Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Alam Batin Seorang Hakim

ARTIKEL HUKUM
Beberapa kalangan menyebutkan, menjadi seorang hakim adalah perkara sukar. Bahwa tidak semua orang mampu menjadi seorang hakim di pengadilan. Namun, benarkah demikian?
Dalam ilmu neurosains sebagaimana telah dibuktikan dalam beberapa jurnal internasional, otak kiri manusia memiliki suatu keterampilan agak ‘nakal’ dan agak kurang sehat, yang bernama ‘daya rasionalisasi’ dan ‘pembenaran diri’. Perbuatan yang salah seperti apapun dan buruk sekalipun, tetap dapat ditemukan justifikasinya. Itulah perilaku paling mendasar dari manusia yang amat kreatif mencari pembenaran diri dan justifikasi atas setiap perilakunya.
Self-justification merupakan self-defence mechanism yang halnya saja salah dimaknai dan kerap disalahgunakan oleh manusia. Bahkan, manusia ‘kecan-duan’ terhadap mekanisme pembenaran diri ini—suatu penyakit warisan peradaban manusia yang tampaknya sukar diperbaiki.
Sama halnya ketika seorang hakim dihadapkan suatu permasalahan hukum. Baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, memiliki dua versi putusan, yakni yurisprudensi yang menyatakan kaedah normatif “A”, namun disaat bersamaan terdapat pula yurisprudensi yang menyatakan kaedah normatif “B” yang berkebalikan dari yurisprudensi normatif “A”.
Alhasil, seorang hakim bagai ‘bermain’ puzzle dengan memiliki potongan-potongan puzzle sesuai selera dirinya sendiri dalam menyusun putusan. Alhasil pula, bahkan untuk ukuran seorang konsultan hukum profesional sekalipun menjadi kehilangan daya cengkeram atas keterampilan prediktabilitas suatu permasalahan hukum.
Ambil contoh putusan Mahkamah Konstitusi RI (MK RI) yang menguji materiil undang-undang perihal importasi hewan ternak, dalam putusan sebelumnya Mahkamah menyatakan bahwa Indonesia menganut rezim maximum security—artinya zero tolerance bagi hewan yang berpotensi sebagai pembawa penyakit bila diimpor dari negara-negara yang belum bebas dari wabah penyakit menular.
Namun parlemen bersama pemerintah kemudian merevisi undang-undang tersebut, dengan menerbitkan undang-undang revisi yang melakukan aksi akrobatik dengan menyatakan bahwa mereka tidak mengatur norma yang sama yang telah diputus MK RI, namun menambahkan norma perihal importasi bibit ternak untuk dibesarkan di Indonesia.
Apa yang kemudian dikatakan oleh MK RI lewat putusannya terhadap uji materiil yang kembali diajukan oleh pemohon uji materiil sebelumnya atas undang-undang yang sama ini—yang juga telah menyeret skandal importir sapi asal India yang membuat Patrialis Akbar selaku Hakim Konstitusi menyatakan telah “lalai” hingga ‘berbuat memberikan apa yang semestinya tidak diberikan’? (Note tambahan: Sejak kapan pula, “lalai” bergeser dari ‘tidak memberikan’ menjadi ‘memberikan sesuatu’?)
MK RI kemudian membuat pertimbangan hukum dalam putusan selanjutnya, bahwa maximum security telah dialihkan menjadi relative security, dalam arti bila terdapat keadaan kahar, maka negara dapat mengimpor bibitan ternak demikian, dari negara manapun sekalipun dari negara yang belum bebas dari wabah penyakit hewan dan ternak. MK RI justru memberikan ‘kartu truf’ kepada pemerintah untuk menentukan keadaan kahar sesuai ‘selera’ pemerintah yang menjadikan alasan harga daging sapi yang tinggi di Indonesia sebagai ‘keadaan kahar’ (force majeur) yang memberi hak bagi pemerintah untuk mengimpor daging sapi dari negara terjangkit antrax, sekalipun berbagai korban penduduk Indonesia mulai berjatuhan akibat antrax—membuka simbiosis mutualisme antara importir nakal dengan pihak pejabat Dinas Pertanian dan Peternakan korup, mengingat tren masyarakat Indonesia yang selalu lebih memilih harga daging sapi segar berharga mahal ketimbang daging sapi bekuan yang lebih terjangkau.
Penulis sendiri memiliki pengalaman serupa, dimana dengan sewenang-wenang dan sesuka hati MK RI menyatakan uji materiil yang diajukan penulis dinyatakan “tidak dapat diterima” karena penulis adalah seorang konsultan hukum, bukan seorang pekerja sehingga tidak berhak mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Faktanya, terdapat belasan yurisprudensi putusan MK RI yang mengabulkan uji materiil yang diajukan kalangan dosen dan pengacara atas nama pribadi. Standar ganda ini diterapkan MK RI secara sewenang-wenang.
Ketika Akil Mochtar menjabat sebagai Ketua MK RI dan belum tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tiada profesor hukum ataupun akademisi hukum yang menyoroti ataupun mengkritisi berbagai putusan Akil Mochtar. Artinya, sekalipun seorang hakim berlaku korup, dirinya akan mampu dengan mudahnya mencari dasar pembenar sebagai justifikasi untuk menerbitkan suatu putusan.
Seorang hakim mampu memilih, untuk membesar-besarkan titik noda pada gugatan, atau justru berfokus pada gambaran besar (the big picture) dari gugatan yang dihadapkan kepadanya. Bila ‘pesan sponsor’ menghendaki agar gugatan ditolak, maka sang hakim hanya cukup untuk berfokus pada noda ‘setitik’ tersebut, membesar-besarkannya, dan sama sekali tidak menghiraukan berbagai fakta kebenaran lainnya yang nyata dan konkret—dan putusan dengan kejadian skenario semacam ini telah banyak sekali penulis jumpai dalam praktik. Suatu fakta realita yang sangat mengerikan.
Contoh, seorang penggugat memiliki lima buah dalil yang disusun dalam gugatannya. Lantas, sang hakim akan me-review kelima dalil tersebut, dan meski keempat dalil adalah beralasan demi hukum untuk dikabulkan, namun sang hakim kemudian hanya menyoroti dan mengomentari satu dalil yang kurang cukup kuat dalam putusannya. Sehingga dalil yang kurang cukup kuat tersebut menjadi kontradiktif bagi kepentingan penggugat, bahkan menjadi boomerang. Konstruksi skenario jenis ini kerap penulis jumpai pada berbagai putusan Mahkamah Agung yang seketika menyatakan permohonan kasasi ditolak dengan hanya mengutip satu atau dua dalil yang kurang relevan dari belasan dalil yang disajikan pemohon kasasi.
Karena seorang hakim pada dasarnya mampu membuat dua versi putusan yang saling bertolak belakang satu sama lain—inipun merupakan fakta yang tidak lagi dapat kita pungkiri—maka hukum yang ideal sebagaimana dinyatakan Austin dan Kelsen menjadi kian jauh dari harapan. John Austin dan Hans Kelsen menyebutkan, hingga dalam derajat tertentu, hukum dalam realita harus memiliki daya prediktabilitas.
Mungkin inilah kelemahan utama sistem keluarga hukum Eropa Kontinental yang mendasarkan diri pada textual based on law yang tidak sempurna—sebagaimana kerap penulis utarakan, bahwa bahasa adalah tidak sempurna, terlebih bahasa hukum, selalu terbuka ruang multi tafsir. Sementara posisi/kedudukan hukum yurisprudensi lewat asas preseden menjadi terasingkan bahkan terpinggirkan dalam konteks putusan MK RI yang kerap dilanggar sendiri oleh MK RI sehingga terhitung telah terdapat berbagai putusan MK RI saling tumpang tindih dengan putusan-putusan MK RI sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahkan putusan yang telah dinyatakan “ditolak” tetap diadili kembali untuk “dikabulkan”.
Itulah sebabnya, amat logis bila sampai terjadi, pihak yang menjadi korban, atau bahkan telah dirugikan secara nyata dan konkret, dibela oleh sarjana hukum yang jenius sekalipun, akan keluar sebagai pihak yang kalah di pengadilan, di Mahkamah Agung, di Mahkamah Konstitusi, di instansi pemerintahan yang telah lalai atau sebaliknya sewenang-wenang terhadap warga negara, dan dimana pun di hadapan pemegang kekuasaan pemutus.
Menjadi korban atau menjadi seorang sarjana hukum cerdas, tidak menjamin akan keluar sebagai pemenang, terlebih mengharap ganti rugi. Pelaku kejahatan dapat dibebaskan, yang tidak bersalah dikriminalisasi, dan yang pintar hukum justru menjadi pesakitan dan keluar sebagai pecundang dari ruang peradilan sembari ‘mengelus dada’.
Setelah bertahun-tahun mengamati kelebihan dan kekurangan sistem keluarga hukum Eropa Kontinental dibanding dengan kelebihan dan kekurangan sistem keluarga hukum Anglo Saxon yang mengedepankan preseden, penulis sampai pada satu kesimpulan: urgensi perombakan besar sistem keluarga hukum Indonesia dari semua menganut normative text approach menjadi precedent approach.
The binding force of precedent lebih menawarkan kepastian hukum serta tingkat prediktabilitas yang sangat diidam-idamkan kalangan sarjana hukum sebagai suatu idealisme yang tidak memiliki wadahnya dalam konteks praktik hukum di Indonesia. Tiada lagi terbuka peluang untuk permainan hakim-hakim nakal, setidaknya ruang untuk ‘bermain’ menjadi lebih terbatas.
Itulah juga sebabnya negara-negara yang mengatur sistem preseden yang ketat, memiliki para sarjana hukum dengan kebanggaan, disegani, serta tampil dengan aktualisasi diri yang tinggi, oleh sebab hukum milik mereka memiliki suatu derajat prediktabilitas yang dapat diandalkan dan pasti.
Tulisan ini adalah sebentuk harapan besar penulis akan hukum modern Republik Indonesia. Mungkin dibutuhkan putaran satu generasi penuh untuk merombak sistem hukum di republik ini. Bila bukan kita yang memulai, maka generasi penerus hanya akan mendapat warisan sistem hukum yang penuh infeksi dan penyakit. Penulis tampaknya menjadi satu-satunya sarjana hukum di Indonesia yang merasakan kemendesakan ini.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan