16 Februari, 2017

Mangkir dalam Mogok Kerja yang Dikualifikasi Mengundurkan Diri

LEGAL OPINION
Question: Apa rambu-rambunya ketika perusahaan secara hukum berhak menyatakan pekerja yang melakukan mogok kerja telah masuk dalam kategori mengundurkan diri?
Brief Answer: Mangkir yang menjadi buntut dari mogok kerja, sekalipun dilakukan secara tidak sah, tidak secara serta-merta pihak Pekerja/Buruh dimaknai sebagai ‘pengunduran diri’. Terdapat beberapa persyaratan ketika pihak Pekerja dipandang melepas hubungan kerja dalam aksi mogok kerja, dimulai dari paramater:
- Apakah pihak Pengusaha bersikap kooperatif dengan menunjukkan itikad baik untuk membuka ruang dialog dan perundingan atas tuntutan pihak Pekerja ?
- Apakah pihak Pekerja/Buruh yang melakukan mogok kerja dan mangkir dalam rentang waktu tertentu, telah sesuai dengan lamanya mangkir minimum sebelum jatuh dalam kategori mengundurkan diri ?
- Serta apakah ada surat panggilan kembali masuk bekerja bagi para pelaku mogok/mangkir kerja secara patut dan layak ?
PEMBAHASAN:
Ilustrasi kasus berikut dapat memberi cerminan, lewat putusan Mahkamah Agung RI sengketa PHK register Nomor 749 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 14 Januari 2016, perkara antara:
- 47 orang pekerja, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat; melawan
- SALAM PASIFIC INDONESIA LINES, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Perselisihan hubungan industrial berujung PHK ini, berawal dari mogok kerja yang tidak sah yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku Pekerja pada tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan 14 Oktober 2014 (selama 7 (tujuh) hari) dan selama itu, Para Tergugat telah tidak masuk bekerja/mangkir. Terhadap tindakan mangkir demikian, Penggugat telah memanggil para Pekerjanya ini sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, akan tetapi Para Tergugat tidak memenuhi panggilan agar kembali masuk bekerja.
Terhadap gugatan pihak Pengusaha, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat kemudian memberikan putusan Nomor 293/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST, tanggal 30 April 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok perkara
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Para Tergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp2.000.683.750,00 (dua miliar enam ratus ribu delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Baik dari pihak Pekerja maupun pihak Pengusaha, sama-sama mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan yang mengandung kaedah hukum serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“mengenai alasan Pemohon Kasasi I (Para Pekerja) dan Pemohon Kasasi II (Pengusaha):
“Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi I dan memori kasasi II, dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata Judex Facti telah salah menerapkan bukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang pada pokoknya mogok kerja dilakukan oleh Para Tergugat bukan akibat gagalnya perundingan sudah tepat karena terbukti Penggugat bersedia melakukan perundingan atas permintaan berunding Bipartit dari Para Tergugat (Vide bukti P.l s/d P. 6, T.5 dan T.6) sehingga sesuai Pasal 4 Kepmenakertrans No. 232/Men/2003 untuk menyatakan adanya gagal perundingan harus dinyatakan dengan Risalah Perundingan dan ternyata dalam perkara aquo tidak ada bukti Risalah gagalnya perundingan;
2. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang pada pokoknya menyatakan pemanggilan yang dilakukan Penggugat 2 (dua) kali berturut-turut tidak sah karena tenggang waktu antara pemanggilan I dengan II tidak dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari adalah pertimbangan yang salah karena yang dimaksud 7 (tujuh) hari dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 adalah lamanya mangkir 7 (tujuh) hari, sedangkan tenggang waktu antara Pemanggilan I dengan II tidak diatur waktunya;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka diperoleh fakta hukum bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak sah dan Penggugat telah memanggil Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun ternyata dalam waktu 7 (tujuh) hari lebih Para Tergugat tidak bersedia masuk kerja sehingga tindakan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat sah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003;
4. Bahwa dengan demikian kompensasi PHK terhadap Para Tergugat yang harus dibayar oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 28 angka 1 kolom Mengundurkan Diri Peraturan Perusahaan (vide bukti P.412) yang masa kerjanya lebih dari 3 (tiga) tahun perhitungannya sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Perusahaan, sedangkan yang masa kerjanya kurang dari 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 26B huruf d jo. Pasal 28 Peraturan Perusahaan maka patut dan adil diberikan 1/2 (setengah) bulan upah. Renvoi Pasal 28 angka 1 Peraturan Perusahaan semula masa kerja 3 (tiga) tahun direnvoi menjadi 6 (enam) tahun tidak sah karena tidak mendapat pengesahan dari Instansi Ketenagakerjaan yang berwenang, dengan demikian hak-hak Para Tergugat sebagai berikut: ...;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 293/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Jkt.PSt. tanggal 30 April 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
M E N G A D I L I :
I. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I (Pekerja): ... tersebut;
II. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi II PT. SALAM PASIFIC INDONESIA LINES, tersebut;
III. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 293/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Jkt PSt. tanggal 30 April 2015;
MENGADILI SENDIRI :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak tanggal 15 Oktober 2014 karena dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;
- Menghukum Penggugat membayar kompensasi PHK kepada pada Para Tergugat sejumlah: ...
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM