Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Tindak Pidana Ringan, Implementasi dan Penyesuaian Hukum Pidana Indonesia

Question: Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana ringan dalam hukum pidana di Indonesia? Apakah benar para hakim dan jaksa masih memakai patokan nilai nominal yang tersebut dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Apa konsekuensi serta perbedaan antara pencurian biasa dengan tindak pidana pencurian ringan?
Brief Answer: Pada dasarnya Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) telah melakukan penyesuaian terhadap kriteria tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa, lewat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 (Peraturan MA No. 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Tindak pidana ringan membawa konsekuensi ancaman hukuman pidana maksimum yang lebih rendah, dan terhadap tersangka ataupun terdakwa tidak dapat dikenai penahanan dalam rumah tahanan (Rutan), penggunaan acara pemeriksaan cepat, dan terhadap perkara-perkara tindak pidana ringan demikian tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.
Explanation:
Pasal 362 KUHP: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 364 KUHP: “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil, yang mana marak mendapat sorotan media atas diadilinya pelaku ke meja hijau, cukup mendapat perhatian masyarakat. Publik menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukum 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Perkara-perkara tersebut juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun persepsi publik terhadap pengadilan. Perkara pencurian ringan tidak tepat didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara tersebut seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (lichte misdrijven) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Jika perkara pencurian ringan tersebut didakwa dengan pasal 364 KUHP, maka tentunya berdasarkan KItab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), para tersangka/terdakwa dalam perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205—210 KUHAP. Ancaman pidana selama 5 (lima) tahun penjara juga membawa konsekuensi kian panjangnya masa kadaluarsa hak penuntutan atas tindak pidana.

MA menyatakan paham mengapa Penuntut Umum (pihak Kejaksaan) selama ini mendakwa para terdakwa dalam perkara tindak pidana dengan menggunakan Pasal 262 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya dibawah Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp.250,00 tersebut. Bahwa angka Rp.250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960.

Peraturan MA No. 2 tahun 2012 menjelaskan, meski undang-undang hanya dapat direvisi atau diubah dengan produk legislatif berupa undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama (KUHP dan KUHPerdata Indonesia masih memakai produk hukum Belanda yang telah berusia ratusan tahun, dimana di Belanda sendiri kitab hukum warisan mereka telah tidak lagi digunakan) sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, MA memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960.

Sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan (depresiasi) sebesar + 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itulah maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan.

Pasal 1 Peraturan MA No. 2 Tahun 2012: “Kata-kata ‘dua ratus lima puluh rupiah’ dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Sementara Pasal 2 Peraturan MA No. 2 Tahun 2012 menegaskan lebih lanjut, agar ketua pengadilan ketika menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari pihak jaksa penuntut umum, wajib memerhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara. Bila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00, maka Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205—210 KItab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 4 Peraturan MA No. 2 Tahun 2012 mengatur: “Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 diatas.”

MA menjelaskan, peraturan tersebut diterbitkan semata demi tujuan pengefektian kembali pasal-pasal tindak pidana ringan seperti Pasal 364 KUHP, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut, Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP. Peraturan MA No. 2 Tahun 2012 merupakan upaya terobosan mengingat lambatnya gerak perintahan RI (in casu Pemerintah dan DPR pembentuk Undang-undang). Kekakuan dan kebuntuan ini selama ini telah "menyandera" lembaga yudikatif, sehingga dengan terpaksa MA RI terdorong untuk menyusun dan menerbitkan peraturan dengan substansi yang semestinya diatur dalam undang-undang.

Mengingat, tampaknya hal demikian belum menjadi prioritas Pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP oleh Pemerintah dan DPR selain memakan waktu juga selalu menemui jalan buntu, walaupun khusus untuk substansi demikian sebenarnya mudah, tutur Mahkamah Agung, untuk itu MA memandang perlu menerbitkan Peraturan MA ini guna menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, yakni Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), Pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan Pasal 482 (penadahan ringan).

Dikarenakan syarat penahanan terhadap tersangka ataupun terdakwa menurut KUHAP ialah mereka yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih sesuai Pasal 21 KUHAP, maka bagi tindak pidana ringan yang memiliki ancaman hukuman maksimum kurang dari 5 tahun, terhadap tersangka ataupun terdakwa tindak pidana ringan tidaklah dapat ditahan oleh polisi maupun jaksa.

Mahkamah Agung dalam penjelasan Peraturan MA No. 2 Tahun 2012, mengakhiri dengan menerangkan bahwa “guna mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan beban ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.”

Peraturan MA No. 2 Tahun 2012 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya NOTA KESEPAKATAN BERSAMA antara Ketua MA RI, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif nomor 131/KMA/SKB/X/2012, NomorM.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 (untuk selanjutnya cukup disebut “Nota Kesepakatan").

Nota Kesepakatan merupakan pengikatan komitmen antara Mahkamah Agung yang membawahi seluruh institusi pengadilan di Indonesia, dengan pihak Kejaksaan Agung, hingga lembaga Kepolisian RI, dimana dalam Pasal 6 Nota Kesepakatan disebutkan: “(1). Pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi pidana penjara atau denda. (2). Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pidana kurungan.”


Baca juga:
RESIDIVIS TAK BISA DIKENAKAN PASAL TINDAK PIDANA RINGAN MESKI KEJAHATAN YANG DILAKUKANNYA BERNILAI OBJEK KECIL
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan