Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Tiada Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Jabatan

LEGAL OPINION
Ketika Kepatuhan Secara Membuta Berujung Pidana
Question: Di perdata kan, ada yang namanya tanggung jawab majikan. Nah, jika dalam pidana (konteks) jabatan, apa prinsip tanggung jawab atasan ini juga berlaku?
Brief Answer: Tampaknya untuk konteks tindak pidana jabatan, yang berlaku ialah tindak pidana pribadi / individu per individu yang masing-masing berdiri sendiri sebagai subjek hukum pidana yang memiliki kesadaran / menginsafi atas setiap perilaku dan tanggung jawab pribadinya selaku pengemban hukum.
Sehingga, setiap unsur komponen staf, pejabat dalam jabatan atas maupun jabatan papan bawah, diharapkan agar setiap karyawan dan pejabat untuk memerhatikan segala bentuk sikap kepatutan perintah atasan, tidak tunduk pada sifat ‘patuh membuta’.
Dalam konteks pidana yang dilakukan pihak swasta sekalipun, adalah serupa, sebagaimana tercermin dalam kasus suap yang dilakukan oleh pengacara beken OC Kaligis, anak buah yang hanya mengikuti perintah atasannya inipun terjerat UU Tipikor karena patuh ‘secara buta’ pada perintah atasan yang secara akal sehat tidaklah patut (menyuap hakim atas perkara klien yang ditanganinya), dan tanggung jawab pidana tetap saja melekat baik terhadap pihak pemberi kerja dan pekerja yang melakukan tindak pidana.
Asas prudential menjadi kunci utama bekerja secara terlindungi oleh hukum, semisal bila pihak pengusaha mengintimidasi pekerjanya agar terlibat—menjadi alat dalam tindakan kotor, maka pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial agar hubungan kerja dinyatakan putus disertai kompensasi pesangon.
PEMBAHASAN:
Contoh kasus berikut dapat memberi ilustrasi konkret, yakni putusan Mahkamah Agung RI perkara pidana register Nomor 2723 K/Pid/2006 tanggal 6 Februari 2007, dimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut, di Kantor DPKD (Dinas Pengelola Kekayaan Daerah) Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar kurang lebih Rp.242.485.000,-.
Pada November 2003 DPKD Kabupaten Sukoharjo mengajukan Rencana Kegiatan Pembelian Tanah Untuk Perluasan dan Penataan Pasar Glondongan dengan anggaran sebesar Rp.500.000.000,- yang akan dipergunakan untuk pembelian tanah sebesar Rp.476.300.000,- sedangkan untuk penataan (pengurugan dan pembuatan talud) sebesar Rp.23.700.000,-.
Pada saat DPKD mengajukan RASKER (Rencana Anggaran Satuan Kerja) untuk pengadaan tanah tersebut, tidak disebutkan siapa yang akan menjual, berapa harga per meter persegi-nya serta berapa luasnya, akan tetapi secara Iisan dijelaskan oleh Terdakwa yang mewakili dari DPKD, mengatakan bahwa harga per m2 hasiI kesepakatan awal dengan pemegang hak adalah Rp.550.000,- dan luas tanah 866 m2, sehingga total untuk pembelian tanah Rp.476.300.000,- dan sudah termasuk untuk biaya pensertifikatannya.
Berdasarkan adanya Rencana Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan dan Penataan Pasar Glondongan tersebut, selanjutnya saksi Rosyid Subur, B.A. menemui Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan Penataan dan Perluasan Pasar Glodongan, selanjutnya Terdakwa mengahadap kepada Kepala DPKD, Drs. D.T. Siswadi untuk menawarkan bahwa keIuarga saksi Rosyid Subur, B.A. berniat untuk menjual tanah warisan yang terletak di depan Pasar Glondongan.
Tanah yang ditawarkan oleh saksi Rosyid Subur, B.A. tersebut adalah tanah dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2801/Desa Mranggen dengan luas tanah kurang lebih 866 m2. Setelah saksi Rosyid Subur, B.A. menawarkan tanah tersebut kepada DPKD melalui Terdakwa, selanjutnya saksi Rosyid Subur, B.A. melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pihak DPKD agar bisa dilaksanakan transaksi pelepasan hak antara pihak DPKD dengan para pemegang hak atas tanah.
Selanjutnya Terdakwa selaku penanggung jawab kegiatan melakukan negosiasi dengan saksi Rosyid Subur. Pada tanggal 12 Januari 2004 saksi Rosyid Subur, B.A. datang ke Kantor DPKD Kabupaten Sukoharjo dan diberitahu oleh pihak DPKD (Terdakwa) bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bersedia membayar tanahnya sebesar Rp.300.000.000. Pemberitahuan mana diperkuat dengan Berita Acara yang dibuat oleh Kepala DPKD tanggal 12 Januari 2004.
Pada saat pembahasan mengenai harga tanah tanggal 12 Januari 2004 tersebut, sebenarnya Terdakwa dan saksi Rosyid Subur, B.A. telah sepakat mengenai harga tanah yaitu sebesar Rp.300.000.000,-; namun karena dikemudian hari ada laporan bahwa dalam proses pembebasan tanah tersebut telah terjadi penyimpangan, karena harga tanah seluruhnya sebesar Rp.476.300.000,- sehingga laporan tersebut ditindakIanjuti oleh aparat penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
Agar terkesan bahwa tidak ada penyimpangan dalam proses jual-beli atau pelepasan hak atas tanah tersebut, kemudian antara Terdakwa Drs. Ishtadi dengan saksi Rosyid Subur, B.A. bekerjasama untuk merekayasa agar seolah-olah proses jual-beli atau pelepasan hak atas tanah tersebut sudah benar, yaitu dengan cara: Untuk menyesuaikan dengan DASKER (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) DPKD Kabupaten Sukoharjo, dalam pembelian tanah guna perluasan Pasar Glondongan adalah sebesar Rp.476.300.000,- maka Terdakwa membuat surat yang seolah-olah dibuat sendiri oleh saksi Rosyid Subur, B.A., yaitu surat tertanggaI 15 Januari 2004 yang isinya menjawab penawaran dari DPKD.
Dalam surat tersebut seolah-olah saksi Rosyid Subur, B.A. telah menjawab bahwa setelah mengadakan musyawarah dengan keluarga, disepakati bahwa harga yang diminta oleh pihak keluarga adalah Rp.550.000,- per meter persegi, sehingga luas tanah seluruhnya seluas 866 m2 dikalikan Rp.550.000,- menjadi sebesar Rp.476.300.000,-. Harga ini baik harga per meter persegi maupun harga totalnya tepat persis sama dengan DASKER yang telah ditetapkan, sebelum surat saksi Rosyid Subur, B.A. tersebut dibuat (DASKER ditetapkan dan ditandatangani tanggal 2 Januari 2004).
Surat tertanggal 15 Januari 2004 tersebut ditandatangani oleh saksi Rosyid Subur, B.A. akan tetapi yang membuat adalah Terdakwa. Hal ini terbukti berdasarkan pengakuan saksi Rosyid Subur, B.A. dan kesalahan Terdakwa dalam penulisan nama saksi Rosyid Subur yang seharusnya bergelar Sarjana Muda (B.A.), sehingga berbunyi Rosyid Subur, B.A., tetapi oleh Terdakwa Drs. Ishtadi ditulis gelar Sarjana (S-1) sehingga berbunyi Drs. Rosyid Subur.
Pembuatan surat dan tandatangannya juga dilakukan setelah selesai kegiatan pembelian/pengadaan tanah, yaitu sekitar bulan Januari 2005 (ketika saksi Rosyid Subur, B.A. akan dimintai keterangan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo), namun tanggalnya dibuat seolah-olah sebelum kesepakatan harga tanah telah dicapai antara pihak DPKD dengan wakil keluarga pemilik tanah.
Adapun tujuan dibuatnya surat tersebut adalah untuk melegimitasi, bahwa harga tanah yang disepakati seolah-olah benar sebesar Rp.476.300.000,-. Padahal sebenarnya Terdakwa hanya membayar kepada saksi Rosyid Subur, B.A. hanya sebesar Rp.300.000.000,-. Adapun saksi Rosyid Subur, B.A. bersedia menandatangani surat tersebut karena saksi Rosyid Subur, B.A. juga sudah mendapatkan bagian sebesar Rp.90.000.000,-. Hal ini dikarenakan saksi Rosyid Subur menyampaikan kepada para ahli waris pemilik tanah bahwa harga tanah yang disanggupi oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (DPKD) hanya sebesar Rp.210.000.000,-.
Untuk memberi kesan bahwa proses negosiasi antara pihak DPKD dengan pemegang hak sudah berjalan sesuai dengan prosedur, lalu Terdakwa membuat surat undangan Nomor tertanggal 17 Januari 2004 yang ditujukan kepada saksi Rosyid Subur,B.A. untuk membahas surat penawaran dari saksi Rosyid Subur, B.A. yang akan dilaksanakan tanggal 20 Januari 2004. Surat undangan juga ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kabag Pemerintahan, Kabag Perlengkapan, Kabag Hukum, Camat Polokarto, Lurah Desa Mranggen, dan undangan mana sebenarnya tidak pernah disampaikan kepada alamat sesuai surat yang dibuat.
 Dalam rapat tanggal 20 Januari 2004 di Kantor DPKD (yang sebenarnya rapatnya adalah fiktif) digambarkan hanya dihadiri pihak DPKD (Terdakwa) dan saksi Rosyid Subur, B.A. saja. Rapat fiktif tersebut seolah-olah menyepakati bahwa pihak DPKD setuju membeli tanah Hak Milik 2801 atas nama Drs. H. Harun Al Rosyid dengan harga sebesar Rp.550.000,- per meter persegi, sehingga jumlah seluruhnya yaitu luas tanah 866 m2 dikalikan Rp.550.000,- sama dengan jumlah sebesar Rp.476.300.000,-.
Dalam pelaksanaan pembayaran tanah, Terdakwa menyerahkan uang pembayaran tanah kepada saksi Rosyid Subur, B.A. sebesar Rp.300.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.176.300.000,- digunakan untuk membayar pajak sebesar Rp.23.815.000,- dan sisanya sebesar Rp.152.485.000,- digunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa ada pertanggungjawabannya.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a, b jo. Pasal 18 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara dalam Dakwaan Subsidair, Terdakwa dinilai telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a, b jo. Pasal 18 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Adapun yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 16/Pid.B/2006/PN.Skh tanggal 22 Mei 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Drs. Ishtadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Memidana Terdakwa Drs. Ishtadi tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Drs. Ishtadi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.140.385.000,- (Seratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), jika Terdakwa Drs. Ishtadi tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.”
Selanjutnya dalam tingkat banding, yang menjadi putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 157/Pid/2006/PT.Smg tanggal 27 Juli 2006, yakni dengan amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menerima permintaan banding dari KuasaTerdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 22 Mei 2006 Nomor 16/Pid.B/2006/PN.Skh, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.”
Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, dengan mendalilkan beberapa poin argumentasi, yakni:
1. Bila suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan ataupun jabatan dan kedudukan, maka hal tersebut tidak terlepas dari aspek hukum administrasi negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi);
2. Tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa secara hukum administrasi negara menindaklanjuti disposisi Kepala Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Pemkab Sukoharjo, sehingga tidaklah keliru dan tidak dapat dituntut secara hukum, karena tanggung jawab sepenuhnya ada pada atasan Terdakwa selaku pembuat disposisi;
3. Terdakwa dalam hal ini hanya menjalankan perintah atasan oleh karena itu pertanggungjawaban yang berlaku adalah tanggung jawab jabatan, dimana diterapkan asas "vicarious liability”, yang intinya atasanlah yang harus bertanggungjawab.
Dimana terhadap argumentasi-argumentasi tersebut, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : Drs. ISHTADI tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan