Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Kelemahan Kredit Sindikasi, Kaku dan Prosedural

LEGAL OPINION
Question: Jika kami para kreditor menerapkan sistem kredit sindikasi, dimana salah satu pihak kreditor menjadi pihak koordinator, apakah sudah pasti akan lebih baik demikian atau masing-masing kreditor lebih baik berdiri sendiri?
Brief Answer: Kredit sindikasi memiliki kelebihan dapat saling berkoordinasi secara cepat antar kreditor menghadapi kasus kredit macetnya debitor yang sama, begitupula skema pembagian pelunasan piutang dapat disepakati antar kreditor.
Namun bukan berarti sistem Kredit Sindikasi sama sekali bebas dari kelemahan. Kerap terjadi, meski antar kreditor tampak saling ‘kompak’ dan sering mengadakan meeting bersama, namun konsepsi sindikasi / konsorsium kreditor mengakibatkan proses menjadi demikian prosedur, kurangnya independensi, dan kadang ‘mengganjal’.
Menjadi kreditor yang ‘berdiri sendiri’ tidak lebih kurang haknya dari para kreditor sindikasi terhadap debitor, dengan cukup berbekal catatan pada Sistem Informasi Debitor yang berbasis alat bukti Teknologi Informasi berdasarkan UU ITE, sudah cukup menjadikan kreditornya secara independen memiliki legal standing.
PEMBAHASAN:
Pailitnya debitor memang tidak mengakibatkan bebasnya para pemberi jaminan perseorangan (personal guarantee) dari tanggung jawabnya terhadap penerima jaminan. Namun kasus berikut dapat memberi ilustrasi kelemahan utama konsep Kredit Sindikasi, sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Niaga Surabaya perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) register Nomor 05/PKPU/2015/PN.Niaga.SBY. tanggal 9 Juli 2015, perkara antara:
- PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk., sebagai Pemohon PKPU; melawan
1. LIEM EFFENDY SATIADI; 2. LIEM HENDRA SANTOSO; dam 3. LIEM ELLY SETIAWATI, selaku Para Termohon PKPU.
Pemohon PKPU selaku Kreditor telah memberikan Fasilitas Kredit kepada PT. INTEGRA LESTARI. Seiiring dengan berjalannya waktu, ternyata PT. INTEGRA LESTARI telah dinyatakan berada dalam keadaan Pailit pada tanggal 30 Juli 2013, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 06/PKPU/2013/PN.NIAGA.SBY. Dengan Pailitnya PT. INTEGRA LESTARI, maka PT. INTEGRA LESTARI terbukti telah lalai terhadap perjanjian kredit yang mengatur:
“DEBITUR bersama ini menyatakan dan menjamin, bahwa pada saat ditandatanganinya Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit ini dan Perjanjian Kredit serta selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian Kredit belum dilunasi: DEBITUR dan atau Penjamin tidak sedang dan tidak akan mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (surseance van betaling) dan tidak sedang dan tidak akan mengajukan ataupun diajukan Permohonan Kepailitannya.”
Dengan lalainya PT. INTEGRA LESTARI, maka demi hukum seluruh Utang PT. INTEGRA LESTARI kepada Pemohon PKPU telah dinyatakan jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih, terhitung sejak tanggal Putusan Pailit. Dalam Proses Kepailitan PT. INTEGRA LESTARI, Pemohon PKPU telah mengajukan tagihan kepada Kurator PT. INTEGRA LESTARI dengan nilai tagihan sebesar Rp. 119.361.113.710,-.
Selanjutnya Kurator telah menjual seluruh Harta Pailit PT. INTEGRA LESTARI, dimana dari hasil penjualan Harta Pailit tersebut telah dibagikan kepada Para Kreditor, dan untuk pembagian kepada PEMOHON PKPU adalah sebesar Rp. 30.237.614.587,-. Dengan demikian hutang debitor masih jauh lebih besar daripada pelunasan.
Pada saat permohonan kredit yang diajukan debitor, Para Termohon PKPU mengikatkan diri sebagai Penjamin Pribadi (personal guarantee) atas pelunasan seluruh Utang PT. INTEGRA LESTARI kepada Pemohon PKPU berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Akta Borgtocht), dimana didalamnya Para Termohon PKPU menyatakan dengan tegas telah mengikatkan diri selaku Penjamin Pribadi atas pelunasan seluruh Kewajiban/Utang PT. INTEGRA LESTARI, dengan melepaskan Hak-Hak Istimewanya sebagai Penjamin. Pasal 2 Akta Borgtocht, menyatakan:
“PENJAMIN setuju bahwa mengenai Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini kepada BANK, maka untuk kepentingan BANK, PENJAMIN melepaskan semua dan setiap hak serta hak-hak utama yang menurut peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang Penjamin (Borg) antara lain (tetapi tidak terbatas) pada:
i) Hak untuk meminta kepada BANK supaya harta benda dari DEBITUR disita dan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi Pinjaman;
ii) Hak-hak yang membebaskan kewajiban PENJAMIN sebagaimana disebut dalam Pasal-pasal 1100, 1430, 1439, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
iii) Hak untuk meminta kepada BANK supaya Pinjaman dibagi antara Para Penjamin (apabila Penjamin lebih dari satu).”
Pemohon mengutip yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 43 K/N/1999 dalam Perkara Kepailitan antara Bank Artha Graha dan PT. Bank Pan Indonesia, Tbk. melawan Cheng Basuki dan Aven Siswoyo, yang mengandung kaidah norma:
“Bahwa dengan perjanjian penjaminan No. 50 dan perjanjian jaminan No. 51 yang di antaranya menyatakan bahwa para Termohon Kasasi selaku para penjamin melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang penjamin, berarti para Termohon Kasasi sebagai para penjamin adalah menggantikan kedudukan Debitor (PT. Tensindo) dalam melaksanakan kewajiban Debitor terhadap para Pemohon Kasasi sehingga Para Termohon Kasasi dapat dikategorikan sebagai Debitor.”
Atas permohonan Pemohon maupun sanggahan Termohon, Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, Para Termohon dalam Eksepsinya menyatakan: Bahwa dalam perjanjian kredit yang dibuat dan ditanda tangani oleh PT. Integra Lestari terhadap Pemohon PKPU selain dari jaminan pribadi berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Pribadi No.21 tertanggal 6 Juli 2010, terdapat pula jaminan Perusahaan yang diberikan oleh PT. Lestari Karya Makmur berdasarkan Perjanjian pemberian jaminan perusahaan No.134 tertanggal 25-09-2008, oleh karena Pemohon PKPU hanya mendudukan Para Termohon PKPU sebagai pihak tanpa mendudukan PT. Lestari Karya Makmur sebagai pihak.
“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
“Bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon kepada Para Termohon berkaitan dengan para Termohon telah berjanji dan mengikatkan diri sebagai Penjamin Pribadi (Personal guarantee) atas pelunasan seluruh utang PT. Integra Lestari kepada Pemohon PKPU berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan dan untuk menentukan siapa siapa yang digugat adalah hak sepenuhnya Penggugat (Pemohon), seandainya benar ada PT. Lestari Karya Makmur sebagai penjamin utang PT. Integra Lestari berdasarkan Perjanjian pemberian jaminan perusahaan No.134 tertanggal 25-09-2008 dan tidak dilibatkannya sebagai pihak dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan kurang pihak menyalahi hukum acara perdata karena adalah sepenuhnya Penggugat (pemohon) untuk menentukan siapa siapa yang digugat;
“Majelis Hakim berpendapat meskipun PT. Integra Lestari dalam pailit dan menurut Para Termohon masih dalam proses kepailitan (Pemberesan dan Pembagian), jika menurut perhitungan Pemohon saat permohonan diajukan diperkirakan PT. Integra Lestari tidak akan mampu membayar utang utangnya maka menurut hukum Pemohon tetap mempunyai hak mengajukan permohonan PKPU kepada Para Termohon karena adanya Personal Garansi yang diberikan para Termohon kepada PT. Integra Lesatari dalam pailit tersebut, dengan demikian Permohonan Pemohon PKPU tersebut tidaklah premature;
“Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyebutkan 2 (dua) kreditur lainnya yaitu :
1. PT. Bank International Indonesia, Tbk., tidak hadir dipersidangan.
2. PT. Bank Negara Indonesia (Persero).
“Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) dinyatakan:
Pasal 222 ayat (1):
“Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”
Pasal 222 ayat (3):
“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.”
“Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tersebut, maka persyaratan untuk dikabulkannya PKPU Sementara dalam permohonan PKPU, yang diajukan oleh kreditor adalah:
a. Termohon PKPU (Debitor) memiliki utang kepada Pemohon PKPU (Kreditor) yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
b. Termohon PKPU (Debitor) mempunyai lebih dari satu kreditor;
“Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-8 / T-5 yaitu tentang Perjanjian pemberian jaminan perorangan (Personal Guarantee) dapat disimpulkan bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III (Para Termohon) mengadakan perjanjian dengan Pemohon selaku “Agen Jaminan” untuk mengikatkan dirinya selaku penjamin pribadi (Personal Guarantee) menjamin pelunasan pembayaran jumlah utang PT. Integra Lestari (Debitur) kepada Kreditur Krediturnya antara lain : a. PT. Bank Cimb Niaga Tbk (Pemohon), b. PT. Bank International Indonesia Tbk (Kreditur lain), c. PT. Bank Negara Indonesia Tbk (Kreditur lain);
“Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-1 yaitu Akta perjanjian pembagian hasil jaminan No.125 tanggal 25 September 2008 pada pokoknya menegaskan bahwa PT Bank Cimb Niaga Tbk (Pemohon), PT. Bank International Indonesia Tbk dan PT. Bank Negara Indonesia Tbk selaku para kreditur dari PT. Integra Lestari (Debitur) telah mengadakan perjanjian yang pada pokoknya menunjuk PT. Bank Cimb Niaga Tbk (Pemohon) sebagai “Agen Jaminan” dari para kreditur untuk mempersiapkan dan melaksanakan dokumen dokumen jaminan dan diberikan wewenang untuk mengambil setiap tindakan untuk kepentingan para kreditur, didalam memulai suatu tindakan hukum atau gugatan dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada para kreditur (ketentuan pasal 3).
“Kemudian ditegaskan pula pada ketentuan pasal 5 nya menegaskan yang pada intinya jika salah satu kreditur mengetahui cidera janjinya Debitur maka kreditur tersebut harus memberitahukan kepada Agen Jaminan, setelah menerimanya harus memberitahukan kepada para kreditur selanjutnya para kredtur berunding untuk menentukan langkah selanjutnya dan Agen Jaminan jika diminta secara tertulis oleh kreditur mayoritas 2 (dua) dari 3 (tiga) kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan atas nama para kreditur;
“Menimbang, ... Adapun dalam addendum perjanjian tersebut pada intinya tetap menegaskan bahwa jika kreditur mengetahui adanya kejadian kelalaian dari Debitur maka kreditur tersebut harus segera menyampaikan pemberitahuan kepada Agen Jaminan (Pemohon) dan setelah menerima pemberitahuan harus memberitahukan kepada para kreditur dan berunding untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Agen Jaminan jika diminta secara tertulis oleh kreditur Mayoritas 2 (dua) dari 3 (tiga) kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan atas nama para kreditur (ketentuan pasal 5);
“Menimbang , bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut secara mendalam adalah bagaimana pelaksanaan terhadap Akta perjanjian pembagian hasil jaminan No.125 tanggal 25 September 2008 jo. akta Addendum Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan No.20 tanggal 06 Juli 2010 khususnya yang mengatur tentang tindakan Agen Jaminan  (Pemohon) dalam melakukan tindakan hukum mengajukan permohonan PKPU ini telah memberitahukan dan mendapatkan ijin tertulis para kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU tersebut;
“Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan PKPU telah menyebutkan kreditur lainnya yaitu : PT. Bank International Indonesia Tbk. dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) adalah sebagai pihak yang terlibat Akta perjanjian pembagian Hasil tersebut diatas dan pihak yang disebutkan pula dalam Akta perjanjian Permberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) antara Pemohon dengan Para Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan Bank International Indonesia Tbk (Kreditur Lain) dan telah pula dipanggil dengan patut akan tetapi tetap tidak datang di persidangan dan tidak pernah mengajukan jumlah tagihan / utang Debitur PT. Integra Lestari yang hutangnya dijamin dengan jaminan pribadi (personal guarantee) Para Termohon, serta tidak diajukan pula bukti persetujuan tertulis memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan gugatan / Permohonan PKPU terhadap Para Termohon;
- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) pernah sekali datang dipersidangan selanjutnya tidak pernah datang lagi, juga tidak pernah mengajukan jumlah tagihan / utang Debitur PT. Integra Lestari yang hutangnya dijamin dengan jaminan pribadi (personal guarantee) Para Termohon serta tidak diajukan pula bukti persetujuan tertulis memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan gugatan / Permohonan PKPU terhadap Para Termohon;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena telah menjadi kesepakatan para pihak yaitu Pemohon dan Kreditur lainnya (PT. Bank International Indonesia Tbk dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero)) jika melakukan tindakan hukum terhadap Debitur PT. Integra Lestari atau Para Termohon (Penjamin Pribadi / Personal Guarantee) harus sepengetahuan dan seijin mereka dan ternyata terbukti Pemohon mengajukan permohonan PKPU tanpa sepengetahuan dan seijin mereka maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon belum mempunyai kewenangan mengajukan permohonan PKPU ini dan permohonan PKPU tersebut menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
M E N G A D I L I
“Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan