertanggung jawab terhadap pembayaran hutang tersebut.
Dengan beralihnya hak piutang kepada Penggugat, maka Tergugat diklaim mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.420.083.887,68.
Hingga piutang atas Tergugat tersebut dialihkan kepada Penggugat, dengan melalui lembaga Cessie, Tergugat tetap tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat, dimana hal tersebut berarti bahwa Tergugat telah wanprestasi.
Untuk itu Penggugat selaku penerima cessie kemudian hendak menjual agunan untuk dilelang. Kemudian Penggugat juga mengajukan sita jaminan atas agunan.
Karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela diri.
Yang mengejutkan, hakim PN kemudian memutuskan:  
1. Menyatakan Tergugat  tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan PT Bank Duta Cabang Probolinggo sebagaimana Akta Pengakuan Hutang atas hutang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), adalah sah menurut hukum
4. Menyatakan sah menurut hukum pengalihan piutang (cessie) dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Pusat di Jakarta kepada Penggugat atas piutang terhadap Tergugat berdasarkan Akta Notariil Pengalihan Piutang (cessie);
5. Menyatakan segala hak yang timbul atas piutang PT Bank Danamon Indonesia Tbk. kepada Tergugat beralih kepada Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan penagihan kepada Tergugat maupun upaya hukum lain yang berkaitan dengan pengembalian/pembayaran atau pemenuhan prestasi oleh Tergugat sebagai debitur;
7. Menyatakan menurut hukum jumlah piutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 420.083.887,68 (empat ratus dua puluh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh delapan sen);
8. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 420.083.887,68;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 19 % (prosen) per tahun dari Rp. 420.083.887,68 (empat ratus dua puluh juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh delapan sen) kepada Penggugat, terhitung sejak perjanjian pengalihan piutang dari PT Bank Danamon Tbk kepada Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan dipenuhinya pembayaran hutang (prestasi) oleh Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan jaminan hutang berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Mayangan, Kotamadya Probolinggo seluas 1.970 m2 (meter persegi) sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Tisnonegaran kepada Penggugat untuk selanjutnya dijual lelang guna memenuhi kewajiban hutang Tergugat;

Note SHIETRA & PARTNERS: Mengapa isu hukum ini menjadi penting? Pernah terjadi, ahli waris alm. debitor hendak menebus hutang pewaris pada sebuah bank. Namun bank tidak mau menerima pelunasan tersebut, karena antar ahli waris sedang bersengketa perihal warisan di pengadilan. Hal ini tersangkut-paut dengan agunan alm. debitor pada bank. Ketika kita telah menyadari bahwa orang perorangan dapat menerima peralihan piutang, maka sejatinya bank dalam hal ini selaku kreditor dapat menawarkan mekanisme cessie maupun subrogasi kepada salah seorang ahli waris yang hendak melunasi utang almarhum pewaris tersebut. Itulah mengapa SHIETRA & PARTNERS memiliki semboyan "Law Makes Easy". Solusi atas permasalahan hukum terletak di dalam hukum dan logika hukum itu sendiri.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

(Advertisement) KWANG EARRING, Tampil Memukau dengan Harga Terjangkau [KLIK GAMBAR Lihat Koleksi]

KLIK GAMBAR untuk menemukan koleksi asesoris dengan harga terjangkau namun berkualitas, toko online anting Jakarta

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM