15 Februari, 2017

Potential Loss dalam Konteks Korupsi

ARTIKEL HUKUM
Meski secara kontradiktif, konsepsi penindakan terhadap “potential loss” telah diamputasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi RI pada awal tahun 2017, sebagaimana MK RI telah mengeliminir pula konsepsi “perbuatan melawan hukum secara materiil fungsi positif” sebagaimana Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006—kedua putusan mana menjadi cermin ketidakberpihakan MK RI terhadap upaya dan itikad baik KPK bersama pembentuk undang-undang dalam memberantas Tipikor. Namun mendiskusikan perihal “potential loss” tidaklah lekang oleh waktu.
Dalam tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hingga Mahkamah Agung tingkat kasasi, Sudjiono Timan selaku Mantan Dirut PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, telah dijatuhi pidana karena dinilai secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, namun putusan tersebut dianulir dan Terpidana dibebaskan dari segala vonis hukuman lewat putusan Mahkamah Agung RI tingkat Peninjauan Kembali (PK) register Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 31 Juli 2013, dimana Majelis Hakim tingkat PK membebaskan Terpidana dari segala tuntutan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
“Menimbang, ... Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sejak berdiri tahun 1973 sampai dengan tahun 1992 dalam kondisi merugi. Tetapi sejak Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur, tahun 1993 sampai dengan tahun 1997 berdasarkan audit BPKP meraih keuntungan sebagai berikut :
Tahun 1994 untung sebesar Rp.2.000.000.000,- ;
Tahun 1995 untung sebesar Rp.11.000.000.000,- ;
Tahun 1996 untung sebesar Rp.22.000.000.000,- ;
Tahun 1997 untung sebesar Rp.23.000.000.000,- ;
“Sedangkan tahun 1998 mengalami kerugian sebesar Rp.231.000.000.000,- disebabkan oleh selisih nilai kurs rupiah terhadap dollar US akibat krisis moneter, dan kerugian tahun 1999 dan tahun 2000 juga disebabkan oleh krisis moneter.”
Tanpa bermaksud untuk memberi komentar ataupun bersikap ‘sok tahu’ akan perkara yang menjerat sang mantan Terdakwa tersebut diatas, penulis hendak mengangkat postulasi sederhana berikut: Apakah bila suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami keuntungan, praktis dapat diasumsikan tidak telah terjadi korupsi di dalamnya oleh pihak manajemen BUMN ?
Kita dapat pula mengemukakan pertanyaan lanjutan: Bila tidak terjadi korupsi oleh pihak manajemen BUMN, mungkinkah keuntungan BUMN akan jauh lebih besar lagi ?
Apakah aset-aset dan fasilitas serta sumber daya manusia pada BUMN telah dioptimalkan secara prima dan optimal ?
Lantas dimana korelasinya dengan konsepsi “potential loss” ?
Potential loss” memiliki sebuah konsep berpikir mendasar yang menyatakan:
- bahwa tiadanya terdapat kerugian, bukan diartikan otomatis sebagai bersih dari korupsi (presumption of clean and clear);
- bahwa dapat dicegahnya kerugian dengan menangkap-tangan pelaku sehingga mencegah aksi spekulan yang dipastikan akan merugikan keuangan negara, dimana kerugian negara dapat diantisipasi lewat gerak cepat aparat penegak hukum, bukan berarti korupsi tidak telah terjadi secara sempurna;
- bahwa meski mengalami keuntungan, namun keuntungan nyata-nyata telah diamputasi oleh aksi spekulan pihak manajemen/pejabat yang memberi resiko secara tidak proporsional terhadap kekayaan negara, sehingga keuntungan menjadi tidak optimal, maka bukan dimaknai tidak telah terjadi korupsi;
- bahwa meski mencetak keuntungan, namun bukan berarti dapat diasumsikan tiada aksi korupsi yang telah mengecilkan angka keuntungan dengan melakukan aksi semacam mark-up biaya pengeluaran disaat bersamaan, sebagai contohnya;
- bahwa proses tender yang meski tidak merugikan negara, namun nyata-nyata telah dengan sengaja memenangkan peserta tender tertentu, berdasarkan suatu ‘pesan sponsor’, maka bukan diartikan tiada terjadi kerugian negara karena bisa jadi kualitas pengerjaan pemenang tender dibawah kualifikasi peserta tender lainnya.
- bahwa pejabat negara / manajemen badan usaha milik negara yang tidak memanfaatkan secara optimal anggaran belanja, seperti aksi ‘makan gaji buta’, tidak responsifnya pelayanan publik, antara biaya proses tidak sebanding dengan output, adalah wajah lain dari kerugian negara akibat produktivitas yang tidak optimal dengan biaya negara yang telah dikeluarkan.
Membuat asumsi bahwa suatu Badan Usaha Milik Negara ataupun Badan Usaha Milik Daerah mencetak kenaikan laba, tanpa memeriksa pula angka pembukuan pada kolom pengeluaran (liability) yang bisa jadi juga turut meningkat secara tidak wajar dari tahun buku sebelumnya, adalah suatu pengalihan isu yang patut diwaspadai oleh aparat penegak hukum.
Sekalipun aktiva bersih/netto masih jauh lebih besar dari passiva, bukan berarti aksi penyalahgunaan pengelolaan suatu kekayaan negara menjadi bentuk bukti absolut tidak terjadinya suatu tindak pidana korupsi.
Mungkin untuk menyederhanakan ulasan dalam topik artikel ini, dapatlah kita sebutkan, bahwa dengan tidak optimalnya pendapatan negara, meski terjadi keuntungan, namun margin pendapatan tersebut menjadi rendah akibat aksi yang diwarnai modus-modus korupsi, penyalahgunaan wewenang (kolusi), ataupun kolusi, maka keuntungan yang hilang dan yang semestinya dapat diperoleh negara atau diselamatkan oleh aparat penegak hukum itulah yang disebut sebagai “actual potential loss”.
Patut kita sayangkan, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun rakyat meradang, karena frasa “dapat” dalam rumusan pasal dalam UU Tipikor telah diamputasi keberlakuannya oleh lembaga sekaliber Mahkamah Konstitusi RI (MK RI) yang semestinya pro terhadap upaya pemberantasan korupsi.
UU Tipikor dibentuk oleh parlemen (DPR RI) bersama pihak Lembaga Eksekutif (Pemerintah RI), dan MK RI sejatinya dibentuk untuk mengawal produk hukum yang diterbitkan bersama oleh kedua lembaga tersebut.
Menjadi mengherankan—bahkan patut dipertanyakan motif di baliknya—apa kemudian yang menjadi fungsi MK RI bila hanya untuk menjegal itikad baik parlemen bersama pemerintah yang telah sangat “berbaik hati” rela menerbitkan UU Tipikor yang monumental.
Fungsi MK RI semestinya ialah untuk mengamputasi produk yuridis yang cacat hukum dan tidak berpihak pada rakyat umum. Namun, bagai penyakit autoimun “Lupus”, MK RI justru ‘mengebiri’ produk hukum yang sejatinya bersifat pro rakyat, dan meloloskan berbagai produk hukum yang tidak pro terhadap rakyat. Antara “menjegal” dengan “meluruskan” tidak pernah sejalan, meski dalam putusannya dilekatkan embel-embel bernama “konstitusi RI”—pasal-pasal konstitusi mana kerap digunakan untuk mengalihkan isu dan menutupi pertimbangan hukum yang sumir sang hakim.
Bila di Indonesia terdapat sarjana hukum yang dengan tegas menyatakan pendiriannya untuk membubarkan MK RI, karena telah memasuki babak kelam putusan MK RI yang jauh dari telaah akademis maupun kualitas putusan, disamping pemborosan anggaran negara, disamping pula kian memperkeruh upaya negara memberantas korupsi, maka penulislah satu-satunya yang dengan lantang menyerukan kepada pihak parlemen bersama pemerintah, untuk meninjau ulang berdirinya lembaga bernama Mahkamah Konstitusi.
Sebagai bukti, bahkan kesembilan orang hakim MK RI tidak dapat membedakan apa parameter dan kriteria putusan “ditolak” dengan “tidak diterima”. Putusan yang sebelumnya telah dinyatakan “ditolak”, tidak dapat lagi diputus “ditolak” untuk kedua-kalinya, namun harus dinyatakan “tidak dapat diterima”.
Namun cobalah para pembaca menyimak putusan MK RI ketika membatalkan frasa “dapat” dalam UU Tipikor: 5 orang Hakim Konstitusi menyatakan “dikabulkan atas putusan sebelumnya yang ditolak”, dan 4 orang Hakim Konstitusi memutuskan “menolak atas putusan yang sebelumnya telah ditolak”.
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI perkara pengujian undang-undang (judicial review) register Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 8 September 2016, perihal frasa “dapat” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu hakim pemutusnya ialah Patrialis Akbar—hakim yang menjadi hakim untuk kasus yang menjeratnya sendiri.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM