14 Februari, 2017

Tunggakan Gaji, Buruh Hendak Mempailitkan Pengusaha

LEGAL OPINION
Question: Saya dan beberapa kawan yang upahnya tidak kunjung dibayar oleh perusahaan, sudah putus asa dengan keadaan ini. Apa bisa kami pailitkan saja perusahaan ini?
Brief Answer: Tidak bisa jika secara serta-merta seketika mengajukan pailit terhadap pihak pengusaha di Pengadilan Niaga tanpa terlebih dahulu didahului putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang menyebutkan bahwa benar pihak pengusaha tidak membayar upah, dimana amar putusan condemnatoir dari PHI yang menyebutkan sejumlah nominal upah tertunggak sebagai alat bukti di Pengadilan Niaga ketika hendak mempailitkan pihak pengusaha.
Proses pembuktian adanya hutang di Pengadilan Niaga perkara kepailitan wajib bersifat sederhana, dimana satu-satunya cara ialah terlebih dahulu menempuh proses gugatan di PHI—tidak efisien, namun demikianlah prosedur hukum yang berlaku.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi berikut dapat memberi contoh konkret, yakni putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat perkara Permohonan Kepailitan register Nomor 04/Pdt.Sus-PAILIT/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 April 2016, perkara antara:
1. SUDIYARTO; dan 2. JAFAR TAMBUNAN sebagai PARA PEMOHON PAILIT; terhadap
- PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES (PERSERO), sebagai TERMOHON PAILIT.
Pemohon adalah pegawai Termohon yang diberhentikan dengan hormat oleh Termohon sejak tahun 2014. Namun sampai permohonan pailit ini diajukan, Termohon belum juga memenuhi kewajibannya, yang artinya Termohon memiliki Hutang kepada Pemohon. Pemohon telah berupaya meminta haknya, namun Termohon tidak menanggapi dan tidak memenuhi kewajibannya.
Sementara pihak Termohon dalam bantahannya menyebutkan, Pemohon tidak punya kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Kepailitan terhadap Pemohon. Karena yang berhak mengajukan Kepailitan adalah Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004.
Sementara Pemohon mendalilkan dirinya mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pailit, oleh karena berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan, BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik saja yang hanya dipailitkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan Termohon adalah bukan BUMN yang bergerak dibidang pubiik, iagi karena modalnya sudah terbagi atas saham.
Terhadap permohonan pailit Pemohon, terhadapnya Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan bukti T-2 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l. No.AHU.81409.01.02 Tahun 2008 (tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan) dan dalam Pasal 4 Tentang Modal Perseroan disebut modal dasar tersebut ditempatkan dan diambil bagian oleh pemegang saham sebanyak Rp.1.403.556.000.000,- saham dengan perincian 1.344.468.000.000,- saham Negara Republik Indonesia dan Rp.59,088.000.000,- atau 59,088,- saham milik PT. Garuda Indonesia (Persero) jo. Bukti T-2 tentang Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT. Merpati Nusantara Airlines (PT.MNA) diluar RUPS No.31 tanggal 26 Nopember 2014 disebutkan bahwa Keputusan para Pemegang Saham diluar Rapat mewakili 100% saham-saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor terdiri dari:
1. Negara Republik Indonesia sebesar Rp.1.905.468,- saham atau setara dengan 96.99%;
2. Perusahaan Perseroan PT.Garuda Indonesia, Tbk sejumlah 59,088  Saham atau setara dengan 3.01;
“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut PT. Merpati Nusantara Airlines (PT.MNA) terbukti milik Negara dan bergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dan tujuan didirikannya PT. Merpati Nusantara Airlines (PT.MNA) dapat disimpulkan PT. Merpati Nusantara Airlines (PT.MNA) merupakan BUMN yang melayani kepentingan Publik;
“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU apabila suatu BUMN yang bergerak dihidang kepentingan publik maka berhak mengajukan PKPU adalah Menteri Keuangan;
“Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat 5 menyatakan :
‘Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang asuransi kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.’
“Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa yang mengajukan pailit adalah SUDIYARTO dan JAFAR TAMBUNAN selaku pegawai PT. Merpati Nusantara Airlines (PT.MNA) dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 5 tersebut diatas yang bisa mengajukan permohonan pailit hanya Menteri Keuangan;
“Menimbang, bahwa kemudian Termohon juga mengajukan keberatan dalam Repliknya yaitu bahwa sengketa tidak masuk lingkup Pengadilan Niaga melainkan masuk dalam ranah Pengadilan Hubungan Industrial, dengan alasan:
- Bahwa Pemohon I adalah pegawai dari Termohon sejak bulan Agustus 1996 dan diberhentikan dengan hormat oleh Termohon sejak bulan Juli 2004;
- Bahwa tuntutan permohonan seharusnya mengajukan untuk dibayarkannya hak-hak ketenagakerjaan berupa pembayaran gaji, denda gaji, pesangon, iuran jamsostek, yang mana karenanya masuk dalam perselisihan hubungan industrial;
“Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Majelis berpendapat dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didalam Pasal 1 angka 22, berisi:
‘Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.’
“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas dengan melihat bukti-bukti yang diajukan serta Pemohon Pailit dan tanggapan Termohon Pailit tidak disangkal, benar Pemohon adalah karyawan (buruh) sedang Termohon adalah majikan;
“Menimbang, bahwa dengan demikian hubungan Pemohon dengan Termohon adalah hubungan industrial atau hubungan antara Pengusaha dengan buruh atau pekerja atau serikat buruh;
“Menimbang, bahwa apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan buruh, apakah dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga?
“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sengketa antara Pemohon dan Termohon yang mempersoalkan tentang diberhentikannya Pemohon dimana hak-hak Pemohon tidak dibayarkan gaji, denda gaji, iuran jamsostek dan lain-lain. Maka hubungan tersebut jika terjadi sengketa seharusnya diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial;
“Menimbang, bahwa dalam sengketa seperti ini Pengadilan Niaga sesuai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 tahun 2004 menyatakan tidak berwenang menyelesaikannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan Para Pemohon.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM