13 Februari, 2017

Badan Usaha CV dapat Digugat di PHI

LEGAL OPINION
Question: Apakah badan usaha dengan jenis CV, dapat dijadikan pihak tergugat oleh karyawan perusahaan CV di hadapan PHI?
Brief Answer: Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensinya telah menegaskan bahwa setiap bentuk usaha baik berbadan usaha ataupun berbadan hukum, masuk dalam kategori ‘Pengusaha’ yang dapat digugat atau mengajukan gugatan ke hadapan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap/oleh pihak Pekerja—meski secara teoretis-konseptual hal demikian tidak lazim, namun dalam praktiknya pengadilan telah banyak merasionalisasi doktrin hukum 'quasi rechts persoon' tersebut.
PEMBAHASAN:
Salah satu contoh kasus yang SHIETRA & PARTNERS angkat, ialah putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 708 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 18 Oktober 2016, perkara antara:
- CV MAPANGA RAYA, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- RUDIS, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 20 Juni 2015 sebagai Anak Buah Kapal (ABK), dengan masa kerja 30 tahun. Selama itu pula Penggugat bekerja bagi Tergugat yakni mengambil pasir dari Pulau Limbung dibawa ke Pangkalan CV Mapanga Raya.
Penggugat sejak tanggal 20 Juni 2015 tidak dipekerjakan oleh Tergugat karena tiada kegiatan produksi, dan baru dibuka kembali pada bulan Agustus 2015 dan dikelola oleh oleh manajemen baru. Namun Penggugat tidak juga dipanggil oleh Tergugat untuk kembali bekerja.
Penggugat kemudian menemui pihak Tergugat untuk menanyakan kejadian tersebut. Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar Uang Tunggu dan Uang Makan selama Penggugat tidak dipekerjakan oleh Tergugat, namun Tergugat menampiknya.
Selanjutnya Mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat memanggil para pihak untuk hadir dalam sidang Mediasi, dimana para pihak hadir namun tidak mencapai kata sepakat untuk penyelesaian.
Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Hubungan Industrial Pontianak kemudian memberikan putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Ptk., tanggal 30 Maret 2016 dengan amarnya sebagai berikut:
- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pekerja/buruh Tergugat dan telah putus hubungan kerja;
- Menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp72.450.000,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar Uang Proses secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.”
Pihak pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa CV Mapanga Raya adalah persekutuan atau termasuk pengertian pengusaha sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Bahwa mengenai hubungan kerja, masa kerja dan Upah, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat bukan pekerja harian lepas melainkan pekerja tetap (PKWTT) karena Penggugat bekerja lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja/bulan dan Penggugat telah bekerja selama 30 (tiga puluh) tahun, selain itu Tergugat juga tidak dapat membuktikan adanya Perjanjian Kerja Harian Lepas sesuai ketentuan Kepmenakertrans Nomor 100/Men/VI/2004 Pasal 10 ayat (3);
- Bahwa putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat bukan karena kesalahan Penggugat, dan Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga pertimbangan Judex Facti mengenai kompensasi PHK yang diberikan kepada Penggugat sudah tepat dan benar;
“Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV MAPANGA RAYA tersebut, harus ditolak;
M E N G A D I L I
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV MAPANGA RAYA tersebut.”
Sebagai penutup, SHIETRA & PARTNERS dalam kesempatan ini akan mengutipkan kaedah norma Pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/2004, memiliki pengaturan yang diberlakukan secara konsisten baik oleh PHI maupun MA RI, dengan substansi norma:
- Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan, serta Upah didasarkan pada kehadiran dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Harian Lepas;
- Perjanjian Kerja Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;
- Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Perjanjian Harian lepas berubah menjadi PKWTT.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM