Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Menggugat Kantor Cabang suatu Perusahaan secara Perdata

LEGAL OPINION
Question: Apakah kantor cabang dapat digugat? Domisili kami sangat jauh dari kantor pusat suatu perusahaan yang hendak kami gugat secara perdata. Adakah dimungkinkan bila kami menggugat kantor cabang perusahaan tersebut sebagai alternatif menggugat perusahaan tersebut? Bagaimana pula dengan kantor perwakilan? Sebaliknya, apakah kantor perwakilan maupun kantor cabang dapat menggugat?
Answer: Kantor cabang maupun kantor perwakilan bukanlah badan hukum tersendiri yang terpisah dari perusahaan pusatnya. Meski demikian, demi asas manfaat, tampaknya pendirian hakim di pengadilan membuka kemungkinan serta peluang bagi masyarakat yang merasa dirugikan untuk menggugat kantor cabang dari suatu perusahaan. Adalah menyesatkan bila terdapat sarjana hukum yang menyatakan bahwa kantor perwakilan ataupun kantor cabang dapat menggugat, karena yang berstatus legal mandatory berdasarkan UU PT, hanyalah direksi semata, kecuali kepala kantor cabang memiliki surat kuasa khusus untuk menggugat oleh direksi. Sekalipun yang digugat adalah kantor cabang, wakil dari kantor cabang tersebut tetap wajib memiliki surat kausa dari direksi perseroan, sebab kepala cabang bukanlah direksi.
EXPLANATION:
Kantor perwakilan pada hakikatnya memiliki perbedaan karakteristik dengan kantor cabang. Kantor perwakilan tidak dapat melakukan hubungan hukum substansial layaknya kantor cabang dan sama-sama wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan bagi kantor perwakilan perusahaan asing wajib pula memiliki Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, namun kesamaannya terletak pada sifatnya yang bukan merupakan entitas hukum yang berdiri sendiri terpisah dari kantor pusatnya.
NAMUN, paragraf diatas benar dalam konteksnya sebagai PMA (penanam modal asing) yang tunduk pada undang-undang tentang Penanaman Modal. Bagi yang tidak berstatus sebagai PMA maupun PMDN, akan tetapi perusahaan berstatus perusahaan swasta nasional (lokal murni dan tidak tunduk pada UU Penanaman Modal oleh karena tidak mendapat fasilitas penanaman modal dan tidak memiliki wajib lapor kepada BKPM), maka untuk bidang usaha tertentu, seperti balai lelang swasta, perusahaan lokal tersebut tidak dimungkinkan untuk mendirikan kantor cabang, namun dapat berupa kantor perwakilan. Jadi untuk konteks paragraf kedua ini, kantor perwakilan hanya sebutannya saja, sementara susbtansi kewenangan dan ruang lingkup kegiatannya sebetulnya identik dengan kantor cabang.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam kasasi serta peninjauan kembali, menyatakan bahwa: Suatu Kantor Perwakilan Asing dapat bertindak tanpa kuasa dari kantor pusat di luar negeri dan suatu Kantor Perwakilan Asing sama dengan Kantor Cabang. (lihat Putusan Mahkamah Agung No. 89 PK/Pdt/2010 tanggal 19 November 2010). Putusan yang memang janggal dan mengejutkan.
Memang dahulu kala pernah hidup Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa Cabang Perseroan dapat bertindak di depan Pengadilan untuk dan atas nama Perseroan, tanpa memerlukan kuasa khusus dari Direksi Perseroan, sehingga dengan sendirinya Pimpinan Cabang sah mewakili Perseroan yang bersangkutan, tanpa harus ada kuasa khusus dari Direksi Kantor Pusat. (Vide Putusan Mahkamah Agung No.558 K/Pdt/1984, tanggal 26 September 1985, Putusan Mahkamah Agung No.3562 K/Pdt/1984, tanggal 18 Desember 1985, Putusan Mahkamah Agung No.779 K/Pdt/1992 dan Putusan Mahkamah Agung No.2678 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994). NAMUN, keseluruh yurisprudensi usang tersebut kini tidak lagi berlaku setelah dibentuknya undang-undang tentang perseroan terbatas.
Logika hukumnya sederhana. Jika kantor cabang dari suatu badan hukum PT MENG-gugat, maka siapa yang menggugat? Apakah kepala kantor cabang diberikan kekuasaan oleh UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) untuk melakukan tindakan hukum tanpa surat kuasa dari RUPS? Tidak, karena kepala cabang bukan seorang direksi! Kepala cabang bukan organ perseroan layaknya Direksi yang memiliki kewenangan prerogatif menggugat.
Jika kantor cabang suatu badan hukum PT di-gugat, maka yang bertanggung jawab tetaplah kantor pusat, karena regulasi secara tak langsung telah me-refer atau me-revoke beban kewajiban setiap kantor cabang PT sebagai tanggung jawab kantor pusat. Ambil contoh, regulasi menetapkan, kantor cabang suatu perbankan, bila hendak tutup, maka wajib membuat pertanyataan bahwa atas segala tanggung jawab kantor cabang tersebut menjadi tanggung jawab kantor pusat. Hal ini logis dan konsisten dengan konsep badan hukum serta legal mandatory berdasarkan UU PT.
Pada dasarnya, keuntungan yang bersumber dari aktivitas kantor cabang maupun kantor pusat menjadi pemasukan bagi kantor pusat, begitupula beban pengeluaran. Payungnya tetaplah kantor pusat, mereka tidak memiliki kekayaan sendiri yang terpisah, oleh karena itu tetap berinduk pada kantor pusat. Menggugat kantor cabang sama artinya dengan menggugat kantor pusat. 
Sebagai contoh, karyawan kantor cabang di-PHK secara tidak patut, maka sekalipun kantor cabang ditutup, mantan karyawan tetap dapat menggugat pesangon hak normatif mereka kepada kantor pusat.
Namun kantor cabang hanya dapat menggugat, selama terdapat surat kuasa dari direksi perusahaan—tanpa surat kuasa khusus tersebut, maka kepala kantor cabang tidak memiliki hak untuk menggugat, karena ia bukan direksi juga tidak punya kuasa (tidak punya legal standing) berdasarkan surat kuasa ataupun undang-undang.
Begitupula Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2678.K/Pdt/1992 tertanggal 27 Oktober 1994 yang menyebutkan bahwa Kantor Cabang adalah merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat, oleh karena itu kantor cabang atau kantor pusat dapat digugat dan menggugat, setelah terbit UU PT tahun 2007, harus dibaca sebagai “alamat Kantor Cabang dapat dijadikan sebagai alamt pihak Tergugat namun Kantor Cabang tidak dapat menggugat tanpa surat kuasa khusus dari direksi”.
SHIETRA & PARTNERS menilai, menggugat kantor perwakilan perusahaan asing untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan asing yang terletak di luar negeri sebenarnya patut dibenarkan. Bagaimana pun, ketika perusahaan asing mengajukan permohonan izin pembukaan kantor perwakilan di Indonesia, mereka mengajukan diri atas nama perusahaan asing, sehingga izin diterbitkan dengan menimbang serta mengingat keberadaan perusahaan asing di luar negeri tersebut. Biasanya pula ketentuan mengenai Tanda Daftar Perseroan, mewajibkan diri membuat akta penunjukkan penanggung jawab atas kantor cabang maupun kantor perwakilan yang didirikannya.
Bercermin dari berbagai kasus hukum perdata internasional dimana banyak aset dari perusahaan stategis Indonesia disita di luar negeri, maka sudah sepatutnya hukum Indonesia lebih berpihak kepada bangsa Indonesia sendiri dengan memberlakukan ketentuan yang lebih lunak dengan membolehkan menggugat perusahaan asing tersebut lewat kantor perwakilannya, bukan hanya membuta pada ketentuan Rv yang sudah patut dinyatakan kadaluarsa.
Ibarat menunjuk seseorang, entah menunjuk hidungnya, menunjuk ibu jarinya, menunjuk rambutnya, menunjuk mata kakinya, semua itu sama-sama tertuju pada satu subjek yang sama. Jadi mengapa hukum acara perlu ditetapkan sedemikian kaku?
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan