Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Tanda Daftar Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok

LEGAL REVIEW
Bila selama ini kita hanya mengenal istilah TDP (Tanda Daftar Perusahaan), maka guna mengantisipasi praktik kartel barang kebutuhan pokok yang selama ini kerap meresahkan masyarakat dan otoritas KPPU, Kementerian Perdagangan kini mensyaratkan pelaku usaha distributor barang kebutuhan pokok untuk memiliki Tanda Daftar Pelaku Usaha Distributor Barang Kebutuhan Pokok.
Ketentuan tersebut merupakan komplomenter terhadap pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok, sebagai antinomi teori the invisible hand Adam Smith.
Untuk mendapat Tanda Daftar Usaha Distributor Barang Kebutuhan Pokok, pelaku usaha tidak akan direpotkan untuk mendaftar dan melakukan pelaporan manual secara berkala, sebab Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerapkan sistem pendaftaran dan pelaporan secara daring (online) sebagai Pelayanan Terpadu Perdagangan yang memudahkan serta efesien. Berikut norma dan kaedah-kaedah yang relevan untuk kita cermati.
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20/M-DAG/PER/3/2017
TENTANG
PENDAFTARAN PELAKU USAHA DISTRIBUSI
BARANG KEBUTUHAN POKOK
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan warga negara Indonesia atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
3. Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan penyaluran Barang Kebutuhan Pokok di dalam negeri.
4. Distributor Barang Kebutuhan Pokok adalah Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukkan atau tidak atas penunjukkan dari produsen atau supplier atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan distribusi Barang Kebutuhan Pokok.
5. Sub Distributor Barang Kebutuhan Pokok adalah Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang bertindak atas penunjukkan atau tidak atas penunjukkan dari Distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan distribusi Barang Kebutuhan Pokok.
6. Agen Barang Kebutuhan Pokok adalah Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang bertindak sebagai perantara atau bukan sebagai perantara, untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian atau atas nama sendiri, untuk melakukan kegiatan distribusi Barang Kebutuhan Pokok.
7. Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang selanjutnya disingkat TDPUD Bapok adalah tanda bukti yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah terdaftar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
8. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan Dalam Negeri.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
Pasal 2
(1) Setiap Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang mendistribusikan Barang Kebutuhan Pokok wajib memiliki TDPUD Bapok.
(2) Kewajiban memiliki TDPUD Bapok berlaku bagi:
a. Distributor Barang Kebutuhan Pokok;
b. Sub Distributor Barang Kebutuhan Pokok; dan
c. Agen Barang Kebutuhan Pokok.
(3) Jenis Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
(1) Kewenangan penerbitan TDPUD Bapok berada pada Menteri.
(2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan TDPUD Bapok kepada Direktur Jenderal.
(3) Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan penerbitan TDPUD Bapok kepada Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Pasal 4
(1) Untuk memperoleh TDPUD Bapok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok harus mengajukan permohonan kepada Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting secara online melakui Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT).
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang memiliki hak akses SIPT.
(3) Untuk mendapatkan hak ases SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok harus:
a. melakukan registrasi melalui SIPT dengan mengisi formulir yang tersedia secara lengkap dan benar; dan
b. mengunggah dokumen registrasi SIPT:
1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
3) Kartu Tanpa Penduduk atau paspor penanggung jawab perusahaan;
dalam bentuk Portabel Document Format (PDF), Joint Photographic Experts Group (JPEG), atau Portable Network Graphics (PNG) berwarna sesuai dengan asli.
(4) Pemberian hak akses SIPT berupa user name dan password dikirim melalui surat elektronik (email) kepada Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.
(5) Dalam hal permohonan untuk mendapatkan hak akses SIPT tidak dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan, Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok harus mengunggah surat kuasa dari penanggung jawab perusahaan dan Kartu Tanda Penduduk atau paspor penerima kuasa.
(6) Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang telah mendapatkan hak ases SIPT mengajukan permohonan penerbitan TDPUD Bapok melalui aplikasi permohonan di SIPT.
(7) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok harus memasukkan data dan mengunggah dokumen pendukung yang terdiri atas:
a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
b. keterangan jenis Barang Kebutuhan Pokok yang diperdagangkan.
(8) Dalam hal SIPT tidak berfungsi karena keadaan kahar (force majeure), permohonan penerbitan TDPUD Bapok dilaksanakan secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I dengan alamat Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Jalan. M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110.
Pasal 5
(1) Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menerbitkan TDPUD Bapok melalui SIPT paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diterima secara lengkap dan benar.
(2) Penerbitan TDPUD Bapok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tanda tangan elektronik (digital signature) yang tidak memerlukan cap dan tangan tangan basah (paperless) serta mencantumkan kode QR (quick response code).
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dinilai belum benar dan lengkap, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dapat menolak penerbitan TDPUD Bapok melalui SIPT paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
(4) Format TDPUD Bapok tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
Setiap proses permohonan dan penerbitan TDPUD Bapok tidak dipungut biaya administrasi.
Pasal 7
TDPUD Bapok berlaku selama Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok menjalankan kegiatan usahanya.
Pasal 8
(1) TDPUD Bapok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib diperbaharui setiap 5 (lima) tahun melalui SIPT.
(2) Dalam mengajukan permohonan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok harus mengunggah TDPUD Bapok yang sebelumnya.
(3) Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menerbitkan pembaharuan TDPUD Bapok melalui SIPT paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap dan benar.
(4) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari kerja pembaharuan TDPUD Bapok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, TDPUD Bapok yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui.
Pasal 9
Dalam hal terjadi perubahan terhadap data yang tercantum pada TDPUD Bapok, Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok wajib melaporkan perubahan data tersebut dan mengajukan permohonan perubahan TDPUD Bapok kepada Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting melalui SIPT.
Pasal 10
(1) Setiap Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan distribusi Barang Kebutuhan Pokok kepada Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui SIPT.
Pasal 11
(1) Dalam kondisi tertentu, setiap Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok Barang Kebutuhan Pokok wajib memberikan data dan informasi mengenai pengadaan dan penyaluran Barang Kebutuhan Pokok jika diminta oleh Direktur Jenderal.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi terjadinya gangguan pasokan dan/atau kondisi harga Barang Kebutuhan Pokok tertentu berada diatas harga acuan atau dibawah harga acuan.
Pasal 13
(1) Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa pembekuan TDPUD Bapok paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja oleh Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
(3) Apabila dalam jangka wakt 30 (tiga puluh) hari setelah dikenai sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok tetap tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 10, Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dikenai sanksi administratif berupa pencabutan TDPUD Bapok oleh Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Pasal 14
(1) Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dapat menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi guna mengetahui kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (7) terhadap Pelaku Usaha yang telah mendapatkan TDPUD Bapok.
(2) Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidakbenaran atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (7), Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dikenai sanksi administratif berupa pencabutan TDPUD Bapok oleh Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (30 Maret 2017).

LAMPIRAN I
DAFTAR BARANG KEBUTUHAN POKOK
No.
Kelompok Barang
Jenis
1.
Barang Kebutuhan Pokok Hasil Pertanian
1. beras;
2. kedelai bahan baku tahu dan tempe;
3. cabe;
4. bawang merah.
2
Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri
1. gula;
2. minyak goreng;
3. tepung terigu.
3.
Barang Kebutuhan Pokok Hasil Peternakan dan Perikanan
1. daging sapi;
2. daging ayam ras;
3. telur ayam ras.

Sementara itu dalam Format Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana Lampiran III, dicantumkan laporan untuk bulan ... tahun ... . Didalamnya terdapat tabel sederhana yang ditandatangani pihak penanggung jawab Pelaku Usaha, dengan rincian laporan berupa jumlah dan satuan Stok Awal (alias stok akhir bulan sebelumnya), Pengadaan, Penyaluran, Stok Akhir, serta Keterangan.
Sistem yang dibangun secara “rapat”, tentunya akan mampu mempersempit ruang gerak serta permainan harga pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, serta fungsi pengawasan oleh pemerintah akan dapat dioptimalkan. Itulah sejatinya fungsi rezim perizinan terhadap kegiatan niaga.
© SHIETRA & PARTNERS Copyright.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan