Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Sita Jaminan Dicabut bila Gugatan Ditolak, Beda Putusan Sela dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri

Question: Bila dalam proses gugat-menggugat, permohonan sita jaminan oleh penggugat dikabulkan hakim dalam putusan sela / provisionil, lantas gugatannya itu sendiri kemudian oleh hakim dinyatakan ditolak, bagaimana dengan sita jaminan yang telah diletakkan?
Brief Answer: Pada dasarnya Pasal 226 Ayat (7) HIR yang menegaskan bahwa bila gugatan penggugat ditolak dan sita revindikasi telah diletakkan atas barang, maka penolakan gugatan harus dibarengi dengan amar putusan yang berisi perintah pencabutan penyitaan. Kendala di lapangan, acapkali jurusita pengadilan tidak secara otomatis menjalankan putusan hakim tanpa membayar biaya pencabutan sita yang mana Tergugat terpaksa membayar biaya pencabutan sita tersebut.
Explanation:
Menurut Yahya Harahap dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA, perintah pencabutan sita dalam amar putusan, bersifat asesoir (turunan) atas penolakan gugatan penggugat. Bila hakim lalai mencantumkan amar perintah pencabutan, maka dapat dilakukan langkah koreksi berupa upaya hukum banding maupun kasasi.
Permasalahan utamanya, bila kemudian gugatan penggugat ditolak hakim, maka siapa yang akan dikenai beban biaya pencabutan sita jaminan?
Keanehan pertama timbul dari tiadanya biaya (resmi) yang berlaku nasional, dalam arti seperti halnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku untuk seluruh pengadilan. Fakta di lapangan menunjukkan, biaya permohonan untuk meletakkan sita jaminan maupun mencabut sita jaminan tidak sama besar nominalnya antara satu pengadilan dengan pengadilan lain.
Keanehan kedua, dan yang mengejutkan, karena terus berlangsung hingga kini tanpa koreksi ataupun revisi SOP/prosedur oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga penyusun kebijkan, adalah bagaimana status atau nasib tergugat yang ternyata dimenangkan? Siapa yang akan menanggung biaya pencabutan sita jaminan yang diletakkan oleh penggugat? Dimana aspek keadilan perlindungan hukumnya bagi tergugat yang sudah digugat secara tidak layak, diletakkan sita jaminan, lantas harus membayar biaya pencabutan sita jaminan yang tidak sedikit? Disitulah letak keganjilan yang terus dibiarkan menjadi budaya buruk yang mengakibatkan aparatur pengadilan negeri begitu tamak penuh dengan nafsu “berahi” mengeruk sebanyaknya pungutan liar demi pungutan liar tanpa kenal puas dengan menyalahgunakan kekuasaan dan monopoli kewenangannya meski mereka telah digaji dengan uang negara yang notabene uang pajak dari rakyat.
Pemerasan demikian setali tiga uang dengan mereka yang beritikad tidak baik dengan menyalahgunakan lembaga sita jaminan yang dimohon oleh orang berpunya terhadap mereka dari kaum marginal: digugat, diletakkan sita jaminan, gugatan ditolak, tapi tetap dalam status tersita jaminan (selamanya bila tak dicabut) karena tergugat yang telah menang tidak mampu membayar biaya pencabutan sita.
Keanehan ketiga, mengapa pemohon sita jaminan tidak dibebani biaya panjar tambahan jika sewaktu-waktu ternyata gugatannya ditolak maka biaya panjar tambahan digunakan untuk mencabut sita jaminan dan bukannya justru membebani biaya tersebut pada tergugat yang menang. Lagipula bila penggugat menang, maka biaya panjar tambahan dapat diambil kembali.
Keanehan keempat, mengapa biaya pencabutan sita jaminan tidak diambil dari uang panjar penggugat?
Keanehan kelima, biaya pencabutan sita sama mahalnya dengan biaya peletakkan sita, meski untuk pencabutan sita pengadilan hanya mengirim surat pada Kantor Pertanahan / BPN setempat bahwa sita telah dicabut, namun memakan biaya hampir belasan juta rupiah sekadar untuk surat pencabutan sita dari pengadilan.
Pejabat pengadilan menerangkan, uang panjar penggugat belum tentu mencukupi. Lantas mengapa tidak sejak pertama kali meletakkan sita telah dibuat margin yang menjamin biaya pencabutan sita mencukupi sampai putusan atas sisa uang panjar? Pejabat tersebut justru hanya memberi solusi: “Minta baik-baik pada penggugat yang kalah untuk mencabut sita jaminannya.” Apa tidak salah memohon pada penggugat yang kalah? Jika harus demikian, berarti siapa yang sebetulnya kalah? Dalam hal ini juru sita pengadilan telah bersikap sewenang-wenang. Tergugat ibarat sudah jatuh (digugat), tertimpa tangga pula (harus mengemis pada penggugat yang tidak beritikad baik dan membayar biaya pencabutan sita).
Dapat kita lihat secara vulgar bagaimana aparatur negara memungut pungutan liar tanpa rasa malu maupun rasa berdosa meski mereka mengenakan atribut keagamaan dan selalu berbicara seolah agamais.
Entah bagaimana pula hal demikian terus berlangsung dan menjadi kebiasaan membudaya tanpa ada yang mampu berkutik ataupun melakukan perubahan. Mengapa lembaga yang terkenal dan diketahui oleh semua masyarakat sebagai lembaga kotor semacam Pengadilan, Kantor Pertanahan, Kepolisian, terus dibiarkan kotor seperti demikian? Dimana KPK? Dimana MA? Dimana Kapolri yang diamanatkan konstitusi untuk melindungi masyarakat dari pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan demikian terus berlangsung meski telah menjadi rahasia umum?
Contoh sederhana, bila Anda digugat sementara jelas dan terang Anda beritikad baik dan penggugat tidak beritikad baik, maka terhadap Anda selaku korban tetap dengan teganya diperas oleh pengadilan yang mewajibkan Anda untuk membayar biaya daftar surat kuasa dengan pungutan liar yang tidak kecil, bahkan setara dengan gaji Anda satu hari kerja meski biaya resmi PNBP-nya hanya Rp.5.000,-.
Dari pengalaman tersebut kita dapat menarik kesimpulan, betapa tamak dan tidak adilnya pengadilan dan para arapatur "penegak hukum" yang menerapkan sistem monopoli kekuasaan sambil mempertontonkan dengan vulgar penyalahgunaan kekuasaan yang mereka lakukan terhadap sipil yang tidak berdaya.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan