23 September, 2014

JANGKA WAKTU PROSES BERACARA DI PENGADILAN

ARTIKEL HUKUM
Question: Sebenarnya berapa lamakah proses beracara di pengadilan agar suatu perkara selesai diputus oleh hakim demi kepastian hukum?
Answer: Hal tersebut sebenarnya telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
Sayangnya, dan kabar buruknya, untuk proses kasasi tidak diatur (meski banyak putusan kasasi baru terbit setelah terbengkalai bertahun-tahun, dan untuk SOP dari panitera Pengadilan Negeri (PN) untuk segera mengirim berkas perkara pada Pengadilan Tinggi (PT) agar hakim PT dapat segera memutus permohonan banding, tidak diatur dan belum diatur (celah hukum ini sering dipakai oleh mafia hukum dalam modus penundaan pengiriman berkas perkara baik ke Pengadilan Tinggi maupun ke Mahkamah Agung maupun sebaliknya penundaan pengiriman berkas perkara dan putusan dari Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri).
EXPLANATION:
Berikut petikan isi SEMA dimaksud:
“Bahwa pada saat ini masing-masing pengadilan telah melaksanakan sistem Manajemen Perkara yang berbasis elektronik baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding yang memungkinkan penyelesaian perkara dapat diselesaikan lebih cepat, namun kenyataannya penyelesaian perkara-perkara, baik yang diperiksa di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan masih diselesaikan dalam waktu yang cukup lama.
Oleh karena hal tersebut di atas, maka diharapkan perhatian para Ketua Pengadilan Tingkar Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat banding pada 4 (epat) lingkungan Peradilan agar penyelesaian perkara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.        Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan; ß Meski senyatanya bisa jauh lebih lama dari itu, karena frasa “diharapkan”.
2.       Penyelesaian perkara Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
3.       Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 di atas termasuk penyelesaian minutasi;
4.       Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan.
Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan 3 (tiga) bulan untuk Pengadilan Tingkat banding maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung…. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”
Fakta yang terjadi di lapangan, jamak terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum panitera pengadilan, berkolusi dengan salah satu pihak dalam sengketa, dengan cara menahan berkas perkara yang diajukan banding oleh pihak lain, sehingga Pengadilan Tinggi tidak akan pernah dapat memutus oleh karena berkas perkara masih berada di PN.
Salah satu kejadian yang penulis alami, putusan PN medio bulan Agustus 2013, namun hingga September 2014, status berkas masih di PN. Artinya, selama 1 (satu) tahun berkas dibiarkan tersembunyi di PN. Tujuannya, strategi lawan untuk mengulur waktu dengan berkolusi pada oknum panitera di PN.
Lebih janggal adalah dikala Anda mungkin berdomisili lebih dekat dengan PT, namun untuk mengajukan banding dan memori banding, Anda tidak bisa memasukkannya ke PT, namun harus lewat PN.
Penulis memberi ilustrasi secara ekstreem dan merupakan realita, nyata terjadi, jika Anda berdomisili di Jakarta, sementara sengketa Anda terjadi di PN Papua, maka jika Anda hendak mengajukan kasasi dan mendaftarkan memori kasasi, maka Anda tidak boleh langsung menghadap Mahkamah Agung yang terletak di Jakarta, Anda tetap hanya boleh mendaftar dan memasukkan berkas di PN Papua.
Sungguh tidak ekonomis, berbiaya tinggi, dan melanggar asas peradilan cepat, sederhana, dan murah.
Fakta kedua, sebetulnya proses persidangan dapat dibuat singkat, semisal tidak harus satu minggu jeda antara satu tahap ke tahap berikutnya. Dan bila hanya untuk memasukkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, yang menghambat adalah birokrasi prosedural yang tidak efesien, dimana secara efektif sebenarnya proses persidangan mulai dari mediasi hingga putusan cukup 1 (satu) bulan (hal ini kemudian telah diakomodasi Mahkamah Agung dengan membuat mekanisme gugatan sederhana small claim court yang diputus kurang dari 1 (satu) bulan meski jenis perkara yang dapat menggunakan mekanisme sederhana ini masih terbatas kategorinya).
Terlebih gila adalah putusan kasasi. Dalam kasus Kedung Ombo, nilai permohonan ganti rugi dalam gugatan perdata menjadi tergerus nilai inflasi, sehingga sekalipun diputus, karena berkas telah “tertimbun” sekian tahun, maka yang terjadi ialah “menang diatas kertas”.
Fakta yang tidak terbantahkan, peradilan Indonesia memiliki karakter primitif, prosedural, boros waktu, boros energi, boros biaya, dan aparaturnya kurang bermoral—entah bagaimana proses seleksi mereka sehingga dapat menjabat di pengadilan.
Lihatlah fakta yang menjadi rahasia umum, satu diantara majelis hakim, pastilah hakim yang hanya bisa tidur, melamun, main hp, atau celingak-celinguk. Fenomena ini terjadi di ruang sidang mana saja, sejauh pengamatan penulis. Bagaimana proses seleksi hakim maupun pengawasan dan penataran terhadap calon hakim, sama sekali tidak jelas. Hal ini diperkeruh oleh putusan Mahkamah Konstitusi RI yang menyatakan hanya diperkenankannya hakim karir, bukan hakim ad hoc dalam tubuh lembaga yudikatif.

Harapan kita bersama, semoga profesionalitas aparatur pengadilan benar-benar mengerti makna dari kata adil dan kepastian hukum, karena mereka adalah hamba masyarakat, bukan mendesak masyarakat untuk menghamba pada mereka sehingga terpaksa berucap: “Mohon kebijaksanaannya,”, "mohon bantuannya,", "terimakasih banyak", seolah mereka menjadi bijaksana bila melaksanakan tugas mereka dengan bertanggung-jawab.
Peribahasa hukum menyebutkan, keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan itu sendiri.
Mengapa saya katakan proses persidangan yang tidak memakan waktu lebih dari 1 bulan adalah persidangan yang mendekati kebenaran, misalkan ketika Anda membaca surat gugatan (terlebih lisan tanpa tertulis, dan sekalipun tertulis, apakah benar akan dibaca oleh hakim yang memutus? Saya tidak yakin), membantah lawan, mengajukan saksi, melakukan pembuktian, namun bila semua itu berujung pada putusan yang diambil satu atau setengah tahun kemudian, apakah hakim masih ingat terhadap semua yang telah dengan susah payah Anda bantah, dalilkan, dan buktikan?
Semestinya Indonesia perlu mengadopsi sistem hukum di Negara Anglo Saxon, dimana baik Penggugat maupun Tergugat harus sudah siap dengan segala dalil dan bukti sebelum mengajukan gugatan sehingga proses persidangan bersifat maraton tanpa berlarut-larut. Proses beracara di penagdilan Indonesia bersifat antiklimaks sejak semula.
Mari kita tinjau dalam perspektif psikologi hukum. Memori manusia terbatas, sangat terbatas. Banyak kejadian “peradilan sesat” justru karena ulah saksi mata yang memorinya bias, sekalipun mereka melihat atau mendengar dengan mata kepala sendiri dan kejadian yang mereka saksikan/dengar tidak berselang waktu lama, acapkali mereka memberikan kesaksian yang sesat karena keterbatasan daya ingatan. Begitupula hakim yang harus memeriksa dan memutus banyak sekali berkas dakwaan dan gugatan yang menumpuk di ruang arsip, apakah ada yang menjamin tidak akan terjadi bias memori antara satu perkara dengan perkara lain?
Semestinya hukum acara perdata dan pidana diadakan pendekatan filter dismissal layaknya Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab jamak kita temui, gugatan/tuntutan abal-abal yang tujuannya hanya untuk membuat repot pihak tergugat/terdakwa. Entah untuk mengulur waktu, untuk memeras, untuk berkelit, dsb. Gugatan/dakwaan semacam itu tentu menyita sumber daya hakim yang terbatas. Penulis  secara pribadi sanksi, seorang hakim dapat membaca seluruh berkas bukti dan perkara bila dihadapkan pada setumpuk berkas perkara, yang mana bercampur aduk antara perkara yang benar dan perkara yang dibuat-buat oleh masyarakat itu sendiri. Kebosananlah yang akan timbul, dan itu manusiawi. Semakin tertunda dan berlarut, semakin bosan jadinya, itu lebih manusiawi lagi adanya.
Alasan utama penulis menyatakan bahwa gugatan perdata ataupun tuntutan pidana semestinya tidak lebih dari 1 bulan (bukan hanya berlaku untuk small claim court), baik itu PN, PT, maupun kasasi MA, tentunya ketika seseorang hendak menggugat mestinya telah mengumpulkan semua pembuktian yang cukup, dan jaksa penuntut umum pun telah mengumpulkan semua alat bukti yang terang dan jelas dari pihak penyidik, sehingga tak ada alasan lagi untuk menunda persidangan berminggu-minggu. Apa mungkin jaksa mendakwa seseorang sementara alat bukti itu sendiri belum memadai?
Bayangkan bila Anda berdomisili di Jakarta sementara Anda harus meladeni perkara gugatan/tuntutan di PN Bandung, Anda harus keluar biaya dan waktu serta tenaga pulang-pergi lebih dari belasan kali meski Anda adalah pihak yang beritikad baik. Perasaan terzolimi atas proses peradilan yang lalim tidak dapat dihindari. Mengapa harus dibuat kompleks bila bisa dibuat sederhana?
Albert Einstein berkata, orang bodoh membuat tata cara yang tidak efisien, sementara mereka yang efektif membuat efisien segala sesuatunya. Penulis melihat ketumpulan berpikir Mahkamah Agung selaku pembina dan kepala dari sistem peradilan yang kolot dan lamban serta tidak efektif ini.
Mengapa keadilan harus demikian mahal dan meletihkan? Berarti terdapat pengabaian dari negara terhadap masyarakat warga negaranya. Apakah dapat diartikan lain dari itu?
Sebenarnya masyarakat pencari keadilan dapat mengendus modus yang terdapat dibalik itu. Tidak lain tidak bukan simbiosis mutualisme antara pengacara dan oknum pengadilan. Semakin berlarut, semakin keruh, tentunya mereka yang akan semakin diuntungkan. Klien tidak ubahnya sapi perahan bagi mereka. Tak jarang, saya dapati pengacara yang justru memberikan nasehat sesat pada klien, dimana sekalipun klien mereka bersalah, seperti pengemplang kredit, justru diarahkan untuk menggugat kreditor mereka dengan uang hasil pinjaman kredit ketika debitor tersebut mulai memasuki fase kredit macet.
Modus lain, ketika Anda memiliki pengacara dengan sistem kontrak per tahun. Tentunya kasus Anda akan dibiarkan tertumpuk tanpa diperiksa oleh hakim sebelum kontrak Anda habis masa berlaku dan Anda harus memperpanjang kontrak yang barulah berkas akan diangkat ke permukaan dan diputus.
Banyak modus kotor lain. Bagi yang merasa tersinggung atas artikel jujur ini, Anda tidak akan pernah menang melawan hukum karma. Cepat atau lambat saya dan begitupula dengan Anda akan meninggal dunia dengan mewarisi segudang karma tersebut yang menunggu matang dan berbuah pada si pembuatnya sendiri. Mengapa saya harus takut untuk mengungkapkan fakta? Mengapa Anda merasa begitu hebat bisa berkolusi dengan akal bulus dan korup, sementara Anda sendiri cepat atau lambat juga akan tunduk pada kematian.
Bagi para pencari keadilan, janganlah berkecil hati, hukum karma tidak bisa disogok, dan bekerja dengan demikian jujur dan tegas serta adil, tanpa perlu diminta, ia akan bekerja secara sigap untuk memberikan kembali perlakuan masing-masing sebagaimana mereka berlaku selama ini. Sarjana hukum yang hebat adalah sarjana hukum yang murni mampu menyusun dalil dan argumentasi serta mengadirkan kebenaran, bukan yang menjelma calo dengan bungkusan bernama pengacara, notaris, konsultan, jaksa, hakim, dsb.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM