15 Februari, 2017

Masa Kerja dan Pesangon saling Komplomenter

LEGAL OPINION
Question: Bila seorang pegawai sering mangkir, sehingga terus-menerus melanggar surat peringatan, apa dapat diberhentikan tanpa pesangon karena tetap melanggar surat peringatan ketiga dari manajemen?
Brief Answer: Pada prinsipnya secara falsafah hukum ketenagakerjaan, masa kerja mengandung hak inherent berupa pesangon. Ada masa kerja maka ada hak pesangon. Tiada masa kerja maka tiada hak atas pesangon. Menghapus hak pekerja atas pesangon sama artinya mencoba memungkiri sejarah bahwa sang Pekerja telah bekerja selama sekian tahun pada pihak Pengusaha.
Bagaikan masa kerja yang tak dapat dihapuskan, maka di-putusnya hubungan kerja (PHK) pihak Pekerja/Buruh, tidak diartikan sebagai hapus/hangusnya hak Pekerja atas pesangon—sebagaimana tak dapat dihapusnya fakta bahwa Pekerja telah bekerja selama sekian tahun demikian.
Itulah sebabnya, praktik hukum ketenagakerjaan yang adil, ialah baik pekerja mengundurkan diri, pensiun, mengajukan PHK terhadap Pengusaha, atau diajukan PHK oleh Pengusaha—dengan alasan apapun—tetap melahirkan hak pesangon bagi sang Pekerja/Buruh.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi berikut diharapkan dapat memberi gambaran, yakni putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 18 Mei 2016, perkara antara:
- YANTO AGUSTIWA KARYANTO, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk., selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Tergugat merupakan karyawan atau yang bekerja pada Penggugat  selama 19 tahun terhitung sejak tahun 1996. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
- Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan pada tgl. 23, 24, 25 Juni 2014;
- Tidak menyerahkan laporan PQC tgl. 19, 20, 21 Mei 2014, tgl. 18,19 Juni 2014, tgl. 02, 03, 04, 05 Juli 2014;
- Tidak melakukan aktifitas kerja (tidak terlihat di tempat kerja) tanpa alasan mulai masuk hingga pulang pada tgl. 01, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16 Juli 2014;
- Tidak melakukan Absen Out pada bulan Juni sebanyak 5 kali (tgl. 02 s/d 07);
- Tidak melakukan Absen In pada bulan Juli sebanyak 6 kali (tgl. 03, 14, 16, 22, 23, 24);
- Tidak melakukan Absen Out pada bulan Juli sebanyak 9 kali (tgl. 02, 04, 07, 08, 10, 15, 17, 19, 21).
Pada tanggal 1 sampai 16 Juli 2014 Tergugat tidak terlihat di tempat kerja tetapi Tergugat walaupun mengisi absen, yang mana absensi yang dilakukan oleh Tergugat tidak pernah lengkap antara ‘absen in’ dan ‘absen out’. Setelah Surat Peringatan III telah diberikan pada tanggal 17 Juli 2014, Tergugat masih tetap melakukan pelanggaran yaitu:
 - Tidak membuat Laporan PQC pada tgl. 09,11,12,13 Agt 2014;
- Tidak terlihat di tempat kerja dan tidak melakukan aktifitas kerja di Dept. PDQC pada tgl. 18 s/d 30 Agt (12 hari);
- Tidak melakukan absen In pada bulan Agustus sebanyak 4 kali (tgl. 21, 25, 29, 30);
- Tidak melakukan Absen Out pada bulan Agustus sebanyak 17 kali (tgl. 04, 06, 08, 09, 11,12,14,15,16,18,19, 20, 22, 23, 26, 27, 28).
Maka dengan pelanggaran yang dilakukan lagi oleh Tergugat, ketika masa SP III masih berlaku sampai dengan 17 Januari 2015 oleh karena itu Dept. PDQC mengirimkan surat kepada IR Supervisor tertanggal 3 September 2014 perihal usulan PHK.
Tergugat hendak di-PHK, dengan berdasarkan Pasal tentang Kesalahan/Pelanggaran Dengan Sanksi PHK Perjanjian Kerja Bersama 2013-2015 yang berbunyi: “Melakukan kesalahan/pelanggaran lagi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 20, 21 dan atau Pasal 22, pada saat Surat Peringatan sebelumnya masih berlaku” dan ketentuan Pasal 161 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: “Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”.
Hal ini dipertegas di penjelasan Pasal 161 ayat 2 alinea ke 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:
“Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.”
Berulang kali tidak kooperatif untuk melangsungkan perundingan Bipartit, akhirnya pada tanggal 5 November 2014 Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya Tergugat menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan salah dan melanggar aturan (PKB), dan Tergugat meminta maaf dan agar penyelesaian kasusnya dilakukan secara musyawarah mufakat serta permohonan untuk tetap dipekerjakan kembali.
Pada tanggal 14 November 2014 kembali dilakukan perundingan bipartit antara Penggugat dan kuasa Pekerja. Pada pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan dari kuasa Pekerja mengenai sanksi PHK kepada Tergugat. Namun Penggugat keberatan atas Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja yang menyatakan agar Penggugat memberi Tergugat 2 (dua) dua kali ketentuan pesangon.
Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Hubungan Industrial Klas IA Bandung telah memberikan putusan Nomor 140/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., tanggal 1 Desember 2015, dengan pertimbangan hukum serta amar sebagai berikut:
“Terbukti pada tanggal 23, 24 dan 25 Juni 2014, Tergugat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas karena tidak diijinkan cuti ... diperkuat dengan keterangan Hadi Sudanto ... tentang perpanjangan masa berlaku cuti tahunan tahun 2012 dan tahun 2013 telah disosialisasikan melalui internal memorandum ... sehingga ketidakhadiran Penggugat pada tanggal 23, 24 dan 25 Juni 2014 tanpa keterangan dikategorikan mangkir;
“ ... karena terbukti Tergugat melakukan pelanggaran sebagaimana dituangkan dalam surat peringatan ke III sehingga dengan adanya bukti T/PR-4 yang kemudian terbit T/PR-5 = P-7 dengan adanya revisi dengan tanggal yang sama secara hukum Surat Peringatan III tetap berlaku karena tidak mengurangi substansi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dan revisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan PKB Pasal 18 ayat 3 huruf (b) PKB;
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk. dengan Tergugat YANTO AGUSTIWA terhitung tanggal 1 September 2015;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat terdiri dari:
- Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp5.069.000,00 = Rp45.621.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 7 x Rp5.069.000,00 =Rp35.483.000,00
=Rp81.104.000,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp81.104.000,00 = Rp12.165.600,00
Jumlah = Rp93.269.600,00 (terbilang sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya.”
Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap peristiwa hukumnya karena Tergugat telah terbukti setelah menerima Surat Peringatan I, II dan III karena melakukan pelanggaran lagi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti secara tepat dan benar. Selain itu PHK terbukti tidak terkait dengan aktifitas Tergugat sebagai Pengurus Serikat Pekerja sehingga ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dapat diterapkan terhadap perkara a quo;
- Bahwa pelanggaran yang dibuat oleh Pemohon Kasasi telah diperkuat dengan surat pernyataan pada tanggal 5 November 2015 sehingga kesalahan yang dibuat secara sah dapat di PHK karena telah memenuhi Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23, ayat (21) PKB juncto Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YANTO AGUSTIWA KARYANTO tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YANTO AGUSTIWA KARYANTO tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM