14 Februari, 2017

Besaran Kompensasi PHK Tanpa Kesalahan Pekerja

LEGAL OPINION
Question: Sebagai karyawan tetap, bila kemudian diberhentikan oleh perusahaan secara sepihak, dan bila karyawan mampu buktikan di-PHK tanpa adanya kesalahan dari pihak karyawan, maka berapa besar kompensasi pesangon yang dapat dituntut jika karyawan mengajukan gugatan terhadap perusahaan akibat PHK itu?
Brief Answer: Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh Pengusaha terhadap Pekerja/Buruh tetap, yang terbukti tidak melakukan kesalahan, memberi hak bagi Pekerja/Buruh atas hak normatif berupa pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan normal disertai berbagai hak normatif lainnya.
Pada prinsipnya, sekalipun pekerja baru bekerja kurang dari 1 (satu) tahun atau bahkan Majelis Hakim hanya memberi 1 (satu) kali ketentuan pesangon, Pekerja Tetap (PKWTT) yang di-PHK secara sepihak tetap layak untuk mengajukan gugatan PHK ke hadapan PHI, mengingat setidaknya pihak Pekerja/Buruh akan mendapat paling sedikit 6 (enam) kali upah sebagai Upah Proses.
Diskriminasi baru akan terjadi bilamana Anda adalah seorang Pekerja Kontrak (PKWT). Pekerja Kontrak yang di-PHK dengan alasan habis masa berlaku kontrak (meski jenis pekerjaannya bersifat tetap), tidak memiliki konstruksi hukum ‘upah skoorsing’ layaknya Pekerja Tetap.
PEMBAHASAN:
Mahkamah Agung telah bersikap konsisten terhadap kaedah yang juga diangkat dalam ilustrasi kasus berikut, yakni putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 240 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 18 Mei 2016, perkara antara:
- CV INDUSTRI MALAKA, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- SANTI HUTABARAT, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tahun 1992 s.d. tahun 2014, dengan masa kerja 22 tahun. Selama bekerja Penggugat tidak pernah mendapat peringatan atau teguran dari Tergugat. Pada September 2014, Tergugat memutus hubungan kerja Penggugat tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa surat pemutusan hubungan kerja.
Tergugat mengatakan bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan berat dan telah merugikan Tergugat, meski selama bekerja Penggugat tidak pernah mendapat teguran atau peringatan dari Tergugat, serta Penggugat sudah berupaya untuk merundingkan hal tersebut agar tidak terjadi PHK, namun Tergugat tetap pada keputusannya.
Dalam perundingan Tripartit melalui Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Mediator kemudian menerbitkan anjuran, yang pada pokoknya Mediator menganjurkan agar Pengusaha membayar pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta membayar upah selama dalam proses terhitung sejak bulan Oktober 2014 sampai terbit putusan penetapan PHK dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Mengacu kaedah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Perselisihan Industrial, disebutkan:
“Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial.”
Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Hubungan Industrial Medan kemudian menjatuhkan putusan Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., tanggal 12 November 2015, dengan amar sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berdasarkan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tunai sebesar Rp68.512.250,00 (enam puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa putusan Judex Facti tidak ultra petita karena yang dikabulkan adalah uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang terdiri dari 2 kali uang pesangon, UMPK dan UPH, beserta upah proses 6 bulan upah, hal mana telah dituntut secara tegas dalam surat gugatan yang terdiri dari UP, UPMK dan UPH, beserta upah selama perselisihan sampai berkekuatan hukum tetap lebih dari 6 (enam) bulan;
2. Bahwa Judex Facti telah tepat dan benar menerapkan hukum menyatakan PHK tanpa adanya kesalahan, karena alasan PHK melakukan kesalahan berat tidak terbukti, saksi pengusaha dalam persidangan di bawah sumpah hanya menerangkan Penggugat/Pekerja pernah melakukan intimidasi dan melakukan pemotongan iuran sebesar Rp20.000,00 tanpa persetujuan saksi, sedangkan surat pernyataan-pernyataan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena para pembuat tidak didengar keterangannya pada persidangan, lagipula tidak patut kesalahan demikian dinyatakan sebagai kesalahan berat;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV INDUSTRI MALAKA tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV. INDUSTRI MALAKA Tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM