11 Februari, 2017

Kerancuan Wanprestasi Vs. Perbuatan Melawan Hukum

ARTIKEL HUKUM
Sebagaimana telah kita ketahui, hubungan hukum sewa-meyewa tanah/rumah/kios adalah hubungan hukum perdata kontraktual, yang bila salah satu atau lebih klausul di dalamnya dilanggar, maka pihak pelanggar disebut telah melakukan “wanprestasi” alias ingkar janji.
Namun bagaimana jika setelah masa berlaku perjanjian sewa berakhir, pihak penyewa tidak memiliki itikad baik untuk mengosongkan diri dari objek sewa, maka apakah konstruksi hukum yang terjadi demikian adalah “wanprestasi” ataukah “perbuatan melawan hukum”?
Menjadi tidak jelas pula bila selama bertahun-tahun pihak penyewa menikmati penguasaan fisik objek sewa secara ilegal tanpa izin dari pemilik objek meski masa sewa telah berakhir dan telah pula mendapat surat teguran dari pemberi sewa, maka apakah atas hilangnya keuntungan bagi pemberi sewa dapat dimintakan dalam bentuk ganti-rugi? Lewat mekanisme gugatan “wanprestasi” ataukah gugatan “perbuatan melawan hukum”?
Teori klasik yang membuat garis embarkasi tersebut sudah saatnya untuk ditanggalkan, karena membuat blunder tak berkesudahan dalam tataran praktik yang amat meletihkan serta mengecewakan ketimbang manfaat yang dapat diharapkan para pencari keadilan—bahkan tidak lagi mampu diprediksi oleh penulis yang telah bertahun-tahun menekuni kedua konsepsi mendasar dalam hukum perdata ini.
Praktis, karena tidak lagi memiliki daya prediktabilitas bahkan dalam tingkat tertentu, praktik dalam peradilan pun menjadi simpang-siur dan saling tumpang-tindih bahkan bertolak belakang antara satu putusan dengan putusan lain. Hal ini telah berlangsung selama dua abad seumuran dengan umur dari kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata peninggalan Kolonial Hindia-Belanda itu sendiri.
Di Negeri Belanda, yang menjadi kiblat sistem keluarga hukum Eropa Kontinental sebagaimana dianut di Indonesia, pemisahan secara tegas kedua konsepsi hukum pertanggungjawaban perdata demikian telah dirasionalisasi, bahwasannya kini di Negeri “kincir angin” tersebut telah diakui konsepsi ketiga, yakni “Wanprestasi sekaligus Perbuatan Melawan Hukum”.
Contoh ilustrasi kasus berikut menjadi contoh sempurna bagaimana telah banyak warga masyarakat menjadi ‘korban’ pemisahan secara ekstrim kedua konsepsi tanggung jawab perdata demikian (baca: hakim dan para pencari keadilan sebagai korban sistem), sebagaimana dapat kita jumpai pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor sengketa perdata sewa-menyewa register Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Tg.Slr tanggal 29 April 2014, perkara antara:
- ANDI BAHARUDDIN, sebagai Penggugat; melawan
- ALWAN SAPUTRA, sebagai Tergugat.
Terhadap gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan karena Tergugat selaku penyewa tetap menguasai objek sewa meski masa berlaku sewa telah berakhir, Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan telah menyewakan bangunan rumah toko yang terletak di ... kepada Tergugat berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya setelah berakhirnya perjanjian sewa-menyewa antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2012, Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat mengenai berakhirnya masa kontrak, namun Tergugat masih juga menempati bangunan rumah toko milik Penggugat dan Tergugat tidak mau keluar dari bangunan rumah toko tersebut, sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang telah lalai untuk melaksanakan atau memenuhi kewajiban (prestasi) sebagaimana yang telah diperjanjikan;
“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prestasi adalah suatu pelaksanaan mengenai hal-hal yang telah diperjanjikan yang dapat berupa perbuatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;
“Menimbang, bahwa wanprestasi timbul karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, yaitu yang berupa :
1. Tidak dipenuhinya seluruh kewajiban;
2. Hanya dipenuhinya sebagian kewajiban;
3. Dipenuhinya seluruh kewajiban namun terlambat (terlambat memenuhi kewajiban);
4. Melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan;
“Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian sewa menyewa bangunan toko yang terletak di ... antara Penggugat dan Tergugat dibuat secara tertulis (bukti P-1), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1570 KUH Perdata, sewa tersebut berakhir demi hukum bila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa perlu diperlukan suatu pemberhentian untuk itu;
“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dalam perjanjian sewa menyewa bangunan toko yang terletak di ... antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah disepakati masa sewa adalah sampai dengan bulan Januari 2012, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1570 KUH Perdata, setelah bulan Januari 2012 atau terhitung mulai bulan Februari 2012 Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan bangunan toko yang telah disewanya kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan masih menempati (menguasai) bangunan toko yang disewanya dari Penggugat adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak serta bertentangan dengan kewajiban dari Tergugat, sebab hak yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat untuk menempati (menguasai) bangunan toko tersebut hanyalah sampai dengan bulan Januari 2012;
“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menempati (menguasai) bangunan toko yang terletak di ... secara tanpa hak, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan serta masih menempati (menguasai) bangunan toko yang disewanya dari Penggugat meskipun masa sewanya telah habis adalah Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan bukanlah wanprestasi, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3113 K/Pdt/2010 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak mau mengembalikan rumah yang disewa dari Penggugat”;
“Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat bukanlah wanprestasi melainkan perbuatan melanggar hukum (PMH), maka tuntutan yang diajukan Penggugat agar perbuatan Tergugat dinyatakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukum dari padanya adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum ketiga gugatan Penggugat tersebut;
“Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian sewa menyewa bangunan toko yang terletak di Jalan Sengkawit RT. XVI Tanjung Selor antara Penggugat dan Tergugat dibuat secara tertulis (bukti P-1), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1570 KUH Perdata, sewa tersebut berakhir demi hukum bila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa perlu diperlukan suatu pemberhentian untuk itu;
“Menimbang, telah disepakati masa sewa adalah sampai dengan bulan Januari 2012, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1570 KUH Perdata, setelah bulan Januari 2012 atau terhitung sejak bulan Februari 2012 sewa menyewa bangunan toko antara Penggugat dengan Tergugat secara otomatis telah berakhir demi hukum, oleh karenanya terhitung sejak bulan Februari 2012 tersebut hubungan sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi, atau dengan kata lain hubungan sewa menyewa tersebut telah putus dengan sendirinya;
“Menimbang, bahwa oleh karena hubungan sewa menyewa bangunan toko yang terletak di ... antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi atau sudah putus dengan sendirinya;
“Menimbang, Penggugat menuntut ganti rugi imateriil dengan perhitungan apabila Tergugat membayar uang sewa bangunan rumah toko Rp. 40.000.000,00 per tahun, terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan 2017, sehingga jumlahnya adalah Rp. 40.000.000,00 x 5 tahun atau sama dengan jumlah seluruhnya Rp. 200.000.000,00 serta hilangnya keuntungan dari hasil sewa bangunan rumah toko tersebut yang disebabkan tidak dibayar oleh Tergugat, yang apabila dibayar akan menghasilkan keuntungan setiap bulannya dihitung 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang yang diterima Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,00;
“Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum ketujuh gugatannya, Penggugat menuntut ganti rugi moriil sejumlah Rp. 500.000.000,00 karena nama baik Penggugat menjadi tercemar dan Penggugat merasa malu kepada keluarga dan anggota masyarakat Bulungan serta Penggugat telah diremehkan oleh Tergugat dengan perbuatannya tersebut;
“Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan mengenai petitum ketiga, oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan serta masih menempati (menguasai) bangunan toko di ... yang disewanya dari Penggugat meskipun masa sewanya telah habis adalah Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan bukanlah wanprestasi, maka dalam hal ini Penggugat juga tidak dapat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat sebagaimana terjadinya wanprestasi;
“Menimbang, bahwa pada dasarnya ganti rugi dalam hal telah terjadi perbuatan melawan hukum adalah mengembalikan orang yang menderita kerugian pada posisi semula seperti sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan (restitutio in integrum), sehingga ganti kerugian yang dapat diberikan dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum adalah reliance loss atau kerugian yang nyata dan bukan expectation loss atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bentuk ganti kerugian yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah mengembalikan pada posisi semula seperti sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan atau dengan kata lain ganti rugi yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah ganti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat seperti sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat;
“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat agar Tergugat membayar uang sewa bangunan rumah toko Rp. 40.000.000,00 per tahun terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah tidak berdasar, karena dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan dalam persidangan jika harga sewa bangunan rumah toko tersebut adalah sebesar Rp. 40.000.000,00 per tahun dan Penggugat juga tidak mendalilkan serta membuktikan apa yang menjadi dasar tuntutannya agar Tergugat membayar uang sewa bangunan rumah toko selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017; [Note SHIETRA & PARTNERS: Secara akal sehat logika orang dewasa, penguasaan fisik objek sewa selama bertahun-tahun secara melawan hukum tentu telah menimbulkan kerugian pada pemilik objek. Inilah sebabnya, ketidakadilan terjadi secara masif justru pada lembaga peradilan itu sendiri.]
“Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat mengenai hilangnya keuntungan dari hasil sewa bangunan rumah toko yang tidak dibayar oleh Tergugat tersebut tidak dapat diterapkan dalam hal terjadi suatu perbuatan melawan hukum dan hanya dapat diterapkan dalam hal Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga tuntutan yang demikian adalah tuntutan yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
“Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar kerugian moriil sebesar Rp. 500.000.000,00; menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut juga tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena sesuai dengan Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata, kerugian moril atau kerugian imateriil dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum hanya dapat dikenakan dalam perkara yang mengakibatkan kematian, luka berat dan perkara penghinaan, dimana pendapat Majelis Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994 yang menyatakan ‘berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.’”
“Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim, kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat adalah kerugian karena tidak bisa menempati, memakai ataupun memanfaatkan bangunan toko miliknya yang berada di ... karena bangunan toko tersebut saat ini masih dipakai/dikuasai/ditempati oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim bentuk ganti rugi yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah ganti rugi dalam bentuk perintah kepada Tergugat agar mengembalikan/menyerahkan kembali bangunan toko yang telah disewanya dari Penggugat karena sesuai dengan bukti P-1, masa sewa bangunan toko yang ditempati (dikuasai) oleh Tergugat tersebut telah habis sejak bulan Januari 2012, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim telah mengembalikan Penggugat dan Tergugat pada posisi (keadaan) semula seperti sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat;
“Menimbang, perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan masih menempati (menguasai) bangunan toko yang disewanya dari Penggugat adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak serta bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat, dimana seharusnya Tergugat selaku penyewa mengembalikan rumah toko yang terletak di ... yang telah disewanya kepada Penggugat;
“Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari adanya Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim haruslah mengembalikan para pihak (Penggugat dan Tergugat) pada posisi semula seperti sebelum perbuatan melanggar hukum dilakukan, yaitu memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak/kuasa dari Tergugat untuk menyerahkan kembali (mengembalikan) kepada Penggugat bangunan rumah toko yang berdiri di atas tanah milik Penggugat yang terletak di ... dalam keadaan seperti semula tanpa syarat apapun;
MENGADILI :
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan tanah dengan ukuran panjang 30 m  dan lebar 7 m yang luasnya kurang lebih 210 m2 (dua ratus sepuluh meter persegi) serta bangunan rumah toko dengan ukuran panjang 24 m dan lebar 6 m yang terletak di ... , dengan batas-batas sebagai berikut : ... adalah milik sah Penggugat, sedangkan Tergugat hanya sebagai penyewa saja.
3. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak/kuasa dari Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas bangunan rumah toko milik Penggugat, mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat bangunan rumah toko serta tanah milik Penggugat yang terletak di ... tersebut dalam keadaan seperti semula tanpa syarat apapun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.206.000,00;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM