13 Februari, 2017

Ketika Ketua Rukun Tetangga Menggugat Lurah

LEGAL OPINION
Question: Apakah lurah adalah termasuk pejabat yang dapat digugat ke PTUN?
Brief Answer: Setiap keputusan pejabat negara atau institusi pemerintah yang masuk dalam klasifikasi Lembaga Eksekutif dan yang dibiayai berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D), merupakan subjek hukum yang dapat digugat di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
PEMBAHASAN:
Ilustrasi yang cukup unik berikut dapat memberi cerminan, yakni putusan Mahkamah Agung sengketa tata usaha negara register 609 K/TUN/2015 tanggal 16 Februari 2016, perkara antara:
- LURAH CIPINANG MELAYU, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, sebagai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat; melawan
- PENGURUS RT.001/008, KELURAHAN CIPINANG MELAYU, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, selaku Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat.
Yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Lurah Cipinang Melayu Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penetapan Ketua RT.001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Masa Bhakti 2014-2015 tertanggal 26 Mei 2014, yang dinilai menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.
Objek sengketa tersebut merupakan “Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”—sebagaimama diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Akibat hukumnya, Penggugat sebagai Pengurus RT.001, tidak dapat memberikan pelayanan sebagaimana mestinya kepada Warga RT.001. terdapat beberapa kaidah dalam UU PTUN yang disinggung Penggugat, yakni:
- Pasal 53 ayat (1) : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Uaha Negara dapat diajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”
- Pasal 53 ayat (2) : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Pasal 53 ayat (1) : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Uaha Negara dapat diajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”
Pasal 53 ayat (2) : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.”
Forum Musyawarah RT yang dilakukan oleh Panitia RT.001/RW08, Dinilai bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan RT dan RW di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengatur: “Forum Musyawarah RT terdiri dari Pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT”, sementara peserta yang hadir dalam pertemuan Forum Musyawarah RT.001/RW.08 tidak memenuhi kuorum 50 + 1.
Peserta yang hadir dalam Forum Musyawarah tersebut hanya empat belas (14) orang, dimana jumlah Warga RT.001/08 Kelurahan Cipinang Melayu, berdasarkan KK yang ada berjumlah 105 dan anggota dewasa berjumlah 269 anggota.
Yang menjadi alasan pada Forum Musyawarah RT.001/RW.08 yang menyatakan bahwa pembentukan RT.001/RW.08 yang baru, adalah sebagai berikut:
- Keadaan darurat untuk menyelamatkan Warga RT.001;
- Ketua dan Pengurus RT.001 tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus RT;
- Ketua dan Pengurus RT.001 tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pengurus RT dengan baik. Sementaraa Penggugat merasa bahwa hubungan Pengurus dengan Warga RT.001/08 selama ini baik-baik saja.
Dengan demikian objek sengketa bertentangan dengan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta dalam Pasal 13 ayat (2) yang mensyaratkan “Forum Musyawarah RT terdiri dari Pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT”, oleh karena itu harus dinyatakan batal atau tidak sah.
Penggantian Pengurus RT yang belum berakhir masa baktinya harus memenuhi persyaratan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2001, sebagai berikut :
(1) Pengurus RT berhenti sebelum selesai masa baktinya karena :
a. Meninggal dunia;
b. Keputusan Forum Musyawarah RT;
c. Permintaan sendiri secara tertulis;
d. Pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan;
e. Melakukan perbuatan tercela sebagai Pengurus RT;
f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
(2) Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang Pengurus RT berdasarkan hasil keputusan Forum Musyawarah sampai dengan selesai masa baktinya.
Mengenai kaidah Pasal 12 ayat (2) Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2001 yang mensyaratkan Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang Pengurus RT berdasarkan hasil keputusan Forum Musyawarah RT 001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, adalah Forum Musyawarah yang diadakan tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka Keputusan Lurah Cipinang Melayu harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.
Sementara pihak Lurah dalam bantahannya menyebutkan, berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 36 Tahun 2001 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 12 ayat (1) huruf b, disebutkan bahwa “Pengurus RT berhenti sebelum masa baktinya karena keputusan Forum Musyawarah RT”; dengan kata lain bukan berarti berhenti karena Keputusan Tergugat.
Sesuai Keputusan Gubernur DKI No.36/2001 Pasal 12 ayat (3), Keputusan Objek Sengketa hanyalah merupakan “ketetapan secara administrasi atas usul Ketua RW” guna menindaklanjuti Keputusan Forum Musyawarah RT yang disampaikan kepada Tergugat melalui surat Ketua RW.008.
Warga RT.001/008 telah menyelenggarakan Forum Musyawarah RT sesuai Berita Acara Pemilihan RT.001/RW.008 yang pada pokoknya menyatakan telah melaksanakan Pemilihan Ketua RT.001/RW.008 untuk menggantikan kepengurusan yang lama karena Para Penggugat dianggap oleh Forum Musyawarah “tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus RT” dan “tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pengurus RT dengan baik”.
Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 170/G/2014/PTUN.JKT.,Tanggal 12 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:
DALAM POKOK SENGKETA
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Lurah Cipinang Melayu Nomor : 04 Tahun 2014, tanggal 26 Mei 2014, Tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT) 001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Masa Bakti Tahun 2014-2015, beserta lampirannya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Lurah Cipinang Melayu Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 26 Mei 2014, Tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT) 001/08, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Masa Bakti Tahun 2014-2015, beserta lampirannya.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan PTUN tersebut telah ‘dikuatkan’ oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 86/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 20 Mei 2015. Selanjutnya, Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaputusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 36 Tahun 2001 tentang pedoman RT dan RW di Provinsi DKI Jakarta;
M E N G A D I L I
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: LURAH CIPINANG MELAYU, KECAMATAN MAKASAR, KOTA ADMINISTRASI Jakarta TIMUR, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN. Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung website.

Syarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASIHANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi"). Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan Shietra. Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Reservasi Jadwal: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18.
- Email: konsultasi@hukum-hukum.com, hery.shietra@gmail.com

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM